Skip to main content

Full text of "PERISTIWA TIGA DAERAH (ANTON E. LUCAS)"

See other formats 


Peristiwa Liga Doerah” 
Aa Ne en Na aa 


Sartono Kartodirdjo 
Dadang Juliantara 


5 Pa 
| L Revolusi F 


ANTON LUCAS 


ONE SOUL ONE STRUGGLE: 
PERISTIWA TIGA DAERAH 
DALAM REVOLUSI INDONESIA 


Pengantar: Sartono Kartodirdjo 


(4 resist 00x 


Perpustakaan Nasional, Katalog Dalam Terbitan (KDT) 


Lucas, Anton E. 
ONE SOUL ONE STRUGGLE: Peristiwa Tiga Daerah Dalam 
Revolusi Indonesia — Anton E. Lucas/Kata Pengantar Edisi 
Pertama: Sartono Kartodirdjo/Kata Pengantar Edisi Revisi: Dadang 
Juliantara, Yogyakarta: Resist Book, Agustus 2004 


400 halaman, i - xxxiv, 14,5 X 21,5 cm 
ISBN 979-3723-07-6 N 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 2. Revolusi Sosial 3. Gerakan Sosial 
L Judul 


Cetakan Pertama, diterbitkan oleh Grafiti Pers, 1989 
Cetakan Kedua, Agustus 2004 


Penyelaras Bahasa: mmx dan R. Hidayat 
Setting dan.Rancang Sampul: Resist Book Design 


Diterbitkan oleh: 

Resist Book 

Jl. Magelang km 5 Gg. Bima No. 39 RT 02/28 Kutu Dukuh 
Sinduadi Sleman Yogyakarta 55284 

Telp. 0274-7422 761 

E-mail: resistbook@gmail.com 


Didistribusikan oleh: 

lppi 

Ji. Magelang km 5 Gg. Bima No. 39 RT 02/28 Kutu Dukuh 
Siduadi Sleman Yogyakarta 55284 

Telp. 0274 7422 761 Faks. 0274-580439 (hunting) 
E-mail: ippibook@yahoo.com 


Pencetak: 
Nailil Printika 
Telp. 0274 7422 761 


Isi di luar tanggung jawab percetakan. 


KATA PENGANTAR 
— EDISI PERTAMA 


SARTONO KARTODIRJDO 


DALAM suasana penuh perhatian kepada perjuangan sewaktu bangsa Indo- 
nesia melancarkan Revolusi Fisik untuk melawan kekuatan-kekuatan Belan- 
da yang berusaha menegakkan lagi kekuasaan kolonialnya, adalah sangat 
tepat menerbitkan karangan Saudara Anton Lucas ini. Sebagai episode dari 
Revolusi Fisik itu, Peristiwa Tiga Daerah merupakan gejala yang cukup unik 
serta sangat bermakna dalam konteks jalannya revolusi secara keseluruhan- 
nya. Kalau kehidupan sehari-hari di Yogyakarta pada tahun 1945-1947 tidak 
banyak mengalami pergolakan dan kegoncangan, di beberapa daerah timbul 
pergolakan dan kekerasan yang menciptakan suasana revolusioner sesuai de- 
ngan penggambaran situasi revolusioner di negeri-negeri lain. 

Pergolakan yang meletus di Sumatera Utara, Surakarta, Pekalongan, 
Tegal, dan Salatiga, dapar disebut sebagai pergolakan sosial atau revolusi 
sosial, tidak lain karena terjadinya banyak konflik sosial, perebutan kekuasa- 
an, penumpasan lawan dengan kekerasan. Pendeknya masyarakat betul-betul 
mengalami krisis dan kekacauan. Golongan-golongan saling bertentangan, 
rakyat mengambil kekuasan di tangan sendiri, bahkan pemerintah sementara 
telah mengangkat penguasa sendiri. 

Suasana yang penuh ketegangan, karena pertentangan TN konflik 
antara golongan-golongan dirasakan sebagai krisis politik, suatu situasai yang 
mengandung bahaya akan munculnya kekacauan serta rusaknya orde sosi- 
al. Lazimnya situasi krisis iru menyertai adanya semacam vakum kekuasaan 
yang didukung oleh kekuasaan pusat. “Hukum Rimba” dalam skenario itu 
mulai berlaku, dimana yang paling kuat akan menang. Kekuatan fisik hanya 
dijamin oleh adanya organisasi atau badan bersenjata, yang kemudian terke- 
nal sebagai badan perjuangan. 

Yang sangat menarik dalam skenario revolusi sosial itu adalah, antara 
lain: 1) Kristalisasi kekuatan sosial dalam badan perjuangan, 2) Penggolong- 
an kekuatan sosial itu berdasarkan ideologi yang terdiri atas tiga kategori, 
yaitu kanan, tengah, dan kiris 3) Polarisasi yang terjadi antara golongan itu, 


v 


4) Dominasi golongan radikal dalam episode awal Revolusi Fisik. 

Kompleksitas situasi dapat dipahami dengan diadakan analisa berda- 
sarkan empat pokok itu, ditambah oleh tahap-tahap perkembangan politik, 
yang menunjukkan periode meluasnya dominasi suatu golongan, periode 
memuncaknya, dan akhirnya masa surutnya. 

Sudah barang tentu penjelasan (eksplanasi) baru lengkap kalau ditam- 
bah keterangan kausal mengenai mengapa sejarahnya perkembangan historis 
terjadi secara demikian. Suatu deskripsi yang jelas serta ketelitian mengupas 
detail dari peristiwa akan dapat mengungkapkan pertanyaan itu kesemuanya. 

Dalam keterangannya Saudara Anton Lucas memaparkan kejadian- 
kejadian secara mendetail serta kaya akan fakta-fakta, sehingga secara keselu- 
ruhan tersusunlah gambaran yang komprehensif mengenai Peristiwa Tiga 
Daerah itu. 

Yang sangat berharga dalam karya ini ialah bahwa fakta-fakta yang 
dimuat kesemuanya harus dikumpulkan dari wawancara dalam kerja lapang- 
an yang lama dan penuh persoalan. Masalahnya ialah bahwa praktis tidak 
tersedia dokumen-dokumen yang mencatat peristiwa itu. Metode “Oral His- 
tory” atau “sejarah lisan” dalam penelitian ini betul-betul dihayari dan cukup 
menunjukkan keberhasilan, 

Suatu keuntungan dari karya yang tidak terlalu diarahkan oleh kerang- 
ka analisa yang ketat ialah bahwa si penulis tidak terlalu terpaksa memasuk- 
kan fakta dalam “kotak-kotak konseptual,” tetapi tetap terbuka terhadap 
segala kemungkinan yang dapat terjadi dalam perkembangan sejarah. 

Meskipun demikian dari deskripsi muncullah dengan jelas peranan 
pemimpin, baik di kota maupun di pedesaan, cara memobilisasi pengikut, 
ideologi yang menjiwai gerakan golongan-golongan protes yang melampias- 
kan keresahannya kepada para pejabat, golongan-golongan “di bawah ta- 
nah” yang dipimpin oleh “counter-elite,” tokoh-tokoh bandit pedesaan. Ideal 
tipe skenario revolusi sosial memang mewujudkan situasi di mana terjadi 
umwertung aller werte (perombakan semua nilai). Elite yang menjadi estab- 
lishment merupakan sasaran agresi penuh kekerasan golongan-golongan ren- 
dah yang berperan sebagai underdog, pihak yang senantiasa ada di bawah 
dan menderita. Di dalam keadaan vakum kekuasaan seperti yang mudah 
timbul dalam masa awal revolusi, massa mudah digerakkan oleh pemimpin 
alamiahnya dan keresahan memberi angin untuk menggerakkan massa me- 
lakukan serangan terhadap golongan yang berkuasa dan yang berada. Dalam 
teori sejarawan Yunani, Polybus, telah disebut adanya mob rule atau pemerin- 
tahan “rakyat kebanyakan.” Keganasannya meminta banyak korban, teruta- 


vi 


ma dari kalangan elite. Sering kali kebuasan timbul sebagai ekspresi rasa 
dendam atau kemasygulan rakyat yang menjadi obyek eksploitasi pada masa 
sebelumnya, seperti dalam kasus Tiga Daerah, yaitu penindasan pada zaman 
Jepang. 

Proses formasi kekuatan sosial sedang berjalan, maka belum ada pe- 
lembagaan yang mantap, sehingga situasi menjadi mengambang serta sa- 
ngat labil, maka situasi sangat eksplosif karena ketegangan antargolongan 
setiap saat dapat meledak. Setiap provokasi dapat menimbulkan pecahnya 
bentrokan. 

Gejala-gejala seperti penculikan (menyerobot), dan penurunan pe- 
nguasa (pendaulatan) menandai percaturan kekuasaan sehari-hari. Cukup 
banyak keleluasaan bagi tindakan kekerasan, seperti pembalasan dendam, 
penahanan, pembunuhan, dan lain sebagainya. 

Diukur menurut model di atas, Peristiwa Tiga Daerah benar-benar 
mencakup pelbagai gejala seperti yang teruraikan itu. ciri-ciri revolusi sosi- 
al tercakup di dalamnya, suatu perbandingan dengan kasus Sumatera Utara, 
Surakarta, dan Salatiga akan menemukan banyak sedikitnya karakteristik- 
karakteristik yang sama. Sudah barang tentu yang menarik bagi studi sejarah 
ialah keunikan peristiwa-peristiwa itu yang memberikan warna lokal yang 
tak ada persamaan atau bandingannya. 

Dipandang dengan perspektif itu, maka studi Peristiwa Tiga Daerah 
ini adalah studi sejarah murni yang penuh dengan detailnya, sehingga “ba- 
gaimana terjadinya” peristiwa itu sepenuhnya dapat diungkapkan. Penggam- 
baran deskriptif-naratif ini membuka kesempatan leluasa untuk kemudian 
melangkah ke analisa struktural, sehingga dapat dilakukan eksplanasi sepe- 
nuhnya. 

Untuk studi sejarah revolusi Indonesia tidak berlebih-lebihan perlu 
ditegaskan, bahwa uraian deskriprif sangatlah tepat dan diusahakan sebagai 
metodologi juga paling memadai metode oral history atau sejarah lisan. 

Bagi semua yang akan melakukan penelitian dalam bidang itu, maka 
karya ini dapat dipakai sebagai model dari metodologi itu. Di samping itu 
dengan penuh menyadari bahwa bahan dokumen tersebut sangat Jangka, 
karya ini merupakan juga suatu perintisan yang sangat berharga bagi sum- 
bangan kepada penulisan sejarah perjuangan bangsa.I| 


Yogyakarta, 7 Oktober 1986 
Sartono Kartodirjdo 


vii 


KATA PENGANTAR 
EDISI REVISI 


“DAERAH TIGA PERISTIWA 
DADANG JULIANTARA 


APAKAH yang akan terjadi ketika suatu “kekuasaan” ditinggalkan oleh pe- 
megangnya tanpa kejelasan siapa yang akan menegang kendali kekuasaan 
berikutnya? Pertanyaan ini sesungguhnya akan menjadi jelas dan mudah 
dijawab apabila penguasa (pemegang “kekuasaan” aktual), meninggalkan 
arena karena sebuah penyingkiran yang terencana dan sistematis. Atau de- 
ngan kata lain, pemegang kekuasaan baru adalah mereka yang sejak awal 
ingin merebutnya dan telah mempersiapkan diri untuk mengambil alih 
kekuasaan tersebut. 

Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana jika tidak? Bagaimana jika 
yang “mengusir” penguasa adalah kekuatan yang plural—bukan saja “dari 
dalam" tapi juga “dari luar”—dan terjadi secara spontan dan tidak terencana? 
Bisa dipastikan, masalah besar akan segera menyergap. Terlebih lagi, apabi- 
la proses peralihan model itu terjadi pada sebuah “kekuasaan” dengan struk- 
tur hierarki yang ketat dan menyimpan “dendam politik” yang mendalam, 
sebagai akibat dari penindasan yang tiada banding. Dalam situasi yang de- 
mikian, berbagai kekuatan politik yang ada, akan berusaha ambil bagian, 
ambil peran, dan jika mungkin merebut “kekuasaan” yang ada dengan semua 
cara yang tersedia. Fenomena tersebut laksana tanah kosong yang ditinggal- 
kan pemiliknya, dan kemudian diperebutkan oleh mereka yang datang. Sia- 
pakah yang akhirnya menjadi pemenang? 

Masa lalu Indonesia, khususnya pada kurun awal pembentukan nega- 
ra—sebagai organisasi “kekuasaan” pada tahun 1945—menyimpan kisah 


“Terima kasih pada R. Yando Zakaria atas komentarnya pada naskah awal 
pengantar ini. 


kelam tentang peristiwa tersebut. Kita bisa menemukan kasus serupa (tapi 
tidak sama) pada peristiwa tahun 1998, dalam sebuah kurun ketika gerak- 
an massa menguat, tekanan internasional meninggi dan faksionalisme me- 
najam, dan penguasa pergi tanpa terduga. Barangkali sernua pihak percaya 
bahwa perubahan akan datang, namun (dapat dikatakan) tidak ada yang 
mengira bahwa momentum peralihan terjadi pada 21 Mei 1998. Untuk 
menggambarkan ketridakterdugaan datangnya momentum peralihan ini, 
mungkin kita bisa meminjam ungkapan Sarimin (Bupati Brebes, 1965): 
« .kami mengira bahwa kemerdekaan itu hal yang masuk akal, tetapi prokla- 
masi' adalah hal yang tak pernah muncul dalam benak kami (cetak miring 
Penulis). Kita tidak tahu bahwa suatu negara dapat dengan mudah menya- 
takan proklamasi kemerdekaannya...” (hlm. 90). 

Kurun dimana “kekuasaan” ditinggalkan oleh pemegang (awalnya), 
dan kemudian diambil alih pihak lain, tentu saja merupakan masa yang 
penuh dengan pergolakan dan ketidakpastian. Peralihan kekuasaan telah 
terjadi. Namun, pertanyaannya adalah apakah peralihan tersebut menjadi 
momentum bagi perombakan semua nilai (umwertung aller werte) untuk 
mencapai transformasi sosial atau hanya sekedar pergantian penguasa 
(pemegang kekuasaan!) belaka. Jawabannya, tentu saja akan sangat bergan- 
tung pada proses ditinggalkannya “kekuasaan” tersebut, konstelasi kekuat- 
an politik yang ada dan sejarah—atau endapan peristiwa-peristiwa yang 
mampu membangkitkan perlawanan (fisik). Pemahaman yang utuh akan 
ketiga segi tersebut, akan membuat kita dapat mengenali dengan jelas apa 
yang sebetulnya sedang berlangsung, dan juga akan mempermudah kira da- 
lam memprediksi apa yang akan berlangsung, atau akhir dari keseluruhan 
peristiwa. 


'Yang tidak terduga sebelumnya adalah momentum (persis) proklamasi. 
Tanggal 17 Agustus 1945, adalah momentum yang tidak direncanakan sebelumnya. 
Semua pihak barangkali telah mempersiapkan kemerdekaan, namun kapan hari H 
tersebut, belum ada satu pun pihak yang secara persis merencanakannya. 

Sebagai bahan perbandingan, dapat disimak ulasan Hans Antlov: 
“peristiwa ini mengejutkan bahwa presiden Indonesia dapat diganti secara tiba- 
tiba adalah sesuatu yang benar-benar baru. Di Indonesia selama tiga dekade terakhir 
mustahil bagi rakyat untuk mengganti kepala desa yang tidak disukai warganya...” 
(lihat Hans Antlov, Negara Dalam Desa, Patronase Kepemimpinan Lokal, Yogyakarta: 
LPU—pada bagian epilog). Pandangan yang senada datang dari Olle Tornguist, 
yang menyatakan: “...itu kesalahan besar yang pernah saya lakukan. Saya tidak 
menduga Soeharto jatuh secepat itu...." Kompas, 04 Februari 2004. 


Buku Anton E. Lucas ini, yang merupakan karya disertasi (The Bam- 
boo Spear Pierces the Payung: The Revolution Against the Bureucratic Elite in 
North Central Java in 1945), kiranya dapat dilihat sebagai suatu lukisan ten- 
tang dinamika yang berlangsung dalam suatu kurun waktu penuh kegen- 
tingan tersebut. Lukisan detail Anton E. Lucas, yang bila dilihat dengan 
pertanyaan di atas, kiranya akan dapat menyajikan suatu pemahaman yang 
lebih tajam mengenai suatu peristiwa dalam kurun “peralihan kekuasaan.” 
Segi apa yang penting untuk dilihat dan menjadi suatu bahan pelajaran bagi 
para penggerak perubahan di masa kini? Apakah benar bahwa peristiwa di 
tiga daerah tersebut, merupakan interpretasi lokal tentang Revolusi Indone- 
sia, sebagaimana yang ditulis oleh Abdurachman Surjomihardjo (Prisma 8, 
Agustus 1981), atau ketidaksiapan “elite nasional” atau bahkan bentuk repre- 
si'dan restriksi “elite nasional”, atas tuntutan revolusi sosial yang dilancar- 
ikan akar rumput, sebagai kelanjutan dari revolusi nasional (pembebasan 


'nasional). 


Kekosongan Kekuasaan 


Kemerdekaan merupakan hal yang sudah sangat diyakini oleh para 
aktivis pejuang kemerdekaan. Kapan waktu kemerdekaan? Barangkali ma- 
salah ini (waktu), bukanlah soal teknis (mengenai kapan proklamasi harus 
dibacakan), melainkan masalah yang sangat politis (bahkan militer). Peng- 
umuman resmi Dai Nippon tentang penyerahannya pada Sekutu baru di- 
terima Jakarta tanggal 15 Agustus 1945 sore hari. Berita ini tidak terduga. 
Banyak dari mereka—baik penguasa Jepang di Indonesia, khususnya Ja- 
karta ataupun para aktivis kemerdekaan—tidak mengira bahwa bala ten- 
tara Jepang dapat menyerah dengan mudah dan cepat.? Kekosongan kekua- 
saan terjadi, persis setelah Jepang (dipaksa) menyerah. 

Apa yang terjadi pada (kurun) kosongan kekuasaan tersebut? Krisis 
politik! Yakni suatu kondisi dimana legitimitasi, legalitas dan kekuaran riil, 
dari penguasa de facto dan de jure, mencapai masa transisi di titik nol. Muncul 
ketidakjelasan mengenai sumber otoritas utama yang mampu menggerakkan 
kekuasaan. Kelemahan pihak lawan (penguasa Jepang) telah menjadi 
pendorong prakarsa pengambilalihan (secara cepat).' Dalam situasi yang 


3Sekedar gambaran mengenai masalah ini, lihat Suhartono W. Pranoto, 2001, 
Revolusi Agustus, Nasionalisme Terpasung dan Diplomasi Internasional, Yogyakarta, 
Lappera Pustaka Utama. 

“Teks proklamasi menyebutkan: 


« 


...hal-hal mengenai pemindahan ke- 


xi 


demikian, kekuatan anti-Jepang (anti penguasa asing), dengan mudah 
menyatu, menjadi kekuatan baru, yang siap mengambilalih kekuasaan. 
Namun, tepat disebelahnya, bayangan akan keberhasilan, sukses, atau ke- 
menangan, dengan cepat memicu kalkulasi perolehan (baca: porsi kekuasa- 
an), dan karenanya potensi polarisasi telah tersedia. Krisis politik yang mem- 
bawa perasaan tidak aman dan kegelisahan timbul karena kontrol penguasa 
militer Jepang mengundurkan diri bersamaan dengan datangnya ancaman 
kembalinya kekuasaan kolonial Belanda. 

Sebagaimana diketahui bahwa di tingkat elite, krisis politik dalam 
arti legalitas (formal), tidak berlangsung lama. Pada 17 Agustus 1945, telah 
diumumkan kemerdekaan oleh Soekarno-Hatta, yang dengan demikian, ke- 
kuasaan formal, telah (sedang) diambil alih. Akan tetapi, yang menjadi perta- 
nyaan adalah apakah kekuasaan legal (formal) tersebut, dapat menjadi efektif? 
Pengalaman reformasi di zaman sekarang (1998), memperlihatkan dengan 
sangat jelas, bahwa peralihan formal, tidak dengan sendirinya mengalihkan 
seluruh sumber daya kekuasaan. Datanglah pada berbagai peristiwa menje- 
lang dan pasca kejatuhan Soeharto, seperti: kerusuhan di Jakarta, Solo, Su- 
rabaya, Ujung Pandang, dan Medan, perisitiwa pembunuhan terhadap 
“dukun santet” di Banyuwangi (dan sekitarnya), kerusuhan SARA di Kebu- 
men (dan menjalar ke Gombong, Karanganyar, Prembun, Temanggung, Wo- 
nosobo, Banjarnegara, Purworejo), Ketapang, kerusuhan SARA di Kupang, 
sampai dengan kejadian-kejadian tragis di Ambon, dan daerah-daerah lain- 
nya.” Selain peristiwa yang menurut wacana umum disebut sebagai kerusuh- 
an, terdapat pula kasus-kasus pergolakan politik lokal, seperti pengguling- 
an kepala desa di beberapa daerah dan juga kasus-kasus perusakan simbol- 
simbol negara, terutama menjelang kejatuhan Soeharto. Konflik vertikal dan 
horisontal, menjadi bagian dari peralihan kekuasaan legal (formal). Dapat 
dikatakan bahwa meskipun peralihan kekuasaan sudah berlangsung, namun 
yang sedang terjadi pada dasarnya adalah kekosongan kekuasaan. Dalam 
kekosongan kekuasaan seperti yang mudah timbul dalam masa awal revo- 
lusi, massa mudah digerakkan oleh pemimpin alamiahnya dan keresahan 


kuasaan, dll. diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat- 
singkatnya...” 

$Lihar Sartono Kartodirdjo, 1981, “Wajah Revolusi Indonesia di Pandang 
dari Perspekrivisme Struktural,” Prisma No. 8, LP3ES. 

SLebih jauh mengenai masalah ini, lihat: Laporan Akhir Penelitian tentang 
“Perilaku Kekerasan Kolektif : Kondisi dan Pemicu”. Kerja sama P3PK UGM dan 
Departemen Agama, 1998. 


xii 


memberi angin untuk menggerakan massa melakukan serangan terhadap 
golongan yang berkuasa dan yang berada.” 

Kekosongan kekuasaan sebagai sebuah peristiwa, tidak lain dari sebu- 
ah kondisi yang memungkinkan terjadinya pergolakan. Kekosongan kekua- 
saan adalah arena yang terbuka, yang memberikan ruang bagi berbagai ke- 
kuaran politik untuk ambil bagian dalam penataan ulang struktur kekuasa- 
an. Lukisan Anton E. Lucas, cukup jelas memberikan gambar tentang ba- 
gaimana regrouping politik terjadi, bahkan sampai pada kristalisasi kekuat- 
an dalam bentuk badan-badan perjuangan,8 yang berbasis pada polarisasi 
ideologis. Secara politik, dapat dibedakan adanya tiga kekuatan utama, yakni 
kekuatan konservatif (yang merupakan elemen-elemen pendukung penguasa 
kolonial atau fasis Jepang), kekuatan moderat, dan kekuatan radikal (yang 
umumnya merupakan sayap kiri, komunis). Sebagian ciri dari kekosongan 
kekuasaan tersebut adalah sikap (saling) menunggu, terutama dari kalang- 
an elite birokrat (lokal), pangreh praja? dan sikap menghalangi suatu prakarsa 
dari bawah. Saling menunggu, dapat dipahami bukan saja sebagai akibat 
dari ketidakjelasan atas apa yang sedang berlangsung, akan terapi dapat pula 
sebagai refleksi dari pertarungan siasat antar berbagai kekuatan yang ada. 


?Lihat Sartono Kartodirdjo, Kata Pengantar buku Anton E, Lucas, Peristiwa 
Tiga Daerah, 1989. 

"Sebagai bahan perbandingan—di masa reformasi suatu gejala liberalisasi 
politik dan kristalisasi kekuatan politik terjadi, dalam bentuk partai politik. Persis 
setelah Soeharto turun dan peluang pemilu terbuka, berbagai partai politik didirikan. 
Tercatat pada bulan Mei berdiri 33 parpol, bulan Juni 25 parpol dan bulan Juli 18 
parpol. Pendirian parpol terus berlangsung, bak jamur di musim hujan, sampai 
dengan tahun 1999. Berdirinya berbagai parpol ini tentu dengan alasan dan landasan 
yang sangat beragam. Namun, dapat dikatakan bahwa pada umumnya, pendirian 
ini belum terencana sepenuhnya. Bahkan bila dilihat sejarah berdirinya Partai Kea- 
dilan (kemudian menjadi Partai Keadilan Sejahtera), yang merupakan partai kader 
yang dikenal solid, tidak ada suatu rencana matang sebelumnya. Keputusan diambil 
melalui polling dan musyawarah, dan memang sebagian besar “basis” (sekitar 6896) 
menghendaki pendirian partai politik. Lebih jauh mengenai ini, lihar Ali Said Da- 
manik, 2002, Fenomena Partai Keadilan, Transformasi 20 tahun Gerakan Tarbiyah 
di Indonesia, Bandung: Teraju. 

"Tanggapan mula-mula kaum elite tradisional terhadap pengibaran pertama 
Sang Merah-Putih di keresidenan itu adalah serupa: “turunkan itu!” katanya kepada 
kaum perjuangan, “karena kita tidak mendapat perintah resmi dari Dai Nippon.” 
Sikap demikian di masa Kemerdekaan jelas menandai keraguan akan makna 
Proklamasi (hlm. 93). 


xiii 


Pergolakan: Perebutan Kekuasaan 

Suatu kekosongan kekuasaan tidak lain mencerminkan pudarnya le- 
gitimitasi penguasa atau pulihnya keberdayaan rakyat. Hal yang segera men- 
jadi masalah adalah siapakah yang layak untuk mengambil alih kekuasaan, 
manakala sambungan atas (vertikal) telah putus. Apakah elite lama (elite 
birokrat) yang berhak untuk melanjutkan kekuasaan, ataukah perlu suatu 
kekuatan baru? Kalau elite birokrat lokal bersikap menunggu, maka hal ter- 
sebut tidak perlu dibaca (hanya) sebagai sikap tidak tahu, melainkan suatu 
strategi untuk mempertahankan status guo. Pada titik inilah tabrakan awal 
mulai terjadi, yakni antara pihak yang tidak menghendaki perubahan, yang 
masih ingin menunggu kejelasan dari pihak Jepang dan pihak yang meng- 
hendaki perubahan, terutama untuk mengakhiri segala bentuk (dan jenis) 
penindasan. Mereka yang ingin mempertahankan status guo, tentu sudah 
sangat jelas, namun siapakah yang hendak mengambil-alih, merebut, atau 
menggantikan kedudukan yang lama? Apakah pihak yang terakhir ini memi- 
liki cukup legitimitasi dan legalitas? Atas dasar apa kekuasaan baru akan 
(dapat) didirikan? Masalah-masalah ini, patut diduga menjadi faktor yang 
ingin membangun suasana ketidakpastian dan sikap saling menunggu. 

Peralihan kekuasaan yang berlangsung pasca proklamasi di tingkat 
daerah, sudah barang tentu tidak dibekali atau tidak berdasarkan perangkat 
legal-formal. Justu peralihan tersebut membawa implikasi yang sangat jauh, 
yakni terjadinya destruksi atas simbol-simbol kekuasaan lama, termasuk 
hukum, etika, atau nilai. Oleh karena itu, sangat mustahil bila pembentu- 
kan kekuasaan baru mengandalkan proses formal, melalui legalitas yang 
sudah ada—meminjam Anton E. Lucas: perubahan itu bukanlah sesuatu 
yang akan begitu saja mereka serahkan." Perebutan kekuasaan tidak ber- 
jalan dalam mekanisme demokratis, karena perangkat hukumnya tidak ada 
dan perubahan itu sendiri sedang dalam maksud membentuk prosedur. Sua- 
tu perebutan kekuasaan berjalan melalui mekanisme alamiah, berdasarkan 
pada kekuatan yang tersedia. Kekerasan menjadi (salah satu) sarana utama"! 


di antara cara politik yang tersedia. 


"Lihat Anton E. Lucas, “Peristiwa Tiga Dacrah: Revolusi Sosial atau Pem- 
berontakan,” dalam Audrey R. Kahin, 1990, Pergolakan Daerah Pada Awal Kemer- 
dekaan, Grafiti. 

"Maka menjadi sangat bisa dipahami mengapa lenggaong memiliki peran 
yang sangat besar. Keterlibatan dan posisi strategis lenggaong, bukan saja karena 
kekuatan fisik yang mereka miliki, akan tetapi karena sejak awal, mereka terlibat dalam 
proses politik (baca: politik keamanan). Sebagai sebuah contoh, seorang camat sebelum 


xiv 


Proses (perebutan kekuasaan) yang berlangsung, dapat dilihat sebagai 
tiga tahap penting, yakni: pertama, suatu proses dimana upaya menghancur- 
kan simbol-simbol kekuasaan formal dilakukan, terutama melalui aksi pelu- 
cutan pejabat lokal (setempat). Massa yang sudah siap, dengan mudah di- 
arahkan geraknya sesuai dengan keinginan pemegang otoritas. Penurunan 
pejabat secara paksa, menjadi pertanda bahwa kekuasaan telah lumpuh dan 
sekaligus telah diambil alih.? Kedua, suatu proses dimana sumber-sumber 
ekonomi diambil alih, terutama dari kalangan pengusaha, tuan tanah, atau 
orang kaya, yang telah diidentifikasi oleh massa sebagai bagian dari pengu- 
asa. Ketiga, suatu proses konsolidasi dalam hal ini dilakukan dua arah sekali- 
gus, yakni: (1) upaya mengisi kekosongan jabatan, yang dalam masalah ini 
terjadi pula dinamika, karena siapa yang duduk menjadi sangat penting: 
dan (2) upaya untuk melakukan konsolidasi legalitas, terutama melalui jalan 
mencari dukungan dari apa yang diakui sebagai pusat kekuasaan (Jakarta!). 

Aksi yang pertama, yakni penurunan pejabat setempat memang tidak 
terlalu sukar. Sebagaimana diketahui bahwa menjelang akhir pendudukan, 
hubungan antara pangreh praja dan rakyat telah rusak tanpa bisa diperbaiki 


perang mengungkapkan kembali pengalamannya yang menarik: “....saya membuat 
grafik statistik selama sepuluh tahun lebih. Saya tahu, manakala setoran pajak me- 
nurun, uangnya pasti telah digunakan oleh lurah. Bila seorang lurah tidak bisa me- 
nyetor pajak desanya ke kantor kecamaran, maka sudah menjadi rahasia umum 
bahwa ia akan merampok desa lain dengan menggunakan gerombolan bayaran 
setengah bandit (lenggaong) agar segera mendapatkan uang itu...” (hlm. 16). 
Kesaksian lain, seorang nasionalis dari Kewedanaan Comal, tempat terdapat banyak 
lenggaong, melukiskannya sebagai berikut: “..kalau pencuri hampir setiap desa ada 
orang kerjanya mencuri, tetapi lenggaong tidak mesti. Lenggaong adalah orang yang 
kuar fisik dan punya ilmu-ilmu kesaktian (ngelmu), untuk menjadi lenggaong me- 
merlukan waktu lama belajar silat dan ilmu-ilmu dalam. Dan kalau sudah mendapat 
sebutan lenggaong nafkah hidupnya bukan dari mencuri, tetapi dari orang lain 
yang memerlukan perlindungan keamanannya. Pada jaman penjajahan, para leng- 
gaong umumnya disegani oleh rakyat, sebab tindakannya tidak mengganggu rakyat, 
dan yang diganggu adalah aparat Belanda atau kalau rakyat yang diganggu dikare- 
gorikan tuan tanah...” (hlm. 33). 

'?Proses yang dapar dilihar sebagai penghancuran legalitas (formal), melalui 
penghancuran semua simbol (formal) kekuasaan yang ada. Proses ini dimaksudkan 
sebagai langkah untuk menghilangkan sumber legalitas bagi pemegang kekuasaan, 
sehingga (ia) tidak lagi dapat menggerakkan sumber daya kekuasaan, seperti tidak 
lagi dapat menggerakkan aparat kekerasan. Proses ini juga bermakna sebagai momen 
pembebasan rakyat atas hegemoni penguasa, sehingga rakyat (massa) tidak lagi me- 
miliki rasa takut, dan menyadari sepenuhnya bahwa penguasa telah lumpuh. Rakyat 
juga menyadari, pada saat itu, bahwa apa pun tindakan yang mereka lakukan, tidak 
akan membawa risiko politik (ataupun hukum). 


lagi. Pangreh praja juga kehilangan dukungan dari kelompok pergerakan. Me- 
ngutip lagi dr. Muryawan bahwa ketidakjujuran para pangreh praja dalam 
sistem distribusi sandang dan pangan di masa pendudukan Jepang, memun- 
culkan benih-benih dendam yang amat kuat di kalangan rakyat. Elite birok- 
rat di hadapan rakyat tidak lain dari kepanjangan tangan penguasa kolonial, 
yang telah melakukan penindasan lebih dari majikannya. Melalui kasus- 
kasus pemicu, seperti kelambanan membagi beras, pakaian, atau ketidakjelas- 
an dalam mengambil sikap, dapat dengan mudah memicu kemarahan massa, 
dan pada saat itulah “pengusiran” dilakukan, bahkan tidak j jarang mengguna- 
kan model yang sangat populer, yakni “mendombreng.” Pengambilalihan 
sumber daya politik dan kemudian diikuti penjarahan ekonomi, menjadi 
inti dari proses perebutan kekuasaan. 


Stabilisasi, Integrasi, dan Marjinalisasi 

Suatu revolusi sosial tidak hanya ditentukan oleh proses perebutan 
kekuasaan, melainkan juga pada proses setelahnya. Perebutan kekuasaan yang 
paksa, cepat, dan tidak menggunakan prosedur formal yang berlaku, tidak 
dapat serta merta dipandang sebagai sebuah revolusi, akan tetapi baru pada 
tahap awal sebuah proses menuju revolusi sosial. Meminjam Wertheim, 
“suatu revolusi selalu bertujuan untuk menumbangkan kekuasaan masya- 
rakat atau susunan kekuasaan yang bercokol, sedangkan semua jenis ganggu- 
an ketertiban, apa pun namanya, tidaklah memiliki kemauan akan perubah- 
an fundamental ini dan hanya bertujuan untuk memberikan suatu pukulan 
terhadap para pemegang kekuasaan atau bahkan mencopot mereka dari ke- 
kuasaan itu atau secara fisik menyingkirkan mereka...” Apa yang terjadi 


'3Ja masih ingat benar suatu percakapannya dengan seorang pasien, seorang 
sais dokar mengenai keridakadilan itu: Perasaan pembalasan dendam, boleh saja 
gambarkan dengan pembirjaraannja toekang dokar, ketika saja masih mendjalankan 
koewadjiban sebagai dokter, bahwa mereka sebagai orang kerjil merasa dimakan oleh 
jang atasan, dan kemoedian hari menoeroet kejakinan mereka akan ada pembalsannja." 
(hlm. 71). Kasus lain yang menunjukan kebencian rakyat pada pejabat adalah kasus 
pembunuhan aras diri camat. Pembunuhan terhadap Camat Comal adalah akibat 
dari intimidasi kejam yang dilakukan camat dan para pembantunya, lurah, carik 
dan polisi terhadap kaum tani. Seperti tindakan Camar Raden Bambang Basirun, 
yang memasuki dan naik ke langit-langit rumah petani untuk mencari padi yang 
disembunyikan. Lebih-lebih lagi dia mempunyai nama buruk sebagai pejabat Je- 
pang yang biasa menggunakan kekerasan fisik terhadap rakyat dengan seenaknya 
menampar muka orang...” (hlm. 68). 

MLebih jauh lihar, WF Wertheim, Gelombang Pasang Emansipasi, Jakarta: 
Institut Studi Arus Informasi. 


kemudian setelah pelucutan kekuasaan dilakukan? 

Masalah awal yang segera muncul ketika kekuasaan baru terbentuk 
adalah masalah legitimitasi dan legalitasnya. Manakala kalkulasi politik mulai 
dilakukan oleh kelompok-kelompok yang ambil bagian dalam proses pere- 
butan kekuasaan tersebut, dari sanalah masalah mulai menyeruak. Ketidak- 
puasan segera mewarnai gerak kekuasaan yang baru, terutama apabila pengu- 
asa baru terindikasi lebih mengedepankan kepentingan kelompoknya, dan 
hendak menyingkirkan yang lain. Namun, dalam logika yang sangat wajar, 
penguasa baru tentu akan segera melakukan stabilitasi, dengan maksud hen- 
dak mulai mengisi kekuasaan yang baru dengan praktik “pembangunan,” agar 
massa rakyat dapat segera merasakan makna dari peralihan kekuasaan. Untuk 
dapat melakukan “pembangunan” dengan baik, maka tidak terelakkan bila 
yang berkuasa melakukan konsolidasi, dan dengan demikian, rekrutmen 
politik lebih mengarah pada kelompok dalam, atau jarang melibatkan kelom- 
pok luar." Proses inilah yang kerap menjadi picu masalah, dengan berbagai 
isu yang menjadi dalihnya. 

Pengalaman revolusi yang terjadi di “Tiga Daerah” (Tegal, Brebes, 
dan Pemalang—Peny.) memperlihatkan dengan sangat jelas bagaimana per- 
golakan terjadi. Prakarsa “front rakyat yang radikal” yang terlihat sangat 
aktif, militan dan kuat, pada akhirnya membuat mereka mengambil posisi 
penting pada arena kekuasaan yang baru (terbentuk). Berkuasanya golong- 
an kiri menimbulkan reaksi keras dari golongan Islam dan golongan lain 
yang merasa dirugikan. Kahin menggambarkan, “...suatu ketegangan antara 
Front Rakyat yang radikal dengan kelompok Islam mengenai tujuan revolusi, 
ditambah dengan soal kegiatan para bandit, terutama di Tegal, membantu 
terwujudnya aliansi anti-radikal antara kaum Islam dan TKR (Tentara Kea- 


Realisasi proses konsolidasi kekuasaan setelah perebutan kekuasaan, tentu 
saja harus dapat dipahami dengan dingin. Sayangnya, wacana umum masih kurang 
dapat menyelami kenyataan ini, sehingga sering muncul kritik yang sebetulnya 
kurang dapat diterima dengan suatu akal sehat, meski mungkin harapannya bisa 
diterima. Kasus turunnya Gus Dur, sebagai contohnya. Di masa konsolidasi, Gus 
Dur, mulai menyingkirkan “orang luar” dan bergerak memperkuat konsolidasi ke 
dalam, dengan merekrut “orang dalam.” Akibatnya, “kawan koalisasinya” merasa 
ditinggalkan, dan kemudian mengadakan kalkulasi ulang. Akhirnya Gus Dur jatuh. 

“Abdurrachman Surjomihardjo, menyatakan, “...salah saru kekuatan politik 
yang penting selama peristiwa Tiga Daerah itu, walaupun tidak dapat diukur secara 
numerik, ialah gerakan bawah tanah PKI...” Lebih jauh lihat Abdurrachman 
Surjomihardjo, “Peristiwa Tiga Daerah, Suatu Interpretasi Sejarah: Revolusi Sosial 
Menyambut Proklamasi Kemerdekaan,” Prisma No.8 tahun 1981-LP3ES, Jakarta. 


xvii 


manan Rakyat), yang kemudian menghancurkan Front Rakyat dan mena- 
wan para pemimpinnya sebelum pemerintah pusat ikut campur tangan se- 
cara langsung ...”” Mengapa TKR terlibat dalam upaya perebutan kekuasa- 
an, melalui proses penyingkiran golongan radikal. Lukisan Anton E. Lucas 
sebenarnya telah menjelaskan. Surjomihardjo, dengan lugas menyatakan, 
“pada umumnya TKR merupakan kekuatan konservatif dalam kehidupan 
politik Indonesia di tahun 1945... empat hari setelah kaum radikal berkuasa, 
golongan militer untuk pertama kali menunjukan peranannya memperta- 
hankan “ketertiban dan status guo. Korps perwiranya dengan kesetiaannya 
yang mendalam kepada golongan priyayi yang telah ditumbangkan selama 
revolusi sosial, juga merasa terancam oleh PKI dan golongan Muslim radikal 
di Tiga Daerah....” | 

Mereka yang disebut sebagai “elite nasional” pada dasarnya tidak me- 
miliki suatu sikap yang tegas, terhadap pergolakan yang sudah berlangsung. 
Akan tetapi, bila dilihat dengan hati-hati, sebenarnya “elite nasional,” telah 
membangun logika tersendiri mengenai apa yang disebut dengan proses sta- 
bilisasi, yang menjadi bagian dari proses integrasi nasional. “Jakarta”, tentu 
saja menghendaki ketenangan di daerah-daerah, agar proses politik dan dip- 
lomasi yang sedang dibangun, dapat berjalan lancar, tanpa meninggalkan 
kesan, citra yang negatif terhadap Republik yang baru berdiri. Sjahrir, sebagai 
contoh, hanya bisa diam. Bahkan menurut Johan Syahruzah, Sjahrir bukan 
pendukung feodalisme, tetapi tidak pula dapat menerima revolusi sosial yang 
tidak mematuhi hukum. Di bagian lain, Hatta, menganggap rakyat terlalu 
banyak mempunyai kedaulatan dan pangreh praja hanya dapat diganti oleh 
pemerintah. Apa yang dapat dikatakan bahwa sebetulnya, “elite nasional,” 
tidak sepakat dengan apa yang sudah berlangsung di daerah (Tiga Daerah), 
dan kemudian membenarkan proses stabilitas bagi kepentingan integrasi 
nasional, kendati proses tersebut pada dasarnya adalah gerakan marjinalisasi 
terhadap kelompok-kelompok radikal, yang secara kongkret terlibat aktif 
dalam upaya-upaya dekolonisasi. 

Cap sebagai pengacau keamanan, penjara dan hukuman mati, men- 
jadi imbalan yang dibayar tunai pada gerakan radikal. Tokoh gerakan radikal, 
seperti Kutil, menunjukkan dengan sangat jelas watak revolusionernya: tidak 
memberi ruang kompromi. Kutil tidak meninggalkan pesan dan memilih 
menghadapi butiran peluru yang hendak membunuhnya dengan mata ter- 


"Lihat Audrey R. Kahin, 1990, Pergolakan Daerah Pada Awal Kemerdekaan, 
Jakarta: Grafiti, hlm, 272. 


xvili 


buka—pada 5 Mei 1951. Anton E. Lucas memberi gambaran yang sangat 
dramatik dan sopan: “...ternyata revolusi nasional Indonesia tidak sanggup 
mengambil keputusan tentang makna Peristiwa Tiga daerah. Satu-satunya 
yang disetujui ialah mengambil seorang lenggaong sebagai kambinghitam, 
seorang wakil dari tradisi protes sosial petani di Jawa.” Apakah ini berarti 
bahwa elite nasional telah menghentikan gerak sejarah, dengan jalan 
menghentikan proses revolusi nasional (pembebasan nasional) agar tidak 


berlanjut menjadi revolusi sosial. 


Makna dan Konteks Kekinian 

Tiga Peristiwa penting di Tiga Daerah, yakni kekosongan kekuasaan, 
perebutan kekuasaan dan stabilisasi kekuasaan melalui proses marjinalisasi 
kelompok radikal, kiranya penting untuk menjadi bahan kajian dan reflek- 
si dari para penggerak pembaruan. Penelusuran Anton E. Lucas, yang sa- 
ngat rinci (kaya), sebetulnya telah sangat membantu untuk memberi pen- 
jelasan mengenai apa yang sedang berlangsung, dan dari sana kita dapat 
memberikan makna yang mendalam mengenai keseluruhannya. Gambaran 
yang rinci tentu sangat dibutuhkan, agar dapat diberikan konteks yang te- 
pat pada setiap peristiwa. Tindakan mendombreng pangreh praja, atau tin- 
dakan-tindakan kekerasan yang dilakukan oleh massa, tentu saja akan mu- 
dah dianggap sebagai “kekerasan yang tidak patuh hukum” atau sebagai 
sebuah “tindakan kriminal,” apabila tidak diberikan konteks yang tepat. Cara 
pajabat “pusat” yang menilai apa yang terjadi di Tiga Daerah sebagai “krimi- 
nal,” merupakan contoh dari apa yang dapat dipandang sebagai ketidak- 
mampuan (elite) memahami apa yang sudah berlangsung di kalangan massa 
rakyat, karena mengabaikan konteks. 

Dalam situasi dimana hukum (legalitas), telah kehilangan legitimita- 
sinya, sebenarnya yang terjadi adalah kekosongan hukum. Di hadapan rak- 
yat, hukum adalah alat penindas yang nyata. Pengalaman rakyat memperli- 
hatkan bagaimana penguasa merampas milik rakyat dengan menggunakan 
hukum, dan mengirim siapa saja yang mempertahankan haknya ke penja- 
ra. Di Tiga Daerah, yang kehilangan legitimitasi bukan saja hukum, tetapi 
lebih dari itu, nilai itu sendiri. Para penguasa, elite, arau mereka yang di- 
anggap terpandang, yang menjadi pemilik “kebenaran” dalam pengalaman 
hidup rakyat, justru dianggap sebagai mereka yang mudah merampas milik 
rakyat. Mereka tidak melindungi rakyat, bahkan ikut memeras atau menin- 
das rakyat. Mereka menjadi kaki tangan penguasa kolonial, dan malah bertin- 
dak lebih kejam, sehingga rakyat mencatat dengan sangar jelas dalam memori 


xix 


mereka. Oleh sebab itu, dalam kurun peralihan kekuasaan, sesungguhnya 
tidak ada yang dapat dijadikan rujukan nilai, karena destruksi sedang ber- 
langsung. Apa yang dinyatakan sebagai “elite nasional,” pada dasarnya te- 
ngah berproses untuk menjadikan dirinya sebagai “elite nasional.” Dapat 
dikatakan bahwa mereka adalah para pemimpin yang mendudukkan diri 
mereka sendiri di atas kursi tersebut. Tindakan siapa sebetulnya yang paling 
benar menurut hukum dan moral? 

Sangat sulit memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Kesulit- 
an ini sebetulnya dapat memberikan makna bahwa apa yang terjadi pada 
akhir tahun 1945, dan proses selanjutnya adalah suatu proses yang sangat 
politis, yakni upaya menyingkirkan salah satu pihak yang ikut ambil bagi- 
an dalam proses pergolakan, dengan menggunakan jargon hukum dan moral. 
Penyingkiran dengan menggunakan modus kriminalisasi menjadi sangat 
unik. Mengapa mereka yang semula dianggap berjasa, terlibat aktif, dengan 
sangat mudah dituding sebagai “penjahat”, mengapa aktivitas politik de- 
ngan mudah dikriminalisasi? Dengan melihat proses ini, sebetulnya terda- 
pat beberapa pertanyaan lain, yang rasanya belum dapar dijawab oleh riset 
Anton E. Lucas, yakni apakah tindakan-tindakan akar rumput, terutama 
pelucuran kekuasaan lokal dan tindakan kekerasan yang mengikutinya, me- 
rupakan tindakan spontan murni dari bawah, ataukah suatu hasil dari provo- 
kasi elite, dalam rangka untuk mengukur reaksi balik dari penguasa Jepang 
ataupun dari kekuatan kolonial Belanda. Bila dilihat dari para penggerak- 
nya, yang memiliki kaitan dengan jaringan politik (nasional), terutama para 
eks-Tapol Digul, maka sangat besar kemungkinan bahwa prakarsa yang ber- 
kembang di lapis bawah, sangat dipengaruhi oleh dinamika yantg berkem- 
bang di kalangan aktivis pergerakan di Jakarta. Terlebih lagi, para eks-Tapol, 
memiliki akses informasi yang kuat, selain mobilitas mereka juga sangat 
tinggi. Pertanyaan ini memang mengandung nada “teori konspirasi,” namun 
pertanyaan ini layak diajukan, agar dapat diperoleh gambaran yang lebih 
utuh dan benar mengenai apa yang sudah berlangsung di Tiga Daerah, bila 
dikaitkan dengan proses pembentukan Negara Republik Indonesia. 

Tanpa kejelasan masalah-masalah itu semua, maka membaca karya 
Anton E. Lucas, akan mudah menimbulkan kengerian, pada apa yang dise- 
but sebagai revolusi sosial. Masa-masa kacau (penuh kekacauan), kekerasan 
dan kehadiran bandit, telah menjadi “simbol” dari revolusi sosial atau malah 
menjadi semacam indikator suatu revolusi sosial. Suatu kekacauan karena 
ketidakmampuan pemerintah dan suatu kekacauan karena pemerintah telah 
terdekonstruksi dan proses rekonstruksi tengah berjalan, tentu punya makna 


lain: Aksi yang dilakukan oleh para bandit, dengan motif ekonomi, tentu 
sangat berbeda dengan “kekerasan” yang muncul sebagai akibat dari ben- 
turan kepentingan yang sulit didamaikan. 

—. Memberikan kejelasan konteks menjadi sangat penting, karena data 
suatu revolusi sosial akan dengan mudah dibiaskan oleh elite konservatif 
atau golongan mapan, status-guois, dengan maksud untuk memanipulasi 
“simbol” dan mencitrakan revolusi sosial sebagai tindakan kriminal, mela- 
wan hukum dan hanya menghasilkan ketidaktertiban. Kejadian yang serupa 
dapar dilihat pada kasus reformasi saat ini (pasca 1998), di mana gerakan 
reformasi mulai dicitrakan oleh golongan konservatif sebagai proses yang 
menyengsarakan rakyat. Elite masa lalu (elite Orde Baru), dengan terang- 
terangan mengatakan bahwa dulu (di masa Orde Baru) lebih baik, karena 
lebih aman (stabilitas politik) lebih mudah mencari duit, sedangkan di era 
reformasi hanya menghasilkan ketidakamanan dan penderitaan. Sasaran dari 
citra buruk ini sudah sangat jelas, yakni semua elemen yang menyimboli- 
sasi “rakyat.” Massa yang tidak memiliki akses dan kendali pada sarana prop- 
aganda, tentu saja akan dengan mudah dimanipulasi, dan dengan sendirinya, 
setiap upaya perubahan dari bawah, akan mudah dikriminalisasi, sebagaima- 
na yang juga dilakukan Orde Baru, terhadap gerakan rakyac. 

Keberhasilan kriminalisasi, memberikan refleksi yang sangat baik bagi 
setiap gerakan rakyat, agar tidak menjadi (hanya sekedar) tumbal, atau pem- 
buka jalan bagi golongan elite, yang setelah itu disingkirkan. Setiap gerak- 
an kerakyatan patut menjadikan pengalaman “Tiga Daerah” sebagai cer- 
min, agar “Tiga Peristiwa” yang terjadi di sana dapat dikenali dengan baik. 
Dari sana sangat jelas digambarkan bahwa gerakan rakyat (kerakyatan) tidak 
mungkin hanya mengandalkan massa. Tanpa jaringan politik yang kuat, 
sampai ke tingkat “elite,” logistik yang memadai, penguasaan sarana propa- 
ganda, dan akses pada kekuatan militer, sangat sulit bagi gerakan rakyat men- 
capai suatu tujuannya. Tanpa kesemuanya itu, gerakan rakyat hanya membe- 
rikan sedikit gangguan pada struktur kekuasaan, atau malah memberikan 
alasan bagi “penyegaran struktur” kekuasaan, tanpa pernah dapat mengubah 
struktur keridakadilan. Akhir kisah Kutil, sebagai tokoh arus bawah yang 
terlibat dalam proses mobilisasi dalam pelucutan kekuasaan, barangkali 
memberikan pesan bagi pentingnya mempertahankan idealisme. Namun 
berakhirnya Kutil (dan kawan-kawan) juga menjadi akhir dari langkah rea- 
lisasi idealisme. 


Penutup 

Riset Anton E. Lucas, sejarah lisan, kiranya memberikan sumbangan 
yang sangat besar untuk melihat apa yang tersembunyi, atau apa yang tidak 
terekam dalam dokumen resmi," khususnya berkait dengan prakarsa arus 
bawah ataupun keterlibatan massa rakyat dalam proses perubahan (pemba- 
ruan). Hal ini tentu saja penting bagi para aktivis pembaruan dan juga ilmu- 
an kritis yang terlibat dalam gerakan pembaruan, agar tidak lagi menganggap 
remeh (atau malah meremehkan), makna dokumen dan dokumentasi pra- 
karsa pembaruan. Suatu dokumen dan pendokumentasian, pada dasarnya 
menjadi bagian penting dari proses pembaruan itu sendiri, sebab arena bagi 
sebuah refleksi untuk kepentingan perbaikan langkah-langkah pembaru- 
an, hanya dapat dihadirkan oleh proses pendokumentasian yang baik. 

“Tiga Daerah” dengan “Tiga Peristiwa” di dalamnya, memuat pelajar- 
an-pelajaran yang sangat penting bagi setiap prakarsa pembaruan. Pengala- 
man melakukan pengorganisasian, memobilisasi, menghimpun logistik, me- 
lakukan pelucutan kekuasaan, konsolidasi kekuasaan dan pergolakan-per- 
golakan dalam kurun nir-hukum, pada dasarnya adalah pengalaman yang 
sangat berharga. Para penggerak pembaruan mungkin tidak terlalu perlu 
menggali ilmu bongkar dan ilmu pasang dari pengalaman di luar seperti 
kasus revolusi di Filipina ataupun kasus Amerika Latin, cukuplah membu- 
ka kitab lama yang ada di negeri sendiri. Pengalaman negara lain, layak di- 
jadikan bahan perbandingan, dan bukan satu-satunya sumber. Malahan ke- 
mauan untuk belajar dari masa lalu, akan menjadi bagian yang penting dari 
proses memberikan harga pada pengalaman yang ada, termasuk mulai be- 
lajar membuat dokumentasi yang baik dan memberikan harga pada doku- 
men politik. 

Tiga Daerah meninggalkan pesan yang sangat penting, bahwa upaya 
pembaruan di tingkat paling bawah, tidak mungkin hanya mengandalkan 


'8Kuntowijoyo menyatakan, selain sebagai metode dan sebagai penyediaan 
sumber, sejarah lisan mempunyai sumbangan yang besar dalam mengembangkan 
substansi penulisan sejarah. Pertama, dengan sifatnya yang kontempor, sejarah lisan 
memberikan kemungkinan yang hampir-hampir tidak terbatas untuk menggali sejarah 
dari pelaku-pelakunya. Kedua, sejarah lisan dapat mencapai pelaku-pelaku sejarah, 
yang tidak disebutkan dalam dokumen-dokumen, dengan kata lain, dapat mengubah 
citra sejarah yang elitis kepada citra sejarah yang egalitarian. Ketiga, sejarah lisan 
memungkinkan perluasan masalah sejarah, karena sejarah tidak lagi dibatasi kepada 
adanya dokumen tertulis. Lihat, Kuntowijoyo, 2003, Metodelogi Sejarah, Yogyakarta: 
Tiara Wacana, hlm. 29-30. 


xxii 


spontanitas, dan regrouping politik yang melulu taktis. Suatu kekuatan politik 
riil perlu dibangun. Dalam konteks ini pula kritik Olle Tornguist pada ele- 
men gerakan prodemokrasi, yang dianggapnya menjadi demokrat yang 
mengambang, yang tidak lagi terlibat dalam “urusan politik” sehingga proses 
reformasi akhirnya diambil alih oleh elite, menjadi sangat relevan. Reformasi 
bisa berbelok arah, meski mungkin beberapa segi prinsip diadopsi. Upaya 
pembaruan tidak mungkin hanya berbekal prakarsa awal, tanpa suatu ke- 
inginan untuk melanjutkannya sampai pada taraf realisasi cujuan. Untuk 
maksud itu, tidak terhindarkan suatu “bangunan kekuatan” harus ditum- 
buhkan. Oleh sebab itu, membangun ikatan yang kuat dengan basis, atau 
“memiliki” basis politik yang jelas dan membangun keterampilan politik 
bagi basis, menjadi sangat penting, selain tentu saja, daya dukung basis, be- 
rupa jaringan politik yang luas dan juga logistik yang dihasilkan dari bawah. 

Pada sisi yang lain, riser Anton E. Lucas, juga memberikan perspektif 
dalam melihat masa lalu, agar tidak melulu digunakan perspektif Orde Baru. 
Sejarah juga perlu didemokratisasi, sehingga semua kekuaran politik turut 
dilihat dengan jujur dan dingin, tanpa perlu terideologisasi, sebagaimana 
cara Orde Baru menjadikan sejarah sebagai alat legitimasi kekuasaan. De- 
mokrasi dalam sejarah, melalui pengungkapan secara jelas apa yang sudah 
terjadi, dengan memberian ruang pada para aktornya untuk mengungkap- 
kan, akan menjadi sumbangan yang baik dalam menyusun bata merah masa 
depan. Demokratisasi sejarah adalah prasyarat utama jika bangsa ini hendak 
menyelesaikan persoalan masa lalunya, agar dapat melangkah di masa de- 
pan dengan lebih baik. Dengan berbagai sudut pandang dan sudut kepen- 
tingan inilah, kita menyambut baik penerbitan kembali naskah buku Anton 
E. Lucas, yang diharapkan dapat memberikan sumbangan pengalaman bagi 
para penggerak pembaruan di tingkat akar rumput, dan juga para pihak 
lainnya. I) 


Yogyakarta, 5 April 2004 


Dadang Juliantara 
Pernah aktif di Lappera Indonesia, sejak tahun 1993 telah meng- 
undurkan diri sepenuhnya, kini bekerja sebagai penulis lepas. 


xoili 


DAFTAR ISI 


Kata Pengantara Edisi Pertama v 
Kata Pengantara Edisi Kedua ix 
Pendahuluan/ 


BAB SATU 


Kaum Nasionalis Dan Elite Birokrat 
Di Pekalongan Sebelum Perang 
Peranan Pangreh Praja /2 @ Beban Pajak /4 28 Pengaruh Sosial-Ekonomi Pabrik 
Gula /8 @ Keresahan Politik 26 @ Para Lenggaong 34 


BAB DUA 


Pengalaman Masa Jepang: Swasembada Penunjang Perang, 
Beban Ekonomi yang Berat 
Wajib Setor Padi 44 @ Penjatahan Beras 50 @ Penjatahan 
Bahan Sandang 57 @ Kerja Paksa (Romusha) 6/1 
Usaha Koperasi 70 Usaha Penghindaran 71! MB Perlawanan 
dengan Kekerasan 73 @ Politik Jepang 75 


BAB TIGA 


Oposisi dan Perlawanan 
Organisasi 81 @ Dana 83 B Kode dan Penyamaran 84 @ Kegiatan 85 
B Kelompok Oposisi Loka! Lain 86 


BAB EMPAT 


Proklamasi Kemerdekaan 
dan Berakhirnya Kekuasaan Jepang 
Tanggapan Kalangan Perjuangan 97 @ Reaksi Elite Birokrat 100 B8 Awal Mula 
Revolusi Kemerdekaan 108 @ KNI: Komite Nasional Indonesia /24 B Nasib 
Orang-orang Jepang 128 


BAB LIMA 
Revolusi Sosial dan Ciri-cirinya 
Peranan Lenggaong dalam Revolusi Sosial 149 8 Kucil 1/57 @ Hilangnya 
Pemerintah Pro-Kolonia! 157 @ Brebes /6/ @ Pergantian Pangreh Praja di 


Tingkat Kewedanan dan Kecamatan /62 B Perubahan 
Kepemimpinan Desa 166 @ Pola-pola Pergolakan 173 


BAB ENAM 


Masa-masa Kacau h 
Nasib Polisi 177 @ Golongan Indo Eropa 1/81 


BAB TUJUH 
Kesadaran Revolusioner: 
Bayangan Bagi Kenyataan 
Tradisi Pangreh Praja /9/ B Tradisi Protes 193 M Sandiwara Perjuangan dalam 
Revolusi 200 H Demokrasi dalam Bahasa 20/ @ Gejala Dombreng 204 
E Sama Rata Sama Rasa 205 Janur Kuning 206 @ Segi-segi Lain dari 
Revolusi 207 H Pandangan Elite Birokrat 2/ / 


BAB DELAPAN 
Revolusi 


Di Kota-kota Kabupaten 
Pemalang 2/6 Tegal 227 HI Brebes 234 


BAB SEMBILAN 


Front Persatuan di Tiga Daerah 
Badan Pekerja di Tegal dan Brebes 248 gl Gabungan Badan Perjuangan Tiga 
Daerah-GBP3D 257 8 Konferensi Pemalang 262 MB Pemerintah Baru 264 


BAB SEPULUH 


Peranan Militer dalam Revolusi Lokal 
Latar Belakang TKR di Pekalongan 273 @ Tingkat Kehidupan yang Berbeda di 
Pera 274 @ Badan Keamanan Rakyat (BKR)276 & Tentara Keamanan Rakyat 
(TKR)277 B Unsur-unsur Militer yang Lain di Tiga Daerah 280 Front 
TKR di Semarang 28/ @ Campur Tangan Militer 283 


BAB SEBELAS 


Pengadilan Peristiwa Tiga Daerah 
Sikap Pemerintah Pusat 29/ @ Perjuangan Hukum dan Politik 298 @ Masalah- 
masalah Politik 303 8 Kuril 309 


KESIMPULAN 
Makna Sebuah Revolusi 3/7 @ Poscript 319 
Lampiran 325 
kepustakaan 373 
Indeks 387 


DAFTAR PETA DAN ILUSTRASI 


PETA 

Keresidenan Pekalongan ..........oo..oWo.ooooorenseanaknanan xxvili 
Kabupaten Brebes ..........o.ooooo.ooo.Wo.mo.o.Woro.oWoWomomatannnnnannna xxix 
Kabupaten Tegal ........ooo.ooco.oo.omooaanaananatnnnaaanan 
Kabupaten Pemalang .......oooomoWo.oo 


Peta Kotapraja Pekalongan dan Sekitarnya 
Dera Kotapraja Tegal: eren edge kanan nasa 


ILUSTRASI 
Gedung Societet, Tempat Penyimpanan senjata Jepang di Pekalongan 
Kediaman Residen Pekalongan (1945) 
Bekas "Hotel Merdeka", Markas Tiga Daerah 

di Pekalongan (Desember 1945) 


Balai Kota Tegal (T9A9) seinsinienenh nenen en men memanah inna an batam 
Peresmian Monumen Tugu Pahlawan 3 Oktober 1945 

di Pekalongan, pada hari Kebangkitan Nasional 20 mei 1964 ............... 138 
Markas Kuril di Bank Rakyat, Talang, Tegal, waktu Tiga Daerah ................... 138 
Markas Tentara Jepang di Tegal, bekas Kantor 

Sernarang-Cheribon Stoomtram Maatschappij (SCS) ...oo.co.oWoWo 139 
Rumah Walikota Tegal .......oooco.oocoWoWoomo.WoWoWoW Wo. 139 
Alun-Alun Tegal beniennemnan atasan nanda anang 140 
Masjid Randudongkal Pemalang Selatan ......o.ooooooooooo 140 
Gedung Chung Hwa, Chung Hwee di Pemalang .......ooooooo.ooooWoo 
Kabupaten Pemalang (1975) .....oooo.oWoWo.WoooomooWomoom man 
Pengadilan Pekalongan (W979).-0. bohai uns aah 
Makam maling Aguna di Pemalang Selatan dag 
Sarimin Reksodiharjo, Bupati Brebes (1945) ........ocoro.WooocooWoWomommm. 144 


Tokoh-tokoh Revolusioner Tiga Daerah Di Penjara Wirogunan, 
Yogyakarta, Sekitar Desember 1946 ....oooooo.”oooooooocooo 145-146 


AT 2 
uebuojeyag ueuspisese Y 


1 VISINOONI VYINNVS 


: : 
Penta : , erASoA HA j mam UEduRGuRY CMN SG 
i PBOA na Bana nu 2 # £ - 2 sa 
T Detak Sg Pa ) 1 : 9 ) Ja a2N : 
ang oktsanse ? mun 1 Pi olaoaing ! ee 
A 1 4 ad p ea : 34 
8 : ix Sian nd “ Pata Ne 
AN . Don agan” Tg “ om Pe NX Guan 
"3 TURITINS 9 s ta Tepitw : S nan 1 


: ) se j Panja PP auselur 
BAWLL VMVP Pn KAV DN Bodor VM VA" 


“ 


1 k 3 5 Ne PN Kg Pe Fi OWBUNO UNJ 
Pang 5 Babat ho persi ef Na, P- 
51, SA YA ta 2 2 
: £. 1 ) 5 
PA ! aa LN NN LVIV9 VMVT 
2 IPEPOAUNI,, pa vyvn3s , 
K3 TN 1 HI 1 Rpu3N 
ro1g Dgn SA OLX pa 
s o. at 1 | 
pare AL tang 
£ K3 3 sni TN 
mb Surgway ON TN Na 2 ” 
F Rn Y sedot 
: $ YMVI 1NVv1 


NVONOTYM3I NYN3GISISIN 


KABUPATEN BREBES 


ST 
NA 


Aosari Fa Tg 
TN H 1 td , Pasarbatang 
MX 
F N Bulakam hn -. 2 BREBES 
P3 : Pama 
Ag AP pia wa 
7 Pcd .Kemurang k 

e aa N ! 
Pj " ' Banjaratma £ 
: ! 9. 
Kn A ! 
, ya 2 Nan $ 
tg elEnggungan Barat... 4 


Jatibarang 
Jatibarang 0 


“ 
Na... 
nnga 


Parang an . 
, 
Pi 
Pa 
Fi 
4 
« 
, 
N 
« 
: 
KI 
& 
Ze, 
& 
5 
£ 
1 
, 
' 
3 3 
: 
RA 
ye 
H 
Pi 
, 
Sun 
Na 
P3 


BANJARHARIG 
Sg ! 
, i 
| 
£ 5 / 
( Fa if 
P4 / 
K 
' N KABUPATEN TEGAL 
( : 
ks ! 
Panama Deng 
/ £ 
Pd f 
2 | 
£ y 3 
£. .| h 
« | P 
N 
PN 
3 pem. Ta 
L sa 
Sang 3 mamang Pe 
Sea LNG BANTAR KAWUNG 
4 
yan tag 
Kewedanaan “Tang 
. Kecamatan | Pa 
. Desa FI N BUKMAYU 
3 Tomara AN ' 
Pabrik gula Ng, Meta 
---.. Batas kecamatan 3 ! 
mm jalan ks AN ! 
2 “Ng | 
“umma Jalan kereta api 12 ' 
(5 Batas provinsi KERESIDENAN BANYUMAS Hn Sand 


mm Batas kabupaten 


xxix 


KABUPATEN TEGAL 


LAUT JAWA 


: 
Ykemantran ud 


t 

, 

, 

' 

4 T 2 

' n , Warureja 
n 


ang AN, 
“| esayangan -“ ki 


p Pacul,“ Jarub 7 | 
KABUPATEN NN Ih bene” geponat tarmeseran 


BREBES 


gk 
1 KA Kedungbanteng 
PANGI 


pose Kidul 


Inna ma “Tang “ 


PEMALANG 


BUMIJAWA 


Keterangan Jeieg 

O  Kawedanan 

@ Kecamatan 

8 Desa 

“ Pabrik gula 

mamim Batas kecamatan Gunung Siamet 
—e Jalan 

——— Batas kabupaten 


KABUPATEN PEMALANG 


alan 


atas kecamatan 


Jalan kereta api 
Batas kabupaten 
, Batas keresidenan 


PANTAI WIDURI 
—. 


“ 
. 
“ 
da “ 
dd “ 
1 
( . 
NG 


Sumberharjo Banjardawa V 
LA j T | Ampelgs 
Bojongbata df « Karahgasem, ," 
(Paduceksa Kendatsar! / 
ts A ' 


. 
. 
« 
: 
: 
« 


1 


k:) “ian . ea 
Kedungiati “s .-" 
KABUPATEN Bg 
TEGAL: . Kesesi 
1 Bariarpotani 9 2 
“ ht a 
5 1 : KABUPATEN 
Jatinegara 1 1 ' 
Krbio , ' PEKALONGAN 

ka " n 
eng » Rembul " , 
Warungpring , 

Cibuyur” A 

ndowang £ “2 PN 
Pa “ 
MOGA ,, Hat 1 
Mandirejo | nama 
Sima 
bi 2 | . “ - 
Rena N. Watukumpul 
Tni naa 
& sak 
3) 
f7 
K9 2. ' 
i -— AT Pa N 
1 Kepelek N 
Pn Jaman N 
aa 0 0 & 
“. 
bj - 
Tan 


KARESIDENAN BANYUMAS 


XXXI 


Peta Kotapraja Pekalongan dan Sekitarnya 


Jalan 
Jalan Kereta Api 
Gedung 
. penjara Cikalsari 
. penjara Loji 
. balaikota 
. kantor pos dan tetegraf 
. gedung kediaman Residen 
Pekalongan 
. Hotel Merdeka 
. Kantor Keresidenan 
Pekalongan 
. asrama kenpeitai 
. Kantor Kewedanan Pekalongan 
. menara yang didirikan pemuda 
kereta api 
. alun-alun Pekalongan 
. Taman Ratu 
. tempat penembakan 
rombongan Residen Sarjio 
MP Ambokembang pada tanggal 14 Desember 
. 1945 

12. tempat Kuti! ditembak mati 
N pada tanggal 5 Mei 1951 

13. stasiun kereta api Pekalongan 


edi Kedungwuni 


xxxii 


KOTAPRAJA TEGAL 


(1 Markas AMRI Slawi.ic 


2 aan SEPTEMBER- DESEMBER 1945 
emual O| -Gran an H 
" 0s (Rute yang harus ditempuh para demonstran 
NA Aaimawa, Yungrusi memasuki kota pada 4 November) 
6 Tempat kediaman dan kantor wedana a 
Adiwerna 


7. Tempat pemakaman korban 4 November. 
Wakil Ketua KNI Marjono dan lain-lainnya. 

18. Rumah Kutil di Pesayangan. 

19, AMRI Talang (Gedung Bank Rakyat). —01 Pabrik Gula 

40. Tompat kediaman dan Kantor camat Dukuhringin 


(Talang. . 
“41. AMRI Pagongan. 
(12 Kecamatan Dukuhtun. Ng 
13. AMRI Dukuhturi. ke Pangkah A 
44. Markas API di Bekas Pemerahan Susu 

|. Tubes. , 
115, Rumah Sakit Kardinah. ! 

16. Asrama Polisi Kejambon (diserang pada 4 

— M Okober) | 
17. Dua orang Jepang terbunuh. i 
19. Orang-orang sipil Jepang lainnya yang 3 

terbunuh. 

149 Dua anggota keluarga Bouman (Indo 
|. Bopa) terbunuh. 
20 Markas kedua Barisan Pelopor. 
21 Tempat kediaman dan kantor bupati Tegal. 
22 Markas ketiga Barisan Petopor 

23. Alun-alun (lapangan tengah kota) Tegal. 
24 Markas AMRI kota Tegal 

25 Anggota keluarga Coster dan orang-orang Perpil 

Indo lainnya terbunuh. Hai W 

26 Kantor KNI Kotapraja Tagal n t 
37 Pula Gereja Katolik Roma, dalam suatu entembatan Meraji 


pertemuan di sinilah terjadi Walikota | RN 
|. ddawan dan dihina oleh kaum perjuangan 
Tegad, 11 September 1945 
28 Balai Kota Tegal. 
- Kantor Badan Pekerja Tegal (bekas kantor 
“asiken residen). 
Markas PolisVPKN. 
. Asiama TKR (bekas kenpetai/Hotol 
Stork). 
Asrama TKR 
Kantor Barisan Pelopor yang pertama kat. 
Penjara. 
Halaman Galangan Kapal Kayu Jepang 
@oserjo). . 


Stasiun kereta api Tegal.” Ke Dasi 
. Markas daidan PETA Tegal. 
Lapangan Slerok. 

Pabek Tokstil Jawa. 

— Rute massa memasuki Tegal 
pada 4 November. 


ke jatiba 


ke Balamoa 


Tana | ke Brebes-Cireb 
— 
(021 
| 
9 
1 
1 
1 
ke Jodan 
Ne Mena D ea | 
8 
' 
1 
ke Tegaisan 


ke Kandangmenjangan 


LAUT JAWA 


PENDAHULUAN 


PERISTIWA Tiga Daerah adalah suatu peristiwa dalam sejarah revo- 
lusi Indonesia yang terjadi antara Oktober sampai Desembar 1945 
di Kabupaten Brebes, Tegal, Pemalang, di Keresidenan Pekalongan 
(Jawa Tengah), di mana seluruh elite birokrat, pangreh praja (resi- 
den, bupati, wedana, dan camat), dan sebagian besar kepala desa, “di- 
daulat” dan diganti oleh aparat pemerintahan baru, yang terdiri dari 
aliran-aliran Islam, Sosialis, dan Komunis. 

Peristiwa ini sering disebut, terapi pengertiannya masih kabur. 
Kata-kata perampokan, penyelewengan, dan pemberontakan masih 
sering dipakai di samping kata-kata pergerakan, perjuangan, atau pe- 
ristiwa untuk Tiga Daerah.' Contohnya seperti apa yang pernah ditu- 
lis oleh majalah Tempo: 


Waktu itu sekitar tahun 1950, Belanda baru saja pergi, dan Peristiwa 

Tiga Daerah (Brebes-Tegal-Pemalang), di sana-sini diiringi peram- 

pokan toko-toko dan penyunatan Cina.? 

Padahal perampokan toko-toko Cina di Tiga Daerah terjadi 
pada waktu kekosongan kekuasaan pada bulan Maret tahun 1942 
(bukan 1950!) sebelum Jepang menguasai Keresidenan Pekalongan. 
Walaupun ada redistribusi kekayaan Cina dengan kekerasan pada ta- 
hun 1945, Peristiwa Tiga Daerah jelas bukan semata-mata gerakan 
anti-Cina, justru ada beberapa orang Cina yang menjadi pemimpin 
perjuangan di Pemalang. Di sini terlihat bahwa pengertian tentang 
Tiga Daerah memang masih simpang siur walaupun peristiwa itu te- 
lah terjadi lebih dari empat puluh tahun yang lalu. 


'Lihat Anton Lucas, “My Story and Other Source: An Oral Approach to 
the Indonesian Revolurion,” Masyarakat Indonesia Vol !, No. 2, Desember 1974, 
2Syu'bah Asa, “Cina Saleh”, Tempo 1 November 1986. 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


Sejarah Tiga Daerah penting sebagai peristiwa lokal revolusi 
Indonesia, karena merupakan sebuah revolusi sosial dengan ciri khas 
tersendiri. Di sini revolusi sosial diartikan sebagai suatu revolusi un- 
tuk mengubah struktur masyarakat kolonial/feodal menjadi suatu su- 
sunan masyarakat yang lebih demokratis. Cita-cita ini mulai diperju- 
angkan oleh Sarekat Islam di Pekalongan pada tahun 1918, diterus- 
kan oleh gerakan PKI dan Sarekat Rakyat sampai dengan tahun 1926, 
— tetapi baru tercapai pada bulan Oktober-November 1945. Salah satu 
tema pokok dalam studi ini adalah kemerosotan kehidupan ekonomi 
rakyat pedesaan pada zaman kolonial, yang disusul dengan kemelarat- 
an hebat pada zaman Jepang, dan menyebabkan amarah rakyat berko- 
bar melawan elite birokrat dalam aksi-aksi politik sesudah Proklamasi 
Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Untuk mendukung hipotesa ini, di- 
lakukan pencarian dan penelusuran sumber arsip di Negeri Belanda, 
misalnya masalah beban pajak, pemilikan tanah, pendapatan dan pe- 
ngeluaran rakyat serta utangnya di Tiga Daerah sebelum perang. Da- 
lam hal ini keberadaan 17 pabrik gula di Keresidenan Pekalongan 
sebelum perang sangat mempengaruhi kehidupan ekonomi pedesaan, 
khususnya berkaitan dengan kemerosotan ekonomi pedesaan. Bab I 
menggambarkan dampak ekonomi kapitalis Belanda pada kehidupan 
ekonomi pedesaan dan peranan elite birokrat dalam pemerintah kolo- 
nial. 

Untuk memahami mengapa terjadi Peristiwa Tiga Daerah pada 
tahun 1945, kita perlu juga mengetahui sejarah politik daerah terse- 
bur. Pada abad sembilan belas terjadi aksi protes terhadap tanam paksa 
(gula) dan beban wajib kerja (corvee) yang menjadi inti dari sistem 
tanam paksa Belanda. “Brandal Mas Cilik” di Tegal merupakan pem- 
berontakan petani pada tahun 1864, dipimpin oleh seorang dukun 
bernama Mas Cilik, yang menyerang pabrik gula dan membunuh 
pegawai Belanda.” Aksi protes muncul lagi pada tahun 1926, dengan 
pemberontakan di Dukuh Karangcegak, selatan Tegal. Kali ini petani 


melawan corvee dengan senjata ideologi modern, yaitu komunis. Pe- 


3Tine Ruiter, “The Tegal Revolt in 1864” dalam Dick Kooiman, Otto van 
den Muizenberg, dan Peter van der Veer, 1984, Conversion, Competirion and Conflict: 
Essays on the Role of Religion in Asia, Amscerdam, Free University Press. 


2 


PENDAHULUAN: 


ristiwa pemberontakan tahun 1926 ini mengakibatkan banyak pe- 
mimpin dari Tegal dibuang ke tempat pembuangan Boven Digul di 
Irian Jaya. Golongan inilah yang muncul kembali memimpin badan- 
badan perjuangan dan menyusun strategi politik untuk mengubah 
struktur pemerintahan di Tiga Daerah pada tahun 1945 itu. 

Peristiwa Tiga Daerah lebih daripada sekadar protes sosial terha- 
dap eksploitasi Belanda. Selain latar belakang politik dan ekonomi, 
revolusi sosial di Tiga Daerah pada tahun 1945 juga harus disoroti 
faktor kepemimpinan, ideologi, dan konteks kebudayaannya—apa 
artinya revolusi bagi pelakunya sendiri. 

Sumber sejarah lisan membantu sekali mengkaji lebih menda- 
lam segi kebudayaan sebuah revolusi. Misalnya, apa makna “merde- 
ka” bagi rakyat pada waktu itu? Dari bahasa simbol di dalam sandiwa- 
ra-sandiwara revolusioner pada tahun 1945, kita bisa menghayati 
makna revolusi sosial dari persepsi para pelakunya sendiri, yang pada 
waktu itu disebut “pemuda,” walaupun umumnya sudah tidak muda 
lagi. 

Pendekatan kebudayaan memperlihatkan pentingnya persepsi 
tentang kedaerahan yang ada di dalam beberapa ungkapan orang Te- 
gal. Misalnya, Pekalongan, ibukota keresidenan yang kaya raya, telah 
lama menjadi pusat batik yang berkembang dengan sifat-sifat merak 
ngigel sinonderan, artinya seekor merak menari-nari memamerkan hi- 
asannya, tetapi tidak berani berkelahi. 

Brebes, yang berbatasan dengan Jawa Barat yang berbahasa Sunda 
dan daerah pedalaman Banyumas ke selatan, bukan saja secara geo- 
grafis terpecah belah, melainkan adat istiadat dan bahasanya pun di- 
tarik ke dua arah. Ia diibaratkan sebuah kenong (alat gamelan) yang 
bebas tergantung. Kalau retak, sukar di-” tambal”, atau kenong sigar ing 
gantungan. Memang Brebes, terletak antara Jawa Barat yang berbaha- 
sa Sunda dan Jawa Tengah yang berbahasa Jawa. 

Tegal, sebuah kota yang jauh lebih miskin dibanding dengan 
kota-kota tetangganya, namun mempunyai kebanggaan yang diiba- 
ratkan sebagai seekor kerbau liar yang hanya dapat ditunggangi dan 
dikuasai oleh seseorang (biasanya dilambangkan dengan seorang anak 
laki-laki) yang mengerti betul perwatakannya, banteng loreng bonceng- 
an. Tokoh legenda dalam dongeng rakyat setempat ialah seorang anak 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


penggembala yang menjaga kerbaunya dengan penuh kasih sayang, 
sehingga ketika harimau datang hendak menerkam si penggembala, 
kerbau itu melindungi dan menyelamatkan tuannya meski menderita 
luka parah di sekujur tubuhnya sendiri. 
Pemalang, sebuah kawasan kaya yang membentang di daratan 
pantainya, diibaratkan dengan sebuah perahu yang mulus, bila da- 
yung pengemudinya yang panjang itu mendadak patah, dengan mu- 
— dah akan diombang-ambingkan gelombang ke sana-sini, watang pu- 
tung ing ayunan. Orang Pemalang berucap bahwa mereka itu kadang 
kala suka dipengaruhi oleh yang satu (Tegal) atau oleh yang lainnya 
(Pekalongan). Bilamana dayung panjang perahu Pemalang dikemu- 
dikan oleh tangan yang kokoh seperti yang terjadi di dalam peristiwa 
nasional di tahun 1930-an, demikian juga halnya pergolakan Peris- 
tiwa Tiga Daerah yang membuktikan bahwa Pemalang dapat men- 
jadi petunjuk jalan bagi daerah lain. Dengan demikian timbullah ung- 
kapan kedua yaitu, bende munggeng tawang, artinya “sebuah gong kecil 
suaranya menggema di langit”, suara Pemalang yang kecil itu terde- 
ngar di mana pun juga. 


aa 


Sebelum terbitnya buku Regional Dynamics of The Indonesian 
Revolution, penulisan sejarah lokal zaman revolusi di Indonesia be- 
lum memadai. Perhatian, tenaga maupun biaya banyak dicurahkan 
kepada penulisan sejarah nasional. Walaupun proyek sejarah lisan 
Arsip Nasional RI sejak tahun 1973 menghasilkan arsip sejarah lisan 
di pusat, sumber sejarah lisan untuk zaman revolusi di daerah sampai 
saat ini masih sangat kurang. 

Salah satu alasan mengapa Peristiwa Tiga Daerah baru terung- 
kapkan dalam kumpulan karangan tentang revolusi lokal di Indonesia 
yang disebut tadi' ialah masalah sulitnya menemukan sumber sejarah 
lokal. Penulisan sejarah lokal zaman revolusi seharusnya merupakan 
perpaduan antara sumber lisan dan tertulis. Padahal sumber tertulis 


#Lihat Aaudrey R. Kahin (ed) Regional Dynamics of The Indonesian Revolution 
from Diversiry, (Honolulu: University of Hawaii Press, 1985) membahas sejarah 
delapan daerah pada waktu revolusi, yaitu Tiga Daerah, Banten, Banda Aceh, 
Sumatera Timur, Sumatera Barat, Jakarta, Sulawesi Selatan, dan Ambon. 


4 


PENDAHULUAN 


sangat langka, koleksi koran daerah maupun tulisan tokoh-tokoh se- 


jarah lokal sendiri jarang ditemukan, sehingga mencari sumber seja- 
rah lokal bagi penulisan sejarah Indonesia sulit. Di Arsip Nasional 
belum tentu ada, sedang di arsip pemerintah tidak selalu lengkap, 
kalau ada (tentu ada pengecualian, misalnya Sulawesi Selatan). 

Jadi memasukkan perspektif sejarah lokal dalam buku sejarah 
revolusi kemerdekaan memerlukan pelaku sejarah lokal sebagai sum- 
ber. Bagaimana sebaiknya menggarap sumber-sumber tersebut? Un- 
tuk mencari tokoh-tokoh sejarah lokal, di mana sekarang mereka ting- 
gal, memerlukan waktu yang panjang. Agar informan bersedia mem- 
berikan data, maka diperlukan suasana yang erat dengan informan. 
Dalam jangka waktu yang panjang hasilnya akan memuaskan. Ba- 
nyak pelaku sejarah lokal yang bersedia memberikan data tentang 
revolusi lokal dan senang apabila didatangi untuk dimintai data. Pa- 
ling sedikit diperlukan beberapa pertemuan untuk mendapat data 
yang lengkap. 

Sumber lisan, seperti halnya sumber tertulis, harus diuji kebe- 
narannya dan kecocokannya dengan sumber lain. Dalam menilai ke- 
terangan harus diteliti latar belakang sosial, pendidikan, politik, dan 
langsung atau tidaknya terlibat dengan kejadian yang diteliti. 
Sebagai studi sejarah lokal yang banyak bersandar pada sumber 
lisan, ingatan manusia menjadi penting dalam studi Peristiwa Tiga 
Daerah ini. Semua wawancara (baik yang direkam maupun yang 
dicarat) di belakang 20-30 tahun sesudah kejadiannya. Seorang peneli- 
ti harus bisa cepat menilai kualitas ingatan seorang informan, apakah 
masih baik atau tidak, dan apakah cenderung menonjolkan diri. 

Sebagai peneliti sejarah lokal revolusi dalam hal ini saya berun- 
tung, karena sesudah banyak mewawancarai banyak informan, saya 
dapat memperoleh proces verbaal (hasil catatan tanya-jawab Kejak- 
saan) dan tulisan lain tentang Peristiwa Tiga Daerah yang diambil 
oleh Belanda dari pengadilan RI Pekalongan tahun 1947.5 Sesudah 


saya membandingkan proces verbaal dengan wawancara saya ternyata 


'Inventaris No. 201, berjudul “Omwentelingzaak te Pekalongan" (Pergolakan 
di Pekalongan) dalam arsip Procureur-General bij het Hoorgrrechtsh of van 
Indonesia, Algemeen Rijhsarchief (ARA) den Hague, Netherland, selanjutnya dikutip 
Proc, Gen. 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


tidak banyak perbedaan. Proces verbaal yang lebih dekat waktunya 
itu tentunya memberi data yang lebih kronologis dan terperinci, wa- 
laupun tidak bertentangan dengan sumber lisan hasil wawancara. 
Dalam daftar pustaka pembaca akan menemukan hasil wawan- 
cara dengan 324 informan. Di antaranya ada 40 informan yang dire- 
kam wawancaranya. Bagaimana membedakan seorang informan ha- 
rus direkam atau tidak? Ini tergantung apakah informan bisa memberi 
— data dengan lancar atau tidak. Selain itu, hasil rekaman sangat tergan- 
tung dengan peneliti, apakah dia bisa menahan diri dan memberi- 
kan kesempatan kepada informan untuk mendongeng sepuas-puas- 
nya tanpa banyak pertanyaan. Perlu diperhatikan bahwa mengambil 
data melalui kaset lebih sukar daripada melalui cacatan. Walaupun 
mewawancarai tokoh sejarah lokal dengan kaset bukan pekerjaan yang 
mudah, tetapi untuk masa depan penulisan sejarah revolusi, hal ini 
menjadi sangat penting. Untuk menjaga keaslian sumber sejarah li- 
san, hasil wawancara pelaku sejarah (baik yang direkam maupun yang 
dicatat) dikutip sesuai dengan bahasa aslinya tanpa diubah. 


akar 


Studi tentang Revolusi Tiga Daerah ini adalah perpaduan antara 
sumber berbeda (arsip maupun lisan), yang menunjukkan suatu ren- 
tetan kejadian yang sangat kompleks sifatnya. Untuk menjelaskan 
apa yang terjadi bulan-bulan pertama sesudah proklamasi kemerde- 
kaan di Tiga Daerah, banyak dimensi harus diungkapkan antara lain 
sejarah ekonomi-eksploitasi dan penindasan kaum penjajah (Belanda 
dan Jepang)—sifat kepemimpinan di Tiga Daerah dan Pekalongan 
yang masing-masing mendukung dan menentukan strategi politik 
golongan nasional radikal, adanya kekerasan pada revolusi sosial, dan 
lain sebagainya. Karena begitu banyak tempat tokoh dan peristiwa 
dalam waktu yang relatif singkat, pendekatan kronologis untuk studi 
ini ditolak karena pasti membingungkan pembaca (lihat lampiran 
Time Chart atau kronologis sejarah Peristiwa Tiga Daerah). 


“Tentang masalah metodologi sejarah lisan lihat Anto Lucas “Wawancara 
Dengan Informan Pelaku Sejarah” dalam Koentjaraningrat dan Donald K. 
Emmerson, (ed) 1982, Aspek manusia dalam Penelitian Masyarakat, Jakarta: 
Gramedia. 


6 


PENDAHULUAN 


Penulisan sejarah Tiga Daerah ini lebih berdasarkan tema-tema 
yang muncul waktu riset sedang berjalan. Misalnya bagaimana 
hubungan antara strategi menyusun kekuatan kaum radikal di Tiga 
Daerah dengan gerakan bawah tanah komunis sewaktu Jepang? 
Mengapa kaum “bandit” atau lenggaong menonjol di desa-desa tert- 
entu pada pada waktu revolusi sosial berkobar antara bulan Okto- 
ber-November 1945? Bagaimana sampai lebih dari seratus orang Indo 
terbunuh? Selain itu juga diungkapkan mengapa militer dan Islam 
Pekalongan sampai melawan Gerakan Tiga Daerah, dengan analisa 
kepemimpinan Pembela Tanah Air (Peta) dan hubungan dengan 
Resimen XVII di Pekalongan. Dimensi yang paling menarik barang- 
kali adalah persepsi revolusi sosial dari pelaku sejarah sendiri. Dimensi 
ini mampu membawa pembaca kembali ke konteks kebudayaan alam 
revolusi lokal di Jawa, masa yang penuh kekacauan tetapi juga pe- 
nuh semangat dan harapan akan adanya perubahan yang mendasar 
dan mendalam pada waktu itu. | 


aKaok 


Dalam studi sejarah yang banyak menggunakan sumber lisan 
seperti yang dilakukan dalam studi ini, ucapan terima kasih yang se- 
besar-besarnya harus diberikan kepada semua informan di Indone- 
sia yang selama 5 tahun telah bersedia membantu peneliti baik dalam 
bentuk lisan, tertulis, maupun tulisan dalam bentuk memoar, doku- 
men-dokumen yang telah dapat dipergunakan oleh penulis. Di antara 
informan-informan tadi ada beberapa nama yang perlu disebutkan, 
yaitu Sumarno dan Kadarisman Surodiwiryo di Tegal, Samhuri di 
Pemalang, Keluarga A. Junaid di Pekalongan, Wadyono dan Mayjen 
Sudharmo Jayadiwangsa dari Resimen XVII, Sarino Mangunpranoto, 
Susmono, Suwignyo, Maksum Hr, Mr. Besar, dan Sarimin Reksodi- 
harjo. Terima kasih juga kepada sejumlah pejabat penting Pemerintah 
RI yang memberi bantuan penulisan studi ini, dari Bapeda Tingkat 
I Propinsi Jawa Tengah, Asisten I Kodam VII Diponegoro, Semarang, 
sampai kepada Pemerintah Daerah Tingkat II di Pekalongan, Pema- 
lang, Tegal, dan Brebes. 

Tak lupa, saya juga harus mengucapkan banyak terima kasih 
kepada sejarawan Indonesia yang banyak membantu saya.I) 


BAB SATU 


KAUM NASIONALIS 
DAN ELITE BIROKRAT 
DI PEKALONGAN SEBELUM PERANG 


MENDENGAR nama Pekalongan, terbayanglah warna-warni cerah 
dengan motif-motif menarik dari batiknya yang khas, produk ibukota 
keresidenan. Juga warna yang kontras jika dibandingkan dengan war- 
na agak gelap dari batik yang bermotif tradisional dari kota-kota pe- 
dalaman Yogyakarta dan Solo. Kontras dalam gaya dan corak rupanya 
diikuti pula oleh perbedaan dalam bidang geografis, sosial, dan poli- 
tik antara Keresidenan Pekalongan yang memangku pantai utara de- 
ngan bagian-bagian Jawa yang lain. 

Keresidenan ini terdiri dari Kabupaten Pekalongan, dengan ko- 
ta Pekalongan sebagai ibukotanya, menyusur ke barat dengan kabu- 
paten-kabupaten Pemalang, Tegal, dan Brebes.' Antara tahun 1928 
sampai tahun 1931, Kabupaten Pemalang, Tegal, dan Brebes merupa- 
kan suatu keresidenan tersendiri dengan Tegal sebagai ibukotanya. 
Pada tahun 1945, kabupaten-kabupaten inilah yang dikenal sebagai 
“Tiga Daerah.” 

Dari sensus terakhir sebelum perang, yaitu ada tahun 1930, 
penduduk Keresidenan Pekalongan berjumlah sedikit melebihi dua 
setengah juta jiwa yang secara geografis tersebar ke dalam tiga wilayah. 
Wilayah pertama ialah Batang, daerah termakmur dalam keresiden- 
an ini yang pernah merupakan kabupaten tersendiri sampai awal ta- 


'Tiap kabupaten secara administratif terbagi dalam kewedanan yang dikepalai 
oleh wedana: di bawahnya terdapat kecamatan yang dikepalai camat. Besama-sama 
lurah (kepala desa) pejabat-pejabat Jawa yang berpendidikan Belanda ini disebut 
pangreh praja, merupakan elite birokrasi Pekalongan. Lihat peta di depan. 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


hun tiga puluhan. Karena adanya penghematan ekonomi dan jumlah 
penduduk yang rendah, daerah ini terpaksa harus digabungkan de- 
ngan Pekalongan. Wilayah berbukit rendah ini pada tahun 1920-an 
menjadi penghasil utama tanaman niaga keresidenan, seperti gula, 
teh, kopi, kina, karet, dan 30 persen dari seluruh produksi kokoa 
(cokelat) di Jawa. Daerah ini juga merupakan satu-satunya tempat 
bagi petani kecil yang menjadi penghasil komoditi ekspor. 

Wilayah kedua membentang dari Batang sampai ke Losari di 
perbatasan Jawa Barat, daerah sepanjang pantai yang menghasilkan 
sebagian tanaman niaga utama keresidenan, yaitu padi dan tebu. Per- 
paduan antara musim hujan yang teratur, tanah yang subur, dan jaring- 
an irigasi Sungai Comal dan Pemali yang dibangun dan dipelihara 
oleh perkebunan-perkebunan tebu milik orang Eropa, menyebabkan 
irigasi daerah ini menjadi yang terbaik dan merupakan salah satu dae- 
rah yang tersubur di Jawa Tengah yang berswasembada beras. Sebelum 
Perang Dunia II, pertumbuhan penduduk di Pemalang tertinggi di 
Jawa, sedangkan Kewedanan Adiwerna di Tegal pada tahun 1930 me- 
nunjukkan kepadatan penduduk 1.764 per kilometer persegi, suatu 
angka tertinggi di Jawa. Sampai Depresi Ekonomi Dunia di daerah 
ini terdapat 17 pabrik gula.? 

Wilayah ketiga adalah daerah pedalaman selatan. Tanahnya tan- 
dus dan cocok untuk hutan jati yang luas. Kepadatan penduduk di 
bagian selatan Brebes dan Pemalang tergolong rendah, yaitu sekitar 
390 per kilometer persegi. Banyaknya pesantren di wilayah ini men- 
cerminkan kuatnya pengaruh Islam ortodoks. 

Peranan penting dari kegiatan perdagangan yang menjadi sum- 
ber pendapatan berada terutama di tangan minoritas asing Cina dan 
Arab di ibukota-ibukota kabupaten dan kawedanan. Di Tanjung (da- 


?Mengenai produksi gula, lihat Landbouwatlas van Java en Madora (Weltev- 
reden, 1926). Bagian 1 tabel VI: uncuk irigasi dan kesuburan tanah lihat Volksteling, 
1930, jilid II Inheemsche Bevolking van Midden-Java en Vorstenlanden, hlm. 10 (se- 
lanjutnya dikutip Volksteling), untuk demografi itu lihat Indiseh Verslag, 1939, hlm. 
377. Mengenai kepadatan penduduk di Adiwerna lihat vo/kstelling, 1930, hlm. 11: 
Gambaran ini dikutip Karl J. Pelzer, 1948, Pioneer Serrlemenr in the Asiatic tropics, 
New York, hlm. 167, Charles Fischer, 1966, South East Java: A Social Economic and 
Political Geography, London, hlm.. 291, tabel 22, juga menyebut hlm. ini. 

? Volkstelling , tabel 9, hlm. 167. 


10 


KAUM NASIONALIS DAN ELITE BIROKRAT 


taran pantai Brebes) terdapat industri rokok kretek yang maju, bebe- 
rapa di antaranya milik pribumi. Di bagian selatan, yaitu di Banjarhar- 
jo, terdapat penanaman kapas dan pemintalan, sedangkan tekstil dite- 
nun di Tegal, Pemalang, dan di Kampung Pekajangan (selatan kota 
Pekalongan). Hanya di Pekajangan orang-orang Cina dan Arab tidak 
pernah berhasil memegang kendali kegiatan ekonomi. Industri te- 
nun Pekajangan dan rokok kretek Tanjung sesungguhnya merupa- 
kan dua pusat kegiatan perdagangan pribumi yang berhasil di Keresi- 
denan Pekalongan. Selain itu pengaruh perkebunan yang dominan, 
secara ekonomis memberi ciri tertentu pada keresidenan ini. 
Gambaran kontras dalam bidang ekonomi dan geografis ini 
dibarengi dengan adanya pembagian sosial. Di lapisan atas terdapat 
kelas kaya yang terdiri dari pangreh praja, lurah (kepala desa), dan 
pedagang kaya. Pada umumnya mereka pernah mengenyam pendi- 
dikan Belanda dan sedikit mempunyai kebiasaan Barat. Di Pema- 
lang kelompok ini cenderung menjadi anggota Muhammadyah. Di 
desa yang setaraf dengan golongan ini adalah haji, sebutan yang diper- 
oleh seseorang setelah melakukan perjalanan haji ke Mekah, dan se- 
ring pula menjadi tuan tanah yang memperoleh sawahnya dari hasil 
peminjaman uang. Sarino Mangunpranoto, seorang tokoh PNI yang 
pernah menjadi ketua Perguruan Taman Siswa di Pemalang dari ta- 
hun 1929 sampai 1943, menuturkan bahwa ayah mertuanya menja- 
di tuan atas tanah seluas 12 hektar sawah yang diperoleh dari petani 
yang meminjam uangnya dan kemudian tidak mampu mengembali- 
kan pinjaman tersebut. Mereka juga menguasai pembagian air de- 
ngan menyuap ulu-ulu.? Golongan kaya inilah yang memiliki tiga 
penggilingan padi dan keresidenan itu, sedangkan para lurah memper- 
oleh kekayaannya dengan jalan menyewakan tanah milik desa dan 
bengkoknya kepada pabrik-pabrik gula. Kalangan Cina, Arab, dan 
Indo-Eropa, juga termasuk dalam lapisan tersebut. Orang Arab terke- 
nal sebagai tukang riba, dan dapat memiliki tanah luas melalui cara 
pembelian tanah atas nama wanita-wanita Jawa yang menjadi istri- 


“Lihat Suzannah Price, “Religion, Social Organization and Textile Production 
in a Javanese Village”, (Tesis MA, Australian Narional University, 1978). 
SUlu-ulu adalah pamong desa yang mengurus pengairan. 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


nya. Dengan demikian sentimen ras memperkuat terpecah belah- 
nya ekonomi. 

Kalangan Islam yang merupakan golongan elite lain di keresi- 
denan ini terbagi dalam tiga unsur. Pertama, Islam kiri, terdiri dari 
mereka yang pernah terbuang ke Digul setelah pemberontakan 1962. 
Kedua, golongan ortodoks yang berjumlah besar, termasuk guru-guru 
agama di desa (kiai) dan murid-muridnya (santri) yang pada umum- 

'nya anggota NU (Nahdlatul Ulama). Ketiga, di Bumiayu dan Peka- 
jangan, kaum Islam modernis (Muhammadyah) yang kuat penga- 
ruhnya. 

Terakhir, yaitu pemisahan antara kota dan desa. Beberapa kota 
kawedanan seperti Comal terletak di jalan raya timur-barat, tempat 
pabrik-pabrik gula dibangun sejak abad yang lalu dan mempunyai 
perkampungan Cina (Pecinan). Kebanyakan “orang asing” bermukim 
di kawasan kota. Di sinilah tinggal bagian terbesar orang-orang yang 
berpendidikan Barat dalam keresidenan itu. Di ibukota kabupaten 
terdapat air ledeng, jalan beraspal, dan penerangan lampu listrik untuk 
pemukiman golongan priayi dan rumah sakit serta sekolah-sekolah 
yang berbahasa Belanda. 

Pemisahan sosio-ekonomis dan rasial di Tiga Daerah merupa- 
kan dasar dalam perkembangan sosio-ekonomis dan pemerintahan 
kolonial. Pada abad ke-18 VOC (maskapai dagang Belanda) telah 
berhasil mengumpulkan uang dengan mempergunakan kekuasaan 
politik dan sosial elite Jawa. Selama bupati yang disebut Regent me- 
nunjukkan kesetiannya kepada Belanda, VOC menjamin akan meng- 
akui kekuasaannya. 


Peranan Pangreh Praja 
Pelaksanaan Sistem Tanam Paksa (Cdluemtah Belanda yang 


dimulai tahun 1830 untuk memenuhi permintaan pasaran Eropa 
yang memberi banyak keuntungan, ditangani oleh golongan elite Jawa 
dengan nama Belanda yang nantinya berakibat serius di Tiga Daerah.” 


SBerdasarkan Undang-Undang Agraria (Agrarische Wet) tahun 1870 hanya 
“pribumi” yang dapat memiliki tanah. 

7Penanaman nila di tanah yang dahulunya sawah sangat menghancurkan 
tanah, sehingga menimbulkan banyak kesulitan bagi petani. Lihat laporan L.Viralis, 


12 


KAUM NASIONALIS DAN ELITE BIROKRAT 


Berbeda dengan daerah-daerah lain di Jawa pada waktu itu, 
Bupati Tegal yang memiliki tanah luas mempunyai dua peranan seba- 
gai penguasa dan pengusaha. Bupati Tegal memiliki 8.179 hektar ta- 
nah dan kurang dari separuhnya tanah itu tidak digarap karena ke- 
langkaan tenaga kerja. Dia memberikan pinjaman, dan menghapus- 
kan utang-utang untuk mencegah agar petani tidak berpindah ke tem- 
pat lain. Kekayaan bupati Brebes, ditambah lagi oleh Rafles yang 
menghadiahkan tanah turun-temurun (Particuliere Landerijen) seluas 
2.440 hektar yang sebagian ditanami tebu yang pada tahun 1856 
memberi keuntungan 38.000 gulden bagi sang Bupati. Untuk menja- 
ga kedudukannya, ia memerlukan 2.000 pikul atau 200 ton beras 
setiap tahun untuk pesta menyambut kunjungan para pejabat yang 
jumlahnya besar dan membuatnya mengeluh." 

Politik Etis tahun 1901 tidak membawa keringanan bagi para 
petani, malahan menyebabkan makin merosotnya hubungan antara 
petani dan pangreh praja. Sumber penghasilan tani tak bertambah 
dikurangi sesudah tanah milik desa (bengkok) lambat laun menjadi 
hak milik kepala desa dan para pangreh praja sebagai gaji untuk tu- 
gas-tugasnya. Di Keresidenan Pekalongan terpisahnya rakyat dari ta- 
nah desa ini merupakan beban yang lebih berat di banding dengan 
di keresidenan lain. Jumlah tanah yang disisihkan untuk tanah beng- 
kok lebih luas daripada di tempat-tempat lain dan tenaga desa pun 
terserap untuk menggarapnya. Di mana kepala desa jabatannya lama, 
di situlah beban semakin berat. Kepala desa itu menyewakan tanah 
milik desa yang diperolehnya dengan cara tidak sah kepada pabrik 
gula, sehingga tanah desa tidak lagi menjadi sumber penghasilan bagi 
petani tak bertanah, melainkan menjadi alat yang mempertajam pem- 
bagian yang kaya dan yang miskin di dalam kehidupan pedesaan.” 


bekas,inspektur Tanam Paksa di Keresidenan Tegal tahun 1834, dalam Chr. L.M. 
Pendkls, Indonesia: Selected Documents on Colonialism and Nationalism 1830-1942 
(Brisbane, 1977), hlm. 27. Selanjutnya Document. 

Lihat Onghoklam, “The Residency of Madiun: Priayi and Peasant in the 
Nineteenth Century” (Tesis Ph.D., Yale University, 1975), hlm. 139, catatan 69, 
selanjutnya “Madiun.” 

?Hiroyoshi Kano, Land Tenure System and the “Desa” community in Nineteenth 
Century Java (Tokyo, 1977), hlm. 8. Kano melihat perkembangan hubungan kelas 
di daerah-daerah tertentu di Jawa tidak berasal dari hubungan resmi antara kepala 
desa, pamong desanya, dan rakyat. Lahat juga Onderzoek naar de Mindere Welvaart 


13 


V Pj 
Pa 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


Walaupun di bawah kebijaksanaan rasionalisasi ekonomi (baca: 
penghematan) jumlah desa di Keresidenan Pekalongan berkurang 20 
persen antara tahun 1907 dan 1927, areal bengkok hanya berkurang 
5 persen. Dengan kata lain, pada tahun 1925, terdapat 1,6 persen 
penduduk yang terdiri dari kepala desa dan pamong desa yang mengu- 
asai 25 persen tanah sawah milik desa. Penghasilan pokok 40 persen 
dari kepala desa di Keresidenan itu sekitar 600-1.200 gulden setiap 
— tahun dibandingkan dengan pendapatan rata-rata per kapita pendu- 
duk yang hanya 25,79 gulden setiap tahun.'” Ketimpangan pendapat- 
an semacam ini membuat semakin tersisihnya kepala desa dari rakyat- 
nya dan menjadikan mereka lebih bersifat alat para pedagang Belanda 
dan pemerintah kolonial. 

Dibanding lurah dan pamong desa, para wedana dan camat 
segan memupuk kekayaan di dalam bentuk rumah maupun tanah. 
Bekas camat di Kabupaten Brebes menuturkan kenangannya: 

Ayah saya sendiri seorang wedana tidak mempunyai sebuah rumah 

ketika memulai pensiun. Saya dibesarkan dalam tara susila bahwa akan 

memalukan, apabila seorang pangreh praja selama karirnya memper- 
kaya diri dengan memiliki tanah dan rumah. Tentu saja waktu kami 
hidup jauh di atas standar kehidupan dari kebanyakan rakyat biasa."' 


Ini disebabkan karena gaji sangat tinggi. Seorang wedana mem- 
peroleh gaji 500 gulden setiap bulan. Dengan harga beras 5 sen per 
kilogram, maka nilai gaji itu sama dengan 10 ton beras. Ketika pen- 
siun ia memperoleh tunjangan 237 gulden, yang senilai 5 ton beras. 
Gaji seorang bupati adalah 1.250 gulden setiap bulan, dua setengah 
kali gaji wedana. | 


Beban Pajak 


Di dalam pemerintahan kolonial menurut James C. Scott, tidak 
ada yang lebih menjengkelkan petani miskin daripada pemungutan 


der Inlandsche Bevolking op Java en Madoera, Jilid Ixc, “Overzicht van de Uitkomsten 
der Gewestelijke Onderzoekingen naar de Ekonomi van de desa”, Jilid III, him. 
132. 

1), W. Meijer, Onderzoek naar den Belastingdruk op de Inlandsche Bevolking 
(Welervreden, 1926), hlm. 122, 124, 128. Selanjutnya “Onderzoek.” Lihar juga 
Penders, Document, him. 101-106. 

Komunikasi tertulis dengan bekas Camat Tonjong, 21 Juni 1979. 


14 


KAUM NASIONALIS DAN ELITE BIROKRAT 


pajak.” Di Jawa, kepala desa dan pamong desa bertugas sebagai pe- 
ngumpul pajak. Dalam abad ke-20 penghapusan pajak di Jawa dija- 
dikan tujuan anarkisme rakyat gerakan orang Samin di daerah Blora, 
tarekat-tarekat di Banten, dan Sarekat Rakyat, yaitu organisasi massa 
PKI di pedesaan pada tahun 1920-an. Wajib kerja paksa di desa yang 
sangat berat merupakan penyebab utama timbulnya pemberontakan 
di Dukuh Karangcegak, selatan Tegal, pada bulan Maret 1926. 
Sering besarnya pajak yang dipungut tidak memadai ketimbang 
hebatnya akibat penderitaan. Bagi petani miskin, sisa penghasilan sete- 
lah dipotong pajak adalah hal yang sangat penting buat memperta- 
hankan hidup. Pajak pendapatan tanah (Landrenre) dipandang se- 
bagai pajak yang paling tidak disukai, karena dijadikan pungutan tetap 
berdasarkan hasil rata-rata dari kelas bawah, tanpa mempertimbang- 
kan kemampuan membayar atau kebutuhan hidup. Pajak dan pu- 
ngutan pajak ditentukan dan diatur oleh kepala desa, Fi agaimana be- 
ban pajak itu dirasakan oleh rakyat? Para petani Pekalongan harus 
membayar pajak irigasi yang sangat tinggi, sedangkan pajak desa lebih 
banyak ditanggung oleh petani miskin (arme grondbezitters). Para pe- 
tani ini membayar pajak per kepala dan per keluarga dalam jumlah 
lebih besar dibandingkan dengan para petani di tempat-tempat lain 
di Jawa. Sedangkan petani-petani kaya membayar pajak dalam per- 
sentase yang sama dengan yang miskin, padahal pendapatan mereka 
jauh lebih tinggi. Persentase penghasilan bersih yang dibayarkan un- 
tuk pajak tanah, pajak setempat, dan pajak desa oleh berbagai go- 
longan masyarakat di keresidenan itu adalah sebagai berikut: 
Pajak yang dibayarkan 
Kelompok Masyarakat (persentase penghasilan bersih) 


Pamong desa 5.4 
Petani kaya 12,5 
Petani sedang 10,7 
Petani miskin 12,5 
Buruh lepas 1,2 


Sumber: JW. Meyer Ranneft, Onderzoek naar den Belastingdruk op 
de Inlandsche Bevolking, hlm. 21, 14. 


"James C. Scott, The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence 
in Southeast Asia (New Haven, 1979), hlm. 191. 


15 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


Beban pajak yang paling berat di Keresidenan Pekalongan rupa- 
nya di Adiwerna. Di sini, pajak dipungut sebanyak 17 persen dari 
sewa tanah yang dibayarkan oleh pabrik-pabrik gula kepada petani, 
padahal sewa tanah rata-rata per tahun panen gula adalah terendah. 
Di Kecamatan Pemalang terdapat persentase pajak yang tinggi dari 
pajak keseluruhan. Di Tegal, seorang petani, setelah membayar pajak 
dan biaya penggarapan dari setiap bau (0,7 hektar) tanah mendapat 

' 45,80 gulden, tetapi ini masih harus dikurangi dengan pajak peka- 
rangan.4 

Di mana-mana terjadi kecurangan dalam pemungutan pajak 
desa dan pajak pendapatan tanah, yang menjadi tanggung jawab lu- 
rah. Tentang pajak di pertengahan tahun 1920-an seorang nasionalis 
menulis “pajak yang dipungut selalu jauh melebihi tingkat yang di- 
tetapkan, karena sikap mementingkan diri para pamong desa yang 
memperoleh premi 8 persen dari hasil pengumpulan pajak di desanya 
masing-masing.” Pajak yang dipungut dan dikumpulkan oleh ke- 
pala desa itu disetor ke Kantor Kecamatan. Seorang camat sebelum 
perang mengungkapkan kembali pengalamannya yang menarik: 

Saya membuat grafik statistik selama sepuluh tahun lebih. Saya tahu, 

manakala setoran pajak menurun, uangnya pasti telah digunakan oleh 

lurah. Bila seorang lurah tidak bisa menyetor pajak desanya ke Kantor 

Kecamatan, maka sudah menjadi rahasia umum bahwa ia akan me- 

rampok desa lain dengan menggunakan gerombolan bayaran sete- 

ngah bandit (Jenggaong) agar segera mendapat uang itu." 


Kenaikan pangkat dalam pangreh praja tergantung pada lapor- 
an dan penilaian atas kemampuannya mengumpulkan pajak. “Ayah 
saya mencapai kedudukan tinggi (sebagai camat) karena pandai me- 
ngumpulkan pajak,” ujar seorang guru di Pemalang." 

Menurut kenyataan jumlah pendapatan bersih petani yang da- 
pat dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya lebih kecil 


3Rannefr, Onderzoek, hlm. 39. 

“Tani dan Sawah”, Neratja, 23 November 1918. 

'5S, Dingley (lwa Kusumasumantri?), The Peasants' Movement in Indonesia 
(Moscow International Agrarian Institute, 1926) him. 20. 

'5Camat Tonjong, Wawancara, 15.10.76. 

”7Guru sekolah dasar di Pemalang, Transkripsi Wawancara, 11/16 (angka 
romawi adalah bagian), 3.5.75. 


16 


KAUM NASIONALIS DAN ELITE BIROKRAT 


daripada jumlah yang dibayarkan untuk pajak. Pada tahun 1928 seo- 
rang petani dengan satu bau harus membayar 30 persen dari pengha- 
silan bersihnya untuk enam macam pajak." Agar mendapatkan cukup 
pangan dan cukup uang tunai buat bayar pajak, para petani pun teng- 
gelam dalam utang. Mereka terpaksa menyewakan tanahnya dengan 
sangat murah dan bekerja sebagai buruh musiman di pabrik gula atau 
masuk dalam lingkaran “setan ijon' dengan menggadaikan tanaman 
sebelum panen. Utang-utang dan hilangnya milik tanah di desa ini 
mendorong tumbuhnya tukang riba yang terutama dikubai'oleh Arab 
dan CinapHal ini memperbesar kesempatan tumbuhnya tuan tanah 
dan tukang riba. Selain Arab dan Cina, para haji pun menjadi tu- 
kang riba dan sangat kaya raya karena dapat memiliki banyak ru- 
mah dan sawah yang diperolehnya dari sistem ijon karena sering kali 
si peminjam tidak mampu mengembalikan utangnya. Kekayaan ini 
membuat mereka sangat terpandang dan ditunjuk menjadi anggota 
Landroad (Pengadilan Negeri setempat untuk rakyat biasa) oleh pe- 
merintah kolonial. Tukang-tukang riba sering menyita barang-barang 
berharga dari rumah pengutang. Malahan dengan tidak segan me- 
narik pakaian pengutang untuk memperoleh uangnya kembali. 
Keadaan sosio-ekonomi rakyat yang sangat lemah terlihat juga 
dari kenyataan bahwa jumlah peminjam yang tidak bisa dikembalikan 
ke Bank Rakyat (Volkscredietbank) di Tiga Daerah lebih besar dari 
daerah lain di Jawa, kecuali Kediri sebelum tahun 1930. Semasa Dep- 
resi bank-bank menolak memberi pinjaman, sehingga ketergantungan 
pada peminjam lain semakin meningkat. Para petani terpaksa meng- 
gadaikan barang-barang miliknya yang tersisa ke rumah gadai nege- 
ri. Di Keresidenan Pekalongan jumlah barang gadai yang tidak terte- 
bus meningkat dan rata-rata nilai uang yang dibayarkan untuk ba- 
rang-barang gadaian ternyata terendah di Jawa.” Menggadaikan ba- 
rang-barang emas milik mereka meningkat pada tahun 30-an di Jawa. 
Hal ini terbukti dari jumlah emas yang bernilai 158 juta gulden yang 


|“ Tani dan Sawah”, Nergtja, 23 November 1923. 


"Over den WockerGninde Regentschappen Tegal, Brebes en Pemalang”, x P 


Blaadje Voor het Volkscredietwezen No. 8, 15 Agustus 1925, hlm. 139, 144. 
2 Indisch Verslag 1938, tabel 128. 


17 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


diangkat dari Indonesia lewat penggadaian pemerintah kolonial wak- 
tu itu. 


Pengaruh Sosial-Ekonomi Pabrik Gula 


Di atas kemiskinan yang terjadi dengan berkurangnya milik 
dan beban pajak, berdirilah industri gula kolonial. Jawa adalah wilayah 
pengekspor gula terbesar kedua di dunia setelah Kuba. Gula merupa- 
-kan ekspor paling penting sampai pertengahan tahun 1920-an, dan 
baru berakhir ketika kedudukannya digantikan oleh karet. Pabrik gula 
tidak di izinkan memiliki tanah untuk ditanami tebu melainkan ha- 
rus menyewa tanah rakyat. Terjadilah perusakan berat industri gula 
terhadap kesuburan tanah milik para petani, karena sepanjang tahun 
ditanami tebu dan irigasi menyerap air, menyebabkan petani sawah 
kekurangan air. 

Faktor penyebab keuntungan industri gula yang melimpah ia- 
lah bahwa rakyat dipaksa menyewakan sawah beserta tenaga kerjanya 
secara murah. Sewa tanah berdasarkan pendapatan bersih dari panen 
padi dan palawija, bukan berdasarkan nilai tanah yang disesuaikan 
dengan harga gula di pasaran internasional. Dengan demikian keun- 
tungan yang diperoleh karena sewa yang murah itu jatuh pada orang- 
orang Eropa.? 

Untuk menjaga agar pabrik mendapat sawah sesuai dengan ke- 
butuhannya, maka di setiap desa ditetapkan berapa luas tanah yang 
harus disewakan. Agar sistem ini berjalan dengan baik, pemaksaan 
penyewaan tanah terhadap kaum tani dilakukan oleh elite birokrasi 
setempat, yaitu kepala desa atau pangreh praja. 

Menjelang pertengahan tahun 1920-an di Keresidenan Peka- 
longan sejumlah 17 pabrik gula telah menjepit petani padi, sehingga 
mereka kurang atau sama sekali tidak dapat menanami sawahnya de- 
ngan padi. Di samping itu penanaman tebu secara kecil-kecilan oleh 


rakyat di luar perkebunan milik Eropa seperti yang dilakukan petani 


2 Emas bernilai 158 juta gulden diangkac dari NI, lewat penggadaian 
pemerintah kolonial. W.E Wertheim, Indonesian Society in Transition (Bandung, 
1956), hlm. 94. Selanjutnya “Indonesian Society.” 

'2T, yan Gelderen. “The Economics of the Tropical Colony”, dalam 
Indonesian Economics (The Hague, 1961), hlm. 154. 


18 


KAUM NASIONALIS DAN ELITE BIROKRAT 


Jawa Timur tidak dibenarkan di Keresidenan Pekalongan. Seperti apa 
yang dialami lurah Pangkah yang menanam tebu dan menggiling- 
nya sendiri. Asisten Residen Tegal memerintahkan untuk menghen- 
tikan usaha itu, tetapi tidak diindahkan oleh kepala desa tersebut. 
Dia pun diancam, dan polisi datang untuk menghentikannya. Kepala 
desa itu terpaksa menghentikan usahanya, karena kalau tidak ia akan 
diseret ke meja hijau.? 

Di Kewedanan Slawi, 31 persen dari sawah ditanami tebu“ dan 
di Kewedanan Adiwerna terdapat tiga pabrik gula. Inilah kenyataan 
mengenai apa yang terjadi pada kaum tani di tahun 1930-an. De- 
ngan kepadatan penduduk Adiwerna tertinggi di Jawa, hanya 21,8 
persen dari angkatan kerjanya, dengan beban pajak yang bekerja da- 
lam pertanian, sedangkan 25,3 persen terpaksa lari ke bidang industri 
dan 28,9 persen lainnya merupakan tenaga kerja tidak terampil yang 
harus mencari pekerjaan sebagai buruh lepas. Sampai pada waktu 
Depresi kebanyakan mereka bekerja di perkebunan tebu orang Eropa. 

Kepala desa yang menyewakan tanah desa kepada pabrik gula 
memperoleh premi, yaitu sebagian dari panen tebu sebagai perang- 
sang untuk mengambil tanah petani. Penduduk desa tidak dapat 
menolak perintah kepala desa, lebih-lebih perintah camat. Pabrik- 
pabrik gula tersebut juga melakukan penyuapan kepada guru-guru 
atau kiai-kiai setempat, dengan jalan mendirikan Masjid atau Surau 
di sekitar pabrik yang memerlukan tanah untuk disewa. 

Sering terjadi protes sosial terhadap pabrik gula dengan memba- 
kar ladang tebu. Pembakaran ladang sering terjadi di Pekalongan men- 
jelang tahun 1910.” Alasan dilakukannya pembakaran itu ialah pen- 


2Tokoh Nasionalis Pangkah, Transkripsi Wawancara, 1/5-7, 22.11.75. 

ALandbouw Atlas van Java en Madoera, bagian ke II, tabel IV. 

2Karel J. Pelzer, Pioneer Sertlement in the Asiatic Tropics (New York, 1948), 
hlm. 167. 

'“Tokoh Nasionalis Pangkah, Wawancara, 27.11.75. Ia dibesarkan di seputar 
pabrik gula yang tertua di Tegal. 

7Antara Juni 1910 dan September 1911, 205 kasus pembakaran sengaja 
dilaporkan dalam Keresidenan Pekalongan. M. van Geuns, “Het Rierbrandenvraag- 
stuk in Pekalongan” cetak ulang Soerabajasch Handelsblad, 1911, hlm. 4-5. Di Ma- 
diun dalam tahun 1913 antara 3-8 persen ladang tebu menjadi sasaran pembakaran, 
Onghokham, Madiun, hlm. 15-17. 


19 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


duduk harus menunggu tebu berkadar gula yang tinggi, sehingga pa- 
nen tebu harus ditunda. Sebagai akibat pabrik gula terlambat me- 
ngembalikan tanah pada saat musim tanam padi sudah harus dimulai. 
Pembakaran-pembakaran ladang tebu menyebabkan Residen Peka- 
longan meminta pabrik untuk menggaji opas-opas tebu (penjaga la- 
dang). Karena tidak dikontrol siapa yang ditunjuk untuk menjadi 
opas, jagoan-jagoan desa ditunjuk untuk tugas tersebut, sehingga se- 
' ring mencemaskan masyarakat desa. Di samping itu penduduk desa 
mendapat tugas tambahan, yaitu mengawal kebun tebu (tuinbewak- 
ing dienst) tanpa dibayar. Wajarlah bila kewajiban kerja tambahan 
ini ditentang penduduk desa, termasuk yang tidak menyewakan ta- 
nahnya kepada pabrik, yang harus ikut memadamkan kebakaran itu. 
Rakyat telah diubah menjadi “pengawal pemilik pabrik” demikian 
kata H. Agus Salim, tokoh Sarekat Islam.? Pabrik gula juga mempu- 
nyai polisi yang serupa dengan polisi umum, berwenang untuk me- 
nangkap dan menahan seseorang. Kenyataannya polisi desa lebih ba- 
nyak membela kepentingan pabrik daripada kepentingan desanya. 

Penduduk yang tanahnya telah digunakan oleh pabrik untuk 
dipakai sebagai jalan lori (kereta api kecil pengangkut tebu) tidak di- 
beri ganti rugi. Apabila pabrik meminta tanah selebar delapan meter 
untuk jalan lori, dalam kenyataannya para mandor tebu mengguna- 
kan separoh dari tanah tadi untuk ditanami padi bagi kepentingannya 
sendiri. Lebih parah lagi, saluran irigasi tidak boleh dibangun di ba- 
wah jalur lori tersebut.” 

Paling tidak sejak tahun 1918 para pemimpin sarekat Islam su- 
dah mulai memperjuangkan kepentingan petani terhadap pabrik. Sa- 
rekat Islam berhasil menekan pabrik agar menaikkan upah bagi buruh 
lepas dan sewa tanah di beberapa tempat, meski pernah juga administra- 
tor pabrik gula memindahkan pemimpin Sarekat Islam karena selalu 
membela kepentingan petani dan merugikan pabrik.' Tidak banyak 


terjadi pangreh praja membela kepentingan rakyat. Seorang wedana | 


28VYan Geuns, op.cit., hlm. 15-17. 

2 Neratja, 23 Desember 1918. 

30Tokoh nasionalis Comal, Wawancara, 15.12.75. 

?Nasionalis Pangkah, Transkripsi Wawancara, 1/3, 27.11.75: Nerarja, 12 
April 1919. 


20 


KAUM NASIONALIS DAN ELITE BIROKRAT 


dan seorang kontrolir Belanda di Pekalongan memberi saran kepada 
administratur pabrik supaya sewa tanah dari pabrik gula disamakan 
dengan pembayaran antara petani sendiri. Administratur menjawab 
bahwa ketetapan besarnya sewa tanah sudah disetujui oleh residen.” 
Rakyat menyadari betapa berkuasanya seorang administratur pabrik, 
sehingga mereka beri dia julukan “besar pabrik.” 

Kalau pembayaran sewa rendah hanya dikenakan pada mere- 
ka yang tanahnya disewa pabrik, maka pembagian air antara ladang 
tebu dan sawah dikenakan pula pada semua petani. Tebu sangat mem- 
butuhkan air, yaitu sebanyak hampir tiga kali kebutuhan padi. Petani 
mengeluh dengan semakin sulitnya irigasi bagi sawah, yang hanya 
dapat diperolehnya pada malam hari di musim tanam tebu. Irigasi, 
yang dikendalikan oleh orang Eropa, mengatur pembagian air. Pab- 
rik memperoleh banyak air untuk memenuhi kebutuhannya. “Persa- 
ingan untuk mendapatkan air bagi tebu dan sawah padi menimbul- 
kan pertengkaran dan penipuan yang tidak habis-habisnya.” Di da- 
erah yang tidak terdapat tanaman tebu, sistem irigasi diatur oleh ke- 
pala desa melalui pamong desa yang disebut “ulu-ulu.” Dalam ta- 
hun 1921 petani sering mengeluh, karena ulu-ulu sering lebih banyak 
menggunakan waktunya untuk menyalurkan air bagi kepentingan- 
nya, yakni kepala desa, daripada untuk kepentingan penduduk. Seng- 
keta mengenai air demikian hangatnya dan sering menimbulkan ben- 
trokan, sehingga sawah harus dijaga agar tidak ada pencurian air. Keter- 
gantungan petani pada tuan tanah kaya untuk mendapatkan pinjaman 
uang dan padi, terutama di musim paceklik, menyurutkan mereka 
untuk menuntut pembagian air yang lebih adil. “Tuan tanah kaya 
dapat membuat mereka menderita dengan menolak memberi pinjam- 


an uang dan padi.” 


2Sarimin Reksodihardjo, “Kenang-kenangan dari masa silam”, memoir 
teranggal 1 Januari 1965 (selanjutnya “Kenang-kenangan”), hlm. 85-85 (belum 
diterbitkan). 

Sebutan “besar pabrik” bagi administratur pabrik masih umum di desa- 
desa. Rumah kediamannya yang lebih besar dari rumah kediaman bupati, disebut 
”besaran.” 

HJ,J van Klaveren, The Dutch Colonial System in the East Indies (The Hague, 
1953), hlm. 172. 

“SHoengoedia, “Verslag omtrent de oeloe-oeloe regeling in het Pemali- 
Tjomal,” Indisch Bouwkundig Tidschrift, 1921, hlm. 225. 


21 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


Kemerosotan yang menyolok bagi industri gula semasa depresi 
ekonomi merupakan krisis utama bagi Keresidenan Pekalongan. In- 
vestasi bagi pemeliharaan dan pembuatan irigasi baru terhenti, upah 
merosot, kerja musiman di pabrik juga terhenti. Jalan kembali ke eko- 
nomi subsistensi bukanlah menuju penyederhanaan kehidupan ma- 
syarakat pedesaan, tetapi pemiskinan dan kesengsaraan. 

Ternyata depresi ekonomi memberi beban lebih berat di Indo- 
nesia dibandingkan dengan di negeri lain. Beban kaum tani bertam- 
bah dengan melihat menyusutnya penghasilan mereka. Pendapatan 
dari penjualan hasil perekebunan pun merosot, bahkan pernah sam- 
pai 70 persen.” Di pihak lain kebutuhan sehari-hari tidak berkurang, 
sedangkan bunga pinjaman dan pajak harus tetap dibayar. Harga padi 
turun lebih dari separuh di Pemalang Selatan antara tahun 1928 dan 
1931, sedangkan pajak tanah naik hampir dua kali lipat. 

Pulihnya industri gula di Pekalongan dan dibukanya kembali 
penggilingan-penggilingan tebu pada tahun 1937 tidaklah mempenga- 
ruhi upah di Tegal, yang terendah di Jawa. Pemulihan penanaman 
tebu di Pekalongan yang lebih cepat dibandingkan dengan tempat- 
tempat lain disebabkan karena rendahnya upah, yang merupakan daya 
tarik bagi pabrik-pabrik. Selain itu hanya diperlukan sedikit investasi 
tambahan untuk irigasi yang sudah ada. 

Proses pemiskinan yang terjadi dalam tiga atau empat generasi 
kurang berarti dalam ingatan rakyat bila dibandingkan dengan pende- 
ritaan yang dialami pada tahun 1930-an. Selama dasawarsa itu, para 
pemimpin revolusi merasa kehilangan kesempatan buat hidup layak. 
Hal itu terjadi karena adanya pajak-pajak kolonial dan pabrik gula, 
yang didukung oleh birokrat. Peranan pangreh praja memang sangat 
menentukan. Sebagai pengamat keamanan dan hasil panen bagi Be- 
landa, peranannya diutamakan sehubungan dengan pentingnya gula 
dalam ekonomi. Beban pajak, kepadatan penduduk, khususnya di Te- 
gal, dan meningkatnya utang rakyat di satu pihak menjadikan pang- 


3 Wertheim, Indonesian Society, hlm. 92. 

3 fbid., hlm. 92. Wertheim mengutip Liga Bangsa-Bangsa, World Economic 
Surveys, tahun 1932-3, 1933-4 dan 1934-5 sebagai sumber analisisnya. 

2Soekasno, “Grondwoeker als gevolg van Crediertransacties in het 
Pemalangsche,” Volkscredierwezen No. 24, 1936, hlm. 191. 


22 


KAUM NASIONALIS DAN ELITE BIROKRAT 


reh praja berkedudukan sulit sebagai wakil rakyat terhadap pemerin- 
tah ataupun untuk dapat menolong petani. Di pihak lain mereka pun 
berperan sebagai pemungut dan pengumpul pajak yang bertanggung 
jawab atas keamanan dan pengawasan terhadap pemimpin-pemimpin 
nasionalis yang sering mereka buru dengan galaknya, lebih daripada 
yang dilakukan oleh orang-orang Belanda sendiri. Bagi Belanda, pang- 
reh praja adalah pusat anti-nasionalis yang mengendalikan keamanan 
dan ketertiban melalui jaringan mata-mata dan informan. Kenaikan 
pangkat pangreh praja berdasarkan tiga hal: kemahirannya dalam me- 
ngelola administrasi, mengawasi kriminalitas, dan memungut pajak. 
Dalam mengawasi kriminalitas, seorang camat memperoleh Dana Po- 
lisi Rahasia (Geheime Politie Fonds) sebesar 15 gulden per bulan buat 
menggaji mata-mata. Karena penggunaan uang ini tidak harus di- 
pertanggungjawabkan dalam pembukuan terhadap para penguasa ko- 
lonial, beberapa camat yang menunjukkan kemampuannya dalam 
“menangkap orang bersalah” dan mencegah “kriminalitas serta pem- 
bangkangan” dalam wilayahnya, sering menggunakan gajinya sendi- 
ri buat menggaji mata-mata.” 

Kegiatan pangreh praja tidak terbatas pada pengawasan politik 
dan pengumpulan pajak saja. Untuk menghadapi Sarekat Islam, kaum 
priayi pekalongan mendirikan organisasi dengan nama Pirukunan.” 
Beberapa organisasi pangreh praja anti-nasionalis serupa muncul di 
tempat-tempat lain di Jawa. Pada akhir tahun 1930-an misalnya, ca- 
bang-cabang Mardi Utama dibentuk ditengah-tengah rakyat desa 
yang miskin seperti yang terjadi di Pemalang Selatan. Ini merupa- 
kan gerakan pangreh praja dari tingkat camat ke bawah. Anggotanya 
kebanyakan para pemimpin dan pada umumnya menyandang sebut- 
an Raden Mas dan menjabat sebagai juru tulis atau pembantu juru 
tulis," Dengan ketuanya Camat Pulosari dan pengurusnya para pang- 
reh praja yang kebanyakan beranggotakan kepala desa, Mardi Utomo 
akrif di bidang kesehatan, olah raga, kerajinan tangan, dan kesenian. 


Camat Tonjong (Wadyono), Wawancara, 7.10,76. 

“"Nerarja, 29 Agustus 1918. 

#'Heather Surherland, The Making of.a Bureaucratic Elite: the Colonial 
Transformation of the Javanes Priayi (Singapore, 1979) hlm. 75, 123 (selanjutnya 
The Making). 


23 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


Programnya meliputi penanaman bambu dan teh untuk mencegah 
erosi, pembasmian tikus, pembangunan jamban di desa-desa, dan 
pembagian obat-obatan pemerintah guna melawan disentri, penyakit 
pes, dan mengurus pembagian beras merah, dan kacang bagi penderi- 
ta penyakit busung lapar pada tahun 1939.4 Dengan dana tambahan 
dari pemerintah, pangreh praja memperkokoh kekuasaan dan penga- 
ruhnya untuk menghadapi elite nasional dengan meringankan be- 
ban penderitaan rakyat. Tetapi dana ini sama sekali tidak mencukupi 
usaha penanggulangan bencana yang sudah semakin parah di Pe- 
malang Selatan pada pertengahan tahun 1939. pada bulan Juni ta- 
hun itu dilaporkan bahwa ada 1.436 orang terkena busung lapar, se- 
dangkan rumah sakit hanya dapat menampung sebanyak 200 pasi- 
en, termasuk 53 anak-anak. Dengan dimuatnya berita tentang benca- 
na tersebut, pemerintah memberi tambahan dana, yang kemudian 
disusul dengan penelitian tentang adanya kelaparan di Pulosari dan 
Belik. 

Keresidenan terbagi dalam beberapa daerah berdasarkan kese- 
tiaan kepada pemerintahan kolonial, bahkan dalam kalangan priayi 
itu sendiri terjadi pula pembagian demikian. Pada masa kekuasaan 
VOC pada abad ke-17 dan 18, kaum priayi harus bekerja sama de- 
ngan VOC demi kestabilan ekonomi dan kepentingan finansial Be- 
landa. Di Tegal, sebagai hadiah, Belanda memberi janji kepada keluar- 
ga Reksonegoro untuk memerintah di Jawa sejak 1678, yang meng- 
anggap keturunan langsung dari Sultan Demak. Oleh karena itu priayi 
Tegal menghindari adanya perkawinan dengan priayi Pekalongan, ka- 
rena mereka dianggap sebagai keturunan kolabor pertama dengan 
Belanda di Semarang. Pernah terjadi perkawinan yang mengheboh- 
kan, mengguncangkan keluarga ini pada tahun 1936, dengan akibat 
merosotnya kekuasaan Reksonegoro di Tegal. 


“Tokoh Pulosari, Wawancara, 29.11.74. . 

13Algemeen Landbouwweekblad voor Ned. Indie, No. 14 30 September 1939, 
hlm. 186: De Indischman, 17 Mei 1939: Surabajash Handelsblad, 15 dan 16 Mei 
1939. 


24 


KAUM NASIONALIS DAN ELITE BIROKRAT 


Bupati Reksonegoro X, mengawini Kardinah,4 saudara perem- 
puan Kartini. Kardinah mendirikan sebuah rumah sakit, sekolah un- 
tuk anak-anak perempuan, dan rumah yatim piatu anak-anak perem- 
puan Tegal. Karena tidak mempunyai anak, maka ketiga anak suami- 
nya dari istri kedua (selir) diambil dan dijadikan anak sendiri. Salah 
seorang dari ketiga anak itu ialah Susmono yang menjadi Reksonegoro 
XI, Pada tahun 1936 ia akan dipecat oleh pemerintah Belanda, karena 
hubungan asmaranya dengan seorang wanita Belanda (istri adminis- 
tratur pabrik gula Pangkah) yang akhirnya ia kawini. Belanda menu- 
duh Reksonggoro “telah melakukan penghinaan pada norma-norma 
kolonial Eropa,” sedangkan istrinya, yaitu putri bupati Batang, me- 
nuntut perceraian. Reksonegoro tidak mengindahkan ancaman itu 
dan mengira bahwa Belanda akan tetap memegang teguh janjinya 
kepada leluhurnya, bahkan rakyat Tegal mengirim petisi kepada pe- 
merintahan Belanda dan memihaknya.” 

Sejak awal Belanda menganggap penguasa pribumi penting se- 
bagai pejabat yang mempertahankan hak-hak istimewanya, terutama 
kedudukan dalam adat kebiasaannya di mata rakyat. Karena itu bupati 
seharusnya tidak dikenai tindakan administratif secara terbuka atau 
direndahkan derajatnya, karena memiliki peranan adat sebagai alat 
untuk memperkokoh kekuasaan Belanda dengan cara-cara pribumi. 
Sudah bertahun-tahun kebutuhan perdagangan Belanda dan birokrasi 
administrasi mengurangi kekuasaan bupati, sementara bupati masih 
tetap mempertahankan status resminya. Biaya yang berlebihan, ko- 
rupsi dan tingkah laku yang aneh tidak dihiraukan oleh Belanda demi 
mempertahankan fungsi bupati. 

Namun pada tahun 1920-an terjadi perubahan-perubahan so- 
sial di kalangan penduduk pribumi dan pada pemikiran penguasa 


“'Kardinah menjadi korban revolusi sosial pada Peristiwa Tiga Daerah. Lihat 
Bab VI. Untuk bacaan lebih lanjut mengenai keluarga bupati-bupati Jawa, lihat 
Heather Sutherland, “Notes on Java's Regent Families.” Bagian I dan II, Indonesia, 
16 Oktober 1973 dan 17 April 1974. 

“Sutherland, The Making, hlm. 163. 

“Ia kemudian menunjuk Mr. Besar sebagai pengacaranya, yang menjadi 
asisten residen Pekalongan di bawah Jepang, jabatan tertinggi yang terbuka untuk 
orang Indonesia di masa pendudukan itu. Wawancara, 24.7.75. 

“Sutherland, The Making, hlm. 136, sumber asal analisis berikut ini. 


25 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


kolonial Belanda. Para bupati itu semakin terasing dari kalangan cen- 
dekiawan rakyatnya, sedang pemerintah Belanda lebih mementing- 
kan kejujuran dan kesopanan dalam jabatannya. Perubahan dalam 
masalah-masalah sosial dan hubungan antara bupati dan penguasa 
kolonial menjadi kaku dan kurang demokratis. 

Walaupun para bupati masih mempertahankan hak-hak istime- 
wanya, basis kekuasaanya yang tradisional mengurang, sehingga men- 
jelang tahun 1930-an kedudukan mereka semakin lemah. Lalu Rekso- 
negoro XI dapat dipaksa mengundurkan diri, karena Belanda meng- 
anggapnya telah melanggar tradisi sosial dan politik kolonial. Ia digan- 
tikan oleh seorang yang tidak menonjol, sehingga dengan menyolok 
merosotlah kekuasaan Bupati Tegal. Kabupaten Tegal telah diselamat- 
kan dari rongrongan wanita Belanda, walaupun belum tentu bisa lolos 
dari rongrongan rakyat yang revolusioner. 


Keresahan Politik 


Sebelum pemberontakan komunis tahu 1926, telah banyak ter- 
dengar keluhan yang menyangkut ketidakpuasan rakyat mengenai 
gaji dan keadaan kerja di perkebunan Eropa dan kecilnya kesempat- 
an untuk mendapatkan pendidikan. Pada tahun 1920-an keluhan- 
keluhan itu dikipasi oleh pemimpin Sarekat Islam yang aktif menye- 
rang diskriminasi antara priayi dan rakyat. 

Anggota gerakan nasional, yaitu kaum pergerakan, merasakan 
tajamnya diskriminasi ini di bidang pendidikan, karena hanya meng- 
untungkan anak-anak priayi, terutama karena terbatasnya tempat bagi 
pribumi untuk menyekolahkan anak-anaknya di sekolah dasar berba- 
hasa Belanda (HIS). Di pedesaan hanya mereka yang dipandang baik 
oleh camatlah yang mendapat kesempatan untuk dapat diterima di 
HIS. 8 Keluhan-keluhan lain tentang tingginya pajak pasar dan tidak 
demokratisnya pemilihan gemeenteraad (Dewan Kota) pun timbul. 
Priayilah yang mengusai Dewan, di samping itu mereka tidak mema- 
hami situasai di kampung dan jarang bergaul dengan rakyat.” 


Guru sekolah dasar Comal, Wawancara, 16.12.75. 
“Neratja, 14 Desember 1918, 26 Mei 1919. 


26 


KAUM NASIONALIS DAN ELITE BIROKRAT 


Sesudah gagalnya panen di Jawa tahun 1918 terjadilah perge- 
rakan massa tani oleh sayap kiri Sarekat Islam Keresidenan Pekalong- 
an, khususnya di daerah pantai. Timbul kerusuhan-kerusuhan di 
perkebunan karet dan pemogokan-pemogokan di bidang industri, 
ditumpangi dengan memburuknya hubungan orang-orang Eropa dan 
pribumi seperti yang terjadi di Dinas Kehutanan Pemalang.” Pe- 
mogokan meningkat dalam jumlah dan jenisnya. Pemimpin Sarekat 
Buruh Gula menyampaikan keluhan kepada Gubernur Jenderal se- 
hubungan dengan adanya intimidasi polisi dan laporan-laporan pal- 
su yang diedarkan oleh para pejabat Belanda dan pangreh praja.”' 
Setelah Sarekat Islam pecah tahun 1923, banyak cabang Sarekat Is- 
lam menjelma jadi Sarekat Rakyat, suatu organisasi yang didirikan 
PKI untuk para petani yang sealiran dan berada di luar pusat-pusat 
kota. Menjelang Januari 1926 jumlah anggota Sarekat Rakyat cabang 
Tegal sekitar 3.500 orang, dan cabang Pekalongan 3.230 orang (ter- 
masuk 160 orang Cina).” Pada tahun 1923 pemogokan buruh kereta 
api yang digerakkan oleh VSTP (Perserikatan Buruh Kereta Api dan 
Trem) merupakan awal dari pertumbuhan yang pesat dari Partai 
Komunis Indonesia (PKI), dengan banyaknya anggota Sarekat Islam 
dan VSTP yang masuk bergabung.” Setelah pemogokan hak-hak 
VSTP Pekalongan untuk berkumpul di muka umum dibatasi oleh 


penguasa kolonial." 


Pada akhir Februari 1926 situasi politik di Tegal dan Pekalongan 
memantapkan golongan komunis untuk memberontak terhadap pe- 
nguasa, terutama dengan adanya ranting-ranting partai di sepanjang 


2 Veratja, 14 Desember 1918: 26 Mei 1919. 

8 Nerarja, 5 Agustus 1920, 18,22 dan 25 September 1920. Dalam tuntutan- 
tuntutan ini termasuk juga jam-jam bebas kerja bagi sembahyang Jumat. 

““De Communistische Beweging in de Residentie Pekalongan Voor dan na 
de Beperking van het Vergaderrecht” lampiran dalam laporan Jasper (Residen Peka- 
longan) kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda (GG v NI) 26 Januari 1926, 
Mailrapporc (Mailr) 151/26 (dua angka terakhir menunjukkan tahunnya). 

“3Residen Pekalongan (Schilling) kepada GG v NI, 28.2. 1927, Mailr. 354x/ 
27. (“Xx rahasia). 

“Ruth T. Mc Vey, The Rise of Indonesian Communism (Ithaca, 1965) hlm. 
151 (selanjutnya cummunism). Lain-lain daerah dalam cakupan verggaderverbad 
(larangan berapat) yang dikenakan pada VSTP adalah Semarang. Kediri, Madiun, 
Priangan, dan Surabaya. 


27 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


pantai antara Cirebon dan Pekalongan.” Sarekat Buruh Kereta Api 
berperan sebagai penghubung utama antara kota dan pedalaman. 

Meningkatnya kegiatan kaum kiri mendorong Belanda untuk 
meningkatkan pula kewaspadaan. Dengan adanya pengawasan yang 
lebih ketat oleh Belanda, maka golongan kiri membentuk jaring-ja- 
ring bawah tanah di samping memelihara organisasi partai yang ada.” 
Organisasi kaum komunis ternyata masih lemah, sehingga pemberon- 
takan yang meletus di beberapa tempat gagal. Dengan adanya pembe- 
rontakan-pemberontakan tersebut, diadakanlah penangkapan-pe- 
nangkapan oleh polisi Belanda yang justru menambah ketidakpuasan 
rakyat karena adanya pajak yang bersumber dari pemungutan pajak, 
pemaksaan kewajiban jaga dan ronda malam (ronde-diensten), serta 
bersumber pula dari larangan-larangan untuk menyelenggarakan ra- 
pat. 

Kejadian yang meletus di Dukuh Karangcegak, Kecamatan Ta- 
rub, merupakan salah satu akibat dari ketidakpuasan rakyat, di sam- 
ping pajak yang dipungut, keharusan untuk bekerja di kecamatan 
pun dirasakan oleh rakyat sangat berat. Mulai tanggal 24 Februari 
1926, menjadi penjaga dan peronda desa merupakan tugas kewajiban. 
Kewajiban ini ditentang oleh suatu kelompok yang disebut “Persa- 
oedaraan Setia Hati” yang dipimpin oleh Suleiman, seorang tokoh 
Sarekat Rakyat. Walaupun Suleiman dan kawan-kawannya telah di- 
tangkap, rakyat tetap melanjutkan tindakan menentang tugas kewa- 
jiban itu. Karena itu Wedana Adiwerna dan Camat Tarub datang ke 
Dukuh Karangcegak untuk menyaksikan keadaan sebenarnya. Ada- 
pun yang dianggap sebagai “perlawanan” itu hanyalah wajah para pe- 
tani yang menantang sewaktu mereka sedang dalam perjalanan pu- 
lang ke rumah dari tempat kerjanya. Karena keadaan itu dianggap 
serius, keesokan harinya enam orang polisi didatangkan untuk meng- 
atasi “huru-hara” tersebut. Polisi itulah yang sebenarnya menciptakan 
huru-hara, karena mendobrak pintu rumah para pemimpin Sarekat 
Rakyat yang dituduh memimpin penentangan terhadap wajib jaga 


8Mc Vey. Communism, hlm. 331. 
3 bid. Juga lihat Mailr. 354x/27 untuk “Organisasi di Bawah Tanah" di Tegal 
tahun 1926. 


28 


KAUM NASIONALIS DAN ELITEBIROKRAT 


tersebut, sehingga membangkitkan kemarahan rakyat yang segera me- 
ngepung wedana. Keesokan harinya wedana meminta bala bantuan 
dari polisi. Rakyat yang marah meningkat jumlahnya, lebih dari 200 
orang: dengan bersenjatakan pentung, bambu runcing, dan parang 
pemotong tebu, mereka bersiap siaga. Sambil meneriakkan “Sabilil- 
lah” mereka menyerbu rumah seorang haji setempat, karena terdapat 
beberapa polisi dan agen PID yang sedang bersembunyi di tempat 
itu. Insiden ini menbawa kerusakan perabot rumah dan luka ringan 
di kalangan yang bersembunyi di rumah haji. Residen Pekalongan pa- 
nik dan mengirim kawat kilat kepada Gubernur Jenderal di Bogor. 
Kemudian datanglah bala bantuan polisi dari Sukabumi, Semarang, 
dan Kudus ke Karangcegak untuk menumpas “pemberontakan” itu. 
Sejumlah 5.326 anggota Sarekat Rakyat diinteograsi atau ditahan di 
sembilan kecamatan, dan sebanyak 3.510 kartu keanggotaan disita 
polisi.” Dalam tahun 1926 dari Karangcegak sedikitnya 8 orang te- 
lah dibuang di Boven Digul dan lebih dari 60 orang dipenjarakan di 
beberapa tempat di Jawa.” 

Pada bulan September 1926 di Desa Bangle, Kawedanan Adi- 
werna, pabrik gula Pagongan menolak mengembalikan tanah yang: 
disewa, padahal sesuai kontrak, tanah itu harus dikembalikan kepada 
rakyat pada waktu dimulainya penanaman padi. Pabrik menolak pe- 
nebangan tebu, karena kadar gula masih rendah, sehingga menimbul- 
kan pertengkaran. Mandor tebu lalu melaporkan kejadian itu kepada 
Wedana. Enam orang yang berdiri membawa pisau penyabit rumput 
ditembak di tempat sebagai tindakan balas dendam Asisten Residen.” 

Di antara daerah-daerah revolusioner yang penting yaitu Ujung- 
rusi, kota pabrik gula, di Kawedanan Adiwerna yang berpenduduk 
padat itu. Tokoh Ujungrusi dan pemimpin Sarekat Buruh Sugono 
Reksoputro yang selalu menekankan kemiripan ajaran suci Al-Gur'an 
dengan Marxisme meninggal di dalam penjara, dan menurut Belanda 


“ Overzicht van de Inlandsche-Maleisch-Chineesche Pers, 16,17 April 1926, 
berjudul “De Ongeregelheden in Tegal.” Laporan Bupati Pekalongan, 28 Maret 
1926: Mailr. 397x/26. 

"Nama rakyat Karangcegak yang ditahan dan dipenjarakan tercarar di 
dalam “Buku Keanggotaan Perintis Kemerdekaan Cabang Tegal.” 

“3Mailr. 354x/275 Overzichr 36, 4 September 1926. 


29 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


ia bunuh diri. Alasan yang diberikan Belanda membangkitkan kema- 
rahan teman-teman dan keluarganya, sehingga Belanda terpaksa men- 
jaga makamnya selama 40 hari. Pahlawan Ujungrusi ini akan tetap 
mengilhami perjuangan mereka." 

Perlawanan PKI yang meletus bulan Agustus dan September 
1926 menunjukkan adanya semangat tinggi tanpa organisasi partai 
yang kuat. Perlawanan yang meletus sebelum matang ini membuat 
Belanda dapat membersihkan gerakan revolusioner dengan bantuan 
mata-mata dan informannya. Belanda dapat menangkap seluruh pim- 
pinan partai di Tegal dan Pekalongan sebelum 12 November 1926, 
yaitu tanggal yang direncanakan untuk memulai revolusi.S! Dengan 
adanya penangkapan itu, banyak tempat-tempat yang telah memper- 
siapkan diri untuk memberontak, menjadi tidak berdaya. 

Arus revolusi PKI yang terlalu cepat dan pecah sebelum waktu- 
nya di tahun 1926 bukanlah tidak ada kelanjutannya. Di samping 
kegagalan-kegagalan dan penangkapan-penangkapan yang dialami, 
kejadian itu telah menjadikan PKI sebagai pelopor revolusioner di 
Tegal, yang dengan gigih telah melawan pajak-pajak, kerja paksa (cor- 
vee) yang berat, dan pabrik gula. 

Meskipun Pekalongan tetap dianggap Belanda sebagai satu dari 
dua keresidenan yang aktif dalam bidang politik di Jawa Tengah pada 
tahun 1930,9? namun sayangnya kegiatan mereka terpecah belah dan 
terbatas pada kelompok-kelompok kecil di ibukota kabupaten. Mere- 
ka sangat tergantung pada kejelian PID (Polisi Intel Belanda) dan 
pemimpin-pemimpin mereka yang tidak berada di penjara, yaitu be- 
berapa pengikut Soekarno, PNI-baru dan kaum Nasionalis Islam. 
Adapun kegiatan PNI di kota Pekalongan pada enam bulan terakhir 
tahun 1929 berada di bawah komando Kromo Lawi, (lihat lampiran 
biografi) yaitu seorang bekas anggota Angkatan Laut Belanda yang 
dipecat karena “condong ke komunis.” Sampai dengan Desember 
1929, PNI mempunyai lebih dari 500 anggota. Mereka berhasil mele- 


@Lihat McVey, Communism, hlm. 340,478, catatan 7: Mailr. 354x/27. 

S!McVey, Cummunism, hlm. 341-44. 

S1 Memorie van Overgave (M.v.O.) PJ. van Gulik, Gubernur Jawa Tengah 
1930. Mailr. 126/30. Lain daerah adalah Semarang. 


30 


KAUM NASIONALIS DAN ELITE BIROKRAT 


takkan program-programnya secara teratur dengan dana keuangan 
yang cukup banyak. Penggeledahan rumah-rumah anggota dan pe- 
nangkapan Kromo Lawi pada akhir Desember 1929 diikuti dengan 
penahanannya selama lima bulan, mengakibatkan banyaknya peda- 
gang Minangkabau yang menjadi pendukung PNI, kembali ke Pa- 
dang. Gerakan itu lalu surut, walaupun para pedagang itu tetap 
mendukungnya sampai tahun 1930. Dalam bulan Mei 1930, Kromo 
Lawi dibebaskan dari tahanan, tetapi PNI kemudian dibubarkan pada 
bulan April 1931. 

Pada masa itu Tegal tidak mempunyai tokoh pengikut Sukarno 
yang kuat seperti Kromo Lawi, yang dapat membangkitkan kembali 
sisa-sisa pergerakan setelah adanya malapetaka 1926. Budi Utomo, 
yang dipimpin oleh seorang ahli hukum “sayap kiri” Mr. Sastromul- 
yono, dan Muhammadiyah merupakan satu-satunya tanda kehidupan 
politik di Tegal pada akhir tahun dua puluhan.8 Selain PNI terdapat 
pula dua partai nasionalis lainnya yaitu Partindo (Partai Indonesia) 
dan Gerindo (Gerakan Rakyat Indonesia). Lemahnya pergerakan di 
Tegal karena lebih banyaknya gangguan, baik dari PID maupun dari 
polisi, menyebabkan kondisinya lebih parah daripada Pemalang, oleh 
karena pemberontakan pada tahun 1926. Kelompok aktif, Indonesia 
Muda, yang didirikan dan dipimpin oleh Supeno, seorang mahasiswa 
dari Tegal, dibekukan ketika polisi meminta semua anggotanya me- 
nandatangani pernyataan bahwa mereka telah meninggalkan organi- 
sasi itu. Beberapa dari mereka kemudian mendirikan Islam Studie 
Club, sebagian lainnya bergabung dengan Muhammadiyah, dan Su- 
peno masih mengadakan hubungan erat dengan kelompok Indonesia 
Muda, baik di tahun 1930-an maupun semasa pendudukan Jepang. 

Kelompok Islam Modernis kedua, PSII (Partai Sarekat Islam 
Indonesia), walau tidak mengalami gangguan, juga ditimpa kemero- 
sotan seperti setelah keberhasilannya yang singkat di Pekalongan ta- 


S!M.v.O., JJ.M.A. Propelier, residen Pekalongan, Oktober 1929- Januari 
1932. Mailr. 339/32, Bijlage: Politiek Toestand. 

“Residen Tegal mencatat bahwa keadaan politik “sangat memuaskan” dan 
penggeledahan rumah dalam Desember 1929 terhadap PNI di Pekalongan sebe- 
narnya tidak perlu dilaksanakan di Tegal, karena tidak ada cabangnya di Residensi 
Tegal, J.C. Brinks, M.v.O. 


31 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


hun 1929. Baru setelah tahun 1931, ketika kantor PSII cabang kere- 
sidenan pindah ke Batang, organisasi itu menjadi lebih efektif kem- 
bali.55 PSII, partai besar tertua sebelum perang berasaskan Nasionalis- 
me dan paham non-koperasi yang merupakan kelanjutan perkembangan 
Sarekat Islam pada tahun 1920-an, dan mempunyai pembinaan kader 
yang efektif di Tegal di bawah kepemimpinan Wondoamiseno.Ss Di 
wilayah pedesaan, orang-orang sengaja menggunakan alasan agama me- 


— nentang pengambilan contoh darah oleh petugas kesehatan dalam prog- 


ram pemberantasan penyakit pes. Para pemimpin gerakan rakyat ini 
menjelang tahun 1932 dipenjarakan setelah adanya bentrokan-ben- 
trokan dengan petugas Dinas Kesehatan. Selain para pendukungnya 
di ibukota-ibukota kabupaten, Muhammadiyah juga mempunyai dua 
banteng yang kuat di Keresidenan Pekalongan, yaitu pertama, kota per- 
dagangan makmur Bumiayu (di bagian Kabupaten Brebes) dan ke- 


| dua, Pekajang,/pusat tekstil tenun tepat di selatan Pekalongan. Di bi- 
. dang pendidikan, Muhammadiyah mendirikan HIS Muhammadiyah 


untuk menberi pendidikan kepada yang tidak berhasil memasuki HIS 
pemerintah. Selain adanya perbedaan dalam aliran keagamaan, tokoh 
PSI! K.H. Abu Suja'i, yang mengfang pengambilan darah dari tubuh 
jenazah, tidak bersedia bekerja sama dengan Muhammadiyah karena 
mereka dianggap sangat moderat dan pro-pemerintah kolonial.” 

Di Kabupaten Brebes, sebelum perang pergerakan menghadapi 
masalah-masalah yang berbeda-beda, yaitu terbaginya secara fisik an- 
tara Brebes dan Ketanggungan sebagai pusat yang lebih aktif, dan 
terletak di jalur penting kereta api di daerah selatan. Di Ketanggung- 
an, Taman Siswa dipimpin oleh orang-orang pergerakan, sedangkan 
di Brebes tidak demikian halnya. Ketanggungan juga menjadi pusat, 
baik gerakan Islam modern maupun NU (Nahdlatul Ulama), serta 
mempunyai satu dari dua sekolah menengah pertama (MULO) swas- 


“SMailr. 339/32. 

“Ola kemudian menjadi Menteri Dalam Negeri dalam kabinet pertama Amir 
Sjarifuddin tahun 1947, lalu Wakil Perdana Menteri kedua dalam kabinet kedua 
Amir, mewakili PSIL. 

“Wakil Ketua KNI Kota Tegal, Jawaban tertulis atas pertanyaan penulis 
(selanjutnya “Jawaban”) 6 November 1972 . 


32 


. KAUM NASIONALIS DAN ELITE BIROKRAT 


ta yang terdapat di Tiga Daerah tersebut. 

Pemalang agak berbeda dari lain-lain kabupaten, hal ini dise- 
babkan oleh adanya tokoh Sarino Mangunpranoto, ketua Perguruan 
Taman Siswa, seorang tokoh politik yang sangat berpengaruh di Pe- 
malang dalam tahun 1930-an. Ia juga memimpin koperasi dengan 
dukungan kepala-kepala desa sampai tahun 1943. Sarino mengajak 
Partindo dan organisasi-organisasi kemasyarakatan lainnya untuk 
menggunakan gedung Taman Siswa bagi rapat-rapatnya, walaupun 
ia sendiri bukan anggota suatu partai. Selain itu, ia juga pemimpin 
organisasi kepanduan. Karena hubungan pribadinya yang dekat de- 
ngan pejabat Belanda dan polisi, maka tokoh nasionalis moderat Pe- 
malang ini tidak mengalami gangguan polisi dan pangreh praja seperti 
di daerah lainnya. Taman Siswa tidak pernah ditegur karena mengi- 
zinkan Partindo atau Indonesia Muda menggunakan gedung-gedung- 
nya untuk rapat-rapat politik, atau karena dengan sengaja tidak mengi- 
barkan bendera Belanda pada hari ulang tahun kelahiran Ratu Wi- 
helmina, ataupun karena tidak memecat seorang pengajarnya berda- 
sarkan peraturan Sekolah Liar (Wilde Scholen Ordonantie) pada ta- 
hun 1933. 

Kaum nasionalis radikal di keresidenan ini sesudah November 
1926 kekurangan pemimpin karena banyak pemimpinnya dibuang 
ke Boven Digul atau dipenjarakan.” Kaum radikal yang tinggal disa- 
lurkan ke Persi (Persatuan Sopir Indonesia) cabang Cirebon yang ber- 
ada di bawah pimpinan Mr. Mohammad Yusuf.” 


“€Sarino, Wawancara, 9.7.76. Lihat juga Anton Lucas, “The Bamboo Spear 
Pierces the Payung: the Revolution Against the Bureaucratic Elite in North Central 
Java in 1945” (Ph.D. The Australian National University,1980) selanjutnya Bamboo 
Spear, him. 33 catatan 102-4. 

Untuk “Sekolah Liar” lihat Bernard H.M Vlekke, Nusantara: History of 
Indonesia, (Den Haag dan Bandung, 1959), hlm. 384, “Sekolah Liar” dianggap 
oleh Belanda sebagai sekolah yang tidak terurus baik karena guru-gurunya “tidak 
bermutu.” 

"Mereka yang paling awal kembali dari Digul karena bersedia me- 
nandarangani pernyataan janji untuk tidak berperan serta lagi dalam kegiatan politik 
apa pun. 

? Kemudian memimpin PKI yang didirikan kembali di Cirebon pada 
November 1945. - 


33 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


Para Lenggaong 


Salah satu kelompok sosial yang berperan dalam perkembangan 
politik dan memainkan peranan penting sebelum Oktober 1945, 
adalah para “bandit” atau lenggaong. Mereka mempunyai keduduk- 
an yang istimewa di mata masyarakat baik karena kebaikannya mau- 
pun kejahatannya, suatu campuran antara pemenuhan kewajiban ke- 
sejahteraan sosial dan religio-mistisnya dengan perampokan dan pe- 
merasan yang mereka lakukan. Sedang kelompok lain yaitu pokrol 
bambu yang bekerja untuk membantu orang-orang lemah yang hak- 
haknya dilanggar menjadi membantu di pengadilan demi kepenting- 
an kaum miskin. 

Arti lenggaong dipergunakan dalam istilah yang berbeda-beda. 
Mereka dianggap mempunyai “derajat” tertentu di mata penduduk 
setempat karena tingkat pengetahuan (nge/mu) yang hanya dikuasai 
oleh orang-orang terbatas saja atau “kanuragan” dan kekuatan magis 
(kesakten) yang diberikan oleh ngelmu itu melalui inilah para lengga- 
ong bisa mencapai berbagai tingkat kekebalan dan semacam kesuci- 
an.” 

Pada ujung terbawah dari skala ini terdapat bajingan dan pencu- 
ri, sedangkan kawasan kota menghasilkan pencoleng yang berkualitas 
lebih tinggi. Beberapa kelompok dikenal karena keahliannya berkelahi 
dan beberapa lainnya lagi menghimpun pencuri-pencuri lebih ren- 
dah. Jago-jago berkelahi dan pemimpin pencuri (pentolan ini diang- 
gap memiliki kekebalan lebih tinggi yang mereka peroleh dari azimat 
yang lebih kuat dan bersifat melindungi. Mereka mempunyai kebera- 
nian lebih besar dan kontak-kontak lebih rapi. 

Masyarakat petani setempat memandang lenggaong dengan 
rasa segan, takut, dan takjub. Priayi dan penguasa kolonial pura-pura 
bersikap lebih unggul, menyebutnya sebagai kecu, garong, dan begal 
walaupun ada ketergantungan tertentu pada lenggaong. Belanda di 
Comal menjulukinya “anggaok,” artinya burung gagak (pemakan 


?Onghokham, “Madiun,” hlm. 64: lihat juga AJJ. Stockwell, British Policy 
and Malay Politics during the Malayan Union Experiment, 1942-1948 (Kuala Lumpur, 
1978), Bab 8, mengenai kekuasaan polirik dan sifat magis-spiritual dari kultus di 
dalam kehidupan pedesaan di Malaysia sesudah Perang Dunia II. 


34 


KAUM NASIONALIS DAN ELITE BIROKRAT 


Bangkai). Bagi penduduk pribumi, mereka dipandang sebagai jago, 
pendekar, atau sang juara, sebutan yang menunjukkan tingginya status 
mereka di dalam kehidupan pedesaan. 

Seorang nasionalis dari Kawedanan Comal tempat terdapat ba- 
nyak lenggaong, melukiskannya sebagai berikut: 

Kalau pencuri hampir setiap desa ada orang yang kerjanya mencuri, 

. tetapi lenggaong tidak mesti. Lenggaong adalah orang yang kuat se- 

cara fisik dan punya ilmu-ilmu (ngelmu) dalam, untuk menjadi leng- 
gaong memerlukan waktu lama belajar sifat dan ilmu-ilmu dalam. 
Dan kalau sudah mendapat sebutan lenggaong nafkah hidupnya bu- 
kan dari mencuri, tetapi dari orang lain yang memerlukan perlin- 
dungannya. Pada zaman penjajahan umumnya disegani oleh rakyat 
sebab tindakannya tidak mengganggu rakyat, dan yang diganggu ada- 
lah aparat Belanda atau kalau yang rakyat yang diganggu yang dikate- 
gorikan tuan tanah. 

Kadang-kadang seorang lenggaong mempelajari silat di pesan- 
tren, dan kembali ke desanya dengan sedikit pengetahuan tentang 
kata-kata Arab. Di mata rakyat ia memiliki pengetahuan keagamaan 
yang tinggi dan ilmu kanuragan, sehingga badannya kebal terhadap 
senjata, berilmu siluman, yaitu kepandaian seseorang untuk bisa 
memasuki dan meninggalkan rumah tanpa diketahui orang lain.” 
Adanya unsur-unsur magis religius yang kuar di daerah pedesaan Is- 
lam menyebabkan tidak sedikit kiai-kiai di desa-desa Keresidenan 
Pekalongan yang dipuja-puja karena ilmunya itu. 

Di Pemalang Selatan makam seorang lenggaong terkenal hingga 
kini masih diziarahi karena sewaktu hidup di masa paceklik, ia mencu- 
ri makanan dari orang-orang kaya dan dibagi-bagikan kepada mereka 
yang merintih kelaparan.” Pada akhir abad ke-19, Gentoloyo Nayo 
Genggong dari Pacul (Tegal) adalah satu dari tiga lenggaong terkenal 
pesisir barat yang suka mencuri kerbau, mengubah bentuk tanduk- 
nya sehingga tidak dapat dikenali lagi oleh pemiliknya, lalu disem- 


Tokoh nasionalis Comal, Jawaban, 15.6.76. 

Lihat Geirge Guinn, “The Javanese Science of Bulgary,” Review of Indonesia 
and Malaysian Affairs, Jilid 9, No. 1 Januari-Juni 1975, hlm. 33-34. 

7Lurah Kreyo (Pemalang Selatan), Wawancara, 8.2.75. Orang ini disebut 
“maling pandung aguna.” 


35 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


belih, dan dagingnya dibagi-bagikan kepada si miskin. Tahun 1919, 
yaitu tahun panen terburuk, perampokan merajalela di Pekalongan, 
rakyatnya berada diambang kelaparan dan makanannya bercampur 
dedak (serbuk halus dari kulit padi untuk makanan ayam—Peny.) 
dan beras. Gerombolan perampok mempergunakan senapan patah 
yang disebut “blosdrong” untuk merampok emas dan pakaian orang- 
orang kaya.” Di zaman kolonial, tokoh-tokoh lenggaong ini berperan 
sebagai kuasa penengah antara desa dan dunia luarnya, maupun antara 
lurah dan rakyat di dalam desanya sendiri.” Mereka sering kali mem- 
punyai hubungan timbal balik dengan kepala desa dalam menjamin 
keamanan desa, bertindak sebagai pengawal pribadi pada perayaan- 
perayaan desa seperti di dalam tayuban (berjoget bersama ronggeng 
diiringi gamelan). Tayuban yang popular di pedesaan digunakan oleh 
para lenggaong untuk tempat pertemuan dan mempertebal kesetiaka- 
wanan, sehingga hampir di setiap kecamatan terdapat tempat perte- 
muan semacam itu. Penguasa kolonial memang tidak membersihkan 
lenggaong secara tuntas, walaupun diakui bahwa mereka itu kasar na- 
mun masih diperlakukan sebagai alat mengontrol rakyat oleh golongan 
elite birokrat. 

Desa-desa yang didiami lenggaong memang masih sulit dikon- 
trol oleh penguasa, karena tanah yang dapar disewa dengan murah tidak 
dapat diperoleh dengan mudah, dan tanah tersebut harus dikembali- 
kan pada batas waktu yang ditetapkan. Oleh karena itu Belanda meng- 
anggap perlu pangreh praja yang akan ditempatkan di kecamatan- 
kecamatan daerah pabrik harus diberi percobaan dulu. Ekonomi mo- 
neter telah memasuki kehidupan daerah pabrik, sehingga pelacuran, 
judi, minuman “du” (minuman keras terbuat dari ampas tebu) dan 
perampokan menjadi sebagian dari kehidupan rakyat di daerah terse- 
but. 

Keadaan sosial ini menjadi strategi PKI dalam menarik unsur- 
unsur “di luar hukum” itu ke dalam partai selama tahun 1920-an. 


"Tokoh nasionalis Tegal, Wawancara, 20.11.75. Gentolo Nayo Genggong 
adalah kakek K.H. Abu Suja'i, tokoh PSII Tegal. “Gento” menurut logat Tegal berarti 
“pencuri yang mahir atau berguna.” 

"7 Neratja, 3 September 1918, 11 Januari 1919, 

"Lihatlah pembahasan tentang jago dalam Onghokham, Madiun, hlm. 63-69. 


36 


KAUM NASIONALIS DAN ELITE BIROKRAT 


Mereka tertarik kepada PKI “...sebagian karena ketidakpatuhannya 
kepada penguasa dan bukan karena kepentingan kelas atau doktrin.” 
Dalam bulan Maret 1925, Alimin mendesak pimpinan partai setem- 
pat untuk mencari kampung-kampung sasaran bagi penjahat yang 
akan memimpin teman-temannya dalam perampokan, dan dua perti- 
ga hasil perampokan akan dibagikan kepada PKI." Tidak sedikit to- 
koh Sarekat Rakyat yang menjadi kerja sama dengan lenggaong di 
desanya selama periode ini. 

Sementara itu pokrol bambu merupakan sebuah barometer 
penting yang menunjuk sejauh mana rasa sakit hati atau keresahan 
rakyat terhadap elite birokrat di Tiga Daerah. Bila lenggaong sebagai 
calo kekuasaan bertindak atas nama rakyat pedesaan yang jumlahnya 
semakin membesar, maka pokrol bambu adalah calo hukum pembela 
di dalam maupun di luar gedung pengadilan dari ketamakan tukang- 
tukang riba yang sebagian besar adalah orang-orang Arab dan peja- 
bat yang kelewat bersemangat. Meski terdapat banyak macam pokrol 
bambu di seluruh Jawa, namun semuanya mempunyai pengetahuan 
tentang bagaimana sistem hukum yang sebenarnya berlaku tanpa me- 
nyandang gelar resmi di bidang pendidikan hukum.?' 

Di Tiga Daerah hampir setiap desa mempunyai seorang pokrol 
bambu. Pokrol bambu menjadi sumber nafkah hidupnya, karena se- 
ring didapatnya sejumlah uang dengan melakukan pembelaan atau 
upaya hukum dalam kasus-kasus pinjam-meminjam, penggadaian 
sawah, harta warisan, dan gugatan-gugatan terhadap kepala desa mau- 
pun pejabat yang lebih tinggi. Bila si pemerkara tidak punya uang, 
paling tidak dia biasa mengajak pokrol bambu makan sate di kota. 
Para pokrol bambu ini dibenci hampir oleh semua pangreh praja, 
karena mungkin dianggap terlalu lincah, pandai menulis surat, pandai 
berbicara dan mahir berdebar, terutama sejak mereka memiliki kebi- 


9McVey, Communism, hlm. 229. 

“Harry T. Benda and Ruth T. McVey (editors) The Communist Uprisings of 
1926-1927 in Indonesia: Key Document (Cornell University Modern Indonesia 
Project, 1960 hlm. 3,10. 

#IDaniel S. Lev, “Judicial Institutions and Legal Culture in Indonesia” dan 
Claire Holt (ed.) Culture and Polirics in Indonesia (Ithaca, Cornell University Press, 
1972), hlm 259. 


37 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


asaan suka menulis surat kepada wedana dan menyingkap korupsi 
para kepala desa dan camat. Perannya diduga mengandung arti lebih 
penting di dalam adat kebiasaan, yaitu bahwa menentang penguasa 
berarti mengundang semacam tulah (petaka—Peny.) atau ketidakber- 
untungan untuk dirinya. Selama tahun-tahun 1930-an, banyak pok- 
rol bambu menjadi anggota Partindo di ranting-ranting pedesaan, 
dan mereka itu membantu membela si lemah terhadap penindasan 
— pangreh praja.” Yang menarik lagi ialah bahwa seorang pokrol bambu 
yang tersohor ternyata seorang Indo-Belanda yang mengirim surat 
dalam bahasa Belanda kepada bupati tentang para wedana yang me- 
lakukan paksaan, bahkan dia mampu menghidupkan proses sidang 
pengadilan dengan sengatannya yang jenaka.) 


2?Sarino Mangunpranoto, Wawancara, 2.1.76. 
23Camat Tonjong (Wadyono), Wawancara, 21.1.76. 


38 


BAB DUA 


PENGALAMAN MASA JEPANG: 
SWASEMBADA PENUNJANG PERANG, 
BEBAN EKONOMI YANG BERAT 


MASA kolonial Belanda yang panjang telah mengakibatkan berba- 
gai bentuk penderitaan bagi berbagai lapisan masyarakat, khususnya 
lapisan terbawah. Kenyataan-kenyataan ekonomi yang buruk semasa 
pendudukan Jepang mengembangkan adanya korupsi dan penindas- 
an elite tradisional terhadap rakyat kecil. Dari sebab itu rakyat belajar 
melawan tuntutan-tuntutan yang keterlaluan dari penguasa. Tidak 
sedikit reaksi mereka timbul dengan lenyapnya harapan para Jepang 
sebagai juru selamat yang akan membebaskannya dari kekuasaan ko- 
lonial. 

Bagi rakyat, beban ekonomi semasa Jepang meningkat beratnya 
dibanding dengan zaman kolonial. Jepang mempergunakan kaum 
elite birokrat dan tokoh-tokoh rakyat untuk politik penjajahannya 
yang memberatkan lapisan bawah. Politik Jepang inilah yang mem- 
perlebar jurang perbedaan antara rakyat dan para pemimpinnya, dan 
menimbulkan rasa dendam yang meledak sejak Agustus 1945. 

Setelah Belanda menyerahkan Hindianya kepada Jepang pada 
tanggal 8 Maret 1942, maka pada tanggal 17 Maret, penguasa baru 
itu tiba di Keresidenan Pekalongan, di saat wilayah ini belum pulih 
dari pergolakan sosial dan huru-hara dengan jatuhnya pemerintahan 
kolonial. Tatkala terjadi pendaratan Jepang di Jawa, penguasa kolonial 
berusaha melaksanakan rencana sabotase yang dipersiapkan secara 
tergesa-gesa atas gudang, jembatan, instalasi pelabuhan di sekitar Te- 
gal, termasuk tangki penyulingan minyak BPM (Bataafsche Petroleum 


39 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


Maatschappi) juga dihancurkan. Di Pekalongan, Belanda memerin- 
tahkan agar semua mesin pabrik gula, pemintalan, dan tenun diprete- 
li. Sampai rantai sepeda harus dibuang dari sepedanya ke sungai agar 
tidak dapat digunakan musuh.' Wedana Wiradesa yang wilayahnya 
berpantai itu diperintahkan mengawasi langsung penenggelaman pe- 
rahu-perahu kecil penangkap ikan, tetapi dia memerintahkan me- 

nyembunyikan perahu itu dengan menariknya ke hulu sungai meng- 
— Ingat perahu adalah alat vital bagi kehidupan nelayan.? 

Pabrik-pabrik gula karena sulit diberi penyamaran diperkirakan 
akan menjadi sasaran utama pemboman Jepang, ternyata tidak kun- 
jung terjadi. Rakyat menyadari bahwa penguasa kolonial tidak menge- 
tahui situasi peperangan yang sebenarnya, sehingga tidak mempu- 
nyai suatu rencana apa yang harus dilakukan. Atas perintah sebuah 
badan baru yang bernama Dinas Perlindungan Serangan Udara 
(Luchtbescherming Dienst) rakyat menggali lubang perlindungan yang 
cukup luas bagi setiap keluarga yang bertempat tinggal di sekitar 
pabrik. Sampai-sampai orang sering bercanda, “Bila bom jatuh tidak 
perlu lagi digali lubang kubur, karena sudah tersedia.”? 

Dengan jatuhnya kekuasaan Belanda, pangreh praja di keresi- 
denan itu bagaikan kehilangan tulang punggung kekuasaannya. Ber- 
bagai milisi ciptaan Belanda membubarkan diri. Pangreh praja ha- 
nya bisa menunggu tanpa daya sambil menyaksikan adanya peram- 
pokan yang menyebar cepat dari kecamatan yang satu ke kecamatan 
lainnya. Toko-toko milik Cina, rumah-rumah gadai, dan penggiling- 
an padi di kebanyakan daerah menjadi sasaran utama. Pangreh praja 
sendiri kadang kala hampir tidak menghindari serangan dan sering 
kali menjadi obyek intimidasi massa yang bangkit kemarahannya." 
Polisi Belanda dan para administratur tampak bingung untuk memak- 
sakan kewenangannya. 


'Sujono, Transkripsi 1/4, 29.7.73. Sujono waktu itu adalah Sekwilda 
Kabupaten Pekalongan. Pada awal revolusi menjadi sekretaris keresidenan, dan 
residen pada periode gerilya. Lihat fotonya di Republik Indonesia Propinsi Jawa Tengah 
(Djakarta, 1953-1954), hlm. 76. 

?Sarimin Reksodiharjo, Kenang-kenangan, 1965, hlm. 87. 

Tokoh nasionalis Pangkah, Transkripsi I/Il, 27.11.75. 

“Sarimin, Kenang-kenangan, 1965, hlm. 88. 


40 


PENGALAMAN MASA JEPANG 


Terlihat suasana yang luar biasa di mana-mana. Waktunya ber- 
tepatan dengan waktu panen padi pertama. Serombongan petani wa- 
nita berduyun membawa ikatan padi hasil bagi upah menuai (ba- 
won), sewaktu mereka menyaksikan sekelompok orang menjarah se- 
buah toko, lantas melemparkan padinya begitu saja dan mengikuti 
tindakan mereka tanpa canggung. Penduduk Cina kabur mencari per- 
lindungan di kantor-kantor pemerintah mendengar desas-desus bah- 
wa barang-barang tergadaikan dikembalikan tanpa tebusan, maka ra- 
tusan petani dengan kartu gadainya melimpahi halaman rumah gadai 
Pemalang. Karena rumah gadai itu masih dijaga ketat oleh sekelom- 
pok milisi yang setia, maka segerombolan massa itu pun mulai berte- 
riak “beras dibagi”, dan tiga penggilingan padi milik Cina pun di 
rampok sedangkan mesin-mesinnya dirampas. Lima belas orang di- 
nyatakan tewas ketika bangunan besar penimbunan padi roboh, lalu 
masa itu pun menyerbu sekitar 100 toko milik Cina, menjarah isinya 
dan mengangkutnya ke desa masing-masing. Wedana Pemalang me- 
lepas tembakan peringatan ke udara, namun sia-sia belaka. Kosong- 
nya pengawalan Belanda memungkinkan para narapidana menjebol 
dua buah rumah penjara di Pekalongan, lalu kabur menggabungkan 
diri ke dalam arus pemberontakan umum itu. Hubungan rakyat de- 
ngan pangreh praja tercermin dari apa yang tengah terjadi di Kabupa- 
ten Pekalongan. Setelah Satuan Penjaga Kota (Stadswacht) dan polisi 
membubarkan diri, muncullah serombongan orang menyerbu me- 
masuki halaman Kabupaten dan mengambil pedang-pedang polisi yang 
tergantung di rumah jaga. Selagi istri Bupati terdengar menjerit memin- 
ta bantuan, Bupari Raden Ario Suryo terkejut dan jatuh pingsan. Sekre- 
taris Bupati segera menelepon residen Belanda, melaporkan apa yang 
sedang terjadi." Belanda sudah tidak berdaya menghadapi “pemberon- 
takan-pemberontakan” itu. Keamanan dan ketertiban Orde Lama te- 
lah lenyap untuk selama-lamanya. 


“Penjahit di pasar Pemalang, Wawancara, 4,12.74. 
SSujono, Transkripsi 1/3, 29.7.73. 


41 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


1 Politik Ekonomi Jepang 
Divisi ke-16 tentara Jepang adalah yang pertama mendarat di 
bumi Indonesia. Merekalah pelaksana semua tugas penting Tokyo 
untuk membangun apa yang mereka sebut “Asia Timur Raya yang 
makmur sejahtera di bawah pimpinan Dai Nippon” dengan jalan se- 
cepatnya memperoleh dan menguasai sumber alam dan manusia, 
khususnya bahan pangan dari Jawa, guna memenuhi kebutuhan ten- 
tara Jepang. Jawa semakin menjadi penting sebagai basis suplai Jepang, 
sebagai sumber beras dan garam bagi Malaya. Sebaliknya Malaya me- 
rupakan satu-satunya sumber bagi gula dan biji-bijian. Rokok, kina, 
dan bahan pokok logam juga merupakan ekspor penting dari Jawa.” 
Pada akhir masa perang, Jepang melaksanakan kebijaksanaan 
politik ekonomi “mencukupi kebutuhan sendiri” (genchi jikatsu) di 
wilayah pendudukannya. Pada akhir tahun 1943, angkutan khusus- 
nya kapal, antara Jepang dan daerah pendudukannya di Asia Tenggara 
menjadi sukar atau bahkan tidak mungkin. Banyak bagian wilayah 
itu masih menggantungkan diri pada suplai dari Jepang atau surplus 
dari wilayah lain. Ketika posisi Jepang dalam peperangan melemah, 
penguasa Jepang memerintahkan semua pasukan di wilayah pendu- 
dukannnya agar mampu berswasembada. Kebijaksanaan inilah yang 
mendasari kewajiban paksa mengumpulkan semua hasil perkebunan 
oleh pemerintah Jepang, pembagian dan penjatahan surplus produksi 
pertanian rakyat, khususnya padi dan lain-lain bahan kebutuhan hi- 
dup yang semakin langka serta perekrutan paksa tenaga kerja untuk 
berbagai proyek di wilayah masing-masing maupun di luar Jawa. Ke- 
takutan akan serangan dari selatan mendorong Jepang melakukan 
pengumpulan cadangan logistik, mesiu, dan bahan pangan di tempat- 
tempat terpilih di Jawa. Tertutupnya pasaran ekspor, membuat indus- 
tri gula di Jawa gulung tikar, jumlah pabrik yang beroperasi menu- 


'Miyamoto, Shizua, “Economic and Military Mobilisarion of Java, 1944- 
1945' dalam Anthony Reid dan Oki, Akira (eds.). The Javanese Experience in 
Indonesia: Selected Memoirs of 1942-1945 (Ohio, 1986). Tabel 3 dan 4, hlm. 283- 
239. 

8Jbid, 


42 


PENGALAMAN MASA JEPANG 


run dari 85 di tahun 1942 menjadi 13 di tahun 1945. Dua dari yang 
13 ini, yakni Pangkah dan Banjaratma, berada di wilayah Keresidenan 
Pekalongan. 

Setibanya di Keresidenan Pekalongan, yang kemudian namanya 
diganti menjadi Pekalongan-shu, asisten residen baru Jepang yang 
bernama Toshio Ota, menyatakan: 

Saya merasakan terbelahnya secara tajam masyarakat ini antara si kaya 

dan si miskin. Hanya segelintir pejabat tinggi berpendidikan Barat 

versus sebagian besar rakyat Indonesia yang miskin. Selain itu ekono- 
mi di tangan orang-orang Cina penduduk mempunyai kesempatan 
kecil sekali untuk memperoleh uang tunai, kecuali bagi pekerja kasar 
yang hanya diberi makanan harian... Perkebunan-perkebunan Belan- 
da menguasai tanah yang terlalu luas atas kerugian kaum tani, se- 
hingga banyak penduduk meninggalkan desa-desanya buat mencari 
kerja. Tampak di sini banyak petani miskin... Saya merasa berkewajib- 
an mengurangi perbedaan kesejahteraan ini sejauh mungkin." 


Betapapun prakarsa semacam ini nampaknya tidak tersebar luas 
di Keresidenan Pekalongan, pelaksanaan politik swasembada ini dian- 
dalkan sepenuhnya kepada pangreh praja, yang jaman kolonial Belan- 
da mempunyai peran ekonomi penting sebagai pengumpul pajak. 
Sedangkan kini peran itu ditambah dengan pengaturan pembagian 
bahan sandang dan bahan-bahan baku lainnya dari tingkat kecamatan 
ke bawah. Mereka pun bertanggung jawab atas penambahan romusha 
yang dikirim ke berbagai proyek di dalam wilayah keresidenan ma- 
sing-masing. “Senanciasa orang-orang Jepang itu menengok kami, 
kami adalah pengawas ekonominya,” ujar seorang camat. 

Kemauan baik semula terhadap Jepang dengan segera berubah 
menjadi guncangan batin dan rasa muak setelah berkenalan dengan 
cara-caranya yang kasar itu. Tak ada kelompok masyarakat di Pekalong- 


“Produksi gula secara mencolok jatuh dari 1.326.000 ton dalam tahun 1942 
menjadi 84.000 ton dalam th. 1945. B.R.O,G. Anderson, 'Japan: “The Light of 
Asia”, dalam J. Silverstein (ed.), Southeast Asia in World War II: Four Essay, (New 
Haven, Yale University SEA studies No. 7), hlm. 40. 

"Toshio Ora, Jawaban tertulis atas pertanyaan penulis 10.2.78. (Saya 
berterima kasih kepada Akira Oki untuk semua terjemahan korespodensi dengan 
Ora). Selanjutnya dikutip “Jawaban.” 


43 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


an, bahkan pangreh praja pun tak tahan atas penghinaan dan tindak 
kekerasan Jepang. Mereka itu khususnya pejabat, merasa sakit hati 
bila dipanggil #owe (kamu dalam bahasa Jawa ngoko) atau bakero (tolol 
dalam bahasa Jepang) atau kena tempeleng gara-gara tidak menun- 
dukkan kepala lebih rendah sewaktu melewati depan pos jaga tenta- 
ra Jepang."' Seluruh masyarakat Jawa menderita dan hubungan antara 
pangreh praja dan petani menjadi lebih buruk dibanding dengan pada 


zaman Belanda. 


Wajib Setor Padi 

Kewajiban paksa menyetorkan padi kepada penguasa Jepang 
merupakan kewajiban terberat bagi mayoritas di antara sekian ba- 
nyak kebijaksanaan politik Jepang di masa perang itu. Petani diwajib- 
kan menyetorkan pajaknya kepada negara. Mengapa demikian? Terli- 
hat di table 1 betapa luas kebutuhan beras bagi pemerintah militer 
Jepang dalam keadaan perang. Setelah kebutuhan tentara dan sipil 
Jepang terpenuhi, beras dibagikan kepada petani berbagai kelompok 
pendukung perang yang dianggap penting, yang disebut “semi mili- 
ter”, yaitu Peta (Pembela Tanah Air), Heiho (pasukan bantuan), romu- 
sha, pangreh praja, kerja bakti (kinrohoshi), dan “tenaga ahli.” 

Dengan adanya politik menyediakan cadangan beras yang di- 
mulai pada tahun 1943 guna menghadapi kemungkinan bahaya se- 
rangan dari selatan, Miyamoto menulis, “Nampaknya para tentara 
dan sipil mengumpulkan bahan pangan dalam jumlah yang melebihi 
batas... menafsirkan perintah itu secara berlebih-lebihan.”'? Harga 
belinya pun menjadi amat rendah, hampir seperti penyitaan. Menurut 
perhitungan kasar, jumlah permintaan padi seluruhnya mencapai 38 
persen dari produksi padi se-Jawa pada tahun 1944 (lihat tabel 1). 


"Ora, asisten residen, menulis bahwa, “Kami berusaha melarang orang-orang 
Jepang menyentuh bagian badan di atas leher, yang merupakan pantangan umum 
Idi antara orang-orang Jawa)” Ota, Jawaban. 

'?Miyamoto dalam Reid dan Oki (ed.) The Japanese Experience, tabel 11 
hlm. 247 


44 


PENGALAMAN MASA JEPANG 


Tahel 1 
Kebutuhan Beras untuk Penguasa Jepang 
dan Pendukungnya di Jawa 


| Golongan : Jumlah Ton Beras 
Orang Jepang yang tinggal di Jawa 17.000! 
Angkatan Darat Jepang Divisi ke-16 380.0002 


Kebutuhan-kebutuhan semi-militer (Romusha) 239.440? 
636.4404 


Catatan: 

1. Miyamoto menghitung konsumsi beras untuk 74.000 orang 
Jepang di jawa pada akhir pendudukan sebagai 640 gram per 
kapita per hari (Miyamoto dalam Reid dan Oki (eds) The Japa- 
nese Experience, p.246. 

2. Ibid.,p. tabel 9 

3. Miyamoto menyebutkan jumlah seluruh semi-militer (Peta, 
Heiho, romusha, pangreh praja, kerja bakti, tenaga achli) yang 
menerima jatah beras di Jawa dan Sumatra sebanyak 2.623.691 
orang. (ibid., tabel 11, hal 257). Dengan perkiraan 250 gram 
sehari per kepala (yang mungkin terlalu rendah) jumlah beras 
yang harus disediakan adalah angka itu. 

4. Angka ini adalah 14 persen dari produksi beras se-Jawa pada 
tahun 1944, yaitu 4.630.000 ton (ibid., tabel 9, hal 244). 


Di tingkat keresidenan ke bawah keadaan yang sebenarnya lebih 
buruk lagi. Secara pukul rata di Keresidenan Pekalongan terjadi pe- 
nambahan jumlah setoran untuk menutup yang menguap karena ko- 
rupsi. Menjelang tahun 1945, korupsi dalam sistem penyetoran padi 
sedemikian luasnya sehingga harus ditambah 18 persen di atas jumlah 
setoran yang ditetapkan pemerintah pusat, berarti dari jumlah 80.000 
menjadi 94.000 ton." Jumlah setoran di tingkat kabupaten ditetap- 
kan oleh pejabat setempat. 


'3Problem of Rice” (terjemahan dari bahasa Jepang dengan pengantar oleh 
Ben Anderson), Indonesia, II (Oktober 1966), hlm. 99. (selanjutnya dikurip “Problem 
of Rice”). 


45 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


Dari tabel 2 bisa dilihat bahwa jumlah wajib setor padi berbe- 
da-beda antara kabupaten, dan bahkan antara kecamatan dan desa 
di dalam sistem pemasaran baru ditetapkan bahwa di tingkat pedesa- 
an, para petani tidak lagi diizinkan membawa hasil panen padinya 
ke rumah, dan langsung menggilingnya sendiri. Mereka hanya diizin- 
kan untuk membawa pulang padinya yang kira-kira cukup untuk 
benih dan makan saja. Selebihnya harus disetorkan ke kelurahan atau 
ke panitera kelurahan (carik), dengan begitu pejabat setempat lang- 
sung terlibat dalam paksaan. Seperti daerah-daerah lain, jumlah seto- 
ran padi didasarkan atas tingkat atau kelas sawah yang berdasarkan 
pada klasifikasi yang dipakai oleh Belanda dalam menetapkan besar- 
nya pajak. Petani hanya menerima “separuh dari harga pasaran” un- 
tuk padi mereka. Sedangkan harga resmi di Pekalongan awal Januari 
1944 Rp 4 per kilogram, karena berbagai “penyusutan” yang terjadi di 
pusat-pusat pengumpulan, petani hanya menerima harga Rp 1,88. 
Mencari untung dengan jual beli beras di pasar gelap menjadi luas kare- 
na harga semula Rp 6 per kilogram melompat menjadi Rp 40 pada 
masa akhir pendudukan.' 

Faktor-faktor yang mempengaruhi dampak wajib setor padi da- 
ri daerah yang satu dengan daerah yang lainnya adalah kualitas tanah, 
sikap para carnat dan kepala desa sebagai pejabat setempat, dan juga 
sikap pejabat Jepang sendiri. Cara menentukan setoran paksa dan 
pelaksanaannya juga berbeda dari satu daerah ke daerah lain. 

Misalnya di Brebes, kejamnya sistem setoran padi paksa agak- 
nya melunak dengan adanya suatu perjanjian antara Bupati Sarimin 
dan penguasa Jepang, bahwa bagian kuota setoran kabupaten dapat 
disetorkan dalam bentuk beras. Sebelumnya seperti di daerah-daerah 
lain dalam keresidenan ini, semua setoran harus dalam bentuk padi 
dan harus diserahkan kepada penggilingan swasta milik Cina. Setelah 
diambil untuk kebutuhan Jepang (militer dan sipil), barulah sisanya 
didistribusikan melalui koperasi pertanian (nogyo kumiai). Dengan 
adanya penggilingan padi setoran oleh pabrik-pabrik Cina ini berarti 
bahwa hasil sampingan seperti meniran, dedak, dan sekam yang ber- 


WJbid., hlm. 87. 
'Jbid., hlm. 94. 


46 


PENGALAMAN MASA JEPANG 


Tabel2 . 
Setoran Paksa Padi di Berbagai Wilayah di Tiga Daerah 
Semasa Pendudukan Jepang 


Jumlah rata- 
, Hasil rata-rata rata yang di 1 Sumber 
Lokasi (ton/Ha) minta lang nasi Wawancara 


panen 


Kabupaten Brebes | 


Kecamatan Brebes — 2.0-2,5 10 50 Camat 

Kecamatan Losari 2,5 1,0 50 Camat 

Desa Ketanggungan 2,0-3,0 0,4-0,61 14-25 Panitera Desa 
(Carik) 

Seluruh kabupaten — Padi bulu? 50 Bupati 

Padi cere 50 

Kabupaten Tegal 

Kecamatan 24 0,3 14. Noji pad? 

Bumijawa 

Kecamatan Talang — 2,0-4,0 10 25-50 Cama 

Kabupaten Pemalang 

Kewedanan Belik 14 15 1054 Wedana 

Desa Cibuyur 21-28 0,5 14-16 Lurah 

Kecamatan Taman — 2,1-3,5 0,8-1,8 40-50 Camat 

Desa Ambowetan — 2,8-4,2 2,6-3,9 955 noji padi 

Kecamatan Pemimpin 


. 6 
Ampelgading 2,8 — 1 50 Seinendan 


Sumber: Data Hasil wawancara 


Catatan: 

(1) 0,6 ton dari sawah “bagus”, 0,4 ton dari sawah “rata-rata.” 

(2) Padi bulu menghasilakan beras kualitas tinggi: padi cere memang hasil 
kuantitasnya lebih tinggi daripada padi bulu, tetapi apabila dimasak te- 
rasa agak keras dan tidak seenak beras padi bulu. 

(3) Noji padi adalah orang yang ditugaskan Jepang mengumpulkan padi di 
pedesaan untuk koperasi Jepang (kumiai). 

(4) Lihat halaman 35 yang membahas bagaimana hal ini terjadi. 

(5) Menurut peraturan petani di desa ini hanya diizinkan memakai lima 
persen saja dari hasil panen “rata-rata” untuk diri sendiri. 

(6) Dalam praktik, 50 persen hasil panenan disetor kepada kumiai. 


harga bagi petani (yang merupakan 33 persen dari hasil panennya), 
lenyap sehingga petani terpaksa harus membeli kembali dari pabrik 
penggilingan guna memberi makan unggas dan ternaknya. Di da- 
lam peraturan baru di Brebes, penumbukan padi diizinkan untuk 
dilakukan di tiap desa. Para penumbuk bekerja dengan “upah” berupa 


47 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


beras, meniran, sekam. Para pedagang lalu mengumpulkan beras itu 
guna disetorkan ke pusat-pusat pengumpulan yang ditentukan. ' 

Lain lagi sistem setoran paksa di beberapa daerah dalam Kabu- 
paten Pemalang di mana jatah berdasarkan jumlah pembayaran pajak, 
suatu cara yang tidak mempertimbangkan adanya perbedaan kualitas 
tanah dari satu tempat ke tempat lain. Misalnya di Kawedanan Belik 
(Pemalang Selatan) yang berbukit dan bertanah gersang itu hanya 
menghasilkan rata-rata 1,4 ton beras per hektar. Di daerah ini sebelum 
perang, setiap penduduk wajib membayar pajak satu rupiah untuk seti- 
ap sepersepuluh hektar tanah yang dimiliki. Waktu Jepang datang, seti- 
ap pembayar pajak satu rupiah diwajibkan menyetor 150 kilogram be- 
ras, artinya 1,5 ton per hektar atau 105 persen dari hasil rata-rata pada 
musim baik di Belik. Wedana lapor kepada Jepang bahwa tidak mungkin 
menyediakan padi melebihi produksi yang ada (lihat tabel 2). 

Melintasi perbatasan Kabupaten Pemalang- Tegal di Kawedanan 
Bumijawa, menurut ingatan bekas seorang noji padi, jatah setoran 
tidaklah begitu tinggi dibandingkan dengan beberapa kawasan ber- 
pantai. Bagaimanapun juga, karena hasil padi di sini tergantung pada 
hujan, maka ketiadaan irigasi dan kekurangsuburan tanah mengaki- 
batkan beban rakyat di sini semakin berat. Luas areal sawah sangat 
kecil dan hanya mereka yang menyetorkan padi saja yang mempunyai 
hak untuk membeli sepotong bahan sandang, satu dua meter lembar 
blacu untuk satu kuintal padi. Untuk menggalakkan penyetoran padi, 
noji padi mempunyai sebuah tim yang terdiri dari 6 orang pembantu, 
yang masing-masing bertanggung jawab untuk 3 desa." 

Beberapa aspek dari korupsi dalam sistem wajib setor beras per- 
lu dibahas lebih lanjut. Karena kekacauan ekonomi masa perang, ko- 
rupsi beras dilakukan dalam jumlah besar. Laporan kepada Chuo 
Sangi-in (Dewan Penasehat Pusat) pada bulan Januari 1945 melapor- 
kan bahwa di seluruh Keresidenan Pekalongan dalam setahunnya se- 
jumlah 1.200 ton menguap." 


'Sarimin, Kenang-kenangan, 1965, hlm. 99, 

'"Wedana Belik, Transkripsil/10, 22.5.73. Bandingkan Problem of Rice, hlm. 
87, catatan kaki 29, dengan ketidakadilan yang besar di Belik. 

'8Noji padi Bumijawa, Wawancara, 16.2.73. Lihat tabel 2. 

"Di Pemalang jumlah padi yang dijual ke pabrik penggilingan oleh pangreh 


48 


PENGALAMAN MASA JEPANG 


Sudah terlihat bahwa tindak kejahatan menyalahgunakan jabat- 
an memang telah meluas. Jepang mengganti peranan Cina pemilik 
penggilingan dengan lurah sebagai perantara dalam sistem setoran 
padi, seperti dilihat di Keresidenan Pekalongan kelurahan menjadi 
kunci dalam pengumpulan padi hasil panenan. Dengan begitu lurah 
menjadi kunci dalam pengumpulan padi oleh Jepang dengan pelu- 
ang baru buat mengecoh dan menipu petani. Korupsi demikian me- 
luasnya di semua tingkat, sehingga sebuah kata lama “tanggem” kini 
digunakan secara popular untuk menyebut korupsi. 

Bahwa kepala desa memainkan peranan penting, terlihat dari 
desa Ambowetan di perbatasan timur laut Pemalang. Di sana sistem 
penyerahan beras paling memberatkan. Petani hanya diizinkan me- 
nyimpan 5 persen dari hasil rata-rata panenan buat makan dan benih. 
Itu berarti 95 persen harus diserahkan ke kelurahan (lihat tabel 2). 
Di sinilah empat cara baru tindak korupsi oleh kepala desa bermula, 
berlaku dalam penyerahan padi oleh masing-masing petani kepada 
petugas penerima. Cara-cara itu: 1) lurah menaksir setoran kurang 
dari berat sebenarnya dengan dalih padi terlalu basah, sehingga me- 
ngurangi rata-rata 3 persen per kuintal dari berat sebenarnya, 2) ba- 
nyak gabah jatuh ke tanah sewaktu ditimbang di halaman kelurah- 
an, sehingga sekitar 1 kilogram dari setiap kuintal gabah jatuh ke ta- 
ngan lurah, 3) dengan menilai sangat rendah panenan lurah sendiri 
dari tanah bengkoknya, dan menutup jatah setorannya dengan padi 
penduduk, sedangkan padinya sendiri dilempar ke pasar gelap: 4) 
dengan menggunakan ducin (rimbangan) yang hanya berkapasitas 
maksimum 60 kg, sehingga harus menimbang dua kali untuk setiap 
1 kuintal. Kecurangan gampang terjadi karena lurah bisa “mencuri” 
1-2 kilogram padi setiap kali timbang. 

Bila petani memprotesnya, lurah dengan mudah mengatakan 
bahwa kekurangan timbangan itu untuk mengganti kerugian padi 
yang hilang dalam pengangkutan dari keluruhan ke noji padi atau 
ke penggilingan. Ini tidak seluruhnya benar, karena sebagian besar 


praja sebesar 1.064 ton, tetapi menurut angka-angka pemerintahan sendiri hanyalah 
786 ton dibeli sah oleh pabrik. Pihak pabrik sendiri mengakui bahwa di pemalang 
140 ton “hilang.” Problem of Rice, hlm. 95 dan 99. 


49 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


mengalir ke rumah lurah pada tahap awal proses pengangkutannya. 

Noji padi yang bertanggung jawab atas pengumpulan setoran 
paksa, juga memiliki peluang yang besar untuk menipu petani, yaitu 
mendapat padi untuk dirinya sendiri dengan mengurangi jumlah be- 
ras yang diperoleh dari penggilingan. Dengan demikian menciptakan 
sendiri kondisi yang bagus untuk menipu jumlah setoran padi. Ia 
dapat pula mengatakan bahwa padinya gabug (kosong) disebabkan 
karena penyakit arau disimpan terlalu lama. Namun peluang ini ada 
batasnya. Seorang noji padi yang jujur mengakui walaupun ia 
“tanggem kecil-kecilan” tidak mungkin menjual beras kepada peran- 
tara, sebab bakal ketahuan para pembantunya, apa yang ia perbuat 
hanya tergantung “tahu sama tahu” dengan para pembantunya.? 

Selain itu, beberapa penguasa mengambil tindakan untuk 
mengawasi korupsi. Misalnya di Tonjong (Brebes) tidak ada distribusi 
dari kumiai (koperasi yang dibuat Jepang) melalui kepala rukun kam- 
pung dan rukun tetangga sehingga akan memudahkan pengawasan. 
Di sini, camat menggilir mereka yang ditunjuk untuk melakukan dis- 
tribusi, sehingga tidak selalu harus lurah. Bila terjadi korupsi di salah 
sebuah desa dalam kecamatannya, camat mengganti semua pegawai 
di desa tersebut. “Anda bisa menyebutnya sebagai sistem penyele- 
wengan bergantian,” katanya. Setidaknya mereka tidak dapat berbuat 
curang untuk jangka waktu yang lama.? 


Penjatahan Beras 

Seperti yang telah diuraikan di atas, pemerintahan Jepang 
mengutamakan distribusi beras antara lain untuk kepentingan “semi 
militer” yaitu pendukung-pendukung pentingnya antara lain pegawai 
pangreh praja. Sebagian besar elite yang berpendidikan Barat ini me- 
mang berdiam di kota-kota dan merekalah yang mendukung Jepang 
dan dianggap penting, sedangkan arti genyumin (pribumi, inlander) 
yang diberikan oleh Jepang terhadap penduduk pedesaan sebagai go- 
longan rakyat dianggap tidak berarti. Walaupun pada akhir masa pen- 
dudukan pedesaan sebagai golongan rakyat dianggap tidak berarti. 


2Noji padi Ambowetan, Wawancara, 19.10.76. 
2Camat Tonjong, Wawancara, 19.10.76. 


50 


PENGALAMAN MASA JEPANG 


Walaupun pada akhir masa pendudukan pembagian beras kepada 
penduduk kota mengalami penurunan dalam jumlah dan kekerapan- 
nya, tetapi bagaimanapun juga mereka masih mempunyai listrik, se- 
kolah, dan kendaraan umum, sedangkan untuk pergi ke pasar tergan- 
tung pada sepeda dengan ban mati. 

Dalam pembahasan mengenai kebijaksanaan beras Jepang di 
Jawa pada bulan Januari 1945, laporan kepada Chuo Sangi-in tadi 
menunjukkan bahwa di luar ibukota keresidenan dan kota kabupaten 
di Jawa, distribusi beras secara teratur hanya terbatas pada pegawai 
negeri, sedangkan distribusi untuk rakyat biasa “selain tidak teratur 
juga jauh dari mencukupi.” Tabel 3 menunjukkan jatah beras di Kere- 
sidenan Pekalongan, walau sangat bervariasi dari daerah satu ke daerah 
lainnya namun, tidak pernah sampai 230 gram per orang per hari, 
angka yang tercantum dalam laporan kepada Chuo Sangi-in. 

Di kota, Jepang membagi setiap kelurahan menjadi beberapa 
kampung. Kepala kampung bertugas menyelenggarakan pembagian 
beras dan barang-barang lainnya. Mereka juga memutuskan siapa 
yang berhak menerima jatah beras yang sering kali dilakukan dengan 
cara sewenang-wenang seperti dituturkan kembali oleh seorang bekas 
pegawai pangreh praja di Pemalang: 

Ya, orang kota itu dikasih pembagian beras, tetapi rakyat luar tidak. 
Sebab itu' kan di sana produksi berasnya 'kan di desa-desa, jadi peme- 
rintah Jepang itu menganggap orang desa tidak perlu mendapat pem- 
bagian beras. Tapi, itu orang kota. Wong itu ada yang lucu... umpama- 
nya, kampung ini, itu dianggap orang di luar kota, padahal masih 
satu kampung... Saya umpamanya yang menjadi korban, sebab saya 
itu rumahnya melangkah persis di luar kota, persis di depan rumah 
saya itu mendapat pembagian, saya tidak dapat... Itu saya dapat ceri- 
ta itu karena saya mengalami sendiri, tetapi karena saya seorang pe- 
jabat jadi saya dapat hubungan dengan pabrik-pabrik.? 

Kenyataan bahwa banyak pejabat mendapat beras langsung dari 
pabrik penggilingan menjadi salah satu sebab terjadinya perbedaan 
besar dalam laporan pangreh praja dan laporan pabrik tentang jum- 
lahnya setoran beras. Terlepas dari penentuan kualitas beras dan pene- 
rimaannya dalam sistem penjatahan, maka soal kualitas sendiri men- 


2Transkripsi 1/14, 3.5.75. 


51 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


Tabel 3 
Jatah Beras di Beberapa Tempat di Keresidenan Pekalongan 
| Daerah Jatah Sumber 


(gram/orang/hari) 


Konsumsi beras rata-rata yang 640! Miyamoto, Jawa 

Dijadikan dasar oleh militer 

Jepang 

Pekalongan? “Problem of Rice,” hlm. 

Pengumpulan paksa beras 9. 

Kota Pekalongan pangreh praja 

Kota Pemalang pemimpin pergerakan 

Bojongbata (Pemalang) azacho (kepala rukun 
Kampung) 


Kota Tegal pemimpin pergerakan 
Slawi pemimpin pergerakan 
Adiwerna guru sekolah 

Talang pegawai rumah gadai 
Kecamatan Brebes camat 

Romusha di Brebes pemimpin romusha 


Romusha di Sukowati kurir bawah tanah 
Romusha rata-rata 

Romusha di tambang batubara 

Di Bayah, Banten Selatan 

Margasari istri camat 


Tawanan perang Inggris dan 
interniran lainnya di Bandung 
Romusha di Pangkah pemimpin pergerakan 


Catatan dan Sumber: 
1. Miyamoto in Reid and Oki (1986), hal. 246 
2. The Problem of Rice tidak menjelaskan apakah Pekalongan berarti 
keresidenan seluruhnya, kabupaten atau kota, mungkin saja maksud- 
nya kota. 

. Angka ini untuk seluruh keluarga. 

. Ini jatah resmi, kemudian menjadi dua kali lipat (400 gram). 

. Sidik Kertapati, Sekitar, hlm. 18. 

. Angka ini dikurangi menjadi 200 pada tahun 1945. Lihat Tan Mala- 
ka, Dari Pendjara ke Pendjara, Part II, hlm. 157 dan 159. 

7. Laurence yan der Post. The Night of the New Moon, hlm. 38. 


Am Dn &» 


52 


PENGALAMAN MASA JEPANG 


jadi masalah. Sering pembagian beras dicampur dengan kerikil dan 
pasir agar menjadi lebih berat. “Dalam 100 kilogram beras,” kenang 
seorang dokter yang pernah bekerja di Pekalongan, “terdapat sekitar 
25 kilogram kerikil. Gigi-gigi menjadi cepat rusak.”?2 

Besarnya setoran padi dan jumlah sisanya yang dibagikan seba- 
gai jatah terlihat dalam tabel 4 yang menyajikan suatu gambaran pen- 
deritaan yang nyata di Keresidenan Pekalongan. Dengan asumsi bah- 
wa petani berhasil menyembunyikan 30.000 ton padi dari jatah pe- 
nnyetoran paksa, sulit menyembunyikan padi sebanyak itu, apalagi 
mengingat berat hukumannya apabila ketahuan. Sejumlah 73.886 
ton beras disediakan bagi lebih 3 juta rakyat atau 63 gram per orang 
sehari secara pukul rata. Besarnya ketidakcukupan yang menyolok 
merupakan hal tersendiri yang cukup gawat, ditambah masalah terha- 
Tangnya suplai dan distribusi menyebabkan kekurangan makanan dan 
kelaparan. Masalah ini berasal dari politik swasembadanya Jepang 
yang melarang perdagangan beras antarkeresidenan guna menambah 
suplai.“ Situasi tahun 1944 bahkan semakin diperburuk dengan mu- 
sim kemarau yang sangat panas, terlambat tibanya musim hujan dan 
kelanjutannya, yaitu panenan buruk dengan hasil yang jauh di bawah 
harapan. 

Pada umumnya banyak penduduk desa dalam Keresidenan Peka- 
longan keadaannya lebih buruk ketimbang penduduk kota, paling tidak 
sampai tahun akhir masa pendudukan. Hal ini tampaknya saling ber- 
tentangan. Kiranya sistem padi sawah tetap merupakan penyangga 
bagi mereka yang menguasai tanah dan panen serta yang biasa me- 
nyembunyikan beras dari setoran. Sekalipun hal itu mungkin benar 
demikian bagi segelintir kecil petani kaya, tetapi bagi petani menegah 
yang memiliki sawah satu bawatau kutan, jumlah beras yang disembu- 
nyikan tidak akan tahan lebih dari beberapa bulan setelah panen.2 


2Dr. Sumario, Wawancara, 8.9.71. Informan-informan lainnya yang 
menyebutkan praktik ini, memberi taksiran lebih rendah, yakni bahwa 10 persen 
dari setiap jatah diturunkan mutunya dengan cara ini. 

“Tidak mengherankan bila penduduk berpikir larangan ini “penindasan” 
yang berat. Miyamoto, Jawaban. 

25Mengenai situasi Jawa pada awal 1944, Van der Plas mengatakan “Jepang 
sedang membeli beras hasil pancnan dan hanya meninggalkan sisa makanan untuk 
tiga bulan bagi petani”, di luar sistem penjatahan “tidak ada beras lain yang tersedia.” 


53 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


Kondisi di desa-desa selama masa-masa pendudukan sedemikian bu- 
ruknya, sehingga rakyat berpaling kepada pengganti beras yang secara 
tradisional hanya dimakan pada masa kelaparan, antara lain singkong 


1 yang dijadikan bubur bolit.? Selain itu banyak orang terpaksa makan 


ufnbi badur yang mula-mula harus dipotong tipis-tipis dan diren- 
dam dalam garam buat menghilangkan getahnya yang beracun.” 
Bonggol pisang juga dimasak untuk dimakan, demikian pula daun 
kelapa yang disebut “bulung.” 

Organisasi wanita yang disponsori Jepang, Fujinkai, sering kali 
menyelenggarakan demonstrasi untuk merancang resep-resep ma- 
kanan baru, dengan menggunakan bahan-bahan yang tidak pernah 
dimakan sebelumnya, tetapi dianggap oleh Jepang mempunyai nilai 
gizi tertentu. Mereka mendemonstrasikan bagaimana memasak beki- 
cot dan “roti Asia” yang merupakan adukan hitam terdiri dari gula 
merah dan bekatul, dan “bubur perjuangan” yang terbikin dari ubi 
jalar, singkong dan bekatul. “seperti makan makanan ayam rasanya,” 
tutur seorang tokoh nasionalis Pemalang,” saya mau muntah.” “Pen- 
deknya orang takjub kalau melihat beras,” ujar seorang bekas pe- 
mimpin Seinendan, “busung lapar dan kutu terdapat di mana-mana.” 
Busung lapar sedemikian hebatnya di Kecamatan Margasari, sehingga 
istri camat menuturkan bahwa “lalat hinggap ditulang-tulang orang 
yang tidak tertutup lagi oleh daging.” Kekurangan gizi kronis di 
daerah pedesaan juga mengakibatkan rrachoma dan koreng, sedang- 
kan penyakit pes (yang berhasil ditumpas oleh Belanda) muncul lagi 
di wilayah Pangkah. 

Menurut tokoh seorang Seinendan Kecamatan Ampelgading 
sejak kira-kira pertengahan masa pendudukan, rakyat di wilayah Am- 
pelgading banyak yang mati kelaparan ketika sedang mengais-ngais 
sisa makanan, dan mereka dikuburkan tanpa idenrifikasi di desa terde- 


Situasi di Hindia Belanda,” tertanggal 19 Februari 1944, Pemerintah Australia, 
Departemen Luar Negeri, Netherland Indies Information and Intelligence, 1944- 
46 (Australian Commonwealth Archives Item P1/46/2/7/1 selanjutnya dikutip N/ 
Intelligence). 
2 Bolit, bodin, dan pw'ung (puhung) adalah nama setempat untuk singkong. 
“Di sedikitnya sacu kawasan, Kecamatan Moga, terdapat seorang pejabat 
yang diangkat Jepang untuk mengawasi penanaman badur (walur atau walui). 
2Nyonya Sulaiman, Wawancara, 22.2.73. 


54 


PENGALAMAN MASA JEPANG 


kat di tempat mereka meninggal. Seorang pemimpin Barisan Pelopor 
Tegal yang menulis mengenai kondisi yang sama di tahun 1945, me- 
nuturkan pengalamannya kemudian: 

Setiap hari berkeliaran mayat-mayat hidup. Mayat-mayat hidup pe- 

nuh tumo (kutu) menghias pakaiaannya yang compang-camping ter- 

buat dari bahan karung goni-waring atau kulit pulutan. Bangkai- 

— bangkai manusia terdapat di mana-mana, lobang-lobang perlindung- 
an, di bawah kolong-kolong jembatan, di kuburan-kuburan Cina, 
bahkan ada yang menggelerak di tempat-tempat pembuangan sam- 
pah.? 

Politik Swasembadanya Jepang juga memaksa penanaman po- 
hon jarak di seluruh keresidenan. Penanamannya diawasi oleh seorang 
mantri jarak di setiap kecamatan, yang ditunjuk oleh pangreh praja 
setempat. Di Kewedanan Banjarharjo (Brebes) penanamannya dilaku- 
kan di atas tanah petani, di samping sawah, di sepanjang tanggul su- 
ngai, dan di halaman rumah di bawah pengawasan lurah. Apabila 
petani jarak tidak mau menanam pohon jarak, menurut penuturan 
seorang bekas mantri jarak maka, 

Orang-orang Jepang akan marah kepada lurah, kemudian lurah yang 

takut kepada orang-orang Jepang menjadi marah kepada pstani.” 


Setelah kegagalan penanaman pohon jarak atas tanah seluas 100 “ 


hektar lebih di satu desa di dataran Pantai Pemalang, lurahnya bunuh 
diri dengan melompat dari puncak pohon kelapa. Di daerah pedesa- 
an dalam keresidenan itu, penguasa Jepang mengaitkan setoran biji 
jarak dengan jatah minyak tanah. Seorang petani yang menyetor biji 
jarak dapat membeli minyak tanah dengan “harga rendah” di keca- 
matan. Penguasa Jepang juga mewajibkan beberapa hal, yang tam- 
paknya sepele, untuk bermacam-macam kepentingan. Sejenis tum- 
buh-tumbuhan yang bernama iles-iles juga dikumpulkan, konon un- 
tuk keperluan obat-obatan atau bahkan untuk bahan mesiu. Bunga 
matahari juga dikumpulkan, mungkin karena kandungan minyaknya, 


”Marsum Hr, “Ceritaku: Percikan Peristiwa Bersejarah di Sekitar Hari 
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di Daerah Tegal dan sekitarnya,” naskah ketikan, 
November 1974 (selanjutnya dikutip “Ceritaku”). 

“Mantri jarak, Transkripsi 1/4, 13.4.73. 


55 


ef 


Th # 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


Tabel 4 
Perkiraan Produksi, Penyetoran, dan Konsumsi Beras di 
Keresidenan Pekalongan, tahun 1944 


| (ton) 


| Perkiraan Perkiraan 
Produksi — jumlah 


143.884 


Jumlah yang 1 : 
Ham Sisa Konsumsi 


: beras per kepala 
disetorkan —. 
penduduk (ton)- padu) (ton) 


88.000 dari 43.884, ditambah 63 
pemerintah kira-kira 30.00 gram/hari 
Pusat, dinaikkan ton yang tidak 
menjadi 100.000 disetor jumlah 
ton oleh semua 73.884 
Keresidenan ton. 


3.180.5572 


Catatan : 


(1) Angka produksi ini diperkirakan dengan asumsi bahwa produksi beras 


di keresidenan ini antara 1939-1944 telah naik dengan angka-angka 
yang rata-rata di seluruh Jawa pada periode itu sebesar 6,8 persen, dari 
3.933.050 ton Statistical Pocket Book of'Indonesia, 1941. Tabel 55 hlm. 
37) menjadi 4.630.000 ton (Miyamoto dalam Reid dan Oki (eds) The 
Japanese Experience, tabel 9 hal 244. Menurut Sato, "The Japanese Mili- 
tary Administration" hal 144 (mengutip Indisch Verslag 1941. Tabel 
193). Produksi padi di karesidenan Pekalongan pada tahun 1940 adalah 
534.400 ton padi (atau 283. 762 ton beras). Apabila memakai angka 
ini jumlah padi yang wajib: disetor kepada pemerintah adalah 16 persen 
dari total produksi beras karesidenan Pekalongan menjadi 19 persen 
setelah dinaikan oleh karesidenan menjadi 100.000 ton padi.) 


(2) Angka penduduk Pekalongan didasarkan atas sensus tahun 1930, 


yang diadakan terakhir kali sebelum pecah Perang Dunia II tahun 
1939. Angka tersebut mengandaikan pertumbuhan yang secara kasar 
rata-rata antara tahun 1930 dan 1961 di Jawa sebesar 1,33 persen 
dapat dikenankan di Pekalongan antara 1930-1944, periode di mana 
tidak pernah ada sensus. 


dan sejenis ubur-ubur, yang diingat orang apabila tersentuh tangan 
menjadikan gatal. Sekalipun dampak kewajiban ini tidak seberat se- 
toran beras dan biji jarak, semuanya ini telah menambah perasaan an- 
tilurah, karena lurahlah yang memaksa perani untuk tugas paksa itu. 


56 


PENGALAMAN MASA JEPANG 


Penjatahan Bahan Sandang 

Sebagai bagian dari politik swasembada Jepang, juga dilemba- 
gakan penjatahan bahan sandang dan bahan keperluan pokok lain- 
nya. Seperti halnya pengumpulan beras dan pengerahan tenaga kerja, 
pangreh prajalah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan sistem 
penjatahan, namun begitu, bila para camat tidak mendapat keun- 
tungan yang tidak sah langsung dari sistem paksa setor tadi (kecuali 
mengambil dari apa yang diperolehnya dalam penggeledahan rumah- 
rumah di desa). Maka mereka terlibat langsung dalam sistem penja- 
tahan bahan sandang. Dampak dari penjatahan ini berbeda-beda an- 
tara daerah yang satu dengan yang lainnya dalam keresidenan ini. Dr. 
Muryawan, kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang, mengatakan 
mengenai sistem penjatahan, yang ditulisnya pada awal 1946: 

...pembagian, penjerahan tenaga, pengesahan bahan-2 makanan, 

jang semua dirasakan sedalam-2nja oleh pendoedoek. Perasaan den- 

dam ini ditoejoekan pada Pangreh Pradja jang seharusnja menindak- 
kan perintah dari atas. Teroetama di dalam soal pembagian, pendoe- 
doek merasa bahwa ini hal didjadikan ta' begitoe dari semestinja. Ten- 
tang kesoekaran-2 tentang pembagiannja barang jang hanja sedikit, 
pendoedoek mungkin tak memikir lagi. Jang didengarkan dan dilihat 
oleh oemoem jaitoe hal-hal perdjalanan pembagian tadi, kecoerang- 
an-2 si pembagi-2 tadi hingga djadi publik geheim (rahasia umum) 

di kalangan pendoedoek. Soeasana ini jang ta? memoeaskan jang hing- 

ga mengandoeng gespannenheid (ketegangan), meroepakan satoe 

uruchtbare bodem (tanah yang subur) oentoek menerima peneran- 
gan-2 jang sangat memocaskan mereka. 

Pada awal masa pendudukan, pemerintah Balatentara Jepang 
mengambil alih pabrik-pabrik tekstil di Jawa, termasuk perusahaan 
Belanda terbesar di Tegal yang setiap tahunnya memintal bahan baku 
kapas seharga 15 juta rupiah dan mempekerjakan 12.000 pribumi. 
Setelah tidak mungkin lagi mendatangkan suplai dari Jepang, cadang- 
an sebesar 50 juta yard (dalam tahun 1944) berangsur-angsur di kelu- 


3 Dr. Muryawan, “Ikhtisar,” (1946), Proc. Gen. 
“JH. Boeke, The Evolution of the Netherlands Indies Economy, New York, 
1947, hlm. 119, 122. 


57 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


arkan untuk kebutuhan tentara dan “didistribusikan kepada orang 
sipil hanya bila ada kelebihan setelah kebutuhan tentara terpenuhi.” 
Pihak tentara selanjutnya berusaha menambah produksi lokal dan 
penanaman kapas sebagai monopoli negara, sedang pemintal lokal 
tidak diperbolehkan menggunakan kapasnya sendiri. Ketentuan ini 
dengan sendirinya telah menghancurkan industri tekstil lokal seperti 
. di Banjarharjo di sebelah barat daya Brebes, yang sebagai gantinya 
terpaksa ditenun semacam kain tipis dari kapuk yang tidak dapat di- 
pakai setelah beberapa bulan saja. Dengan begitu Banjarharjo kehi- 
langan sebuah sumber penghidupan penting maupun perannya seba- 
gai pemberi suplai bahan sandang.” 

Di Keresidenan Pekalongan, penjatahan bahan sandang dise- 
suaikan dengan setoran beras. Tadinya penjatahan sangat dibatasi bagi 
mereka yang tidak dapat menjual padi, pada akhir pendudukan penja- 
tahan ini dihentikan sama sekali karena kekurangan persediaan. We- 
dana Belik, yang membawahi 3 kecamatan, menuturkan mengenai 
kebijaksanaan tersebut: | 


Lalu, ini, apa, pembagian ini, pembagian itu yang sukar, saya rasa 
inilah salah satunya sebab yang menimbulkan huru-hara di tiga daerah 
itu, sebab cuma suratnya yang dari Pekalongan itu cuma menyebut- 
kan, “Ini adalah pakaian untuk orang yang sangat membutuhkan.” 

Itu 'kan relatif sekali. Saya dapat banyak bahan, itu permintaan sana 

untuk dijadikan celana, dikatakan... saya bikin aturannya “11/4 yard.” 

Ya sudah, sejadinya 11/4 yard. Saya punya istri. Saya tidak bisa, ya, 

orang mbok itu Iho, kawan-kawan kita pelayan-pelayan kita itu, itu 

mbok diberi, saya tidak, ya, yang untuk rakyat yang sangat membu- 
tuhkan, itu saya pegang teguh, lalu, ya, bisa. 

Selain pembagian yang adil (setiap orang mendapac 11/4 yard) 
wedana ini juga berusaha mengambil langkah-langkah untuk meng- 
halau tersebar luasnya kecurigaan bahwa para pejabat memperkaya 
dirinya sendiri, dengan jalan menggunakan pendopo Kawedanan se- 


bagai gudang. Rakyat dengan mudah dapat melihatnya dan tahu pasti, 


2Miyamoto, Jawa. 
“Tokoh Muslim Banjarharjo, Wawancara, 12.12.75. 
?Wedana Belik, Transkripsi 1/6, 22.5.73. 


58 


PENGALAMAN MASA JEPANG 


kapan tibanya jatah bahan sandang dan minyak tanah datang, dan 
berapa jumlah yang tersedia. Pembagian bahan sandang tidak lagi 
dikaitkan dengan setoran beras di Belik, yang merupakan tanggung 
jawab lansung tiga camat, sedangkan istri camatlah yang mengatur 
pembagian bahan sandang. Walaupun Wedana telah mengingatkan 
bahaya dari cara-cara ini dan menyarankan para camat agar memben- 
tuk panitia distribusi, dan disetujuinya, namun dalam praktiknya ti- 
dak pernah dilakukan. Rakyat telanjang, tiada pakaian untuk menu- 
tupi tubuhnya, sementara “lurah dan keluarganya memperoleh ba- 
han pakaian.”8 Menimbun barang sudah lazim di kalangan para pe- 
jabat, dan rakyat di Belik dan kawasan-kawasan lainnya sudah menge- 
nakan karung goni atau pakaian bikinan sendiri dari serabut pohon 
kina. 

Camat Taman dikenal baik karena upaya-upaya untuk meri- 
ngankan beban rakyat dari politik penindasan Jepang, ia menunjuk 
panitia yang terdiri dari lima orang yang bertanggung jawab terha- 
dap distribusi bahan sandang pemberian kumiai. Sudah merupakan 
pengetahuan umum waktu itu bahwa pengurus koperasi mengam- 
bil 20 persen dari bahan sandang itu, demikian pula camat dan istri- 
nya. Untuk mencegahnya, Camat Taman mengharuskan bahan san- 
dang dari kumiai itu dibuat jadi pasangan kemeja dan sarung, lalu 
didistribusikan kepada mereka yang sama sekali tidak menerima ba- 
han sandang apa pun, yakni mereka yang sama sekali tidak mempu- 
nyai padi untuk disetorkan. Sisa-sisa potongan, dikenal sebagai “po- 
tongan gotong-royong” dibikin untuk baju anak-anak yang tidak lagi 
pergi ke sekolah karena tidak punya baju apa pun, juga untuk anggo- 
ta-anggota Seinendan (Barisan Pemuda) dan kesebelasan sepak bola 
setempat.” Sisa-sisa yang sudah tidak dapat digunakan dikirim ke Ru- 
mah Sakit Pemalang untuk dijadikan pembalut. 

Camat Taman merupakan suatu pengecualian. Seorang pejabat 
yang ditunjuk Jepang untuk mengawasi sistem jatah dan setoran padi 
di tingkat Kabupaten Pemalang pada tahun 1944, menuturkan peng- 


alamannya di beberapa daerah sebagai berikut: 


“Wedana Belik, Transkripsi 1/7, 22.5.73 
Camat Taman, Wawancara, 9.11.71. 


59 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


Saya melihat bahan sandang penuh di pendopo Kawedanan Pema- 
lang, Taman, dan Petarukan, juga di Comal dan Randudongkal. Ka- 
pan dibagikan dan siapa yang menerima, saya belum sempat me- 
ngumpulkan data-datanya. Di Randudongkal di mana kakak ipar saya 
menjadi camat, saya melihat kasurnya diisi dengan bahan pakaian 


dan bukannya kapuk. Begitu pula gulingnya.” 


Benang tenun amat berharga, sehingga hampir setiap orang 
yang tinggal di sekitar pabrik tekstil Tegal dapat hidup dengan mencu- 
rinya. Pada malam hari benang tenun dilemparkannya lewat tembok 
pabrik dan dijual di pasar gelap.” 

Di kota-kota kecamatan, rakyat memperoleh jatah bahan san- 
dang, juga bahan pokok lainnya, melalui badan baru yang dibentuk 
Jepang, yakni Kepala Rukun Kampung (azacho) dan Kepala Rukun 
Tetangga (kumicho). Mereka ini diangkat oleh lurah, karena ini me- 
rupakan bagian tak terpisahkan dari aparat penindasan Jepang. Fungsi 
utamanya adalah mengatur penyelenggaraan distribusi jatah bahan 
kebutuhan pokok, seperti minyak tanah, sabun, gula, rokok, dan ka- 
dang-kadang bahan sandang. Selain itu mengorganisasikan kerja bakti 
dan latihan pemuda. 

Di kota pun sukar sekali diperoleh kain pada bulan-bulan terak- 
hir masa pendudukan. Kain sedemikian langkanya sehingga ikat pe- 
nutup kepala pun dijadikan celana pendek, dan kain seprei dijadikan 
kain sarung wanita, bahkan juga kain kafan cocok untuk pakaian. 
Kemudian goni penuh dengan kutu dan sarung karet yang kasar yang 
dicat menyerupai kain palekat, melekat di badan bila hari panas dan 
mudah sobek. Ketika bahan-bahan ini habis, rakyat membuat sen- 
diri pengganti “kain”-nya dari sejenis serat (waring) yang diambil dari 
sejenis daun berserat, dari kulit kayu pulutan yang kecil, ataupun dari 
klotokan (kulit kayu yang dikelupas—Peny.) kayu serat. 

Langkanya minyak tanah diperburuk pula oleh kualitas bahan 
bakar yang terlalu kental untuk dapat dinyalakan. Sebagai gantinya 
orang menggunakan sumbu yang dicelupkan ke dalam semangkuk 
minyak tanah, suatu proses yang menyebabkan rumah penuh jelaga 


3Pegawai Kabupaten Pemalang, Transkripsi, 1/10, 3.5.75. 
2Pemimpin KNI Tegal, Wawancara, 19.10.75. 


60 


PENGALAMAN MASA JEPANG 


dan membuat hidung hitam oleh asap, kata orang yang mengingat 
masa itu. Tidak ada gregetan atau korek api, sebagai gantinya diguna- 
kan sabut kelapa (sepet) yang hanya dapat dinyalakan selama bebera- 
pa jam saja. 


Kerja Paksa (Romusha) 

Penguasa Jepang dengan proyek-proyek romushanya yang ba- 
nyak jumlahnya telah menbuat Keresidenan Pekalongan sebagai 
proyek kerja paksa raksasa. Kalau alasan bagi romusha di Jawa “un- 
tuk pelaksanaan kebijaksanaan mencukupi kebutuhan sendiri di 
daerah-daerah yang bersangkutan,” maka tentara Jepang menugaskan 
sejumlah 228.000 orang untuk bekerja di luar Jawa. Tetapi karena 
kesukaran transportasi, yakni kelangkaan kapal, pelaksanaan prog- 
ram itu sepenuhnya terhambat.” Karena kurangnya gizi dan perla- 
kuan-perlakuan yang di luar batas perikemanusiaan terhadap romusha 
yang dikirim keluar Jawa, maka pelaksanaan proyek-proyek di dalam 
Keresidenan Pekalongan, dan sikap para pemimpin pergerakan yang 
terlibat, membuat situasi lebih rumit. Seperti halnya penyetoran paksa 
padi dan penjatahan, dampaknya memang berbeda-beda menurut 
sikap pangreh praja setempat. Sistem romusha berbeda dengan sis- 
tem setor paksa dan penjatahan, karena pengerahan romusha melibat- 
kan para pemimpin pergerakan setempat. Mereka bersama pangreh 
praja dimanipulasi oleh pemerintah Jepang menjadi pelaksana kerja 
paksa. Tetapi para pemimpin pergerakan ini berusaha memanipula- 
sikan sistem romusha untuk melindungi rakyat dan mengurangi aki- 
bat-akibatnya yang kejam seperti akan terlihat. 

Dalam teori Jepang mempunyai dua macam pengerahan tenaga 
yaitu Kinrohoshi, “kerja bakti” yang diselenggarakan di tingkat kabu- 
paten ke bawah, dan romusha, buruh kasar yang diorganisasikan lang- 
sung oleh penguasa militer pusat. Perekrutan dan transportasi romu- 
sha menjadi tanggung jawab Romu Kyokai, atau semacam Jawatan 
Tenaga Kerja setempat. Perekrutan dipimpin oleh seorang anggota 


“'Miyamoto dalam Reid dan Oki (eds) The Japanese Experience. Wertheim 
menunjukkan 300,000 orang dikirim ke luar Jawa dan hanya 70.000 orang yang 
selamat kembali. Indonesian Society, hlm. 262. 


G1 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


pangreh praja yang juga menjadi ketua BP3 (Badan Pembantu Prajurit 
Pekerja) setempat. Jawatan Tenaga Kerja tadi berkewajiban menentu- 
kan jatah romusha di tingkat kabupaten dan kewedanan. Kinrohoshi 
mengerjakan proyek-proyek pertahanan militer, yang dalam kenyata- 
an juga merupakan kerja paksa. Karena itu, kata romusha umumnya 
digunakan untuk semua bentuk kerja paksa, sedangkan mereka yang 
dikirim ke luar wilayah keresidenan disebut kerjantara. Di Pemalang 
orang-orang Cina dapat terbebas dari Kinrohoshi, sedangkan orang- 
orang Arab setempat dipaksa membangun proyek pertahanan pantai. 
Mereka juga sekali atau dua kali sebulan dikirim ke hutan di sebelah 
selatan Pemalang untuk menyusun kayu jati gelondongan menjadi 
tumpukan-tumpukan. Sekalipun mereka mendapat jatah makanan 
(nasi pongol) jumlahnya tidaklah mencukupi dan harus ditambah oleh 
pekerja-pekerja Arab itu sendiri. 

Perbedaan keterlibatan pangreh praja dan pergerakan pertama- 
tama terletak dalam tanggung jawabnya yang menentukan golongan 
tenaga kerja yang direkrut. Pangreh praja berkewajiban mencarikan 
romusha yang akan diperkerjakan di dalam dan di luar wilayah keresi- 
denan (lihat tabel 5), sedangkan kaum pergerakan diberi tugas propa- 
ganda untuk “Asia Timur Raya” dan jadi pembangkit semangat bagi 
pelaksanaan program-program Jepang. Barangkali karena peran se- 
macam inilah maka pergerakan tidak menghimpun kebencian rakyat 
seperti pangreh praja yang sering hanya memberi janji-janji kosong 
demi jatah setoran padi, bahkan mengirimkan mereka yang tak kuasa 
menentangnya untuk kerja paksa. Para pemimpin pergerakan berusa- 
ha menggunakan proyek-proyek romusha sebagai pembagian ma- 
kanan bagi si miskin, walaupun tidak mungkin mengawasi jatah ma- 
kanan harian mereka yang dikirim ke luar wilayah keresidenan. Be- 
rikut ini pengalaman 2 pengerah tenaga romusha bekerja yang kebe- 
tulan adalah tokoh nasionalis penganut Sukarno di keresidenan itu. 
Kartohargo, tokoh Brebes, membawa 300 orang romusha jatuh sakit 
dan mati di wilayah Bayah (Banten Selatan), dan seorang lagi mati 
di kereta api”. Jepang memberi cukup makan selama mereka berada 


di sana"! 


“!Kartohargo, Wawancara, 16.12.72. 


62 


PENGALAMAN MASA JEPANG 


Tabel 5 
Pengerahan Romusha dari Beberapa Daerah di 
Keresidenan Pekalongan 


Jumlah orang per desa atau 


per minggu Sumber 


Kewedanan 
Pangkah 
Kewedanan 
Pangkah 


A. Dikirim ke proyek di luar keresidenan 

Pemimpin nasionalis 
Pangkah 

Pemimpin nasionalis 
Pangkah 


21-42 per desa per minggu 


30 per desa per dua minggu 


Kecamatan Brebes — 100 per minggu! Camat Brebes 


Kecamatan Losari 25-50 per desa? Camat 
Kabupaten Tegal 100 per minggu? Bupati 


B. Untuk proyek di lingkungan keresidenan 


Kecamatan Brebes — 860 dari 43 desa per hari" Pemimpin proyek 
dan Wanasari 

Kecamatan Ampel- 300 dari 15 desa? Pemimpin proyek 
gading 


Sumber: Data dari wawancara. 


Catatan: 


1. 
. Naik menjadi 250 pada menjelang akhir pendudukan. 
. Angka untuk keseluruhan kabupaten. 

. 20 orang per desa untuk proyek saluran Sungai Pemali. 


Aa SDN 


Angka untuk keseluruhan kecamatan. 


. 20 orang per desa untuk proyek butanol Comal Baru. 


Kromo Lawi, seorang Sukarnois dari Pekalongan angkatan la- 


ma, selaku ketua Putera (Pusat Tenaga Rakyat) Keresidenan Pekalong- 
an, terlibat dengan urusan pengiriman romusha ke luar wilayah kere- 
sidenan sejak awal masa pendudukan. Ia selalu pergi mengunjungi 
romusha dari Pekalongan di tambang batu bara Bayah karena sebagai 


kepala Putera merasa cukup berwibawa untuk memastikan bahwa 


para romushanya memperoleh perlakuan layak, dan memperoleh gi- 


liran penggantian setiap dua minggu. Dengan demikian tidak ada 


orang-orang yang harus tinggal lama di sana dan dapat kembali ke 


63 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


Pekalongan dengan selamat.” Barangkali tokoh-tokoh ini merasa puas 
dengan proyek-proyek romushanya setelah kemudian diketahui bah- 
wa di daerah-daerah Jawa lainnya banyak romusha yang tidak dapat 
kembali dengan selamat. 

Tan Malaka, dalam kesaksiannya Dari Pendjara Ke Pendjara 
memberikan keterangan yang sangat berbeda mengenai kesejahtera- 
an romusha di tambang batu bara Banten Selatan. Ia mengatakan 
' bahwa, “sukarelawan romusha” dari Pekalongan dan Kedu adalah 
anggota-anggota Seinendan. Lebih dari 15.000 romusha bekerja di 
tambang itu, dan antara 400 sampai 500 setiap bulannya meninggal 
karena penyakit dan kurang gizi. 

Tentu saja bagi para pemimpin pergerakan setempat terdapat 
perbedaan yang nyata antara proyek romusha yang mereka pimpin 
di Banten dan proyek-proyek romusha seperti di dalam Keresidenan 
Pekalongan. Mengapa terjadi demikian? Akan lebih jelas kalau dili- 
hat pelaksanaan beberapa proyek pada waktu itu seperti misalnya pe- 
nebangan pohon hutan jati di Pemalang Selatan untuk menyediakan 
kayu untuk bahan pabrik Comal, tiang pancang proyek pertanian 
Pantai Pemalang, dan proyek pembuatan kapal Jepang di Tegal, 
Pekalongan dan tempat-tempat lain di pantai utara. 

Prioritas Jepang setelah penyetoran padi ialah pembuatan kapal 
kayu, yang akan dipergunakan untuk mengirim suplai untuk tenta- 
ra Jepang antara lain di Papua New Guinea. Di Jawa 44.000 pekerja 
Indonesia di bawah pengawasan 215 insinyur Jepang bekerja di 150 
proyek galangan kapal yang bertenaga diesel. Dalam tahun 1943, 127 
kapal telah diluncurkan, dan tahun 1944 target yang begitu muluk 
yakni 700 yang kemudian diturunkan menjadi 343 kapal. “Untuk 
tujuan inilah telah dilakukan penebangan kayu secara besar-besaran,” 
kata Miyamoto. Di sinilah pentingnya proyek romusha di hutan jati 
Pemalang sebagai penyedia bahan baku bagi pembuatan kapal.“ Se- 


“2Kromo Lawi, Transkripsi, 1/7-8, 29.5.73. 
“5Tan Malaka, Dari Pendjara ke Pendjara, Bagian II, Yogyakarta, tiada tanggal, 
hlm. 157, 159-60. 
| “4Miyamoto menyebut lain-lain tempat, seperti Cirebon, Semarang, Juana, 
dan Lasem, di mana kapal-kapal dibikin. (dalam Reid dan Oki (eds) The Japanese 
Experience, hlm. 242, 243-244. 


64 


PENGALAMAN MASA JEPANG 


orang mantri kehutanan kelahiran Ambon, bernama Holle, mene- 
rangkan: 

...Saya menerangkan kepada camat bahwa daripada dikirim ke Banten 

sebagai romusha dan mati di sana, lebih baik dikirim ke Sukowati di- 

mana nanti saya mengatur pemotongan kayu. Saya memberikan ja- 

minan sungguh bahwa setiap hari mereka dapat makan sekuat-kuat- 
nya ini adalah prinsipnya, dari Kenpeitai itu. 

Karena Holle dari Ambon, Jepang semula waspada dan curiga 
bila dia akan memihak kepada Belanda. Namun karena terkenal di 
kalangan masyarakat setempat dan semangatnya yang mencolok da- 
lam mengatur proyek-proyek besar romusha, kecurigaan Jepang itu 
berubah dan proyek itu mendapat pujian secara luas. Holle diberi 
tambahan persediaan kain, beras, dan ikan asin bagi romushanya di 
Sukowati oleh Kenpeitai. Berbeda dengan biasanya, didapatnya pu- 
la seperangkat gamelan untuk hiburan para romusha. Dengan me- 
manfaatkan sepenuhnya kepercayaan Kenperai itu, Holle ini cukup 
aman selama Kenpetai percaya bahwa ia lebih berhasil dibanding de- 
ngan pengatur proyek-proyek lain di keresidenan itu dalam mengor- 
ganisasi proyek dan menggunakan tenaga kerja penduduk Pantai Pe- 
malang. 

Di lain tempat di Keresidenan Pekalongan terdapat pemim- 
pin-pemimpin pergerakan yang memanipulasi sistem ini guna men- 
dapatkan perlakuan yang lebih baik bagi romusha. Di samping pe- 
ngacau desa dan pencuri kecil, sebagian besar desa mengirim orang- 
orang miskin yang kelaparan ke proyek itu agar mereka mendapatkan 
makanan. Kepala Jawatan Penerangan Pangkah berhasil mendapat- 
kan jatah pembagian harian sebanyak 500 gram beras dari Kumiai 
bagi setiap romusha. Separoh jatah ini boleh dibawa pulang untuk 
keluarganya di rumah. Residen Jepang meninjau tempat ini dan 
mengeluh bahwa di Indonesia tak seorang pun akan menghabiskan 
500 gram dalam sehari, sehingga dianggapnya jatah itu terlalu ba- 
nyak. Tetapi dengan bantuan Bupati Tegal (Mr. Besar), jatah itu dapat 


“Holle Transkripsi 1/3, 24.6.76. Lihat juga di bawah bab 3. 
““Tokoh nasionalis Pangkah, Wawancara, 10.10.72. 


65 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


dipertahankan.” 

Permainan jatah beras telah membantu memberi makan kepada 
mereka yang kelaparan. Seorang pemimpin proyek di Brebes menu- 
turkan: 


Dari jumlah 860 orang yang seharusnya dikerahkan, hanya sekitar 
25 persen yang bisa bekerja sepanjang hari. Kebanyakan mereka ber- 
ada dalam kondisi fisik sedemikian buruknya sehingga tidak sang- 
gup bekerja untuk waktu lama. Setiap orang romusha memperoleh 
jatah 3 ons (300 gram) per hari, dan untuk itu mereka harus memba- 
yar 3 sen. Upah setiap harinya berkisar antara 5 sampai 25 sen. Seti- 
ap pagi saya menulis di papan tulis berapa banyak romusha datang 
dari masing-masing desa. Beberapa orang menginap di tempat proyek 
karena darang dari desa yang jauh (misalnya 20 km). Jaranglah desa 
yang mengirim kuota penuh 20 orang, beberapa desa mengirim sepa- 
ruhnya yang lain kurang lebih 5 atau bahkan 3 orang. Krasak (desa 
saya) sering kali tidak mengirim seorang pun! Pemimpin kelompok 
(hancho) selalu pamong desa, yang datang mengambil jatah beras un- 
tuk kuota penuh 20 orang romusha (yang dibagikan di antara mere- 
ka yang datang). Mereka yang terpilih biasanya adalah orang-orang 
tua. Kami dapat memberikan kepada setiap kelompok jatah berasnya 
secara penuh setiap hari, tidak peduli berapa pun yang sebenarnya da- 
tang, sebab pengawas kami, inspektur irigasi, selalu mengatakan kepa- 
da pejabat Jepang bahwa jumlah romusha adalah betul... Maka ia sela- 


mat selama revolusi dan dijaga pemuda. 


Di daerah lain, berkat sebagian tekanan Bupati Brebes Sarimin, 
didirikanlah dapur umum yang dianggap lebih efisien karena jatah 
romusha tidak dikurangi oleh orang-orang yang memasaknya. Na- 
mun, lurah yang mengawasi pemasakan itu sering kali tidak jujur 
dan hanya meberikan separuh jatah kepada romusha, sehingga pada 
masa revolusi sosial ia menjadi sasaran serangan para bekas romu- 
sha, demikian menurut ingatan seorang bekas pemimpin romusha. 


“Pemimpin Jawatan Penerangan (Senden In) Pangkah, Transkripsi 11/22, 
27.11.75. Tokoh ini kemudian menjadi ketua KNI dan Wedana Revolusioner 
Pangkah sesudah Proklamasi Kemerdekaan. 

“Pekerja proyek romusha, Wawancara, 26,11,75. 


66 


PENGALAMAN MASA JEPANG 


Kondisi di pabrik-pabrik gula (yang diubah fungsinya) di masa. 
romusha bekerja benar-benar menggambarkan kekejamannya. Di sa- 
lah satu pabrik di Tegal para romusha mengenakan pakaian dari ka- 
rung goni, dan tidak mendapat upah sepeser pun. Mereka bekerja 
sejak pukul 7 pagi sampai sore, di antaranya membuat kecap, pelem- 
bungan makan yang tahan air dan juga kapal selam mini. Mereka 
harus mengangkut barang-barang yang berat, seperti misalnya un- 
tuk membalik sebuah kapal selam sepanjang 10 meter memerlukan 
40 sampai 50 orang agar dapat dilakukan pengelasan dengan tepat. 
Salah satu kapal selam yang mempunyai delapan silinder dan torpedo 
bergaris tengah 72 cm yang dibuat keresidenan, dipasang di pabrik 
di Slawi. 

Romusha tidak menerima tambahan jatah untuk jenis peker- 
jaan semacam ini jatah hariannya hanya nasi, singkong, dan jagung 
yang dibungkus dengan daun pisang. Sebaliknya, para ahli yang da- 
tang dari seluruh Jawa mendapatkan hak-hak istimewa. Pernah Jepang 
mengadakan perlombaan untuk melihat siapa yang berhasil mem- 
buat kapal selam yang tercepat. Setiap regu yang terdiri dari 14 orang, 
apabila dapat menyelesaikan pembuatan sebuah kapal selam dalam 
7 hari, mereka mendapat hadiah berupa kaleng udang kering, 1 kg 
daging kering, dan 3 kg kacang tanah, kata bekas pemimpin regu 
tersebut. Pada umumnya setiap regu dapat menyelesaikannya dalam 
tempo 10 hari.” 

Pabrik gula Comal baru seperti pabrik Slawi telah ditutup dan 
diubah menjadi pabrik pembuat alkohol yang disebut butanol. Menu- 
rut orang-orang Jepang butanol itu akan digunakan sebagai minyak 
pesawat terbang.” Di Kecamatan Ampelgading, nama pabrik gula 
tertua, para lurahnya mengancam rakyatnya akan dikirim ke proyek 
romusha di luar daerah, apabila menolak bekerja pada proyek-proyek 
di keresidenannya sendiri. Pada awal masa pendudukan, romusha ini 


diupah 31 sen sehari dan kadang-kadang diberi sebungkus rokok pu- 


"Tenaga ahli romusha, Wawancara, 26.11.75. 

''Ota mengatakan kapal yang sedang mengangkat mesin-mesin yang diper- 
lukan untuk produksi butanol di pabrik Comal tenggelam dalam perjalanan ke 
Jawa, “mengakibatkan produksi buranol tidak dapat dikerjakan.” Jawaban. 


67 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


tih Kooa yang harganya 12,5 sen. Sedangkan menjelang akhir pendu- 
dukan rokok putih merupakan barang mewah yang hanya tersedia 
bagi Jepang. Para penguasa Indonesia pun tidak dapat memperoleh- 
nya, apalagi para romusha, tentu tidak memperolehnya”! Apabila 
seorang lurah gagal memenuhi kuota harian romusha, menurut salah 
seorang dari mereka: 


Beberapa hari kemudian camat akan memanggil lurah dan akan me- 
marahinya: “Kalau kamu besok pagi tidak memenuhi jatahmu lagi, 
awas! Saya akan melaporkan kepada Kenpetai.”? 


Biasanya lurah mengirim orang-orang miskin dan sangat me- 
larat. Noji padi Ambowetan mengatakan bahwa para pejabat mengi- 
rim orang-orang yang sangat melarat dari desanya dengan bujukan 
manis seperti “Kamu segera diberi pekerjaan dengan upah lebih tinggi 
dari kehidupan di sini sekarang.” Mereka kemudian ditangani oleh 
para penguasa Jawatan Tenaga Kerja di Pekalongan dan diberi 10 sam- 
pai 20 rupiah sebagai uang saku selama perjalanan.” Camat Brebes 
tinggal di pinggir jalan kereta api Semarang-Cirebon. Dia memenuhi 
kuotanya dengan cara lain: 


Jatah romusha untuk setiap kecamatan berbeda-beda, ada yang 50 
atau 100 atau 150 atau 200 per minggu. Saya mendapat kuota 100. 
Sembilan puluh di antaranya berasal dari pelarian. Kereta api berhenti 
di depan rumah saya, dan membawa romusha dari Semarang. Pe- 
ngawal-pengawal Jepang tertidur dan mereka lari. Saya mendaftar 
kembali mereka sebagai romusha saya, dan dengan begitu memenuhi 
kuota saya.” 


Bupati Tegal Mr. Besar harus menyediakan 100 romusha seti- 
ap mninggu. Ia sengaja mengajukan orang-orang tua, dan 80 persen 
di antaranya biasanya ditolak. 

Berlawanan dengan itu yang terkenal paling jahat sebagai pe- 
ngumpul romusha ialah Wedana Tanjung, menurut rekannya: 

...Lha itu Pak Slamet itu carinya romusha cuma ngadang (meng- 

hadang) romusha yang datang, pulang dari Banten itu, lalu ditang- 


3 Weekly Intelligence Summary No. 75, 16 Juni 1944. NI Intelligence. 
5?Pemimpin Seinendan Ampelgading, Transkripsi 11/17, 8.11.75. 
3?Noji padi Ambowetan, Wawancara, 6.11.75. 

s4Camat Brebes, Wawancara, 1.12.72. 


68 


PENGALAMAN MASA JEPANG 


kap lagi, dimasukkan gudang. Dari itu Banten dapatnya romusha 
lebih banyak daripada teman-teman. Lha itu salah satu kesusahan 
yang kita hadapi, cari romusha itu. Tapi Daerah Tanjung baik. Sebab 
itu ada romusha yang pulang dari Banten itu dihadang di jalan.” Dari 
mana...?” Masukkan lagi. Jadi itu Pak Slamet itu dari Jepang namanya 
baik sekali, ya tho? Karena romusha banyak, Iha itu serentak ada per- 
golakan ya terpaksa dia lari tho? Sebab mata rakyat tidak bisa dikela- 
bui, bukan?” 

Seperti diuraikan di atas, kondisi romusha berbeda-beda dari 
satu proyek ke proyek yang lain, dalam wilayah keresidenan sendiri 
berbeda. Meskipun kadang-kadang jatah beras dapat dimanipulasi 
oleh para pemimpin setempat untuk kepentingan sebagian romusha, 
tetapi semua proyek romusha secara potensial telah merusak rakyat, 
mengingat kondisi kesehatan penduduk yang buruk dan jarak yang 
ditempuh mereka ke dan dari tempat proyek. Pada umumnya desa 
mengirimkan mereka yang buruk kondisinya, lapar, atau mengang- 
gur, karena proyek romusha dianggap merupakan salah satu tempat 
di mana rakyat miskin dapat memperoleh nasi pada akhir masa pen- 
dudukan. 

Biasanya pangreh praja tidaklah dibenci rakyat karena peranan- 
nya sebagai pengumpul romusha, tetapi justru peranannya sebagai 
pengumpul beras dan usaha memperkaya diri sendiri lewat korupsi, 
khususnya jatah bahan sandanglah yang dibenci oleh rakyat dan masih 
dikenang hingga sekarang. 

Memburuknya hubungan rakyat dan pangreh praja dapat dilihat 
dari keluhan yang diterima oleh Seksi Kesejahteraan Umum Putera, 
seperti apa yang Hatta sarankan dalam laporan pertamanya “...dapat 
dipakai sebagai barometer untuk mengukur kondisi dan keadaan 
umum rakyat.” Termasuk juga keluhan-keluhan terhadap peraturan- 
peraturan atas penjualan dan panenan padi, dan pungutan pajak yang 
kejam. Keluhan yang mencolok adalah mengenai “...sikap pangreh 
praja terhadap rakyat yang sama buruknya atau kadang lebih buruk 
daripada waktu penjajahan Belanda.” Dalam laporan kedua bulan 
Maret 1944, Hatta menunjukkan bahwa hubungan antara rakyat de- 


“STranskripsi 1/12, 22.5.73. 


69 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


ngan pangreh praja dan polisi sudah memburuk. Masalahnya yaitu, 
antara lain, tentang makin sukarnya transportasi dan pemasaran be- 
ras, permintaan akan air irigasi yang tidak diperhatikan dan masalah- 
masalah penahanan, perampasan, penangkapan dan pemukulan oleh 
polisi dan pangreh praja. Di dalam laporan tersebut juga disebut- 
sebut tentang penarikan pungutan dan sumbangan desa oleh pang- 
reh praja di beberapa tempat, juga dimuat “dan... permintaan perlin- 


dungan atas gangguan yang terus-menerus oleh pangreh praja.” 


II. Tanggapan Terhadap Kebijaksanaan Jepang 


Bagaimanakah rakyat dan kaum pergerakan memberikan tang- 
gapan terhadap kebijaksanaan Jepang? Pertama, ada pemimpin per- 
gerakan yang berusaha meringankan beban rakyat dengan memben- 
tuk koperasi. Kedua, rakyat berusaha menghindari setoran paksa, ke- 
tiga, rakyat melawan penguasa Indonesia dan Jepang dengan keke- 
rasan. 


1. Usaha Koperasi 


Di Pemalang seperti di tempat lain, ditempuh beberapa usaha 
untuk meringankan beban kebijaksanaan Jepang di daerah pedesaan, 
dibentuklah koperasi. Yang pertama yaitu Kopi (Koperasi Indone- 
sia) yang didirikan oleh Sarino Mangunpranoto, yang mencakup para 
pejabat tertinggi pangreh praja di kota, dengan bupati sebagai pelin- 
dung, jaksa sebagai ketua kehormatan, dan Abdul Mutolib, ketua Mu- 
hammadiyah sebagai pelaksananya. Dengan menggunakan kekuasaan 
Bupati Pemalang, Sarino dapat menghimpun cukup modal dari hasil 
penjualan saham Kopi kepada para lurah untuk membeli sabun, gula, 
kain, dan minyak goreng. 

Koperasi ini mendistribusikan barang-barang kepada masing- 
masing lurah menurut kebutuhan setempat. Kopi berjalan lancar sam- 


pai tahun 1943, ketika Sarino pindah ke Pati. Setelah itu Kopi mero- 


Mohammad Hatta, The Putera Reports: Problem in Indonesian-Japan War- 
time Coorperarion, diterjemahkan oleh W.H. Frederick (Cornell University Modern 
Indonesia Project, 1971), hlm. 55, 56,102, 104. 


70 


PENGALAMAN MASA JEPANG 


sot, kerena Abdul Mutolib dengan cepat mendapatkan julukan se- 
bagai penipu terbesar di Pemalang. 

Lain dengan pesaing utama Kopi, yaitu Pekope (Penolong Kor- 
ban Perang), sebuah badan koperasi yang didirikan oleh beberapa 
orang dari pergerakan, dipimpin oleh Supangat mantri juru rawat 
senior Pemalang dan beberapa tokoh Islam. Restoran Fuji yang enak 
makanannya, terutama satenya, menjadi tempat pertemuan anggota 
Pekope, tokoh-tokoh Islam nasionalis. Selain itu juga menjadi tem- 
pat pertemuan orang-orang gerakan bawah tanah yang akan dibahas 
kemudian, serta tempat istirahat bagi para kadernya yang lolos dari 
kejaran Kenpeitai di Jakarta, Solo, dan Jawa Timur. 


2. Usaha Penghindaran 

Karena keadaan yang berar, lebih separuh dari jumlah petani 
terpaksa “mencuri” padinya sendiri, biasanya dengan memaneni seca- 
ra diam-diam di malam hari, lalu menyembunyikan di dalam tanah 
atau di atas langit-langit rumah. Dengan berbuat begitu mereka me- 
nempuh risiko besar kalau sampai kerahuan polisi desa dan dilapor- 
kan ke lurah, atau lebih mengerikan lagi kepada Kenpeitai. 
Penggeledahan oleh pejabat setempat dan Kenpeitai terjadi sekali da- 
lam beberapa bulan, sampai-sampai rakyat percaya bahwa Kenpeitai 
mempunyai telepon rahasia dan kompas khusus yang bisa menunjuk- 
kan di mana padi itu disembunyikan. 

Di beberapa tempat tindakan menghindari pengumpulan paksa 
itu dapat berhasil, tergantung kepada kemurahan hati para penguasa- 
nya. Kadang-kadang sebanyak 30 persen dari setoran dapat ditahan. 
Dalam keadaan demikian para pejabat itu sama rawannya dengan 
para petani terhadap retribusi Jepang. 

Kejadian di Ambowetan melukiskan kerawanan bagi siapa saja 
yang kedapatan menyembunyikan padi oleh Jepang di desa itu. Di 
rumah seorang lenggaong setempat didapati empat ikat padi dan di- 
katakan sebagai milik seorang janda miskin. Padi dibawa ke kelurahan 
sebagai barang bukti pencurian, tetapi celakanya Jepang lalu meng- 
geledah tempat itu dan menuduh lurah menggelapkan padi tersebut 
serta menempelengnya, sehingga mengakibatkan lurah jatuh sakit de- 


71 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


lapan hari lamanya.” Pejabat-pejabat yang jujur mengalami perlakuan 
serupa. Di tempat lain, carik desa berusaha mencegah mantri polisi 
menyita bedeng padi yang akan digunakan untuk hajatan (selamat- 
an) oleh petani miskin pemiliknya. Akibatnya pertama, rumah carik 
itu segera digeledah dan 90 persen padinya disita, walaupun ia teleh 
memenuhi jatah setorannya, lalu terjadi pertengkaran dan perke- 
lahian, mantri polisi itu kalah dan akhirnya terpaksa masuk rumah 
sakit. Sorenya Kenpeitai datang, menahan carik itu dan membawa 
ke markasnya untuk disiksa selama tujuh hari. Dua bulan kemudian 
carik desa yang malang itu diajukan ke depan pengadilan Pemalang 
dan dijatuhi hukuman enam bulan penjara karena menghalang-ha- 
langi penggeledahan padi.” 

Harga kejujuran begitu mahalnya, dan bila penguasa desa saja 
sudah memperoleh perlakuan semacam itu dari atasannya sendiri dan 
pihak Jepang, apalagi petani yang tidak akan memperoleh belas kasih- 
an dari siapa pun, baik dari Kenpeitai maupun pamong desanya sendi- 
ri. Seorang nasional dari Tegal menuturkan: 

Tidak hanya kekejaman Jepang yang membuat rakyat takut, tetapi 

kira sendiri yang harus dipersalahkan. Misalnya, ketika para petani 

dari (Kecamatan) Brebes pergi ke Ketanggungan untuk ikut memban- 
tu panen, mereka mendapat upah mungkin seperlima atau sepere- 
nam dari hasil kerjanya. Mereka pulang sekali seminggu dengan mem- 
bawa padinya, mereka lebih suka menyimpan padi daripada uang. 

Para petani itu diperintahkan oleh anggota Seinendan untuk menjual 

padinya kepada pemerintah, untuk memenuhi jatah lurah.” 


Bagi anggota-anggota Seinendan agaknya tidak hanya sekedar 
menyadari pentingnya pengumpulan padi, tetapi lebih merupakan 
pengalaman baru yang menarik untuk dapat menggunakan kekuasa- 
annya itu. Dan bagi kaum tani yang telah sarat dengan beban, hal 
tersebut dirasakan sebagai tambahan penghinaan saja. 

Korupsi semakin meluas karena jatah setoran padi harus ditam- 
bah. Di Karesidenan Pekalongan inilah satu-satunya daerah di mana 


'TNoji padi Ambowetan, Wawancara, 28.10.75. 
2#Panitera Desa (carik) Pamutih (Kecamatan Ulujami), Wawancara, 4.11.75. 
Wawancara, 20.10.75. 


72 


PENGALAMAN MASA JEPANG 


praktik ini masuk dalam laporan resmi kepada pemerintah. Akibat- 
nya pangreh praja menerima ekstra beras, yang berarti jatahnya adalah 
yang tertinggi di Jawa. Bila residen dan asisten residen Jepang itu ada- 
lah orang-orang yang berpendidikan dan masih jujur, maka kepala 
bagian ekonominya adalah seorang Jepang yang lalim kejam yang de- 
ngan keras melaksanakan politik pelarangan perdagangan beras dan 
bahan sandang antarkecamatan dan daerah, yang menimbulkan kesu- 
karan-kesukaran besar. Kelebihan beras dari Brebes yang biasanya 
mengalir ke Tegal dihentikan dan Kabupaten Tegal yang hanya dua 
dari sembilan kecamatannya mempunyai surplus beras tidak dapat 
mendatangkan beras dan jatahnya pun sangat sedikit. 

Tenggang rasa para petani memang besar, namun ada batasnya, 
dan kini telah mencapai titik kritisnya. 


3. Perlawanan dengan Kekerasan 

Ditempuh perlawanan pasif oleh petani dengan cara menghin- 
dar dari kewajiban setor paksa padi. Disusul dengan tindak perlawan- 
an lebih keras melawan tindak korupsi oleh pangreh praja. Sementa- 
ra itu pendudukan Jepang masih tetap berlanjut. Kebencian kepada 
pangreh praja lebih daripada kepada “tuan besar” Jepang, karena elite 
tradisional ini tidak mampu melaksanakan tugasnya sebagai patron 
petani. Sebaliknya di mata petani, pangreh praja dianggap ber- 
tanggung jawab atas krisis Jepang yang mengancam kehidupan subsis- 
tensi ekonominya. 

Insiden Comal merupakan sebuah contoh perlawanan jelas. 
Pembunuhan terhadap Camat Comal adalah akibat dari intimidasi 
kejam yang dilakukan Camat dan para pembantunya, lurah, carik, 
dan polisi terhadap kaum tani. Seperti tindakan Camat Raden Bam- 
bang Basirun, yang memasuki dan naik ke langit-langit rumah petani 
untuk mencari padi yang disembunyikan. Lebih-lebih lagi dia mem- 
punyai nama buruk sebagai pejabat Jepang yang biasa menggunakan 
kekerasan fisik terhadap rakyat dengan seenaknya menampar muka 
orang. Kira-kira tengah hari pada suatu Jumat Kliwon menjelang per- 
tengahan 1943, seorang petani yang belum menyetorkan padinya se- 
waktu pulang dari sawahnya mendapati Camat dan tiga orang pem- 
bantunya sedang menggeledah rumahnya. Perselisihan timbul, se- 


3 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


orang pembantu Camat memukul petani itu, yang kemudian lari dan 
meminta bantuan. Sejumlah besar orang datang dan berteriak da- 
lam bahasa Jepang “Atsumare?” (Kumpul-kumpul!). Tidak lama kemu- 
dian Raden Bambang Basirun dikeroyok dan terbunuh dengan bam- 
bu runcing, sedang ketiga pembantunya berhasil lolos dari kejaran 
orang banyak. 

Berita kerusuhan ini sampai ke Wedana, yang segera tiba untuk 
menenangkan suasana dengan membagi-bagi rokok putih Kooa, sam- 
bil berkata, “Jangan takut, saya akan mengurus sebagaimana mesti- 
nya!” Setengah jam kemudian beberapa truk tentara penuh serdadu 
Jepang tiba dan mulailah menangkapi rakyat dan membawanya ke 
Pekalongan. Ratusan lebih yang ditangkap dan ditahan selama dua 
minggu, tetapi ternyata Jepang tidak dapat menemukan “pemimpin” 
kerusuhan itu, setiap orang “mengaku” telah membunuh Camat, bah- 
— kan juga mereka yang sama sekali tidak bersangkut-paut dengan de- 
ngan kejadian itu. 

Kira-kira satu setengah bulan kemudian, di kecamatan sebelah- 
nya, yaitu Petarukan, seorang pemuka agama, Haji Dulgani, mulai 
memprotes setoran padi paksa, dengan menolak menyetorkan padi- 
nya ke Kelurahan Kendaldoyang. Ia menganjurkan rakyat agar mem- 
bawa pulang padi hasil panennya dan bukannya dibawa ke tempat 
pengumpulan. Ketika mendengar Haji Dulgani dan sekelompok 
orang desa menuai padinya tanpa melapor lebih dulu, lurah yang ber- 
nama Tarjo segera memerintahkan seorang polisi untuk pergi ke sa- 
wah dan menghentikan panen itu. Tidak seorang pun menghiraukan- 
nya, sehingga polisi desa itu kembali melapor ke kelurahan. Lurah 
Tarjo bergegas pergi ke sawah, mendapati sebagian padi telah dipaneni 
dan diangkut pulang. Haji Dulgani menentang perintah Lurah Tarjo 
untuk membawa padi ke Balai Desa dan timbullah pertengkaran yang 
berakhir dengan perkelahian. Lurah Tarjo dipukuli dan dilemparkan 
ke sawah. Dia kemudian pulang dengan basah kuyup dan tubuh pe- 


“Wawancara dengan Mokhrar, jabatan terakhir Gubernur Jawa Tengah 
(1959-1965), diangkat Jepang menjadi Wedana Comal setelah “pergolakan” ini, 
Sijono, sekretaris Kabupaten Pekalongan dan Suparjo, pemimpin Seinendan 

. Ampelgading. 


74 


PENGALAMAN MASA JEPANG 


nuh lumpur. Penggeledahan yang dilakukan Kenpeitai tidak berhasil 
menemukan Haji Dulgani, tokoh Islam pembela rakyat, berbulan- 
bulan lamanya sampai berakhirnya masa pendudukan.' 

Perselisihan dengan pangreh praja semakin hebat, disebabkan 
meluasnya sistem wajib setor padi dan adanya korupsi. Pangreh praja 
dianggap sebagai penggerak utama sistem wajib setor padi dan korup- 
si. Kelompok pengimbang elite yang berkuasa, yaitu kaum nasionalis 
dan pemuka Islam, tidak terlibat dalam politik kejam ini dan terbe- 
bas dari noda korupsi. Inilah yang membedakan mereka di mata rak- 
yat. Kenyataan bahwa mereka terlibat bekerja sama dengan Jepang 
bagi proyek-proyek romusha tampaknya tidak menjadikan rakyat me- 
rasa dikhianati seperti halnya penindasan dan korupsi oleh para pang- 
reh praja yang telah mengundang perlawanan terhadap diri mereka. 
Lebih jauh lagi, ternyata bahwa penindasan di masa pendudukan di 
Tiga Daerah itu lebih kejam dibanding dengan daerah-daerah lain- 
nya di Jawa. 


Politik Jepang 

Toshio Ota wakil Residen Pekalongan, menyadari perlunya 
“menghapuskan pengaruh dan kedudukan kelompok-kelompok yang 
bekerja sama dengan Belanda semasa kolonialisasi dan mendukung 
kekuatan-kekuaran baru sebagai tandingan elite lama yakni golong- 
an nasionalis dan Islam.” Dalam upayanya untuk menciptakan ke- 
pemimpinan “resmi,” Jepang mendirikan Dewan Penasihat Keresi- 
denan (Shu Sangi Kai) yang beranggotakan dua belas orang, enam di 
antaranya ditunjuk oleh Jepang. Tiga orang pejabat tertinggi pang- 
reh praja, tiga orang kaum nasionalis dan lima orang dari kelompok 
Islam dan satu orang dari golongan lain (lihat lampiran). Walaupun 
cara ini tidaklah menghapuskan secara keseluruhan kekuasaan elite 
birokrat lama, Islam diberi kesempatan baru sebagai penasihat peme- 
rintah, 

Di Kota Pekalongan, tokoh nasionalis Kromo Lawi, dengan 
menggunakan front resmi Putera, yang diketuainya, dan dalam ke- 


S'la bersembunyi di makam yang dianggap keramat, yang menjadi tempat 
pertemuan lenggaong setempat. 
52Ota, Jawaban, 


75 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


dudukannya sebagai anggota Shu Sangi Kai keresidenan, menyeleng- 
garakan kursus-kursus politik dan mengadakan pertemuan-perte- 
muan. Di daerah pedesaan, kegiatan ini diseleggarakan camat setem- 
pat, yang oleh Kromo Lawi adalah dijuluki sebagai “bidak (pion) pe- 
merintah kolonial.” Menurut seorang nasionalis Pekalongan yang me- 
nyertai Kromo Lawi dalam rapat-rapat, “para camat setempat itu ta- 
kut... mereka memperlalukan kami sebagai orang Jepang.” Ini tidak- 
lah mengherankan, mengingat Kromo Lawi adalah seorang ketua. Ba- 
gaimanapun juga Kromo Lawi dan rekan-rekan nasionalis lainnya te- 
lah mendorong rakyat agar menghadiri pertemuan-pertemuan serna- 
cam itu guna mengecam Jepang sebagaimana halnya pangreh praja. 
Sekalipun secara resmi dipimpin oleh pangreh praja, kegiatan 
sehari-hari Badan Pembantu Prajurit Pekerja (BP3) Badan Pembantu 
Prajurit (BP2) juga berada di tangan kaum nasionalis. BP2 yang 
mengatur jatah dan hiburan bagi Peta dan Heiho dipimpin oleh Su- 
bagio Mangunharjo, yaitu seorang pemimpin PNI-baru, kelahiran 
Tegal, teman akrab Mohammad Hatta, dan tokoh gerakan nasiona- 
lis masa perang. Walaupun bekerja sama dengan Jepang, kelompok 
nasionalis dan Islam yang merupakan pengimbang elite penguasa In- 
donesia, di mata rakyat tidaklah menempuh jalan kompromi. 
Menjelang akhir pendudukan, hubungan antara pangreh praja 
dan rakyat telah rusak tanpa bisa diperbaiki lagi. Pangreh praja juga 
kehilangan dukungan dari pergerakan. Mengutip lagi dr. Muryawan 
bahwa ketidakjujuran para pangreh praja dalam sistem distribusi me- 
rupakan “rahasia umum” pada waktu itu, dan bahwa rakyat mempu- 
nyai rasa dendam yang amat kuat terhadap pangreh praja. Ia masih 
ingat benar suatu percakapannya dengan seorang pasien, seorang sais 


dokar mengenai ketidakadilan itu: 


Perasaan pembalasan dendam, boleh saja gambarkan dengan pembi- 
tjaraannja toekang dokar, ketika saja masih mendjalankan koewadjib- 
an sebagai dokter, bahwa mereka sebagai orang kerjil merasa dimakan 
oleh jang atasan, dan kemoedian hari menoeroet kejakinan mereka 
akan ada pembalasannja." () 


23Sarli, Wawancara, 16.10.76. 
“dr. Muryawan, “Ikhtisar” (1946), Proc. Gen. 


76 


BAB TIGA 
OPOSISI DAN PERLAWANAN 


MENJELANG tahun 1944 dukungan semakin bertambah bagi setiap 
aksi kecil melawan penguasa Jepang, dan kaum elite birokrat di mata 
rakyat semakin menjadi alat penindasan Jepang. Politik oposisi dan 
perlawanan di tingkat lokal yang dilakukan dengan hari-hati dan su- 
sah payah di zaman pendudukan itu juga mencakup gagasan-gagasan 
tertentu yang hendak dilaksanakan manakala kelak Jepang dika- 
lahkan. 

Perlawanan politik yang terorganisasi dan menonjol di Tiga 
Daerah sepanjang menyangkut pembentukan kekuatan politik baru 
pada tahun 1945 adalah jaringan terselubung komunis yang telah 
melakukan kegiatannya semasa pendudukan Jepang.' Munculnya ke- 
pemimpinan revolusioner komunis di Tiga Daerah ini berasal dari 
berbagai kelompok yang terlibat dalam kegiatan bawah tanah dan 
mempunyai kaitan langsung dengan apa yang menganggap dirinya 
sebagai “PKI ilegal” yang didirikan atas dorongan Muso, seorang ve- 
teran pergerakan nasional dan pemimpin PKI lama yang mengun- 


jungi Surabaya pada akhir 1935 hingga awal 1936. Muso yang berhu- 


'Lihar Anton Lucas (penyunting), Local Opposition and Underground Resis- 
tance to The Japanese in Java, 1942-1945, Monash University, Centre of Southeast 
Asian Studies, Papers on Southeast Asia No. 13, 1986. Selanjutnya dikutip Local 
Opposition. Berbagai penafsiran terhadap kegiatan komunis semasa pendudukan 
Jepang dapat dijumpai dalam literatur antara lain Jacgues Leclere, “La Condition 
du Parti: Revolutionares Indonesiens a la Recherche d'un Idenrtire (1928-1948)”, 
Cultures et Development jilid X-1, 1978, Sidik Kertapati, Sekitar Proklamasi 17 Agustus 
1945, Edisi ketiga, Djakarta, 1964: dan Dokumentasi Pemuda Sekitar Proklamasi 
Indonesia Merdeka, Yogyakarta Pusat SBPI, 1948. 


77 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


bungan erat dengan Gerakan Komunis Internasional datang mem- 
bawa Garis Dimitrov mengenai pembentukan Front Demokrasi Me- 
lawan Fasisme. Pada saat itu juga, para aktivis tua dari periode 1926- 
an mengedarkan bacaan-bacaan yang berisi kutukan terhadap imperi- 
alisme dan seruan agar rakyat lebih berani melawannya. Bacaan-ba- 
caan itu disampaikan pada kulit muka yang menarik menyerupai ik- 
lan-iklan perdagangan.' Kegiatan-kegiatan sedemikian menjadi lebih 
nyata dengan terbentuknya Gerindo cabang Surabaya pada tahun 
1938 sebagai organisasi front legal dari kegiatan bawah tanah. Ta- 
hun 1939 sewaktu Pamuji aktif di Gerindo, terbitlah Menara Merah 
dengan ukuran saku sebagai sarana ilegal yang beredar terbatas di ka- 
langan kader dan anggota-anggota gerakan bawah tanah. Waktu itu 
Menara Merah berisi artikel-artikel tentang Marxisme dan situasi in- 
ternasional yang diselingi dengan resep-resep masakan dan petunjuk 
pemakaian mesin jahit dan iklan-iklan seperti dalam kulit mukanya.? 
Dibentuklah kelompok-kelompok bawah tanah di beberapa kota di 
Jawa Timur seperti Madiun, Nganjuk, Blitar, Pasuruan, Jember, dan 
Banyuwangi, juga di Semarang, Bandung, dan Jakarta, sedangkan 
kegiatan kaderisasi dilakukan di antara pekerja-pekerja BPM Cepu 
dan kereta api. Sebuah artikel Menara Merah yang ditulis pada akhir 
tahun 1941 oleh Pamuji (lulusan Sekolah Guru Purwokerto, 
Kweechool) memberikan analisis tentang situasi internasional yang ga- 
wat dan mendesak pemerintahan kolonial Belanda untuk mempersen- 
jatai rakyat melawan fasisme Jepang. Sebelum bala tentara Jepang 
mendarat di Jawa, dikeluarkan seruan untuk memboikot perdagangan 
dengan Jepang. Gerakan bawah tanah menyiapkan dan menghasut 
rakyat melawan fasisme Jepang. Pernyataan-pernyataan itulah yang 
mengakibatkan terjadinya perpecahan antara kelompok Semarang, 
yang antara lain beranggotakan Sayuti Melik dan istrinya, S.K. 


?Sumber tentang iklan ini adalah gubernur Jawa Tengah.M.v.O. dari J.C. de 
Vos, November 1933 — 1937, Mailr.1007/37, Wawancara dengan bekas aktivis/ 
pemimpin bawah tanah, 4.7.78, Sarli. Wawancara 28.8.76, Penulis-penulis lain 
mengatakan bahwa bacaan ini beredar sampai tahun 1938. Lihat juga Local 
Opposition, hlm 5. 

3 Local Opposition, hlm. 7-8: Kertapati. Sekitar, hlm 5 menekankan pentingnya 
Menara Merah pada periode iru dalam memperkokoh front persatuan anti fasis di 
kota-kota Jawa Timur. 


78 


OPOSISI DAN PERLAWANAN 


Trimurti. Sayuti Melik sendiri menjelaskan bahwa ia tidak menyetujui 
propaganda komunis bawah tanah yang menyerukan agar rakyat 
“membunuh orang-orang Jepang.” Buruh pabrik gula di Jawa Timur 
telah menyabotase laboratorium pabrik, bahan-bahan kimia, dan ba- 
han-bahan makanan, sehingga barang-barang tersebut hampir tidak 
dapat dipakai waktu Jepang datang. 

Pemerintah Belanda memberikan uang dalam bentuk cek kepa- 
da Mr. Amir Syarifuddin sebagai anggota gerakan bawah tanah yang 
kemudian diketahui oleh Jepang melalui jaringan mata-mata dan in- 
formasinya yang telah meluas dengan cepat.” Pada bulan April 1942, 
Jepang mulai menangkapi tokoh-tokoh Gerindo dan komunis ba- 
wah tanah di Solo, Surabaya dan kota-kota lain di Jawa Timur, terma- 
suk di antaranya Pamuji, pemimpin “PKI ilegal,” yang meninggal di 
penjara Surabaya pada bulan Desember 1942 akibat siksaan yang di- 
alaminya.S Beberapa tokoh lainnya telah dihukum gantung pada awal 
1944 kecuali Amir Syarifuddin yang hukuman matinya diubah men- 
jadi seumur hidup.” 

Gerakan bawah tanah dalam situasi gawat ini dalam tulisan ta- 


hun 1948 digambarkan sebagai berikut: 


...Hampir semoea sel partai ataoe PKI di Djawa Timur telah dihan- 
tjoerkan, kader-kadernja ditangkap dan kekedjaman jakni siksaan ber- 
lanjoer dan mendjalar sampai ke Djawa Tengah dan Djawa Barat. 
Kaoem revoloesioner hampir kehilangan semoea kadernja. Sekalipoen 
demikian, dengan kerdja efisien, generasi kedoea dengan tjepat meng- 
gantikan kedoedoekan mereka jang telah tertangkap. Pergerakan ka- 
der dari satoe tempat ke tempat lainnja dimoelai... sedemikian tjepat- 
nja sehingga gerakan bawah tanah, dapat membangoen kembali ke- 


kocarannja lagi." 


“Sayuti Melik, dalam sebuah wawancara, di Berita Buana, 13 Januari 1977. 

SLihat kesaksian van der Plas dalam Enguete-commissie, Regerings beleid 
1940-1945. Verslag houndende de Uitkomsten van het onderzoek. deel 8, A dan B, 
Militair Beleid 1940-1945 terugkeer naar Nederlandsch Indie (The Hague, 1956) 
hlm. 1353. 

" Penghela Rakjat, 8 Februari 1946. 

?Kertapati, Sekitar, hlm. 29 dan Dokumentasi Pemuda, hlm. 45 menyebut 
siapa yang ditangkap, disiksa dan dihukum mari. 

8 Dokumentasi Pemuda, hlm. 45. 


79 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


Pembangunan kembali organisasi bawah tanah dibebankan ke- 
pada “angkatan kedua.” Salah seorang tokohnya adalah Widarta yang 
mendapat kepercayaan memegang tampuk pimpinan partai dari Pa- 
muji sesaat sebelum tertangkap. Widarta lahir di Jawa Timur sekitar 
tahun 1913. Sesudah Muso mengunjungi Surabaya, ia terpilih seba- 
gai kader yang bekerja di gerakan buruh di luar Jawa yaitu di Sumate- 
ra, Tahun 1936 ia bekerja pada penyulingan minyak BPM Plaju dekat 
Palembang, mendirikan serikat buruh dan mengorganisasi pemogok- 
an menuntut perbaikan kondisi kerja. Akibatnya ia harus menjalani 
tahanan rumah tetapi melarikan diri ke Pulau Sambu. Belanda menge- 
tahuinya dan ia diperintahkan agar meninggalkan pulau itu dalam 
waktu 12 jam. Ia kembali ke Jawa dan menulis untuk Pesat, sebuah 
harian di Semarang yang dipimpin Sayuti Melik, sampai ia menjadi 
pimpinan partai kemudian menyusul penangkapan Pamuji dan to- 
koh-tokoh tertinggi PKI ilegal.” Widarta adalah seorang yang ber- 
pengalaman dalam tantangan liku-likunya perjuangan. 

Dalam mengorganisasi kembali gerakan bawah tanah pada awal 
1943, pemimpin baru melanjutkan strategi front persatuan melalui 
Menara Merah. Sabotase kecil-kecilan kadang-kadang dilakukan, seperti 
di Jawatan Kereta Api, lapangan terbang, penyulingan minyak, ga- 
langan kapal dan sebagainya, tetapi kegiatan utamanya adalah melin- 
dungi kader dalam penyebaran propaganda anti-Jepang. Kader yang 
beruntung lolos dari sergapan Kenpeitai semasa pendudukan, pada 
tahun 1970-an menuturkan kembali pengalamannya tentang bagai- 
mana rumitnya kode-kode cara penyampaian informasi, penyamar- 
an kader yang dikejar, sabotase, dan pencurian perlengkapan Jepang 
untuk membiayai kegiatan partai. Di beberapa daerah, dana partai 
didapat orang-orang tertentu yang memberi sumbangan dan diambil 
oleh kurir secara teratur." 

Menjelang pertengahan 1944, Kenpeitai melakukan razia di 
Jawa Timur dan Jawa Tengah dan menghancurkan sel-sel bawah ta- 
nah. Tetapi basis bawah tanah Keresidenan Pekalongan tetap utuh, 
yakni daerah hutan jati di Sukowati di Pemalang Selatan di bawah 


”Wawancara,7.6.78, Kader Jawa Barat, Wawancara, 5.7.78, 
"Lihat Lucas, Local Opposition, hlm. 51-62. 


80 


OPOSISI DAN PERLAWANAN 


bimbingan Holle, seorang mantri kehutanan asal Suku Ambon." 
Holle dilahirkan tahun 1914 di Pulau Nusa Laut, Kepulauan Maluku, 
anak seorang pendeta yang menginginkan putranya itu mengikuti 
jejaknya. Ia gagal karena kurang kuat dalam pelajaran Bahasa Belanda, 
dan akhirnya melalui Sekolah Kehutanan di Bogor, ia memulai kari- 
ernya di hutan jati Sukowati ketika Jepang tiba. Baru dalam masa 
pendudukan itu ia memasuki gerakan bawah tanah, dan membantu 
menyembunyikan tokoh-tokoh pelarian pada keluarga bawahannya. 

Selain karena daerah hutan Sukowati merupakan tempat Holle 
melakukan kegiatan, ada beberapa faktor lainnya yang memungkinkan 
Pemalang menjadi tempat penampungan sementara para buronan dari 
Jawa Timur dan Jawa Tengah. Salah satunya ialah jumlah penguasa 
Jepang di kabupaten ini sedikit, yaitu hanya kepala polisi, kepala pen- 
jara, dan perwira-perwira pelatih yang diperbantukan kepada kom- 
pi Peta. Dengan penempatan pasukan Kenpeitai di ibukota keresiden- 
an di sebelah timur dan kota industri Tegal itu di sebelah barat, ditam- 
bah satu garnisun di Pekalongan, maka Jepang tidak merasa khawatir 
akan keamanan Pemalang. 

Faktor penting lainnya ialah adanya kelompok bawah tanah yang 
aktif di Pemalang, di bawah pimpinan seorang yang cakap dan ber- 
pengalaman yang bernama Amir, veteran PKI lama (lihat lampiran 
biografi). Setelah pemberontakkan 1926, ia sempat mendekam di 
penjara 6 tahun lamanya, lalu bekerja sebagai tukang emas selepas 
dari penjara. Ia juga merupakan aktivis penting dalam kelompok kecil 
kaum pergerakan yang radikal. Tahun 1941 ia kembali ditangkap oleh 
Belanda karena kegiatan-kegiatan “ilegal”-nya, dan Jepanglah yang 
kemudian membebaskannya. 


Organisasi 

Dengan memanfaatkan kedudukannya sebagai pejabat senior 
kehutanan di Sukowati, Holle dapat menempatkan delapan pelarian 
dari Kenpeitai berikut keluarganya untuk tinggal bersama pejabat ba- 
wahannya. Mereka itu dijadikan mandor pengawas penebangan po- 
hon jati yang dikerjakan oleh para romusha dan membantu pem- 


M bid, hlm. 27-50. 


81 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


bagian jatah makanan dan pakaian. Dituturkan oleh kurir dari Lasem: 
Orang-orang dikirim untuk menebang pohon... Setiap hari dapur 
di dekat rumah Holle menerima pemberitahuan berapa banyak romu- 
sha yang harus diberi makan, kalau ada 30 orang, kami membuat 
kupon untuk 60 orang. Jatah beras secara “resmi” adalah 200 gram 
per hari, tetapi kami melipatduakannya. Kenpeitai tidak pernah da- 
tang. Kalau bukannya Holle yang bertugas, tak seorang pun berani 
melipatduakan jatah. Ia menguasai segalanya. 
Orang-orang bawah tanah mempunyai suatu sistem yang de- 

ngan cermat dilaksanakan untuk membawa mereka yang datang de- 

ngan kereta api ke selatan ke Sukowati: 


Apabila keluarga-keluarga itu datang dari Jawa Timur, mereka turun 
dari kereta api di Comal Baru, di mana kepala stasiunnya, Tamjid, 
seorang anggota pergerakan sejak tahun 1926 dan kawan kami akan 
menemuinya. Ia akan menerima mereka menginap semalam, sebelum 
mengirimkannya ke selatan dengan sepeda ke pos kehutanan." 


Seorang kader lainnya, memelihara hubungan antara para pela- 
rian di daerah kehutanan itu dengan tempat pertemuan kelompok 
Pemalang di Restoran Fuji. Ia mengendarai sepeda hampir setiap hari 
menghubungkan dua tempat yang berjarak sekitar 20 km. 

Di kalangan pemimpin bawah tanah pada waktu itu memang 
terdapat hubungan kepartaian yang agak longgar, menurut kesan 
Holle. Sebuah kelompok inti, yang antara lain, terdiri dari Widarta, 
Bung kecil dan K. Mijaya, biasa datang ke Sukowati secara teratur 
untuk menghadiri sidang-sidang. Kegiatan-kegiatan bawah tanah di 
pantai utara dikoordinasi oleh K. Mijaya yang pada tahun 1942 me- 
larikan diri dari Solo karena dalam razia kenpeitai kedapatan tulisan 
yang dianggap anti-Jepang, sehingga diuber-uber oleh penguasa Je- 
pang. Setibanya di Keresidenan Pekalongan ia mulai memperbaharui 
kontak-kontak dengan anggota-anggota lama gerakan buruh. K. Mi- 
jaya adalah seseorang yang memainkan peranan penting dalam Gerak- 
an Tiga Daerah, seperti terurai dalam bab sembilan (lihat juga lampir- 
an biografis). 


Kurir Lasem, Wawancara, 27.7.76. 
BIbu Pri, Wawancara, 2.4.75. 


82 


OPOSISI DAN PERLAWANAN 


Dana 

Pengumpulan dana bagi kelompok Pemalang merupakan urus- 
an yang berbahaya, terutama bila bersangkutan dengan penarikan 
langsung dari para simpatisan, dibutuhkan kurir-kurir pilihan. Na- 
mun kelompok ini beruntung karena mendapatkan dua sumber dana. 

Sumber pertama secara tidak langsung dari Jepang sendiri. Je- 
pang mengirim sejumlah besar uang dan bahan pakaian ke Sukowati 
untuk para romusha. Para romusha ini dibayar oleh Jawatan Kehu- 
tanan berdasarkan jumlah batang yang berhasil dipotong setiap hari- 
nya. Di samping “upah” ini, setiap tiga bulan sekali kenpeitai mengi- 
rimkan hadiah yang terdiri dari upah tambahan sebesar satu bulan 
gaji dan juga bahan pakaian. Kubota, seorang anggota kenpeitai 
Pekalongan, biasa datang sendiri membawa gulungan kain tambahan. 
Hadiah-hadiah inilah yang langsung diambil oleh gerakan bawah ta- 
nah lewat pejabat-pejabat kehutanan bawahan Holle, dan tidak di- 
bagikan kepada romusha. Gerakan bawah tanah mengajukan alasan 
bahwa para romusha telah mendapatkan cukup jatah pangan dan pe- 
layanan yang baik. 

Terlepas dari apa yang menjadi motivasinya, menjelang akhir 
masa pendudukan, kelompok Pemalang menerima sejumlah besar 
dana dari pengusaha Swiss bernama Victor Stober dalam bentuk mata 
uang Belanda yang kemudian ditukarkan dengan mata uang Jepang. 
Menurut Holle, Stober telah menyimpan uangnya di dalam tanah 
bersamaan dengan kalahnya Belanda. Pada waktu itu, Stober merasa 
terancam oleh kemarahan penduduk desa yang menyerbu perke- 
bunan teh dan karetnya, suatu jelmaan kebencian terhadap lambang 
kemakmuran orang-orang Eropa. Entah karena rasa terima kasih atas 
campur tangan dan perlindungan Holle, atau entah karena dipaksa, 
Stober juga memberikan kepada Holle senapan berlaras ganda yang 
kemudian digunakan untuk berburu babi hutan, dan sebuah radio 
yang sangat bermanfaat bagi kelompok Pemalang. Tidak ada bukti 
bahwa Stober juga membantu Jepang, kecuali masalah produksi 
perkebunannya yang seluas 200 hektar itu. 


83 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


Kode dan Penyamaran 


Ketelitian dan kewaspadaan yang tinggi haruslah dilakukan 
oleh kelompok Pemalang sebagaimana pula oleh kelompok-kelompok 
lain dalam pergerakan dan perlindungan terhadap para kurir dan ka- 
der. Mereka mengikuti pola penyamaran dan kode-kode rutin yang 
umum dan sama seperti lazim dilakukan oleh kelompok bawah tanah 
mana pun juga. Menyamar sebagai penjaja barang misalnya, bukanlah 
suatu hal yang lucu, karena bila kedapatan dan tertangkap kenpeitai, 
pilihan yang tergampang ialah kematian. 

Sebagai contoh, setelah sebuah kelompok di Jawa Tengah ter- 
bongkar dan pemimpinnya disiksa kemudian dibunuh, seorang kurir 
yang berhasil selamat bersama istrinya dikirim ke Pemalang, dan seti- 
banya di sana keduanya dikirim ke tempat yang berlainan dan tidak 
saling bertemu lagi selama sebulan. Kurir itu tidak boleh bertanya 
sesuatu apa pun yang dapat menimbulkan kecurigaan, yang mungkin 
mendatangkan akibat yang lebih buruk lagi. Para kurir harus melari- 
kan diri, lalu memperkenalkan dirinya setibanya di tempat pengungsi- 
an, dan secepatnya pula harus mendapatkan penyamaran bagi kegiat- 
annya lebih lanjut. Seorang di antaranya menuturkan kenangannya 
betapa suasana di rumah saudara perempuannya di Comal yang men- 
jadi “markas” gerakan bawah tanah sebelum dipindahkan ke pos ke- 


hutanan: 


..rumah itu selalu penuh orang... Selama masa pendudukan Jepang 
mereka datang membawa contoh-contoh kancing baju, logam, pelat 
nomor yang banyak dicari untuk dijual kepada tamu-tamu lainnya 
yang mungkin sudah berada di situ. Apabila ada permainan kartu, 
mereka ikut serta sampai semuanya terlibat dalam permainan itu, ke- 
mudian menyelinap ke belakang. Sebaliknya apabila ada tamu da- 
tang ketika mereka (para pelarian itu) masih di situ, maka masing- 
masing dari mereka itu lalu mulai bekerja apa saja, ada yang meng- 
ambil ember lalu menimba air dari sumur, ada yang memegang sapu 
dan membersihkan lantai... sangar berbahaya menyembunyikan 
orang, banyak orang yang ketangkap mari demikian seterusnya..." 


“Kurir Lasem, Wawancara, 20.7.76. 
"Ibu Pri, Wawancara, 2.9.75. Ibu Pri menyebutkan S. Mustapha dari Pe- 


84 


OPOSISI DAN PERLAWANAN 


Kegiatan 

Kelompok Pemalang sepanjang masa pendudukan dapat 
mengikuti perkembangan peperangan lewat radio ilegal milik peng- 
usaha perkebunan Swiss yang tadi itu. Semua pesawat penerima radio 
telah disegel oleh Jepang setelah terlebih dulu diubah sehingga hanya 
bisa menerima gelombang dalam negeri. Segel-segel itu diperiksa se- 
cara berkala. Namun demikian, Holle berhasil menemukan cara un- 
tuk menggeser segel ini untuk sementara waktu, dengan membuka 
penutup belakang dan menyesuaikan kembali penerima radio, se- 
hingga pesawat dapat menangkap siaran dari luar Jawa,'S dan orang- 
orang Jepang tidak pernah mengetahui bahwa segalanya telah dirusak. 
Melalui para kurir Menara Merah, berita-berita perkembangan pepe- 
rangan dan kekalahan Jepang diteruskan kepada kelompok-kelompok 


dan para simpatisan di daerah-daerah lain di pulau Jawa: 


Selama (tinggal) di pos kehutanan, saya jadi kurir... kadang-kadang 
saya disuruh ke Semarang, Solo, dan Lasem. Di Solo saya ke tempat 
Pardi, dua malam kita bicarakan persiapan kemerdekaan, sehingga 
rakyat akan mengerti bila saat itu tiba. Bila tidak ada persiapan, ke- 
merdekaan tidak akan disambut dengan baik oleh rakyat. Mengenai 
caranya, kita percayakan kepada para pemimpin setempat, kita cuma 
memberikan garis-garis besar saja. Setelah Hiroshima jatuh, saya pergi 
ke Semarang untuk membicarakan bagaimana kami dapat mendu- 
duki jabatan-jabatan penting seperti RK, RT dan lurah, dan kepe- 
mimpinan atas pemuda. Kami harus ada di barisan depan, kami harus 
dapat merebut pengaruh." 


Berbeda dengan kelompok-kelompok lain di Jawa pada awal 
masa pendudukan, kelompok Pemalang tidak secara aktif terlibat da- 


malang, (sekretaris Pekope sebelum ditangkap oleh Jepang) dan Bungkuk (pemimpin 
bawah tanah dari Jawa Tengah bagian selatan) sebagai pengunjung di rumah Comal 
itu. 

'#Holle, Wawancara, 24.6.76. Penggunaan radio dan teknik menggeser segel 
tidaklah khusus Pemalang. Pada waktu itu tiga radio ilegal terdapat di Tegal dan 
Pekalongan. 

"Kurir Lasem, Wawancara, 27.7.76. RK (Rukun Kampung) dan RT (Rukun 
Tetangga) yang disebut Tonarigumi dibentuk oleh Jepang untuk memudahkan dis- 
tribusi bahan kebutuhan pokok sehari-hari, pengerahan paksa romusha dan se- 
bagainya. 


85 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


lam pekerjaan menyabot instalasi-instalasi. Namun tugas mereka 
mencakup bagaimana membangun dukungan moral lewat hubung- 
an tetap oleh kurir, dan menyebarkan propaganda anti-Jepang dan 
berita-berita peperangan melalui Menara Merah dan dari mulut ke 
mulut. Isi Menara Merah mencakup ringkasan berita setempat dan 
informasi mengenai penindasan Jepang di daerah-daerah lain Pulau 
Jawa yang disampaikan oleh para kurir ke Sukowati. Menara Merah 
juga memuat artikel-artikel mengenai ciri atau sifat imperialisme. 


Kelompok Oposisi Lokal Lain 


Gerakan komunis di bawah tanah bukanlah satu-satunya ke- 
lompok yang mengorganisir perlawanan terhadap Jepang dan berusa- 
ha keras untuk selalu di barisan depan dan merebut pengaruh. Di 
antara kelompok-kelompok oposisi lokal terdapat juga kelompok 
yang menamakan dirinya Negen Broeders (sembilan bersaudara). 

Sekitar pertengahan Maret 1945, kelompok sembilan orang 
yang semuanya berumur sekitar tiga puluh tahun, mengadakan perte- 
muan rahasia di sebuah rumah di jalan Kejambon 16, Tegal. Seorang 
dari mereka menyampaikan ikhtisar umum dari diskusi yang baru- 
baru saja dilakukan dengan Subagio Mangunraharjo, pemimpin PNI- 
Baru yang tinggal di Tegal sejak 1938 sebagai pengasingan sukarela 
dari Bandung. Di Bandung ia telah mendirikan Universitas Rakyat 
yang kemudian ditutup oleh Belanda. Ia seorang cendekiawan, yang 
nafkah hidupnya berasal dari perusahaan perikanan darat yang dipim- 
pinnya, namun yang menggunakan waktu senggangnya untuk berdis- 
kusi tentang filsafat politik dengan rekan-rekan seperjuangan." 

Analisis Subagio mengenai situasi politik ialah bahwa Jepang 
tidak lama lagi akan menyerah kepada Sekutu. Persiapan harus dila- 
kukan untuk itu. Sebagian besar dari kelompok, yang pada malam 
itu memutuskan untuk menamakan diri sebagai Negen Broeders, se- 
benarnya sudah saling berhubungan erat sejak awal tahun tiga puluh- 
an. Sebagai anak keluarga pegawai rendahan Pemerintah Hindia Be- 
landa, semuanya telah tamat HIS bahkan beberapa di antaranya me- 
ngecap pendidikan MULO (sekolah lanjutan Belanda) beberapa ta- 


8 Wawancara, 16.10.75. 


86 


OPOSISI DAN PERLAWANAN 


hun. Mereka berperan serta dalam usaha mendirikan Indonesia Muda 
cabang Tegal. Mereka pun kenal baik dengan pendirinya, Supeno, 
karena mereka bersekolah bersama-sama di Tegal atau Pekalongan." 
Setelah Indonesia Muda diobrak-abrik sampai tidak bisa berku- 
tik oleh PID, satu kelompok yang menamakan diri Islam Studie Club 
terbentuk. Penggunaan nama ini dimaksudkan untuk menghindari 
pengawasan polisi daripada tanggung jawabnya terhadap Islam. Sete- 
lah menyelesaikan kursus pertolongan pertama di Pekalongan, bebe- 
rapa orang di antaranya masuk ke Seksi Palang Merah tentara Belanda 
dan dikirim ke Cilacap untuk membantu pengungsian tahap terakhir 
dengan pesawat terbang ke Australia. Mereka diinternir (ditawan) se- 
lama beberapa bulan, dan setelah dibebaskan mereka kembali ke Tegal. 
Kelompok ini tetap mengadakan kontak-kontak secara tak tera- 
tur, kadang-kadang bertemu secara tidak resmi dalam kursus-kursus 
yang diselenggarakan Regu Penolong Medis (Iryo Kyujo Dan) yang di- 
bentuk Jepang setara dengan Palang Merah. Mereka memutuskan bah- 
wa jalan terbaik menentang kekuasaan Jepang ialah dengan melaku- 
kan “infiltrasi” ke dalam berbagai organisasi seperti Seinendan, Barisan 
Pelopor, BP2, dan BP3, serta mempengaruhi anggota-anggotanya. 
Dua orang dari anggota kelompok ini bahkan menempuh pekerjaan 
berbahaya dengan menjadi agen ganda untuk kenpeitai di galangan 
kapal Jepang di Tegal (zosenjo). Seorang di antaranya menuturkan 
pengalamannya: 
Saya memasuki kenpeitai sebagai agen ganda. Beberapa orang di an- 
tara kami terlibat. Kami bisa banyak melakukan perjalanan, mende- 
ngarkan dan berbicara secara tidak resmi di kereta api, pasar dan di 
gedung bioskop. Kami biasanya memberi tahu orang-orang bahwa 
pihak Jepang merusak moral gadis-gadis, mengangkut semua padi 
dan romusha... kami tidak meledakkan jembatan, tetapi mempenga- 
ruhi pikiran orang...? 
Perlu ditegaskan bahwa orang yang tidak terlibat dalam peran 
“agen ganda” di sini tidak menyatakan diri sebagai anggota organisasi 


9Supeno menjadi anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat 
(BP-KNIP) pada tahun 1945, dan Menteri Pemuda dan Pembangunan pada Kabinet 
Harta yang pertama. . 

“ Wawancara, 2.8.76. 


87 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


perlawanan dengan tujuan perjuangan yang jelas seperti halnya komu- 
nis bawah tanah. Terdapat perbedaan jelas antara mereka yang memi- 
liki motivasi tinggi dengan yang motivasinya tidak begitu jelas seperti 
kasus di atas. 

Terdorong oleh perkiraan Subagio Mangunraharjo bahwa Je- 
pang pasti kalah, kelompok ini menyusun rencana kegiatan pada per- 
temuan rahasia di jalan Kejambon tadi. Empat di antaranya akan me- 
Takukan kontak-kontak dengan batalyon Peta dan Heiho di Tegal.” 
Menurut salah seorang, Peta dan Heiho tidak banyak mengetahui 
masalah-masalah militer dan “kita mengatakan kepada mereka agar 
tidak menginjak rakyat dan berlaku sabar.”? 

Dua anggota kelompok lain memilih tugas untuk mencari tahu 
pangreh praja mana yang tidak disukai Jepang sesuai dengan kebijak- 
sanaan ekonomi Jepang. Seorang lagi akan menghubungi para peju- 
ang lama yang terkenal dari tahun 1920-an dan para tokoh pemuda 
Tegal. Kelompok ini juga menyampaikan analisis sendiri mengenai 
situasi peperangan dan mempersiapkan dasar untuk bertindak setelah 
kini ternyata bahwa Jepang pasti akan kalah. Rapat rahasia itu bera- 
khir dengan janji para anggota Negen Broeders bahwa mereka akan 
tetap merupakan teman-teman setia, apa pun yang bakal terjadi.? 

Hampir pada waktu yang bersamaan, maka suatu kelompok 
lain yang komposisinya agak luas mengadakan pertemuan rahasia di 
kalangan barisan Pelopor di Tegal. Kelompok ini mencakup tiga veter- 
an eks-Digul (yang dipulangkan ke Jawa pertengahan tahun1930- 
an), dua di antaranya seorang aktivis pemuda. Yang dianggap sebagai 
pemimpin ialah Muhammad Nuh yang berhaluan Marxis. Menilik 
memoar yang kemudian ditulis oleh anggota dari kalangan pemuda,” 
kelompok itu tidak bulat dalam analisisnya mengenai situasi pepe- 
rangan, sikap terhadap kepemimpinan nasional, dan bahkan strategi 


21Negen Broeders, Wawancara, 11.10.72. 

2Slamet Soenarjio, “Catatan Singkat Slamet Soenarjio dalam Perjuangan 
Kemerdekaan Pemuda Tegal dalam enam bulan sebelum dan sesudah Hari Prokla- 
masi R.1.”, Naskah kerikan (tanpa tanggal). 

2Wakil Ketua KNI Kota Tegal, Jawaban tertulis 1972. 

“Mengenai sumber ini lebih jauh lihat tulisan penulis, “My Story' and other 
sources: An Oral Approach to the Indonesian Revolution,” Masyarakat Indonesia, 
Tahun ke-1, No. 2, Desember 1974. 


88 


OPOSISI DAN PERLAWANAN 


yan : harus diambil terhadap Jepang. Orang-orang Maris dalam ke- 
lompok mengecam kepemimpinan tingkat nasional. Banyak di antara 
mereka yang beranggapan kepemimpinan nasional “feodal” dan “alat 
fasisme militer Jepang.” Adalah sangat penting untuk menetapkan 
prioritas-prioritas apa di daerah setempat dalam perjuangan menda- 
tang. Oleh karena situasi ekonomi telah mencapai titik rawan, rakyat 
dengan mudah dapat dimobilisasi melawan Jepang. Sedangkan pan- 
dangan lain tidak mempedulikan kecaman kepemimpinan nasional 
sebagai kolaborator, tetapi memprioritaskan perjuangan-perjuangan 
untuk merebut kekuasaan dari asing dan tidak pada revolusi sosial. 
Kelompok ini menolak perbandingan yang dilakukan Muhammad 
Nuh dan orang-orang Marxis lainnya antara revolusi mereka dengan 
revolusi-revolusi Rusia dan Perancis sebagai negara-negara merdeka 
dan tak dijajah. Mereka tidak harus menumbangkan kekuasaan asing 
sebelum revolusi-revolusi mereka dapat dimulai. 

Sekalipun terdapat perbedaan-perbedaan, tercapai juga kesepa- 
katan bahwa pembentukan kader dapat dimulai segera, sehingga rak- 
yat siap melawan kekuasaan Jepang dan “memukul musuh dari bela- 
kang” secepatnya di saat kesempatan terbuka. Diputuskan pula untuk 
memulai kampanye propaganda di kalangan buruh galangan kapal 
Jepang yang kebanyakan telah menjadi anggota Suisintai atau Baris- 
an Pelopor. 

Kelompok bawah tanah lain yang bergerak di Kabupaten Bre- 
bes mendapat pengaruh lebih langsung daripada dari Negen Broedo- 
ers. Sunarto, yang menjadi pemimpinnya sebelum perang pecah, 
mengajar di sekolah yang didirikan oleh Sugra di dekat Cirebon, dan 
membantu membangun KRI (Koperasi Rakyat Indonesia) bersama 
dengan Sugra. Sugra adalah Ketua PNI-baru cabang Cirebon.? Se- 
telah kembali ke Brebes ia mendirikan cabang-cabang KRI di seluruh 
kabupaten. Di bawah kepemimpinan Sunarto, koperasi yang sangat 
dibatasi kegiatannya oleh Jepang, berubah fungsinya menjadi suatu 
jaringan rapat yang longgar dari kelompok-kelompok tak resmi yang 


Mengenai biografinya, lihat B.R.O'G Anderson, Java in a Time of 
Revolution: Occupation and Resistance 1944-1946 (Ithaca, Cornell University Press), 
hlm. 445. Selanjutnya Java. 


89 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


bertemu secara tak teratur untuk memperbincangkan apa yang diketa- 
huinya mengenai perkembangan peperangan, dan prakarsa-prakarsa 
setempat, apa yang bisa dilakukan manakala kekalahan Jepang yang 
tak terhindarkan itu menjadi kenyataan.” Anggota-anggota KRI Bre- 
bes terdiri antara lain dari tiga orang guru desa, penjual ketupat, se- 
orang tukang kayu, dan seorang Cina. Sekalipun sebagian besar ang- 
gota koperasi terdiri dari pekerja pertanian, terdapat juga beberapa 
“orang lenggaong. Seorang penasihat KRI dapat bepergian bebas di 
seluruh kabupaten yang luas itu (sampai ke Salam yang jauh di sela- 
tan) untuk mengadakan kontak-kontak dan pertemuan-pertemuan. 
Ada sekitar delapan cabang koperasi. Kalau para pejabat setempat ingin 
mengetahui apa yang dibicarakan dalam pertemuan-pertemuan, jawab- 
annya adalah “urusan koperasi.” Tak terelakkan lagi bahwa Jepang, 
yang mengawasi dengan teliti semua organisasi yang ada, mulai 
mencurigai kegiatan itu punya tujuan-tujuan lain. Seorang petani ber- 
nama Karta ditahan setelah dilaporkan polisi desa bahwa ia membu- 
at semacam azimat pelindung yang akan digunakan untuk melawan 
Jepang. Bersama dengan dua orang petani lain, Karta dipukuli sete- 
ngah mati dan dijebloskan ke Penjara Brebes. Penasihat KRI, menu- 
turkan kembali kejadian itu: 
Tiga orang anggota KRI ditahan, dan dipukuli di Penjara Brebes. Me- 
reka, orang-orang Jepang itu mendapati bahwa saya anti-Jepang... 
ketika saya sedang diinterogasi, mereka dipanggil masuk. Mereka se- 
mua sudah seperti mayat. Tak seorang pun yang mengaku telah me- 
ngenal saya. Orang-orang Jepang berkara, “Kalau begitu pulang Sau- 
dara!” Kalau saya mengingat keberanian mereka, saya tanya jasa saya 
apa? Mereka yang berjasa... orang tani, orang buruh, tetapi mereka 
konsekuen dalam tindakannya.” 


Dalam masa perang, kelompok-kelompok oposisi selalu dian- 
cam dan ditakuti. Sudah tentu orang-orang Jepang berusaha keras 
untuk membongkarnya, terutama gerakan komunis bawah tanah. Ru- 
panya gerakan komunis lebih berhasil dengan propaganda anti-fasis- 


“Mengenai KRI, lihat juga Kahin, Ngrionalism and Revolution in Indonesia, 
asa. Cornell University Press, 1952), hlm. 112. Selanjutnya Nationalism. 
“78unarto, Wawancara, 29.7.76. 


90 


OPOSISI DAN PERLAWANAN 


menya daripada usaha-usaha melakukan sabotase. Jepang sangat kha- 
watir bahwa apabila Sekutu berhasil menyerbu Jawa dari selatan, se- 
perti yang diperkirakan, peranan gerakan bawah tanah akan menjadi 
sangat penting. 

Kondisi buruk yang ditimbulkan oleh pelaksanaan kebijaksa- 
naan ekonomi perang Jepang sangat mengurangi kemampuan pang- 
reh praja untuk memimpin rakyat. Pada akhir masa pendudukan, 
dengan beberapa perkecualian, kebanyakan pangreh praja tidak men- 
dapat kepercayaan rakyat lagi. Sebaliknya, segelintir komunis bawah 
tanah, Negen Broedoers, kelompok barisan pelopor, dan Koperasi 
Rakyat Indonesia di Brebes muncul di permukaan sebagai pemimpin 
rakyat yang bebas dari noda-noda korupsi pada waktu kejatuhan Je- 
pang. Kecuali kelompok bawah tanah komunis, kelompok-kelompok 
perlawanan yang lain tidak pernah melakukan kegiatan melawan fasis- 
me Jepang seperti halnya komunis. Komentar Anderson mengenai 
situasi di Jakarta dapat juga diterapkan pada kelompok-kelompok 
lokal ini: pentingnya kelompok-kelompok ini”... ialah bahwa mereka 
itu merupakan kuncup-kuncup dari golongan dan kelompok politik 
yang hanya mekar pada musim semi yaitu masa kemerdekaan, dan 
bukan pada perlawanan mereka yang gigih terhadap pemerintah mili- 
ter (Jepang).”# Negen Broeders (berpendidikan Barat dan berhubungan 
dengan kepriayiannya) mengingatkan orang kepada kelompok oposisi 
pro-Sjahrir di Jakarta. Namun demikian, kepemimpinan barisan Pelo- 
por menonjol karena satu masalah penting, yakni tiga pemimpin tua 
kaum nasionalis kiri semuanya eks-Digulis, veteran (dan korban) dari 
pemberontakan tahun 1926. Dalam pandangan rakyat, mereka ju- 
ga—sebagaimana kelompok Negen Broeders dan komunis bawah ta- 
nah—tidak tersangkut dalam perampasan beras yang dilakukan oleh 
Jepang dan korupsi bahan sandang oleh pangreh praja. Selain itu, 
mereka juga siap bertindak pada bulan Agustus 1945. Marilah kita 
lihat dalam bab-bab berikut ini, bagaimana kelompok-kelompok ini 
membentuk kekuasaan baru setelah proklamasi di Tiga Daerah.I) 


2B.R.O.G.Anderson, “The Pemuda Revolucion. Indonesian Policics, 1945- 
1946" (Tesis Ph.D. Cornell University, 1967), hlm 37. 


91 


BAB EMPAT 


PROKLAMASI KEMERDEKAAN 
DAN BERAKHIRNYA 
KEKUASAAN JEPANG 


TANGGAL 14 Agustus 1945 kira-kira lewat pukul 9.00 malam, se- 
orang anggota kelompok rahasia di dalam Barisan Pelopor yang sejak 
bulan sebelummya ikut serta dalam rapat-rapat gelap, bergegas me- 
nyelinap memasuki pintu belakang sebuah rumah di jalan Gilitugel, 
Tegal. Pandangannya yang menembus kaca jendela menangkap se- 
orang kawannya sedang memutar tombol radio ilegal gelombang pen- 
dek (short wave), yang selama ini menjadi sumber berita jalannya pe- 
perangan bagi Barisan Pelopor. Guna memberi pelajaran kepada ka- 
wannya yang ceroboh ini, ia surut ke belakang rumah, meniru ucap- 
an gaya logat bahasa Jepang dengan keras: “Moshi, moshi (artinya 
halo). Apa yang punya rumah ada?” Mendengar ini, orang itu de- 
ngan gugup melompat ke pintu belakang, yang ditemui bukan kenpe- 
itai tetapi kawannya sendiri yang bernama Marsum Hr. Keduanya 
lalu duduk, “melanjutkan mendengarkan berita-berita terbaru dari 
medan peperangan. 
...dan “nger" terdengar suara orang bicara, lalu aku bertanya: “Sender 
(pemancar) mana itu, Bung?” “Sender Saigon entah Hanoi,” sahut 
kawanku. “Bahasa Inggrisnya logac Cina, ganti saja ke Australia.” 
Knop radio diputar-putar lagi kiri-kanan, kiri-kanan, dan “nger” se- 
seorang sedang bicara dalam bahasa Inggris pelan-pelan, sender itu 
lebih jelas suaranya. Tanyaku kemudian: “...Sender mana lagi ini 
Bung?” “Sender Australia, kira-kira Melbourne,” sahutnya. Aku meng- 
gerutu “sayang mengapa aku tidak berbahasa Inggris, salahku sendi- 
ri...” Sekonyong-konyong muka kawanku terangkat, dadanya wungal 


29 


ONE 5SOUL ONE STRUGGLE 


(membusung), duduknya mengeser-geser maju mendekat radio— 
mendengarkan secara sungguh-sungguh, kulit muka dahinya berke- 
rut-kerut, suatu tanda sedang sungguh-sungguh memperhatikan sua- 
ra orang yang sedang berbahasa Inggris. Mendadak aku terkejut, men- 
dengar kawan tadi berkata: “Ha... he... ha... Jepang sudah menyerah!” 


Walaupun siaran pernyataan menyerahnya Jepang oleh Kaisar 

tidak diterima sampai petang hari berikutnya (15 Agustus), sebelumnya 

' pemuda di Jakarta telah berhasil menangkap siaran pemancar San Fran- 
sisco mengenai penyerahan Jepang tanpa syarat.? Di seluruh Keresiden- 
an Pekalongan kelompok-kelompok lain mendengar siaran serupa pada 
malam itu. 

Bagi kelompok-kelompok nasionalis di Keresidenan Peka- 
longan dan gerakan bawah tanah yang basisnya di Pemalang, berita 
ini menimbulkan luapan kegembiraan, walau mereka sebenarnya su- 
dah tahu bahwa menyerahnya Jepang hanyalah soal waktu belaka. 
Dalam rangka persiapan gerakan perjuangan di seluruh keresidenan 
dengan cepat situasi baru ditanggapi. Persiapan Proklamasi Kemerde- 
kaan bukanlah semata-mata karena mengikuti siaran radio gelap, te- 
tapi juga karena ibukota dapat dicapai dalam waktu 8 jam, sedang 
kota-kota kabupaten ada di sepanjang jalan kereta api Jakarta- Sema- 
rang. Gerbong-gerbong kereta api dari Jakarta banyak bertuliskan 
semboyan-semboyan seperti “Merdeka atau Mari.” Belum lagi beri- 
ta kawat melalui jaringan komunikasi khusus kereta api. Wajar bila 
aktivitas kereta api paling dulu mengetahui berita-berita dari Jakarta. 

Secara relatif sangat mudah bagi barisan Pelopor, atau bagi Ne- 
gen Broeders ataupun bagi kelompok bawah tanah komunis untuk 
berhubungan dengan Jakarta melalui kurir atau telepon langsung gu- 
na memastikan berita-berita yang mereka dengar melalui radio-radio 
gelap. Tanggapan pertama mereka terhadap berita menyerahnya Je- 
pang dan Proklamasi Kemerdekaan ialah ingin mengetahui apa yang 
sedang dilakukan di Jakarta. 

Negen Broeders mengirim dua orang anggotanya ke Jakarta 
pada tanggal 19 Agustus. Di sana mereka mendengarkan ceramah 


'Marsum Hr, Ceritaku, hlm. 46. 
?Anderson, Java, him. 66. 


94 


PROKLAMASI KEMERDEKAAN 


Supeno semalam suntuk tentang makna proklamasi ketika menginap 
di rumahnya di Jalan Lawu." Barisan Pelopor mengirim pula kurirnya 
ke Jakarta, namun tidak berhasil menemui seorang pun dari asrama 
Menteng 31 karena mereka berada di Rengasdengklok. Tetapi, pada 
tanggal 20 Agustus kurir yang lain kembali ke Tegal membawa ratusan 
teks Proklamasi dan semboyan-semboyan yang tercetak di atas kertas 
merang rapuh berwarna kekuning-kuningan, satu-satunya jenis kertas 
yang tersedia waktu itu. Tokoh-tokoh nasionalis senior perjuangan, 
menjadi kokoh dengan kepastian kebenaran dari Jakarta atas desas- 
desus penyerahan Jepang. Mereka cepat mengambil prakarsa menyu- 
ruh pemuda menaikkan bendera Merah-Putih, lalu menjalankan 
kampanye propaganda kemerdekaan dan membentuk Komite Nasio- 
nal daerah (KNI) sesuai dengan instruksi Jakarta. 

Sebaliknya, pangreh praja tidak mempunyai sumber informasi 
kecuali dari Jepang. Sikapnya menantikan “pengumuman resmi atas- 
an” itu membuat kebingungan dan keragu-raguannya menghadapi 
Proklamasi. Sedangkan pihak Jepang di Keresidenan itu yang tetap 
bungkam tentang penyerahan itu sampai kira-kira seminggu setelah 
Proklamasi, menolak untuk menjawab di depan umum, dan sering 
kali secara pribadi menyangkalnya.” 

Perjanjian antara Sekutu di Postdam dekat Berlin yang dicapai 
pada tanggal 16 Juli 1945 antara lain menyebutkan akan mengemba- 
likan Indonesia kepada Belanda. Ini mendorong pemerintah militer 
Jepang berjanji akan cepat memberikan kemerdekaan kepada Indone- 
sia, dengan membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 
(PPKI) yang dipimpin oleh tokoh-tokoh nasionalis Sukarno-Hatta. 

Postdam juga berarti jatuhnya bom-bom atom dan kekalahan 
Jepang yang cepat sebelum adanya pemindahan kekuasaan secara res- 
mi. Yang lebih penting lagi, Perjanjian Postdam berarti bukannya 


?Negen Broeders, Wawancara 2.8.76. Diskusi dan perundingan mengenai 
kepemimpinan Republik muda ini di kalangan berbagai faksi dapat dijumpai dalam 
Anderson, Java, hlm. 70: Anthony Reid, Indonesian National Revolution, (Melbourn, 
Longmans, 1974) hlm. 142, 144. 

“Menteng 31, sebuah kelompok nasional yang terkemuka di Jakarta. 

'Informan-informan pangreh praja telah berakhir, Walaupun surat-surat ka- 
bar seperti Asia Raja memberitakan perang telah berakhir, namun pangreh praja 
masih saja menunggu pengumunan resmi, yang tentu saja tidak akan mereka dapat. 


95 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


Amerika Serikat yang datang untuk membebaskan Indonesia dari Je- 
pang, tetapi datangnya Inggris di bawah pimpinan Mountbatten un- 
tuk membersihkan Jepang di Asia Tenggara. Ada usaha dari delegasi 
Perancis dan Belanda di Postdam agar mereka dapat masuk dan men- 
jajah kembali negara-negara di Asia Tenggara tanpa campur tangan 
negara lain. Keputusan-keputusan yang diambil di Postdam berpenga- 
ruh banyak pada keterlambatan kemerdekaan.S Lebih-lebih lagi de- 
ngan pernyataan dari Komandan Jepang tanggal 18 Agustus kepada 
Sukarno-Hatta, yaitu bahwa Jepang menyetujui keputusan Postdam, 
sehingga kerena itu bantuan untuk kemerdekaan Indonesia tidak 
mungkin ada lagi. Dikatakan lebih lanjut bahwa keamanan dan keter- 
tiban akan berada di bawah komando tentara Jepang sampai tiba wak- 
tunya pemindahan kekuasaan kepada Sekutu sudah resmi.” 
Dengan tidak adanya dukungan rakyat dan ketergantungan 
mereka pada atasan yang semakin pudar, maka kekuasaan para pang- 
reh praja sekarang lebih tergantung lagi kepada atasannya. Apakah 
yang akan terjadi bila atasan itu runtuh atau diganti? Pada umumnya 
para pangreh praja berharap, sesuai dengan perjanjian Postdam yang 
digarisbawahi oleh Komandan Militer Jepang, Sekutu akan datang 
dan mengembalikan Hindia Belanda kepada Belanda. Beberapa di 
antara mereka yang berpikiran maju pun seperti Sarimin, Bupati Bre- 
bes, selain terpengaruh oleh perjanjian Postdam juga mengingat betul 
janji Ratu Wilhelmina tahun 1942 yang mengatakan bahwa Indonesia 
akan diberi kekuasaan otonom di dalam negara sekemakmuran Be- 
landa. Sutarjo, seorang pemimpin terkenal dari kalangan pangreh 
praja, pada bulan Juni-Juli keliling Jawa berpidato yang ditujukan 
kepada para pangreh praja agar mereka bersiap-siap untuk merdeka.' 
Dalam tulisannya tahun 1965, Bupati Brebes Sarimin mengatakan 
sebagai akibat dari janji Ratu Wilhelmina dan pidato-pidato Sutarjo, 


(Mengenai persetujuan Postdam dan kemerdekaan Indonesia, lihat Anderson, 
Java, hlm 61-85. Teks dan prosedur perjanjian itu dapat dijumpai di Hubungan 
Luar Negeri Amerika Serikat (State Department), Diplomaric Papers, Konferensi 
Berlin 1945, jilid I dan II. Percetakan USA Washington, 1960). 

7Anderson, Java, hlm. 85. 

#Dalam suatu pertemuan di pendopo Kabupaten Tegal, Sutarjo mengatakan 
bahwa Jepang “akan mengumumkan kemerdekaan Indonesia tahap demi tahap.” 


96 


PROKLAMASI KEMERDEKAAN 


“kami mengira bahwa kemerdekaan itu hal yang masuk akal, tetapi 
Proklamasi adalah hal yang tak pernah muncul dalam benak kami. 
Kita tidak tahu bahwa suatu negara dapat dengan mudah menyata- 
kan proklamasi kemerdekaannya.”” 

Kebingungan pangreh praja, menurut Sarimin, karena tidak 
adanya pengumuman resmi tentang penyerahan Jepang, baik melalui 
radio pemerintah maupun Shuchokan (Residen) Pekalongan. Keragu- 
an itu diperkuat lagi oleh sikap para pejabat Jepang setempat, seperti 
yang dijumpai Sarimin: 

Djepang di daerah membungkam seribu bahasa. Bahkan mereka 
mempertahankan kekuasaannya, tidak djarang dengan kekuatan sen- 
djata. Pada saat tersiarnja kabar itu saja turne di pedalaman dan berte- 
mu seorang kenpeitai Djepang jang pasti mengetahuinja. Tetapi ia 
menjangkal keras kebenaran. Mereka terdjepit, mengikuti gelombang 
pergolakan di bawah tekanan dan antjaman kekuasaan jang masih 
njata.'” 

Hal penting yang menjelaskan sikap “tunggu dan lihat” —nya 
pangreh praja adalah harapan bahwa Sekutu akan segera tiba, tetapi 
bukan enam minggu kemudian. Penundaan yang tidak diduga inilah 
yang menciptakan keadaan di mana perebutan kekuasaan oleh kelom- 
pok-kelompok tertentu muncul di mana-mana. 


1. Tanggapan Kalangan Perjuangan 


Ciri-ciri dari perjuangan kemerdekaan di waktu-waktu sesudah 
Proklamasi yaitu berkembangnya apa yang disebut badan perjuang- 
an. Pada umumnya badan-badan ini sulit untuk disebut “organisasi,” 
karena struktur organisasi kaum muda sangat longgar, dan bisanya 
mereka hanya mengelompok pada seorang tokoh tua yang kharisma- 
tik. Akan kita bahas sepintas organisasi dan kepemimpinan kelom- 
pok-kelompok ini sebelum mengungkap kegiatan-kegiatannya. 

Kepemimpinan badan-badan perjuangan, aktivis-aktivis revo- 
lusioner atau pejuang, terdiri dari 3 kelompok. Pertama, “angkatan 


tahun '26,” bekas anggota-anggota Sarekat Islam, VSTP (Sarekat Bu- 


”Sarimin, Wawancara, 23.1.73 
“Sarimin, Kenang-kenangan, hlm. 101. 


97 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


ruh Kereta Api), PKI atau Sarekat Rakyat. Termasuk mereka yang 
sesudah pemberontakan 1926 dipenjarakan di Jawa atau dibuang ke 
Digul dan tokoh Islam komunis seperti Haji Muklas dan Kiai Mis- 
bach dari Slawi."' 

Ketatnya pengawasan PID dan janjinya kepada Penguasa Belan- 
da sebagai syarat pembebasannya menyebabkan mereka tidak lagi aktif 
di bidang politik. Kelompok ini mencakup pula Sukarnois yang seni- 
or, seperti Kartohargo dan Kromo Lawi, yang sering diganggu dan 
kadang-kadang ditahan karena kegiatan politiknya pada akhir tahun 
1920 dan awal 1930-an. 

Kelompok kedua yang disebut “Angkatan tahun 30,” termasuk 
para pemuda sebelum perang, dari Indonesia Muda, Kepanduan 
Bangsa Indonesia atau Perpri (Persatuan Pemuda Rakyat Indonesia), 
yaitu Ormas pemudanya Partindo yang berbasis di Solo, dan SPI (Su- 
lih Pemuda Indonesia), Ormas pemudanya PNI-Baru. Dalam kelom- 
pok ini termasuk Sugeng Hargono (Brebes), anggota-anggota Negen 
Broeders di Tegal dan Sarli, seorang tokoh barisan Pelopor di Kota 
Pekalongan. Angkatan ini mencakup pula bekas anggota-anggota par- 
tai politik pada periode 1930-an seperti PNI-Baru, Gerindo, Partindo, 
dan PSII. 

Kelompok ketiga, generasi muda “angkatan 45,” yang mem- 
peroleh pengalaman politik dari organisasi-organisasi pemuda bikinan 
Jepang yang pandangannya dibentuk oleh pengalaman-pengalaman 
mereka semasa pendudukan. Termasuk kelompok ini, tokoh-tokoh 
API (Angkatan Pemuda Indonesia) Pemalang, Urip dan Karso, serta 
para pemimpin Pesindo Ketanggungan Barat. Pendidikan Belanda 
kelompok ini kurang dibanding dengan kelompok-kelompok pejuang 
senior di Keresidenan Pekalongan, kebanyakan mereka adalah anak- 
anak pegawai negeri rendahan atau buruh pabrik gula. Mereka biasa- 
nya tidak menjadi pemimpin di badan perjuangan, tetapi aktif dalam 
organisasi itu. Masa umumnya disebut pemuda rakyat, pemuda non- 


"Mereka termasuk K. Mijaya, Muhammad Nuh, Suwigno, Sulaiman, 
Sukirman, dan Wakhtum dari Tegak, Kartohargo, dan Slamet dari Brebes, dan Amir 
dari Pemalang. Haji Muklas ditangkap pada bulan Mei 1926 karena pemberontakan 
Karangcegak dan dibuang ke Digul. Ia belum kembali ke Jatinegara sampai Peristiwa 
Tiga Daerah berakhir. 


98 


PROKLAMASI KEMERDEKAAN 


elite yang miskin dari kampung-kampung pinggiran kota yang sebagi- 
an tersebar menjadi anggota Barisan Pelopor Tegal dan API Pemalang. 
Sebaliknya, para aktivis Barisan Pelopor Pekalongan disebut oleh pim- 
pinannya sebagai pemuda sekolah yang sedikit berpendidikan Barat. 

Pola kepemimpinan kelompok-kelompok luar kota-kota kabu- 
paten adalah sama, yaitu para aktivis tua yang lebih berperan, sedang- 
kan kekuatan santri di dalam kelompok-kelompok berbeda. Di Ran- 
dudongkal misalnya, karena adanya beberapa pesantren di bawah ke- 
pemimpinan Haji Zaini (tokoh Islam nasionalis setempat), hampir 
semua anggota AMRI (Angkatan Muda Republik Indonesia) adalah 
santri. Sedangkan di Slawi dan Tanjung karena tidak terdapat pesan- 
tren, para santri bukanlah hasil pendidikan madrasah melainkan pen- 
didikan sekolah-sekolah menengah negeri. 

Organisasi kelompok-kelompok ini sangat banyak ragamnya, 
dari barisan kelompok Tegal yang tersusun baik sampai ke kelompok- 
kelompok yang umumnya longgar ikatannya seperti pemuda Tan- 
jung yang bahkan tidak punya nama. Kelompok-kelompok dengan 
nama sama sering kali tidak mempunyai pertautan keorganisasian, 
baik dengan yang di tingkat kabupaten maupun dengan dengan yang 
di tingkat propinsi dan nasional. Misalnya, kelompok API Tegal dan 
API Pemalang tidak mempunyai hubungan satu sama lain, meski ke- 
duanya menyatakan bagian dari kelompok Jakarta. Begitu juga kelom- 
pok-kelompok AMRI di Keresidenan Pekalongan tidak mempunyai 
hubungan satu sama lain maupun dengan yang tingkat propinsi dan 
nasional. Kelompok-kelompok lokal ini, selain mengubah namanya, 
mencerminkan perkembangan tingkat nasional, dengan berdirinya 
Pesindo (Pemuda Sosialis Indonesia) pada awal November dan kemu- 
dian Parsi (Partai Sosialis Indonesia). “Keanggotaan” badan-badan 
perjuangan tidak ketat dan bisa merangkap, seperti halnya banyak 
tokoh-tokoh KRIS (Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi) di Tegal 
adalah anggota Barisan Pelopor maupun anggota kelompok lain. Te- 
tapi Barisan Pelopor mempunyai buku keanggotaan, seperti di ke- 
lompok AMRI, meskipun hal ini tidak lazim. Nama-nama sering di- 
ambil dari kelompok-kelompok “terkenal” di Jakarta, Semarang, dan 
Surabaya tanpa adanya suatu ikatan organisasi. Banyaknya badan per- 
juangan dan perbedaan-perbedaan dampak pendudukan Jepang, me- 


99 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


nimbulkan perbedaan-perbedaan dalam gerakan perjuangan setelah 
Proklamasi baik di Tegal, Brebes, maupun di Pemalang. 

Tanggapan pangreh praja terhadap Proklamasi sangat menen- 
tukan nasib mereka sendiri, juga mempengaruhi strategi pemimpin 
perjuangan. Penalaran dari tindakan para pangreh praja itu sendiri 
memerlukan pengamatan yang lebih dekat. 


Reaksi Elite Birokrat 


- Tanggapan mula-mula kaum elite tradisional terhadap pengi- 
baran pertama Sang Merah-Putih di keresidenan itu adalah serupa. 
“Turunkan itu!” katanya kepada kaum pejuang, “karena kita tidak 
mendapat perintah resmi dari Dai Nippon.” Sikap demikian di masa 
Kemerdekaan jelas menandai keraguan akan makna Proklamasi. Suara 
pangreh praja di luar ibukota keresidenan sendiri mengatakan penye- 
rahan Jepang tidak dipastikan baik oleh residen Jepang maupun radio 
resmi Jakarta. Mereka juga takut akan reaksi Jepang apabila gerakan 
revolusioner melanjutkan kampanyenya menurunkan bendera Jepang 
dan mengantikannya dengan Merah-Putih. Akhirnya setelah penye- 
rahan itu menjadi suatu kepastian, mereka mengira sekutu akan segera 
datang dan menyerahkan kembali Indonesia kepada Belanda. Sikap 
semacam ini tentu saja tidak terbatas pada kalangan pangreh praja, 
melainkan juga merupakan sikap sebagian terbesar kaum tua-tua In- 
donesia yang tidak ikut serta dalam gerakan revolusioner. Beberapa 
pejabat pangreh praja dapat dengan cepat mengubah sikap dan pan- 
dangannya. Namun bagi mereka yang sikap keraguannya mencolok, 
kewibawaannya jelas cepat musnah di hari-hari selanjutnya. 

Sarimin yang pada bulan Agustus 1945 menjadi bupati Bre- 
bes untuk masa tiga bulan saja, telah meraih keberhasilan yang langka 
terjadi di bawah kekuasaan Belanda. Ia anak lelaki sebuah keluarga 
petani tembakau di dekat Dieng. Ayahnya berambisi besar agar anak- 
nya menjadi priayi dengan kedudukan tinggi dalam dinas pemerin- 
tahan. Ia duduk di kelas tertinggi OSVIA (sekolah pendidikan bagi 
pegawai-pegawai pribumi) pada tahun 1924 dan menjadi camat pada 
usia 28 tahun. Ia juga seorang dari 13 orang lulusan terbaik akademi 
pemerintahan sebelum perang. Akademi ini memberi prioritas kepada 
anak-anak bupati yang ingin studi, sedangkan di desanya sendiri Sa- 


100 


PROKLAMASI KEMERDEKAAN 


rimin dikenal sebagai “seorang yang telah dimanjakan oleh dewa-de- 
wa,” Kemampuan dan statusnya sebagai priayi “modern” menjadikan 
kariernya maju dengan amat cepat di zaman pendudukan Jepang, 
hanya dalam waktu 3 tahun dia dipromosikan dari wedana menjadi 
patih, dan dari patih menjadi bupati. Kemudian terjadilah sesuatu 
di luar kemampuannya. Hanya selama enam bulan menjadi bupati 
Brebes datanglah apa yang ia sebut sebagai suatu “kemalangan” (ku- 
alat) yang menimpa kariernya sebagai seorang administratur. 

Faktor lain yang menyebabkan hubungannya dengan kaum 
perjuangan di keresidenan itu memburuk adalah kecurigaan akan ada- 
nya gerakan subversif yang menyambut baik kembalinya penguasa 
Belanda, di kalangan pangreh praja. Menurut para pemimpin perju- 
angan, hal ini ada kaitannya dengan Gerakan Untuk Kemenangan, 
VWV (Vak Voor Victorie), yang dulu dipimpin oleh Asisten Residen 
Belanda A.R. Coert, pada awal tahun 1940 sesudah Jerman mendu- 
duki Belanda.'? Katanya banyak anggota vrijmerselarij, (Freemasonry) 
menjadi anggota gerakan tersebut. Residen besar dan Bupati Sarimin 
pernah dinyatakan menjadi anggota Freemasons, tetapi hal itu disang- 
kalnya. Namun namanya sudah terkaitkan dengan VVV, yang sama 
sekali tidak menguntungkannya.'? Di kalangan Negen Broeders re- 
putasi Sarimin lebih jauh lagi dinodai oleh keterlibatannya dengan 
kasus Wedana Pangkah, yang juga dituduh sebagai anggota VVV, dan 
menerima sejumlah dana untuk melakukan subversi terhadap Re- 
publik.“ 

Di Pekalongan tersiar desas-desus tentang dibentuknya komite 
rahasia pejabat-pejabat tinggi pangreh praja untuk menyambut keda- 
tangan kembali Belanda (Comite van Ontvangst), dan konon, menurut 
salah satu kelompok perjuangan, Bupati R.A.A. Suryo (yang menja- 


1Negen Broeders, Wawancara, 27.2.73. 

$Pertanyaan No. 15, “Keterangan, Jawaban tertulis atas pertanyaan jaksa 
Pekalongan S. Karisarmojo 31.1.46, Proc. Gen. 

WNegen Broeders, Wawancara, 27.2.73, dan Muhammad Nuh, Jawaban ter- 
tulis atas pertanyaan Sejarah Militer Kodam VII (Semdam), Semarang, Februari 
1959, Semdam, him. 5. Selanjutnya “Jawaban tertulis, Semdam”. Wedana Pangkah 
didesas-desuskan terlibat dalam penculikan dan pembunuhan sesaat setelah kemer- 
dekaan, kegiatan agen-provokator yang dikatakan bertujuan mendiskreditkan Re- 
publik yang baru lahir itu. 


101 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


bat sejak tahun 1924) juga terlibat. Termasuk juga sekelompok 
“orang-orang terpelajar” yang setia kepada Belanda, antara lain, anak 
perempuan Wedana Pekalongan dan teman-temannya. Mereka berga- 
bung dalam Pemuda Permi, golongan pemuda kaum Priayi yang ting- 
gal di jalan Permi di Pekalongan. 

Menurut Sarli, tokoh nasionalis tua Pekalongan, Kromo Lawi, 
paling dibenci kelompok itu. Kenyataannya, hubungan antara bebe- 
rapa pejabat Pekalongan dengan Kromo Lawi diberi kedudukan tinggi 
oleh Jepang dengan menjadi ketua pertama Putera, lalu menjadi kepa- 
la seksi Perdagangan Hakokai dan pemimpin Barisan Pelopor. Pang- 
reh praja tidak menyenanginya, karena ia rajin mengunjungi wilayah- 
wilayah kecamatannya dan pidato-pidatonya mengenai kemerdekaan 
dalam kursus-kursus Putera yang kemudian menjadi Hokokai. Mere- 
ka juga benci pada cara Kromo Lawi mengambil alih rumah kediaman 
wedana Pekalongan untuk dijadikan kantor Putera. Mereka mencuri- 
gai pula laporan-laporan tertentu yang disampaikan kepada Jepang 
yang merugikan pangreh praja dan mengakibatkan mereka ditegur 
atau dipecat. Tetapi ternyata kalangan priayi.tidak berhasil menggeser 
kedudukannya. '? Kromo Lawi kemudian melindungi dirinya dengan 
jalan mendekati kenpeitai. Akibatnya ketika meletus bentrokan ken- 
peitai di Pekalongan awal Oktober, Pemuda menangkap Kromo Lawi 
dengan tuduhan agen subversi kenpeitai. 

Dengan adanya ketegangan antara Kromo Lawi dan pangreh 
praja Pekalongan yang pro-Belanda itu, tidak mengherankan bila be- 
rita yang dibawanya dari Jakarta mendapat reaksi dari mereka. Kromo 
Lawi berada di Jakarta, di rumah kediaman Laksamana Meida, ketika 
malam itu juga Proklamasi sedang diperdebatkan. 'S Pagi harinya bu- 
ru-buru ja kembali ke Pekalongan untuk memberi tahu bahwa Prokla- 
masi akan diumumkan, meski berita tersebut telah sampai di pang- 
reh praja, termasuk semua bupati, berkumpul di Pekalongan untuk 


menghadiri sidang Hokokai dan Shu Sangi Kai (Dewan Penasihat 


'5Sarli, Wawancara, 27.7.76. 

"Laksamana Maeda adalah simpatisan gerakan nasionalis. Teks Proklamasi 
Kemerdekaan disusun di rumah kediamannya pada tanggal 16 Agustus 1945 dan 
diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.00 pagi. Lihat Anderson, Java, 
him. 75-82. 


102 


PROKLAMASI KEMERDEKAAN 


Keresidenan). Kromo Lawi menuturkan kenangannya tentang sidang 
yang terjadi 30 tahun yang lalu itu: 

Saya ditertawai Sarimin itu di rumah yang sebelah sini CPM, kita 
kumpul di sana dengan beberapa bupati, kemudian saya ceritakan 
tentang proklamasi itu. Nah, ditertawai, karena ya, yang bisa me- 
merdekakan kita itu adalah negara yang menang—anggapan dari sari- 
min cs itu, sehingga dia tidak percaya kalau umpamanya saya... kita 
ini bisa merdeka, harus yang memerdekakan adalah, ya, yang me- 
nang pada waktu itu adalah Amerika. Sebab Jepang sudah jatuh, dan 
tidak bisa memberi kita hak kemerdekaan. Tidak mengerti bahwa 
proklamasi ini adalah dari sanubari rakyat Indonesia sendiri. 

Sarimin, dalam keterangannya mengenai sidang itu lima bulan 
kemudian menulis antara lain: 

...Pada saat itoe seorangpoen ta' ada jang taoe benar tentang seloek- 

beloeknja Proklamaties Tocan Kromo Lawi jang habis dari Djakarta 

menerangkan, bahwa Proklamatie itu beloem berisi, masih berwoed- 
joed ideologie, beloem mempoejai woejoed jang njata." 

Pada waktu itu (akhir Agustus 1945), Sarimin percaya Prokla- 
masi tidak memiliki makna apa pun sampai Jepang secara resmi su- 
dah menyerahkanterimakan kekuasaannya kepada Indonesia. Me- 
nunggu sampai ini terjadi, Sarimin berpendapat “tidak akan terjadi 
perubahan apa pun.” Lebih lanjut dikatakannya bahwa dia bukan 
tipe pangreh praja yang tinggal diam. Ketika menjadi camat, ia pernah 
mengajukan pendapatnya tanpa diminta kepada Residen Belanda, 
yang mengakibatkan pemindahan dirinya ke kecamatan yang berpen- 
duduk miskin. Bupati Sarimin memang memiliki kepercayaan diri 
yang tangguh. 

Pendapat maupun tindakan Bupati tersebut menimbulkan 
konflik dengan pejuang revolusioner di Brebes, terutama Kartohargo. 
Sebagai anggota pergerakan nasional yang senior di Brebes, ketua KNI 
Kabupaten maupun Barisan Pelopor, dia tidak menyetujui pendapat 
Bupati Sarimin (sekembalinya dari rapat para bupati di Pekalongan 
tadi), bahwa Jepang masih bertanggung jawab untuk keamanan sam- 


Kromo Lawi, Transkripsi 111/6, 7.6.73. 
"Pertanyaan No. 2, Keterangan, 31.1.46. 


103 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


pai Belanda menduduki Indonesia kembali, menurut Perjanjian Post- 
dam. Sarimin dengan tegas mengemukakan pendapat seperti ini da- 
lam sebuah sidang penting di pendopo Kabupaten Brebes: 

Tanggal 23-10-1945 Bupati mengatakan rapat di pendopo Kabupa- 

ten Brebes, dikoendjoengi oleh para pangreh pradja lengkap moelai 

dari loerah sampai wedananja, pegawai kantor, bangsa Tionghoa dan 

Arab, sementara wakil-wakil Badan dan Gerakan. Rapat dipimpin 

sendiri oleh Boepati. Menoeroet keterangan Boepati jang beliaoe ba- 

roe sadja berkonperensi dengan Residen Mr. Besar dan mendapat pe- 
nerangan tentang adanja Penjerahan Djepang kepada Sekoetoe. Se- 
landjoetnja Boepati mengoepas soal peperangan dan djoega soal Prok- 
lamasi. Dalam koepasannja jang mengenai proklamasi boepati de- 
ngan terang-terangan tidak soeka membenarkan adanja Proklamasi 
itoe dan beloem soeka mengoemoemkan Proklamsi, selakoe Kepala 

Daerah. Perkataannja jang mengatakan beloem soeka mengakoei Prok- 

lamasi ialah demikian, “Apakah artinya Proklamasi jang hanja ditanda- 

tangani oleh 2 orang sadja (Sukarno-Hatta)?” 

Seorang tokoh Masyumi kemudian menanyakan kepada Bupa- 
ti, apakah sebagai Kepala Daerah ia tidak memiliki keyakinan diri 
untuk mengumumkan Proklamasi itu. Jawabnya adalah tidak. Dika- 
takan oleh tokoh Barisan Pelopor bahwa gerakan gerakan revolusioner 
Brebes akan mendukung Bupati apabila Bupati mengumumkan Prok- 
lamasi secara resmi. Hal ini menimbulkan prasangka rasialis yang ta- 
jam di Brebes. Beberapa pedagang Cina percaya bahwa kemerdekaan 
itu tidak akan terjadi, sedangkan orang-orang Arab tampak puas de- 
ngan sikap Bupati dan secara terang-terangan mengatakan bahwa 
orang Jawa tidak mampu untuk memerintah dirinya sendiri, akibat- 
nya justru hanyalah kekacauan dan perampokan.? 

Bupati tetap menjelaskan pendapatnya itu dalam perjalanan 
dinasnya keliling kabupaten. Sewaktu ia tiba di Kawedanan Banjar- 
harjo (di sebelah barat Brebes) beberapa minggu setelah Proklamasi, 


pemuka setempat telah berkumpul untuk mendengarkan keterang- 


'9Kartohargo, Pertanyaan No. 14, Berita Acara, 23.10.46. Proc. Gen. Lihat 
juga lampiran biografi. 
2 Wawancara, pemimpin Islam, 6.12.75. 


104 


PROKLAMASI KEMERDEKAAN 


an Bupati tentang situasi nasional waktu itu. Seorang tokoh perjuang- 
an Islam, ingat kata-kata Bupati, antara lain: 

Bagaimana sikap Sekutu nanti, kita tidak menang, yang menang Seku- 

tu, tunggu saja nanti sikap dari Sekutu, memang kalau Sekutu mengi- 

nginkan merdeka, kita merdeka. Merdeka atau tidak merdeka yang 
perlu sekarang aman dan tentram.” 

. Sebelum Sarimin mengakhiri pidatonya, banyak hadirin yang 
meninggalkan tempat duduknya dan berkata, “Pidato macam apa 
ini?” “kaki tangan kolonial.” Seorang tokoh pemuda dari Ketang- 
gungan Barat akhirnya memotong, “Maafkan Tuan, demi ketertiban 
umum lebih baik berhenti sekarang.”? Kemudian rapat dibubarkan. 
Pemuda-pemuda santri marah pada pidato Bupati yang tajam dan 
melukai itu.8 Sewaktu meninggalkan kewedanan ia dicoba diculik 
tetapi gagal. 

Kemudian Sarimin mengakui secara jujur bahwa pandangan 
dan sikapnya memang menyinggung perasaan kebangsaan beberapa 
orang. Lebih lanjut dikatakannya: 

Sikap dan pendapat demikian jika ditimbang sekarang (Januari 1946) 

memang salah benar, tetapi seharusnya ditimbang dengan pengerti- 


an pada saat itu juga.“ 


Akhirnya pada tanggal 27 September setelah Jepang menye- 
rahkan kekuasaannya dan berkat instruksi Mr. Besar, Sarimin me- 
nyetujui pengibaran bendera Merah-Putih. Setelah itu baru masalah 
untuk mematuhi dua perintah yang berbeda bagi para bupati terpe- 
cahkan.? 

Rasa pengabdian Sarimin kepada dua pemerintah menjelaskan 
perbedaan besar antar langkah-langkah nasional dengan kenyataan 
lokal di masa periode awal revolusi. Di tingkat nasional, masalah ini 


1 Wawancara, pemimpin Islam, 6.12.75. 

2/bid. Kelompok revolusioner Kota Brebes yang paling radikal, yang ke- 
mudian menamakan dirinya Pesindo berasal dari pemukiman pabrik gula Ke- 
tanggungan Barat, yang dahulu merupakan bagian dari Particuliere Landerijen atau 
Tanah Partikelir milik Bupati Brebes (lihat bab satu). 

23Pertanyaan No. 1, 2, Sarimin, Keterangan, 1946, Proc. Gen. 

MPertanyaan No. 15, ibid. 

2Pertanyaan No. 15, ibid, 


105 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


tampaknya telah dipecahkan. Pada tanggal 30 Agustus di Jakarta ber- 
langsung konferensi pangreh praja se-Jawa dan Madura, yang mencer- 
minkan salah satu kenyataan, mereka harus mendemonstrasikan du- 
kungan rakyat dan kewibawaan penguasa terhadap rakyat. Demi tu- 
juan ini Sukarno-Hatta berusaha menghindari sistem pemerintahan 
dan pertanggungjawaban ganda, Jepang dan Republik berdamping- 
an satu sama lain. Seperti dikatakan Hatta, “Perintah-perintah telah 
dikeluarkan kapada semua pejabat pemerintah untuk menyatakan 
dirinya sebagai pejabat Republik Indonesia dan siap sedia hanya me- 
nerima perintah-perintah yang diberikan kepadanya dari atasan yang 
berkebangsaan Indonesia.” Sukarno meyakinkan pangreh praja bah- 
wa mereka memperoleh “kedudukan yang sepadan di Republik muda 
ini dengan apa yang diterimanya.” Jadi ada kesepakatan di pihak para 
pangreh praja untuk berdiri di belakang Republik asal kedudukan 
dan statusnya terjamin.” 

Di tingkat lokal terjadilah kesenjangan besar antara aspirasi ini 
dan pelaksanaan yang sebenarnya. Masalahnya terletak pada bagaima- 
na pejabat-pejabat seperti Sarimin dan Jepang menanggapi kenyata- 
an itu. Ada yang menunggu perintah Jepang yang akan memberi ke- 
merdekaan, ada yang percaya bahwa Sekutu akan mengembalikan 
kekuasaan kepada Belanda. Sehingga peranan residen sangat menen- 
tukan. Seperti misalnya di Keresidenan Banyumas, Proklamasi mem- 
peroleh sambutan lebih cepat berkat kepemimpinan residen perger- 
akan, Mr. Iskag Cokroadisuryo, yang pada tanggal 5 September 
mengumumkan “Kemerdekaan Indonesia.” Empat hari kemudian, 
Jepang secara resmi menyerahterimakan kekeuasaan kepadanya seba- 
gai residen Republik. Sejak itu dilema mengabdi dua pemerintah ter- 
selesaikan dalam pikiran pejabat seperti Sarimin. 

Keterlambatan pengangkatan Mr. Besar sebagai residen pun 
mengakibatkan tertundanya serah terima kekuasaan secara resmi dan 
pengumuman Proklamasi oleh residen sebagai wilayah kekuasaan Re- 
publik tadi. Tidak jelas mengapa semua wakil residen masa pendudu- 


“Anderson mengutip Hatta dalam “The Pemuda Revolution: Indonesia 
Politics 1945-1946,” hlm. 116. 
“Anderson mengutip Sukarno, ibid., hlm. 167. 


106. 


PROKLAMASI KEMERDEKAAN 


kan Jepang (fuku shuchokan) diangkat menjadi residen pada tanggal 
5 September, kecuali jabatan Residen Pekalongan, Residen Banten, 
dan Walikota Jakarta yang dibiarkan kosong.? Boleh jadi Jakarta 
menghendaki para residen baru seyogyanya terdiri dari para pejabat 
atau administratur berpengalaman dari zaman Belanda (sekira 90 per- 
sen dari mereka yang diangkat) atau aktivis pergerakan semacam Mr. 
Iskag. Ternyata kepercayaan terhadap Mr. Besar sebagai calon residen- 
lah yang tepat didukung oleh mosi KNI Daerah Pekalongan tanggal 
12 September.” Sembilan hari kemudian Jakarta mengesahkan peng-. 
angkatan Mr. Besar.” Bagaimanapun juga keterlambatan ini menim- 
bulkan berbagai penafsiran di kalangan kaum pejuang. Mereka men- 
duga Jakarta meragukan keberpihakan Mr. Besar pada Republik. Ke- 
curigaan itu timbul karena keinginannya untuk berkompromi de- 
ngan Residen Jepang mengenai masalah bendera. Dalam suasana ke- 
curigaan, desas-desus dan sentimen anti-Belanda, gaya hidup Mr. Be- 
sar yang dianggap agak kebarat-baratan dan sikap yang menyendiri 
juga disalahtafsirkan. Namun kalangan pejuang Tegal umumnya ber- 
anggapan bahwa tidak diangkatnya Mr. Besar lebih awal karena Pe- 
merintah Pusat “meragukan kemampuannya memimpin gerakan ke- 
merdekaan di keresidenan ini.” 

Kata sepakat antara kaum nasionalis dan pangreh praja di Jakar- 
ta hanya mungkin dicapai berkat kedudukan kaum nasionalis mode- 
rat tua yang telah berkolaborasi dengan Jepang dan kini mayoritas 
duduk dalam kabinet pertama Republik. Di Tiga Daerah, kaum na- 
sionalis tua itu justru radikalis yang tidak pernah ikut memegang ke- 
kuasaan. Bila sebagian dari mereka pernah memasuki organisasi Je- 
pang, mereka tidak melibatkan diri dalam pelaksanaan politik eko- 
nomi Jepang masa perang. Karena itu penyerahan kekuasaan di akhir 


“Koesnodiprodjo, (penyunting). Himpunan Undang2, peraturan2, pene- 
tapan2 pemerintah Republik Indonesia, 1945 (Jakarta 1951), hlm.88. 

?“Mosi Komite Nasional Daerah Pekalongan”. Saya berterima kasih kepada 
Mr. Besar untuk dokumen-dokumen lain dari KNI Pekalongan (selanjutny disebut 
Dokumen Mr. Besar). 

“Surat dari Sekretaris Negara, A.G. Pringgodigdo kepada Dr. Sumbaji, ketua 
KNI Pekalongan, tertanggal 21 September 1945, Dokumen Mr, Besar. 

"Negen Broeders, Wawancara 8.11.75. 


107 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


September 1945 tidak mampu mencegah polarisasi yang semakin jauh 
antara gerakan revolusioner dan pangreh praja. Polarisasi ini mencer- 
minkan tiga kenyataan setempat. Pertama, kaum nasionalis tua tidak 
berada dalam kekuasaan seperti rekan-rekannya di Jakarta. Kedua, 
pengelakan Jepang atas kekalahannya dengan Sekutu, dan ketiga, ke- 
ragu-raguan di kalangan beberapa pihak terhadap Proklamasi. Sema- 
kin terisolirnya keresidenan itu dari Jakarta dirasakan oleh semua ke- 
lompok. Pangreh praja yang tidak tahu apa yang harus diperbuat ka- 
rena ketiadaan instruksi-instruksi dari atasan, bertingkah laku sangat 
hati-hati dan selalu birokratis serta menanti perintah-perintah atasan 
yang tak kunjung tiba. 


Awal Mula Revolusi Kemerdekaan 


a. Pekalongan 


Di Kota Pekalongan pengibaran bendera Merah-Putih diten- 
tang keras. Tokoh barisan Pelopor Sarli mendengar berita Proklamasi 
dari radio Jakarta tanggal 18 Agustus pagi, katanya: 


Saya mengajak dua orang pimpinan barisan Pelopor ke Balai Kota. 
Pukul 6.30 pagi, tak seorang pun ada di sana. Saya menaikkan bendera 
Merah-Putih sebagai ganti bendera Jepang. Lalu kami pulang dan 
memberi tahu Kromo Lawi dan Bung Bagio. Kegaduhan pun mulai, 
sekitar pukul 7.00 pagi ketika saya tiba di Kantor Kotapraja menda- 
dak dipanggil Sumpeno (Walikota Pekalongan). Bersamanya hadir 
Harso, Sekretaris Kotapraja dan seorang lagi. Mereka sangat takut 
dan pucat sekali. Karena saya yang telah menaikkan bendera Merah- 
Putih, maka sayalah yang harus menurunkannya, katanya kepada sa- 
ya. Apa jadinya bila Jepang mendengar soal ini? Saya mengatakan 
bahwa saya telah menaikkannya dan tidak dapat menurunkannya lagi, 
karena kekuasaaan Jepang telah berakhir dengan Proklamasi. “Seba- 
gai bangsa Indonesia kita mengaku bendera itu. Kita mengakui Bung 
Karno sebagai pemimpin. Kita taat,” kata saya kepada mereka. Lalu 
keadaan menjadi menegangkan. Saya tetap tidak mau pergi dan men- 
urunkan bendera. “Siapa memerintahkan kamu menaikkan bend- 
era itu?” tanya mereka lagi.”Saya tidak mendapat perintah,” jawab 
saya, “Proklamasi itu sendiri yang memerintahkan kita bertindak...” 


108 


PROKLAMASI KEMERDEKAAN 


Sumpeno mengatakan telah mendengar tentang Proklamasi, tetapi 
tidak ada perintah mengibarkan bendera.” 


Barisan pelopor Pekalongan tidak mampu mengerahkan rakyat 
seperti di Tegal. Pemimpinnya orang baru, organisasi tidak luas, dan 
kaum santri yang lebih menonjol, sedangkan di Tegal pemimpinnya 
adalah tokoh eks-Digul yang sudah lama dikenal, dan organisasi men- 
jangkau seluruh kota. 

— Pada tahap pertama revolusi di Pekalongan, para aktivis Jawatan 
Kereta Api yang menonjol dengan memeriksa penumpang-penum- 
pang apakah sudah memakai lencana Merah-Putih, dan mendirikan 
sebuah menara besar di depan stasiun untuk mengibarkan Sang Dwi- 
warna. AMRI walaupun kurang senang dijuluki sebagai gerakan “pik- 
nik dan bal-balan” oleh para pemuda (lantaran berasal dari golong- 
an menengah kota atau pengusaha), bekerja sama dengan Barisan Pe- 
lopor untuk mengambil alih sebuah pabrik penggilingan beras serta 
menjual hasilnya kepada KNI untuk didistribusikan. Tokoh-tokoh 
AMRI aktif pula dalam gerakan pengibaran bendera di luar gedung- 
gedung pemerintah. Tokoh AMRI A. Junaid mengibarkan bendera 
di depan kantor Pengadilan Negeri, tetapi segera diturunkan kembali 
atas perintah Jaksa Suprapto, tokoh terkemuka kalangan priayi Pe- 
kalongan.? 

Tetapi patuh pada status sosial merupakan masa lalu. Pemuda 
Permi (priayi muda) ikut aktif menyebarluaskan poster bertuliskan 
“Merdeka atau mati”, dengan cepat menurunkan bendera Jepang dan 
menaikkan bendera Merah-Putih. Kegiatan itu baru terbentur ketika 
mereka menurunkan bendera Jepang di halaman keresidenan dan me- 


naikkan bendera Merah-Putih di depan mata sejumlah pejabat Je- 


“'Sarli, Wawancara 28.8.76. “Bagio” adalah Subagio Mangunraharjo, kepala 
kantor Badan Pembantu Prajurit Pekerja (BP3) Pekalongan. 

2Pemimpin AMRI, Wawancara 3.9.72, 31.5.73: juga pemimpin Pemuda 
Permi, wawancara 30.7.75. Beberapa aktivis muda priayi mempunyai hubungan 
dengan kelompok mahasiswa Fakultas Kedokteran di Jalan Prapatan 10 Jakarta yang 
memberikan bahan-bahan kepadanya. Hakim pada peradilan tokoh-tokoh Tiga Dae- 
rah adalah sama orangnya dengan hakim yang memerintahkan penurunan bendera 
Merah-Putih yang berkibar di depan kantor Pengadilan Negeri, ia menolak perta- 
nyaan pembela mengenai insiden ini sebagai “di luar tata tertib” dalam persidangan 
enam terdakwa pemimpin Tiga Daerah pada awal tahun 1947 itu. 


109 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


pang. Residen Jepang marah dan meminta penjelasan dari Mr. Besar 
selaku Fuku Shuchokan (wakil residen). Mr. Besar memanggil sidang 
kilat KNI dan menyampaikan rasa amarah residen Jepang atas insiden 
itu. Bayangkan andai kata para pejabat Indonesia mendukung aksi 
Pemuda Permi itu, padahal berdasarkan kenyataan Jepang masih me- 
megang senjata. Sungguh merupakan penghinaan besar bagi orang- 
orang Jepang menyaksikan benderanya diturunkan, dalam kondisi 
mental goncang akibat kekalahannya. 

Situasi menjadi semakin menegang di depan Keresidenan. Para 
pejabat Indonesia dan tokoh-tokoh KNI berdatangan atas panggil- 
an Mr. Besar. Pimpinan KNI meminta tokoh-tokoh Pemuda Permi 
menurunkan bendera Merah-Putih dan menaikkan kembali bende- 
ra Jepang. Mereka menolak, sehingga semakin membingungkan pim- 
pinan KNI. Akhirnya beberapa pegawai Kantor Keresidenan dibujuk 
untuk menurunkannya, guna mencegah bentrokan yang lebih pa- 
rah.“ 

Menyusul insiden ini, berlangsunglah pertemuan antara Mr. 
Besar, KNI dan Shuchokan (residen) Jepang. Dalam pertemuan itu 
disepakati tiada bendera Jepang maupun Indonesia akan dikibarkan 
di luar Kantor Keresidenan. Beberapa minggu kemudian barulah Je- 
pang menyetujui pengibaran bendera Merah-Putih di depan semua 
Kantor Keresidenan di Pekalongan. 


b.Tegal 


Pada tanggal 20 Agustus kurir Barisan Pelopor Tegal kembali 
dari Jakarta membawa pesan agar berhati-hati berurusan dengan Je- 
pang karena mereka masih bertanggung jawab memelihara keamanan 
dan ketertiban buat sementara waktu. Namun semangat menyala- 
nyala mengatasi segalanya. Pamflet dan poster yang bertuliskan “Indo- 
nesia Merdeka” dan “Jagalah Kemerdekaanmu?” terpasang dan terpan- 
cang di seluruh kota. Tidak diketahui dari mana datangnya perintah 
yang segera menghilangkan semboyan-semboyan itu dan tinggal be- 
kasnya saja. Barisan Pelopor segera menjadi pusat kegiatan revolusio- 
ner kota dan memindahkan kantornya ke markas yang lebih besar. 


4Sujono, Transkripsi V/1-2, 30.7.73. 


110 


PROKLAMASI KEMERDEKAAN 


Kemudian, rupanya untuk penguasaan keamanan kota, dan dengan 
seizin KNI, Barisan Pelopor mengambil alih pabrik pembikinan ubin 
di tepi alun-alun kota sebagai markas besarnya. 

Situasi yang membingungkan dan meluapnya emosi mudah 
menyulut kebencian rasial, sehingga lahirlah tindak kekerasan terha- 
dap orang-orang Cina di Tegal yang dituduh tidak bersedia mengibar- 
kan bendera Merah-Putih. Kelangkaan tiang bendera mengakibatkan 
orang menggunakan galah panjang pemetik mangga sebagai gantinya. 
Salah seorang penduduk Cina menggunakan ujung galah untuk me- 
metik mangga tetapi lupa bahwa di ujung lainnya tetap terpasang 
bendera Merah-Putih sehingga menjadi kotor dan terseret-seret. Aki- 
batnya ia ditindak oleh Barisan Pelopor. Seorang lainnya dicambuk 
sampai pingsan karena tidak menjawab salam “Merdeka” ketika me- 
lewati pos penjagaan.” 

Munculnya bendera Hinomaru (bendera Jepang) yang berkibar 
di atas beberapa gedung dan kantor pemerintahan pada tanggal 23 
Agustus merupakan isyarat yang tidak menyenangkan bagi barisan 
Pelopor dan menjadi pendorong baru bagi mobilisasi berbagai revolu- 
sioner di Kota Tegal: 

Pada tanggal 24 dan 25 Agustus dengan tenaga-tenaga pasukan yang 
masih ada, Barisan Pelopor bersama-sama dengan tukang becak, pe- 
muda-pemuda dari kereta api (AMKA), pabrik Java Textiel, Zosenjo 
(galangan kapal), Dinas Kesehatan Rakyat, Bank Rakyat dan lain- 
lainnya yang kesemuanya mengaku dirinya Angkatan Muda (bukan 
AMRI, AMRI belum ada) mengadakan gerakan serentak massa aksi 
pemasangan dan penempelan bendera sang Merah Putih dan slogan- 
slogan baru di tiap-tiap rumah, tembok-tembok pasar-pasar, bangun- 
an-bangunan dan di segala tempat yang dikerumuni orang-orang ba- 
nyak, kendaraan-kendaraan, dokar, becak, bis, gerobak yang berjalan 
menuju arah selaran-barat dan timur. Dan tidak dengan diperintah 
lagi penduduk membantu gerakan itu. 


Situasi Kota Tegal terpolarisasi seperti di Kota Pekalongan, na- 
mun dengan dimensi yang mengandung bahaya lebih besar karena 


3Marsum Hr, Ceritaku, 1974, hlm. 55. 
“Marsum Hr, Ceritaku, 1974, hlm. 55. 


111 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


tidak sederhananya pertentangan antara Walikota Pekalongan dengan 
tokoh-tokoh perjuangan. Di Tegal, Barisan Pelopor, Negen Broeders 
dan KNI bersatu menghadapi Walikota dan Kepala Polisi yang kebi- 
ngungan karena tiadanya instruksi dari atasan. 

Walikota (Sincho), telah didekati oleh beberapa anggota Negen 
Broeders setelah Proklamasi. Berbagai persoalan mengenai bendera, 
senjata dan Proklamasi dijawab semuanya dengan kalimat sama, “ma- 
salah-masalah pemerintahan adalah tanggung jawab pangreh praja” 
dan “kamu tidak perlu mencampurinya.”” 

Pimpinan barisan Pelopor menemui Walikota setelah teks Prok- 
lamasi dan plakat-plakat semboyan mulai banyak yang robek. Mereka 
minta Walikota agar menggunakan uang dari Fonds (Dana) Kemerde- 
kaan? guna mencetak lebih banyak lagi salinan teks Proklamasi dan 
bendera. Walikota, yang juga ketua Hokokai Kabupaten Tegal, me- 
nolaknya dengan dalih “tidak ada perintah atasan untuk bertindak 
demikian.” Barisan Pelopor lalu menyarankan agar Walikota meng- 
gunakan wewenangnya mendistribusikan teks Proklamasi dan meme- 
rintahkan sepuluh kepala kampung di kota itu untuk mengibarkan 
bendera. Suatu perdebatan terjadi yang dipotong oleh pembicaraan 
seorang pejabat polisi bekas anggota PID zaman Belanda yang hadir. 
Katanya kepada para pemimpin Barisan Pelopor: 


Saudara-2 'kan pedjuang ideologi kemerdekaan, mengapa mesti me- 
minta persetudjuan dan bantuan dari pangreh pradja, tentunja tak 
akan menjtapai persesuaian. Kita pangreh pradja tentunja tidak ber- 
buat lain daripada pangreh pradja jang masih diikat dengan perintah- 
perintah-2 Gunseikanbu (Pemerintah Bala Tentara Nippon). Sedang 
kita sadja (...sambil menundjukkan djarinya ke arah Kantor Polisi) 
masih diharuskan mengibarkan bendera Hinomaru. 


Para pendukung Republik di Keresidenan Pekalongan harus 
berhadapan dengan pemerintahan yang masih terikat ketat pada ke- 


”Negen Broeders, Wawancara 8.11.75. 

8Fonds Kemerdekaan merupakan dana lokal yang dibentuk di setiap 
kabupaten oleh KNI Daerah. Di Tiga Daerah, kebanyakan orang-orang Cina dan 
Arab memberikan sumbangannya untuk memperlihatkan “dukungannya” kepada 
kemerdekaan. 

?Muhammad Nuh, Jawaban tertulis Semdam, 1959, hlm. 5. 

“0Jbid. Hinoru adalah nama bendera Jepang. 


112 


PROKLAMASI KEMERDEKAAN 


biasaan serba menunggu perintah atasan. Keputusan presiden tertang- 
gal 25 September 1945 yang mengangkat semua pangreh praja seba- 
gai pejabat Republik" tidak mengubah sikap kaum elite birokrat se- 
tempat. 

Insiden-insiden pengibaran bendera di Tegal berlanjut. Waliko- 
ta hanya mengizinkan pengibaran bendera Merah-Putih “menurut 
ketentuan-ketentuan yang masih berlaku” yakni di samping sebelah 
kiri bendera Jepang. Terjadilah konflik-konflik di kantor-kantor pe- 
merintah antara atasan-atasan Jepang, pangreh praja, dan kaum nasio- 
nalis yang bekerja di situ. Akibatnya, kadang-kadang berdampingan 
Merah-Putih dan Hinomaru, kadang-kadang tak satu pun yang berki- 
bar?, Pada tanggal 11 September pihak pejuang memutuskan untuk 
menyelenggarakan rapat untuk meminta penjelasan mengenai kebi- 
jaksanaan pemerintah dari Walikota dan pejabat-pejabat lain. 

Gedung Gereja Katolik di Keraton Lor, tempat sidang akan 
berlangsung, sejak pukul 8.00 sore telah penuh sesak. Semua pejabat 
duduk berderet di depan, menyusul para pengusaha Kota Tegal, dan 
di belakang, duduk anggota-anggota perjuangan. Akhirnya Tuan Sin- 
cho Sungeb tiba, terlambat sekitar 40 menit, mengenakan pakaian resmi 
tradisional priayi gaya Solo, sarung batik berwiron dan berjepit, sebu- 
ah blangkon, serta memakai selop. Dia bermaksud mengingatkan wi- 
bawa kuasa tradisionalnya dan kepatuhan masyarakat tradisional ke- 
pada pewaris keraton, lambang kerajaan. Guna menambah pengaruh 
kemurnian kehidupan pribadinya, maka ia disertai oleh istri kedua- 
nya yang muda dan cantik. 

Kedatangannya yang mengagungkan nilai-nilai tradisional itu 
ternyata tidak dipedulikan kaum perjuangan. Berbeda dengan kebi- 
jaksanaan umum Jepang di daerah-daerah lain di Jawa yang lebih me- 
nyukai pengangkatan walikota dari kalangan terpelajar atau anggota 
pergerakan, di Keresidenan Pekalongan, Jepang justru lebih menambah- 
kan pengaruh priayi lokal. Dalam rapat itu, Walikota mengatakan 
bahwa sebagai seorang pejabat di bawah Pemerintah Bala Tentara Dai 
Nippon, ia tidak menerima “instruksi resmi” apa pun dari atasannya 


4 Penghela Rakjat, 1 Maret 1946. 
Muhammad Nuh, Jawaban tertulis, Semdam 1959, hlm. 6. 


113 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


mengenai kemerdekaan. Begitu juga dalam Kan Po (Lembaran Resmi 
Pemerintah) yang terbaru, Proklamasi tidak disebut-sebut. Dikatakan- 
nya pula bahwa mempercayai semua berita dari luar itu berbahaya. 
Sebelum ia mengakhiri pidatonya kaum pejuang telah berdiri. Kada- 
risman, anggota KNI, menginterupsi pidato Walikota dengan suara 
jelas bernada jengkel: 
Sikap tuan selaku Penguasa daerah setempat nyata bertentangan de- 
ngan kenyataan, oleh karena itu pemuda-pemuda tidak menaruh lagi 
kepercayaan kepada Tuan yang akibatnya akan Tuan rasakan sendiri. 
Jelas sudah, bala tentara Dai Nippon menyerah, kalah perang terhadap 
sekutu. Tuan masih saja menunggu perintah resmi. Apakah suatu 
kekalahan dalam perang besar Jepang lawan sekutu perlu memerin- 
tahkan Tuan secara resmi? Kemerdekaan bukannya atas perintah resmi 
dari Gunseikan. Kemerdekaan bukan seperti orangtua memberikan 
kembang gula kepada si anak yang sedang merengek-rengek...$ 


Suara Kadarisman terhenti sebentar disebabkan sambutan te- 
puk tangan para pemuda menggema disertai kata-kata “benar itu,” 
“betul begitu,” “jangan seperti budak,” dan lain lagi. Ia melanjutkan 
kata-katanya: 

...kemerdekaan darangnya dari bangsa sendiri bukan dari Gunseikan, 

apakah Tuan bukan bangsa Indonesia? Bagaimana sekarang sikap dan 

pendirian Tuan, apakah sebagai putra Indonesia ataukah sebagai abdi 

Jepang yang seria?" 

Tepuk tangan yang memekakkan telinga menyebabkan Kada- 
risman tidak dapat lagi melanjutkan pidatonya. Lalu ia minta maaf 
karena akan meninggalkan tempat sebelum rapat berakhir. Tuan Sin- 
cho Sungeb tampak bagai tersambar petir di siang bolong. Ia berusa- 
ha mengucapkan sesuatu, namun tidak jelas apa yang dimaksudnya. 
Saat itulah, salah seorang anggota Negen Broeders, maju dengan usul 
kompromi. Bila Walikota mau menarik kembali pernyataannya yang 
diucapkan tentang menunggu pemerintah dari Gunseikan, pihak per- 
juangan hendaklah bersedia bekerja sama dengan Walikota dalam pe- 


laksanaan Proklamasi. 


3Marsum Hr. Ceritaku, 1974 hlm. 75. 
“ Jbid, 


114 


PROKLAMASI KEMERDEKAAN 


Betapapun demikian akhirnya suaranya itu tenggelam dalam 
hiruk-pikuknya teriakan-teriakan dari barisan belakang ruang sidang, 
“kita telah cukup,” buang-buang waktu saja,” “ sekali budak tetap 
budak,” yang terdengar jelas lalu akhirnya, 

Walikota berdiri dari tempat duduknya. Tangannya gemetar menga- 

cung ke atas, memegang palu doyong ke depan, mukanya sebentar 

— pucat—sebentar merah—keringat mengalir di mukanya. Rupanya 
ia akan mengucapkan sesuatu, namun mulutnya belum sempat terbu- 
ka, disambung lagi oleh suara dari belakang, “mau apa lagi?” “Cukup- 
lah sudah dan jelas, marilah kita pulang!” Bergeraklah pemuda-pemu- 
da itu, satu dua... tiga dan akhirnya ramai-ramai meninggalkan ru- 
angan sidang pertemuan yang belum selesai. Tinggalah hadirin yang 
duduk di rentetan depan, ...pertemuan bubar. 

Sejak itu Walikota Sungeb mendapatkan julukan dari kalangan 
perjuangan, “Tan Sung Eb.” Penghinaan terakhir yang dapat ditimpa- 
kan kepadanya adalah memberikan julukan nama dalam bahasa Cina, 
yang mengungkapkan hubungan dagangnya dengan keluarga Tan, ke- 
luarga Cina terkemuka dari sebuah perusahaan dagang milik satu ke- 


luarga di Tegal. 
c. Brebes 


Tanjung, sebuah kota kewedanan yang berpenduduk sekitar 
5.000 orang terletak di dataran pantai sebelah barat Kota Brebes. Se- 
kelompok kecil gerakan kemerdekaan berkekuatan 50 aktivis menga- 
tur pembagian wajib jaga di antara para anggotanya, termasuk di antara- 
nya seorang lenggaong kesohor dari Desa Kemurang. Satu kelompok 
merintangi jalan, menghentikan setiap orang Jepang yang lewat. Ke- 
lompok lainnya mengatur penjagaan keamanan desa, memeriksa se- 
mua kendaraan yang menuju dan meninggalkan daerah itu, serta 
mengamati semua orang “yang dicurigainya.” Kelompok lain bertang- 
gung jawab atas keamanan stasiun kereta api. Setiap malam 10 orang 
pemuda berjaga di markas dan sejauh dua kilometer jalan raya di de- 
pannya yang melintasi tengah kota. Alat transpornya berupa 20 buah 
sepeda “sumbangan” masyarakat Cina setempat atas “permintaan” 
pemimpin-pemimpin perjuangan. 


" Ibid. 


115 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


Seperti di lain-lain tempat, sikap pejabat pemerintah setempat, 


dalam hal ini Wedana Tanjung, segera menjadi bahan perbincangan 


luas. Dua minggu setelah Proklamasi berlangsunglah sebuah rapat 


di pusar kewedanan. Pemimpin perjuangan setempat masih ingat: 


Intisarinya oleh Wedana kita tidak diperbolehkan proklamasi Indone- 
sia merdeka, karena siaran Domei (Kantor berita Jepang| belum ada 
kententuan mengenai ini. Wedana berbicara sekitar setengah jam di 
hadapan seratus orang di Kawedanan. Kita diam saja mendengarnya, 
lalu pulang ke rumah. Sepuluh menit kemudian, datang teman saya 
dengan satu truk penuh pemuda. Saya diajak, “Sekarang kita mengi- 
barkan bendera,” kata mereka. Teman dari Brebes ini memberi tahu, 
“Wedana Tanjung ini perlu disingkirkan.” Saya menjawab, “Jika perlu 
silahkan.” 

Meskipun para pejabat menentangnya, strategi pengambilalih- 


an pabrik gula Banjaratma dapat dilaksanakan. 


Pada pukul 9.00 pagi hari, lima pemuda bersenjatakan bambu run- 
cing mengepung kantor pimpinan pabrik, menguasai tiga telepon 
pabrik. Saya berhasil menghubungi kaum buruh. Saya katakan ke- 
pada mereka, bahwa hari ini kita bermaksud menyerahkan pabrik 
kepada Republik Indonesia. Saudara-saudara buruh supaya berde- 
monstrasi mendukungnya di depan kantor. Kemudian saya mengum- 
pulkan pimpinan pabrik. Mereka menyerahkan kepada saya 15 pucuk 
pistol Browning. Lalu saya mengambil radio dari rumah administra- 
tur buat menangkap siaran radio Bung Tomo. Saya memperoleh juga 
sepasang kemeja dengan celana panjangnya. Polisi juga mengambil 
pakaian dari gudang pabrik. Ada lima orang Jepang di pabrik ini. 
Pada petang hari itu juga saya mendengar tiga orang Indo-Belanda 
dibunuh dan wanitanya ditahan di Pekalongan. Seorang putra Batak, 
Sihombing, diangkat jadi administratur dan seorang Batak lainnya 
jadi tenaga teknis.” 


Sekitar enam minggu setelah Proklamasi, terjadilah peman- 


dangan di senja hari di Tanjung: 


116 


Markas saya di pelelangan sebuah rumah gadai, tanpa dinding, tanpa 
atap, seperti kandang kerbau. Dengan sebuah radio Philips bekas, 


“SPemimpin Perjuangan Tanjung, Wawancara, 29.7.76. 


“ Jbid, 


PROKLAMASI KEMERDEKAAN 


milik administratur pabrik gula Banjaratma, saya pasang mulai pukul 

5.00 sore. Sekitar 500 orang berkumpul ingin mendengarkan pidato 

Bung Tomo. Terdapat sekitar 100-an pemuda, dan wanita-wanita mu- 

da, kebanyakan sudah menikah. Saya bermarkas di situ, tidur di atas 

kursi siang malam, dan tidak pernah pulang. Antara pukul 5.00-7.00 
sore, semua orang berkumpul di jalan di depan rumah gadai itu, men- 
dengarkan radio." 

' Seperti di Tegal, di sini pun kebencian rasialis merupakan ma- 
salah peka yang menimpali ekses meluapnya sentimen nasionalis dan 
kemerdekaan. Para pemimpin setempat dihadapkan dengan pertenta- 
ngan terhadap orang-orang Cina oleh golongan Islam, sudah lama 
terlihat dalam kasus pembunuhan babi dan penyerangan terhadap 
pemiliknya. Masalah lama yang sudah ada, di Tanjung sejak tahun 
1920-an.” Pemuda Islam membunuh seekor babi dan memukuli pe- 
miliknya yang sedang membawa babi itu ke pembantaian, dan dimu- 
lailah pemburuan umum terhadap babi. Sebagian lari, sebagian ter- 
bunuh. 

Sistem gundik yang memungkinkan tidak sedikit lelaki Cina 
yang tidak mampu mengambil istri dari masyarakatnya sendiri, lalu 
mengambil wanita-wanita Jawa sebagai piaraan atau istri tidak resmi, 
juga merupakan sumber ketegangan. Golongan Islam menghendaki 
penghapusan sistem itu. Adanya orang-orang Cina yang tidak mau 
mengibarkan bendera Merah-Putih menambah ketidakpercayaan ger- 
akan nasionalis terhadap mereka, ditambah pula dengan sentimen 
keagamaan. 


d. Pemalang 


Berbeda dengan pemuda Brebes di Tanjung, orang-orang Cina 
di Pemalang adalah bagian yang tak terpisahkan dari kaum perjuangan 
di kota itu, bahkan mereka mempunyai organisasi perjuangan sendiri. 
Integrasi pemuda Cina dengan pergerakan nasional di Pemalang me- 
mang khas, dan patut mendapat pengamatan tersendiri. 

Seperti semua masyarakat Cina perantauan lainnya yang 
berkembang pada abad ke-19 sebagai akibat permintaan tenaga kasar 


“bid. 
“'Nerarja, 29 September 1920. 


117 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


(kuli) dalam jumlah besar, maka masyarakat Cina Pemalang memiliki 
organisasi sendiri, sekolah rahasia, perkumpulan kematian, dan serikat 
suku bangsa sendiri. Di wilayah Jawa terdapat pers dalam bahasa Cina 
dan melayu Cina. Tetapi di Pemalang ada faktor tertentu yang mem- 
buat mereka secara sosial lebih membaur dengan penduduk Jawa. 
Berbeda dengan daerah-daerah lain (seperti di Tegal), di Pemalang 
tidak terdapat perbedaan mencolok antara pedagang Cina yang kaya 
dengan penduduk Jawa yang miskin. Di Pemalang, orang-orang Cina 
pada umumnya miskin atau sedikit lebih baik keadaan ekonominya, 
bahkan mereka itu bekerja sama dengan penduduk Jawa dalam usa- 
ha-usaha pertanian, pengurusan serta pemutaran uang dan hasil-hasil 
pertanian di kalangan penduduk setempat, meski tidak diperdagang- 
kan ke luar daerah. Misalnya, tanah sawah yang disewa pabrik gula 
dikembalikan kepada pemiliknya pada bulan Agustus-September, yai- 
tu musim kemarau yang tidak memungkinkan bertanam padi sampai 
bulan Desember. Selama tiga bulan itu orang-orang Cina dan haji- 
haji menyediakan benih kacang kedelai untuk ditanam dan hasilnya 
dipasarkan. Ini pula merupakan kesempatan kerja bagi penduduk 
petani itu. 

Orang-orang Cina pemilik penggilingan padi sering memberi 
sumbangan pada pesta dan upacara tradisional seperti perkawinan 
dan kematian guna memelihara hubungan baik setempat demi keber- 
hasilan usahanya. Penduduk setempat membalas kedermawanannya 
ini dengan menganggap pengusaha penggilingan padi itu sebagai pe- 
lindungnya. 

Implikasi politik ini tampak jelas dalam perjuangan nasional, 
yaitu orang-orang Cina pun bahu-membahu dengan penduduk pri- 
bumi dalam perjuangan melawan hak-hak istimewa orang-orang Be- 
landa dan Jepang di Hindia Belanda. Sedangkan di daerah lain 
umumnya mereka bahu-membahu dengan kaum priayi, yang memi- 
liki hak-hak istimewa yang diperkuat oleh hukum dan tatanan yang 
berlaku, sehingga sama-sama terasing dari mayoritas penduduk. Di 
Indonesia, Cina peranakan dan totok yang dipengaruhi oleh nasiona- 
lisme Cina menentang politik pembagian diskriminatif pecah-belah 


dari Undang-undang Kekaulaan Negara Belanda (Wet op het Neder- 


118 


PROKLAMASI KEMERDEKAAN 


landsche Onderdaanschap). Hal ini membuat mereka lebih cenderung 
pada nasionalisme Indonesia.” 

Sekolah Cina Pemalang, Tiong Hua Hwee Kwan (THHK), 
yang didirikan pada tahun 1921, merupakan tempat persemaian rasa 
nasionalis aktivis Cina terkemuka di Pemalang. Organisasi radikal 
sebelum perang yang disebut Koempoelan Orang Perdjoengan (Ko- 
por), bertujuan mencapai kemerdekaan. Anggotanya banyak berdis- 
kusi tentang tindakan apa yang harus diambil kelak bila Jepang me- 
ninggalkan Jawa. Sebelum perang banyak orang Cina menjadi ang- 
gota cabang Sarekat Islam Pemalang bertempat di sebuah toko besar 
Cina. Ini dikisahkan oleh Cu Liep Goan, yang menjelaskan bahwa 
ketika pemilik toko itu meninggal, seluruh kekayaannya dihibahkan 
kepada Sarekat Islam. 

Cu Liep Goan sendiri adalah anggota kelompok ini. Lahir pada 
waktu didirikan THHK, menjadi murid THHK. Anak petani kecil 
ini akhirnya menjadi aktivis buruh dengan aspirasi nasionalis. Ia be- 
kerja di Perusahaan Bis Moga, menggunakan uang dari perusahaan 
ini untuk menyokong perjuangan, melanjutkan apa yang pernah di- 
lakukan ketika bekerja di sebuah penggilingan padi di Pemalang. Ia 
anggota Kopor dan juga Keibodan, dan selalu berdiskusi setiap ming- 
gu atau sepuluh hari sekali di dapur keluarga dr. Muryawan. Mereka 
juga menyebarluaskan ajaran tentang akan datangnya Ratu Adil di 
kalangan penduduk desa, dan mempersiapkan mereka dalam meng- 
hadapi runtuhnya kekuasaan Belanda dan Jepang. Menurut dia, se- 
mua anggota Kopor berasal dari Pemalang.' 

Tokoh pemuda Cina yang sangat menonjol ialah Tan Jiem 
Kwan. Lahir di Pemalang tahun 1918. Ayahnya pemilik penggiling- 
an padi, dan sebuah gedung bioskop. Waktu revolusi sosial, gedung 
bioskop ini digunakan tanpa sewa oleh para pemuda untuk pertun- 
jukan pengumpulan dana. Keadaan ekonomi sosialnya lebih tinggi 
dari Cu Liep Goan, meskipun sama-sama keluaran THHK, tapi ia 


“Mengenai kebijaksanaan Belanda yang lebih terinci lihat Donald E. 
Willmott, The National Status Of The Chinese in Indonesia, 1900-1958 (Irhaca, 
N.Y.1961). 

Cu Liep Goan, Wawancara, 6.10.76. 


119 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


keluaran dari Tegal. Ia anggota Kopor dan anggota PKI bawah tanah 
pada masa pendudukan Jepang. Selain itu juga ia jadi ketua organi- 
sasi orang-orang Cina perantauan Chung Hua Hui (yang pada waktu 
Jepang menjadi Kakyo Sokai). Menurut Cu Liep Goan, salah satu 
sasaran kegiatan gerakan bawah tanah ialah membangkitkan perasa- 
an anti-Jepang di kalangan penduduk Jawa dengan kampanye bisikan, 
yaitu dengan jalan memfitnah beberapa orang sebagai kambing hitam 
untuk memancing Jepang agar bertindak keras terhadap orang-orang 
Jawa.” 

THHK Pemalang berperan bagus dalam menyemaikan tum- 
buhnya nasionalisme Indonesia. Pada tahun 1930-an, Sukarno me- 
ngunjungi kota itu. Dalam pidatonya di depan masyarakat Cina, me- 
reka diingatkan keras tentang bahaya politik pemerintahan kolonial 
terhadap mereka melalui agen PID. Peristiwa ini meninggalkan kesan 
yang mendalam di kalangan penduduk Cina sebelum pembentukan 
Kopor. Dua belas orang Cina bekas murid Taman Siswa Pemalang, 
juga merupakan benih-benih nasionalisme Indonesia di awal tahun 
1930-an. Cina-Cina pemilik penggilingan padi tetap memberi sum- 
bangan walau Taman Siswa dicap oleh penguasa sebagai “sekolah 
komunis.” 

Pada awal revolusi Laskar Pemuda Tionghoa (LPT) yang ber- 
anggotakan 60 orang berdiri di Pemalang. Tan Jiem Kwan memberi- 
kan ceramah-ceramah pada pertemuan LPT tentang perjuangan 
membebaskan rakyat dari kekuasaan Belanda dan Jepang, bersiap se- 
dia menghadapi kejatuhan mereka, dan berani mengibarkan bende- 
ra Merah-Putih dengan segala konsekuensinya begitu terdengar berita 
Jepang menyerah. Dan memang tak seorang pun dari masyarakat Ci- 
na yang tak mematuhi instruksi-instruksinya. LPT mengambil peran 
penting dalam ikut serta mengambil alih kekuasaan dari Jepang, se- 
hingga mendapatkan rampasan 2 karaben, 2 pistol, dan granat-granat 
tangan. 

Seperti Barisan Pelopor Tegal, Api Pemalang menghimpun ma- 
yoritas pemuda kota. Organisasinya terbagi ke dalam empat markas. 


52Cu Liep Goan, Wawancara, 7.10.76. 


120 


PROKLAMASI KEMERDEKAAN 


Markas I (pertama) fungsi pokoknya politik. Semula menempati ru- 
mah Supangat, seorang yang sejak berakhirnya masa pendudukan tam- 
pil sebagai tokoh nasionalis terkemuka di kota itu, dengan dukungan 
dari veteran 1926 (eks-Digulis), santri rakyat, gerakan bawah tanah, 
dan Laskar Pemuda Tionghoa. Markas I terdiri dari tiga kelompok, 
veteran dari tahun 1920-an (seperti Amir), para aktivis tahun 1930- 
an, dan angkatan muda zaman Jepang. Semasa periode revolusi sosi- 
al Oktober 1945, markas itu dipindahkan ke kantor bekas asisten 
residen Belanda di sebelah timur alun-alun kota. Di situlah, di bawah 
bimbingan Amir, para pemuda diasramakan, diberikan latihan mili- 
ter dan pendidikan politik. Markas II yang bertempat di dekat pasar, 
bertanggung jawab atas keamanan umumnya, dan pasar khususnya. 
Markas III mengurus keuangan API. Seperti kelompok-kelompok 
perjuangan Pemalang lainnya, API bersandar sepenuhnya pada sum- 
bangan masyarakat pedagang kota yang kebanyakan terdiri dari 
orang-orang Arab, Cina, dan kaum santri, yang memiliki kelompok- 
kelompok perjuangan sendiri yang sudah tentu sumber keuangan- 
nya lebih lancar. Markas III berusaha mengumpulkan dana dari per- 
tunjukan-pertunjukan sandiwara. Markas IV berperan sebagai jenis 
badan kesejahteraan sosial. Kata seorang bekas anggota Markas IV: 

Para pemuda membawa orang-orang yang tidak mampu dari kam- 

pungnya. Mereka harus menerimanya sendiri, tidak boleh lewat pe- 

muda. Nama mereka ditanyai, juga pekerjaan dan kampungnya. Di- 

beri tahu pula bahwa jatah kain itu untuk dipakai sendiri dan tidak 

boleh dijual. Saya harus menjaga pembagian kain itu, jangan sampai 
ada yang bertindak tidak jujur, jika dua meter bagi tiap orang, yah, 
harus dua meter, tidak lebih tidak kurang.” 

Selain distribusi kain yang dibeli dari pabrik tekstil Tegal de- 
ngan dana keuangan Kabupaten, Markas IV berusaha menguasai se- 
mua kegiatan ekonomi di dalam kabupaten. Katanya lebih lanjut: 

Setiap barang yang masuk ke ibukota Kabupaten ditahan. Markas 

IV diberi tahu dan melaporkannya ke Markas I. Markas I lalu memu- 

tuskan barang-barang mana yang dibutuhkan bagi perjuangan dan 


'3Sandiwara Kemerdekaan ini akan dibahas dalam Bab 7. 
“Pemimpin API Pemalang, Wawancara, 10.2.75. 


121 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


mana yang tidak. Yang dibutuhkan lalu dibeli dengan dua pertiga 


nilai harganya, tidak ada suatu pemerasan.” 


Sama halnya, barang-barang dagangan itu pun tidak dapat diang- 
kut keluar kabupaten tanpa seizin pimpinan Markas IV. Salah satu tugas 
penting API ialah mengatur keamanan kota dan sebagai imbalan tugas 
jaga kota, para pemuda miskin itu mendapatkan jatah nasi ponggol 
(nasi bungkus dengan daun pisang). Kualitas nasi ponggol itu berbe- 
da-beda, di Pemalang dan Slawi tidak lebih baik atau buruk dari ma- 
kanan sehari-hari, tetapi di Tanjung sangat istimewa. Tidak semua 
badan perjuangan menyediakan nasi ponggol. Bila AMRI Slawi 
menghabiskan pembagian nasi sumbangan rakyat, maka AMRI Te- 
gal merupakan kelompok elite yang tidak memerlukan nasi ponggol. 

Di Pemalang tidak terjadi insiden bendera atau bentrokan ter- 
buka antara pangreh praja dan badan perjuangan seperti di lain-lain 
ibukota kabupaten. Setelah Proklamasi, sebuah kelompok pejabat dan 
nasionalis moderat yang menyatakan diri sebagai Panitia Persiapan 
Kemerdekaan Daerah Pemalang, menganjurkan pengibaran sang 
Dwiwarna. Dalam kelompok ini terdapat bekas tokoh Koperasi In- 
donesia (Kopi), Abdul Murtholib (lihat Bab 2), dan tokoh Barisan Pelo- 
por Pemalang yang punya hubungan dekat dengan pangreh praja, se- 
hingga tidak ada pertentangan. Tentu saja karena jumlah orang-orang 
Jepang yang berada di Pemalang hanya sedikit, maka bendera Jepang 
di depan Kantor Kabupaten dapat diturunkan untuk selama-lamanya 
pada tanggal 10 September.”S Pemalang memang lain, pangreh praja 
membentuk sendiri badan perjuangannya, Angkatan Muda Kantor. 
Seorang pangreh praja dan polisi dijadikan pemimpinnya oleh kaum 
elite birokrat setempat?” dan keanggotan Angkatan Muda Kantor ter- 
batas pada pegawai negeri setempat saja. Ketika pangreh praja Pema- 
lang melangkah lebih jauh dengan mendirikan Gabungan Angkatan 
Muda Indonesia guna menguasai golongan perjuangan kota itu, API 
mencemoohnya karena dalam organisasi itu ia tidak pernah berfungsi. 


55 Jbid, 

56Sugriwo Pujoutomo, “Ikhrisar Perjuangan Politik dari tahun 1940 sampai 
akhir 1949 di Daerah Pemalang Selatan,” Catatan sendiri, 1 Mei 1974. 

Bupati Pemalang Raharjo, Pertanyaan No. 2, “Djawaban atas pertanjaan 
Paduka Toen (selanjutnya dikutip sebagai “Jawaban”), Proc. Gen. 


122 


PROKLAMASI KEMERDEKAAN 


Meningkatnya pertentangan antara kelompok pangreh praja, 
dengan golongan perjuangan di Pemalang, tercermin dalam kasus 
penculikan Supangat. Ketika itu memang tidak dapat dipastikan siapa 
yang merencanakan, namun jelas beberapa bekas anggota Peta terlibat 
dalam pelaksanaannya.” Ultimatum golongan perjuangan terhadap 
pangreh praja, polisi dan pembantunya, memaksa Supangat dikemba- 
likan ke Pemalang tanpa cedera. 

 Peristiwanya sendiri kecil, namun membuat polarisasi lebih ja- 
uh antara golongan perjuangan dan pangreh praja. Supangat memang 
tokoh populer, punya reputasi berkat kejujuran dan ketulusan yang 
ditunjukkannya ketika mengelola koperasi Pekope untuk meri- 
ngankan beban rakyat dari ekonomi masa perang. Sebagai anggota 
Partindo sebelum perang, ia disukai banyak orang, karena kebijaksa- 
naannya yang luwes. Selagi umurnya 40 tahun (seperti tokoh-tokoh 
nasionalis tua Kartohargo dan Muhammad Nuh), ia pun sangat akrab 
dengan pemuda lapisan bawah dalam perjuangan revolusioner. 

Tidak mengherankan, menurut bekas tokoh API, bahwa ketika 
Supangat dibawa ke bekas markas kompi Peta, dekat pabrik gula go- 
longan perjuangan yang menyebutnya sebagai “Bapaknya rakyat,” 
bahwa bila tidak segera dikembalikan, maka para penculiknya akan 
dihancurkan semuanya.” 

Perasaan tidak senang terhadap pangreh praja semakin menebal 
sejak kasus itu, mungkin lebih kuat dibanding dengan di Brebes dan 
Tegal, di mana para santri tua tidaklah merupakan bagian dari kaum 
perjuangan seperti di Pemalang. Walau di depan umum pertentang- 
an antara pangreh praja dan golongan perjuangan tidak mencolok 
seperti di Tegal dan Brebes, kasus Supangat telah melahirkan titik 
balik hubungan antara kedua kelompok itu. Hal inilah yang meng- 
akibatkan tokoh-tokoh perjuangan Pemalang tidak mau berunding, 
meyakinkan masyarakat untuk tidak bekerja sama dengan pangreh 
praja. 


“Termasuk Suntoro, komandan peleton kompi ketiga batalyon Peta 
Pekalongan yang memasuki batalyon TKI yang berkedudukan di Comal. Ironisnya, 
ia pula yang kemudian memimpin Kompi Pengawal Tiga Daerah ke Pekalongan. 

“Bupati Pemalang, Pertanyaan No. 9, “Jawaban”, 1946, Proc. Gen. 


123 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


KNI: Komite Nasional Indonesia 


Pada tanggal 22 Agustus 1945, Sukarno mengumumkan kepu- 
tusan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang kini menama- 
kan dirinya Komite Nasional Indonesia (KNI). Dia pun mendirikan 
partai negara, PNI (Partai Nasional Indonesia), Badan Keamanan rak- 
yat (BKR), dan KNI-KNI lokal. Dengan penangguhan pembentuk- 
an partai-partai pada akhir Agustus, KNI di setiap daerah menjadi 
“satu-satunya badan penghubung antara Pemerintah Republik de- 
ngan kekuatan-kekuatan rakyat di setiap tingkatan” pemerintahan. 
Anthony Reid berpendapat, KNI-KNI itu merupakan kelanjutan dari 
cabang-cabang Hokokai pada masa perang dan sebegitu jauh merupa- 
kan organ elite nasionalis tua. 

Bagaimanapun juga, peranan KNI di Keresidenan Pekalongan 
mencerminkan kenyataan-kenyaraan di wilayah itu daripada di ting- 
kat nasional atau propinsi. Sikap pasif pangreh praja terhadap Prokla- 
masi berakibat timbulnya kekosongan kekuasaan. Para tokoh tua per- 
juangan memandang KNI sebagai pengganti aparat pemerintahan 
kolonial yang lemah dan tidak mampu bertindak secara bijaksana, 
dan dianggap berbahaya bagi kelangsungan berdirinya Republik. 
KNI-KNI adalah basis kekuasaan baru sebagai sarana bagi para pe- 
mimpin tua untuk dapat berunding dengan Jepang demi mendapat- 
kan senjata, dan mengatur kegiatan pemuda. KNI juga menangani 
masalah ekonomi di banyak kawasan. 

Keberhasilan KNI-KNI itu sebagian besar tergantung pada apa- 
kah mereka itu merupakan KNI angkatan yang ditunjuk oleh pangreh 
praja, atau KNI pilihan karena terpilih oleh dan di antara anggota- 
anggota perjuangan. Dari enam KNI tingkat kabupaten dan keresi- 
denan, empat dipilih dan dua diangkat. KNI tingkat kabupaten dan 
keresidenan, empat dipilih dan dua diangkat. KNI Kotapraja Tegal- 
lah yang memainkan peranan penting, karena berhasil merundingkan 
penarikan kenpeirai dari Tegal, Ini terutama disebabkan karena dalam 
bulan menjelang meletusnya revolusi sosial (7 Oktober 1945), ketua 
KNI, Ki Citrasatmaka, guru sekolah Taman Siswa, mendapat dukungan 
dari tokoh-tokoh radikal senior dalam barisan pelopor, Negen Broe- 


@Rcid. National Revolution, hlm. 34. 


124 


PROKLAMASI KEMERDEKAAN 


ders, dan golongan Islam. Menurut pandangan salah seorang ang- 
gota Negen Broeders yang menjadi anggota KNI Kotapraja Tegal: 
“KNI-lah yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia di Kotapraja 
Tegal, karena pejabat-pejabat pangreh praja dan polisi tidak tegas, 
bersikap ragu-ragu. KNI-lah yang harus menghadapi tentara Jepang 
pada waktu perebutan/penyerahan senjata.”"' Anggota Barisan pelo- 
por berpendapat bahwa KNI iru sebuah tempat yang menghimpun 
anggota-anggota perjuangan setempat bila ingin bertemu. KNI adalah 
sebuah badan tempat suara rakyat dapat didengar dan diarahkan. 
Ketua KNI sendiri berpendapat, selama tugas utama KNI Kotapraja 
adalah keamanan, maka KNI gabungan kabupaten dan kotapraja di 
bulan Oktober telah mengisi kekosongan kekuasaan sebagai akibat 
revolusi sosial. 

Apakah KNI-KNI itu kemudian merupakan hal yang unik da- 
lam sejarah politik revolusi? Lain dengan Pemalang, Tegal tidak mem- 
punyai tokoh seperti Supangat yang mempunyai kewibawaan karis- 
matis sehingga mampu mempersatukan semua kelompok perjuang- 
an. Yang ada hanyalah KNI (kemudian Badan Pekerjanya) yang me- 
mainkan perannya di Tegal dan menempa terjadinya kerja sama semua 
kelompok. Salah seorang anggota Negen Broeders menuturkan ke- 
nangan: 

Pada mulanya setelah Proklamasi seolah-olah orang-orang pergerakan 

melepaskan kepercayaan ideologisnya dengan partai maupun organi- 

sasinya masing-masing dan dapat menerima panuh KNI sebagai pusat 
pimpinan revolusi daerah. KNI dianggap sebagai dapur yang mema- 
sak segala masalah, baik masyarakat maupun pemerintahan, seolah- 
olah kesibukan kantor-kantor pemerintah beralih ke kantor KNI, 

Orang lebih suka dan merasa bangga memasuki kantor KNI daripada 

kantor-kantor pemerintahan, sehingga kantor KNI terbuka siang dan 


malam.? 


Jenis KNI yang kedua adalah KNI angkatan. Contoh yang me- 
nonjol adalah KNI Pemalang. Di Pemalang, KNI terdiri dari pejabat- 


“'Negen Broeders, Wawancara 8.1 1.75. Kadarisman, “Riwayat Perjuangan,” 
tertanggal 11 Januari 1978 (catatan sendiri). 
“Bupati Pemalang “Jawaban,” 1946, Proc, Gen, hlm. 6. 


125 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


pejabat tinggi, nasionalis-nasionalis tua moderat dan tokoh-tokoh 
Muslim konservatif yang ditunjuk oleh sidang kabupaten. Sidang itu 
dihadiri anggota KNI Pekalongan sebagai wakil Kantor Residen, tapi 
anggota perjuangan Pemalang tidak hadir. Supangat, yang tidak hadir, 
juga ditunjuk “memimpin bagian penerangan,” tetapi ia menolak. 

Ketidaksenangan kaum perjuangan di Pemalang terhadap KNI 
timbul karena KNI daerah selalu didominasi oleh pangreh praja. Ini 
tercermin dalam sikap Bupati Pemalang, R.T.A Raharjo Sosro Adiku- 
sumo, yang menganggap tugas KNI daerah adalah “bekerja sama de- 
ngan pemerintah setempat dan memenuhi keinginan rakyat, yaitu 
hidup di alam kemerdekaan.” Tugas utamanya yaitu “menjaga kesela- 
matan dan ketertiban rakyat” dan membantu pangreh praja setempat 
dalam pekerjaannya “memperbaiki kesejahteraan rakyat.” Karena itu- 
lah sudah selayaknya kalau yang dipilih sebagai ketua KNI Pema- 
lang seyogyanya dari pangreh praja, kata Bupati. Tuntutan ini “agar 
tindakan-tindakan KNI segaris dengan pemerintahan.” Bupati Pema- 
lang berpendirian bahwa fungsi utama KNI adalah “menenangkan 
rakyat.” | 

Supangat kaum nasionalis Pemalang, dan kebanyakan warga 
kabupaten berpendirian sebaliknya. Mereka berpendapat KNI seha- 
rusnya berada di barisan terdepan perjuangan, membangunkan rakyat 
guna memenuhi panggilan Proklamasi dan Kemerdekaan. Tetapi KNI 
dalam kenyataannya tidak dapat menjadi penghubung antara peme- 
rintah dan rakyat, karena pangreh praja tidak bersedia mengibarkan 
Sang Dwiwarna lambang kemerdekaan. 

Memang jumlah anggota KNI pilihan lebih banyak di Tegal 
daripada di Brebes atau Pemalang. Sebuah contoh pemilihan yang 
menarik yaitu di Pangkah, di mana pemilihan ketua KNI berlang- 
sung dalam suatu sidang di kantor Kewedanan. Setiap lurah dari 53 
desa dalam kewedanan itu harus hadir mengajak “lima orang tokoh 
masyarakat.” Rapat dipimpin bekas camat. Setiap calon yang jumlah- 


nya semuanya tujuh orang ditandai dengan nomor. Para pemilih me- 


6?Bupati Pemalang menceritakan mengenai pertemuan pemilihan KNI dalam 
Pertanyaan No. 6, ibid. 
“bid, 


126 


PROKLAMASI! KEMERDEKAAN 


nulis nomor calonnya di atas secarik kertas dan memasukkannya ke 
dalam kotak suara. Sugiono, seorang guru pembantu dan yang termu- 
da di antara tujuh calon berhasil terpilih sehingga dapat mengalahkan 
atasannya, yaitu kepala sekolah dasar setempat, dan tiga calon lain- 
nya, yaitu pegawai pabrik gula yang juga anggota-anggota API. Menya- 
dari dirinya muda (27 tahun) Sugiono berhati-hati dalam mengucapkan 
pidatonya, sehingga terdengarnya tidak revolusioner: 

Saya suruh mengucapkan terima kasih, kepercayaan yang sudah di- 
berikan kepada saya. Padahal saya yang paling muda. Maka oleh ka- 
rena itu sekali lagi saya menyampaikan beribu-ribu terima kasih kepa- 
da para hadirin, para pemilih, khususnya kepada Bapak Wedana (yang 
lama) yang terhormat, kepada Bapak Asisten (Wedanal yang terhor- 
mat, terhormat, terhormat, terhormat. 

Pemilihan ketua KNI Pangkah melambangkan kemerosotan 
kekuasaan Wedana yang diperkirakan menjadi anggota gerakan VVV 
dan menerima uang untuk mensubversi Republik. Sugiono, ketua 
KNI, mulai dipanggil “Pak” Wedana oleh rakyat setempat. Keragu- 
raguan Sugiono atas kesetiaan Wedana semakin kuat sewaktu ada ja- 
muan makan siang seusai pemilihan bersama-sama dengan camat- 
camat Pangkah, Kedunpbanteng, dan Jatinegara. Dalam kesempatan 
santapan itu, Wedana mengatakan bahwa benarlah kemerdekaan itu, 
namun ia sedang menanti “majikannya yang lama” untuk kembali. 
Sugiono lalu melanjutkan ucapannya bahwa “tnajikannya yang baru” 
datang itu ialah KNI, lalu Wedana kelihatan tidak menyukainya. 

Kegiatan KNI Pangkah mencerminkan peran ekonomi yang 
dimainkan beberapa KNI pada masa itu. setelah terpilihnya Bupati 
Tegal yang baru, Sugiono mengunjungi pabrik tekstil Tegal dan mem- 
beli kain dari dana KNI dengan “harga pantas” untuk dibagi-bagikan 
secara cuma-cuma kepada rakyatnya. Selain itu Sugiono juga meng- 
angkat Kiai Umar “yang sangat berpengaruh” untuk menangani Seksi 
Penerangan KNI bersama seorang anggota BKR (yang juga anggota 
API) dan juga mengoordinasi para pemuda. Sebagai petugas penghu- 


s$Sugiono, Transkripsi 11/25, 27.11.75. 
“Tiga kecamaran ini termasuk Kewedanan Pangkah, dan memperlihatkan 
betapa mendalamnya kegiatan revolusi sosial di kawasan ini. 


127 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


bung diangkat seorang bekas Inspektur Perumahan Program Pembe- 
rantasan Penyakit Pes yang berpengalaman dan pernah menjelajahi 
wilayah itu. Keberhasilan Sugiono lainnya yang menarik ialah 
pengawasannya terhadap pemilihan lurah di desa-desa dalam kewe- 
danannya semasa revolusi sosial akan dibahas dalam bab berikut. 

Kedayagunaan KNI-KNI setempat pada 2 bulan pertama ter- 
gantung atas beberapa faktor. Pertama, siapa ketuanya dan bagaima- 
na caranya ia diangkat, kedua, sejauh mana KNI-KNI itu mempunyai 
fungsi ekonomi dalam mengambil prakarsa untuk meringankan be- 
ban penderitaan ekonomi rakyat yan masih berlanjut itu, ketiga, sikap 
pangreh praja. 

Bagi KNI-KNI pilihan, tugas yang paling berat adalah masalah 
ekonomi, pembagian bahan sandang pangan yang tersedia dari Je- 
pang. 

Untuk rakyat fungsi ekonomi ini sangatlah penting dan mem- 
beri legitimasi rakyat kepada KNI. Boleh dikatakan KNI adalah satu- 
satunya lembaga pemerintah yang mampu menyalurkan aspirasi rak- 
yat pada waktu itu dan menjadi wadah kepemimpinan baru dari per- 
juangan revolusi kemerdekaan. Dengan sendirinya berdirinya KNI 
pilihan di kewedanan dan kecamatan menandai merosotnya kekuasa- 
an pangreh praja, yang pada umumnya seperti Wedana Pangkah me- 
nanti “majikannya yang lama” (Belanda) untuk kembali. 


Nasib Orang-orang Jepang 

Di bulan September dan awal Oktober, nasib orang-orang Je- 
pang di Keresidenan Pekalongan tergantung pada KNI-KNI kota. 
Hal yang masih menahan kekuasaan pangreh praja di Keresidenan Peka- 
longan hanyalah kehadiran Jepang, baik yang sipil di pabrik-pabrik 
gula maupun yang militer seperti satuan-satuan kenpeitai di Tegal dan 
Pekalongan serta garnisun (keibeitai) Kota Pekalongan. Beberapa insi- 
den yang terjadi di daerah ini akan menjelaskan masalah itu. 

Konfrontasi pertama Tegal terjadi di stasiun, ketika para akti- 
vis kereta api dengan berani menurunkan bendera Jepang dan mena- 
ikkan bendera Merah-Putih di depan seorang perwira kenpeitai. De- 
ngan gelora kemenangan menantang kenpcitai, kelompok pemuda 
itu menaiki dua truk dan berkeliling di kota, menurunkan bendera 


128 


PROKLAMASI KEMERDEKAAN 


Jepang di mana-mana dan akhirnya sampai di Balai Kota, yang ge- 
dungnya hampir berhadapan dengan asrama kenpeitai. Di tengah 
jalan kedua truk itu dihentikan oleh seorang petugas kenpeitai yang 
menyuruh agar para pemuda itu turun dan menuju ke asrama di 
dekatnya, Para pemuda itu menolak dengan tegas, sehingga terjadi- 
lah perdebatan sengit. Setelah diancam akhirnya pemuda-pemuda 
itu mengatakan bahwa mereka akan memenuhi permintaan itu apa- 
bila diizinkan oleh ketua KNI. Rupanya petugas kenpeitai itu setuju 
dan para pemuda diizinkan meninggalkan tempat. 

Sebelum para pemuda itu sempat menjelaskan kepada ketua 
KNI mereka sangat terperanjat dengan kedatangan 10 orang kenpeitai 
yang bersenjata lengkap itu. Kemudian ketua KNI, Ki Citrasarmaka, 
berunding dengan kenpeitai dalam suasana yang tegang. Kenpeitai 
marah-marah karena “telah mengadakan kampanye serta mengatakan 
bahwa kenpeitai tidak bersuara lagi”. Berita insiden ini cepat me- 
nyebar. Akibatnya dalam waktu 10 menit lebih dari 100 orang de- 
monstran berkumpul di luar kantor KNI. Pesan yang disampaikan 
dari dalam gedung, yaitu aksi gegabah yang akan mengakibatkan per- 
tumpahan darah, karena kenpeitai bersenjata lengkap. Selama perun- 
dingan berlangsung, situasi menjadi tenang, dan meskipun perselisih- 
an telah terjadi, ketika rombongan kenpeitai itu meninggalkan KNI 
beberapa di antaranya membalas salam “Merdeka” para pemuda yang 
menunggu di luar gedung.” 

Perasaan anti-Jepang di kota berkobar dengan hebatnya, lebih- 
lebih dengan tersiarnya berita ditangkapnya orang-orang Jepang, di- 
bariskan dan kemudian dibunuh dipinggiran kota.” Sangat memba- 
hayakan bagi orang Jepang untuk bepergian ke luar kota, bahkan ke 


S7Penjelasan ini dikutip dari bagian IV Sejarah Kabupaten Tegal (cidak di- 
terbitkan) yang berjudul “Tegal Pada Zaman Kemerdekaan” disusun pada tahun 
1969 oleh Ki Citrasarmaka dan lain-lain (selanjutnya dikutip sebagai Sejarah Tegal). 
Juga Ki Citrasarmaka, Wawancara, 8.12.72. 

“Ki Citrasarmaka, Bahan Penelitian,” tulisan atas pertanyaan Sejarah Militer 
Kodam VII (Sendam) Semarang, hlm. 5, 18.11.61. 

& Ibid., “Sejarah Tegal.” 

"Menurut laporan yang diterima Barisan Pelopor, salah seorang Jepang itu 
adalah pejabat sipil dari galangan kapal, sedangkan yang lainnya adalah Asisten 
Residen Tegal, Marsum Hr. Ceriteraku, hlm.75. 


129 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


luar rumah pun dapat dicegat dan dijebloskan ke dalam penjara oleh 
kelompok-kelompok pemuda setempat. Pabrik-pabrik gula menja- 
di sasaran utama aksi-aksi pemuda, karena pabrik tidak dijaga ketat, 
mudah memperoleh senjata-senjata yang disimpan di sana. Tapi ke- 
berhasilan pemuda dalam aksi-aksi pengambilan senjata dari pabrik 
gula tidak menjamin keberhasilan mereka menghadapi kenpeitai di 
kota. 

Masalah diperuncing lagi dengan adanya berita pasukan Sekutu 
mendarat di Jakarta pada tanggal 30 September, dan ikut serta juga 
NICA, pemerintahan sipil Hindia Belanda yang dibentuk tanggal 24 
Agustus.” Desas-desus bahwa serdadu Belanda dan Ambon telah me- 
neror rakyat di ibukota mendorong para pemuda mempertanyakan 
perannya: 

Karena (berita kegiatan NICAJ itu “permainan” pemuda menaiktu- 

runkan bendera, pemasangan poster tiba-tiba menjadi tidak ada guna- 

nya lagi. Musuh di depan ujung hidung kita (Jepang) harus dilucuti 
segera, kenapa kita harus berpangku tangan? Kedatangan NICA! Ini 
terdengar di mana-mana di kalangan para pemuda.” 

Konfrontasi di Tegal mengakibatkan asrama kenpeitai dikepung 
selama satu minggu, akhirnya Residen Banyumas Iskag datang mem- 
bawa komandan kenpeitai Banyumas yang lebih tinggi pangkatnya 
untuk membujuk komandan kenpeitai Tegal agar menyerah. Akhir- 
nya persetujuan secara damai tercapai dan kenpeitai meningalkan Ko- 
ta Tegal. 

Di Pekalongan penyelesaiannya berbeda. Penyerahterimaan 
senjata dari Jepang kepada pemuda telah menyebabkan beberapa sen- 
jata berada di tangan orang-orang sipil. Di Tegal, kenpeitai menolak 
untuk menyerahterimakan senjata tanpa perintah khusus dari markas- 
nya di Purwokerto. 

Menjelang bulan Oktober semua tentara Jepang, kecuali ken- 
peitai telah menyetujui serah terima senjata yang disimpan di Socie- 
teit, bekas gedung pertemuan Belanda. Ternyata beberapa senjata yang 


"Kahin, Nasionalism, hlm. 143. NICA adalah singkatan “Netherland Indies 
Civil Administration.” 
1Ceriteraku, Marsum Hr, 1974 hlm.86. 


130 


PROKLAMASI KEMERDEKAAN 


diperoleh para pemuda secara ilegal dari penyerbuannya terhadap ru- 
mah-rumah orang Jepang itu tidak membantu lancarnya perunding- 
an. Para aktivis kereta api menuntut kenpeitai menyerahkan senjata 
beratnya, yakni senapan mesin. Sedang pameran kekuaran keliling 
kota oleh kenpeitai yang rnasih terus berlanjut juga menjadi sumber 
ketegangan. 

Pada tanggal 4 Oktober siang, rakyat berkumpul di depan mar- 
kas kenpeitai. sesudah dua jam menunggu hasil perundingan antara 
Residen Besar dan kenpeitai, mereka itu tidak sabar lagi. Mr. Besar 
terpaksa keluar untuk menjelaskan kompromi yang telah tercapai, 
kenpeitai akan menghentikan aksi-aksi keliling kota, dan menyerah- 
kan sejumlah senjata kepada polisi kota, supaya jumlah senjata polisi 
sama dengan yang dimiliki kenpeitai. Senjata itu harus disimpan di 
Societeit, sedang kuncinya yang satu dipegang oleh Residen Besar 
dan lainnya dipegang oleh komandan kenpeitai. Ini berarti pemuda 
tidak dapat mengeluarkan senjata tanpa seizin kedua penguasa itu. 
Kelompok pemuda kereta api menolak persenjataan ini. Mereka 
menghendaki penguasaan penuh atas senjata-senjata kenpeitai itu. 

Pada saat Residen Besar akan memasuki kembali Kantor Keresi- 
denan untuk melanjutkan perundingan, sekelompok orang bergerak, 
langsung menaiki pagar tembok pemisah asrama kenpeitai dengan Kan- 
tor Keresidenan tersebut. 

Apa yang terjadi kemudian tidaklah jelas. Kenpeitai rupanya 
takut rakyat akan berhasil mendobrak memasuki markasnya, Pada 
saat itu seorang pemuda kereta api memanjat ke atas gedung kenpeitai 
dan menurunkan bendera Jepang. 

Tiba-tiba terdengarlah bunyi berondongan tembakan senapan mes- 

in tertuju ke arah kerumunan orang... Sepucuk bambu rucing yang 

tajam tak ada gunanya menghadapi senapan mesin. Saya lemparkan 
bambu runcingku dan mulai merangkak memasuki Keresidenan. 

Terjadilah keributan di antara orang-orang Jepang. Saya melihat tiga 

orang Jepang telah ditikam dan dibunuh dengan bambu runcing... 

Sambil berlindung di bawah sebuah jendela Kantor Keresidenan, saya 

melihat Mr. Besar meloncati tembok... peluru berhamburan ke mana- 

mana, dengan mudah dapat membunuhnya... saya melihat seorang 
berada di atas atap gedung kenpeitai membawa minyak tanah dan 


131 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


berusaha membakarnya, darah telah mengalir dari luka di kepalanya... 
orang-orang Jepang itu sedang menembak tanpa tujuan ke siapa pun, 
kita harus bisa keluar secepat mungkin. Saya merangkak sekitar bela- 
kang Keresidenan, mendapatkan perahu dan menyeberangi sungai. 
Saya langsung menuju ke Kantor Pekerjaan Umum, dan menelepon 
Semarang dan Purwokerto meminta bantuan.” 


Beberapa waktu kemudian bala bantuan pemuda datang dari 
Semarang membawa dinamit. Pengepungan dilakukan terhadap ge- 
dung kenpceitai oleh bekas Peta/BKR setelah Mr. Besar berhasil melo- 
loskan diri. 

Tidak seorang pun berani bergerak secara terbuka di depan sa- 
saran senapan mesin Jepang yang masih dilatih untuk melukai dan 
membunuh musuh. Empat orang putri kemenakan Residen Besar 
dan dua putri Wedana Pekalongan diizinkan memasuki halaman be- 
serta dr. Tupamahu dari Ambon (anggota KNI Pekalongan), untuk 
memberi pertolongan kepada yang terluka. Pada tahun 1973 dua dari 
mereka itu mengenangkan kembali betapa mengerikannya adegan 
ini: 

Kami berangkat dari depan Kantor Kewedanan. Dr. Tupamahu mem- 

bawa bendera Palang Merah ukuran kecil yang biasanya untuk kenda- 

raan. Enam orang dari kami berjalan lambat-lambat menuju kenpeitai 
sambil berharap peneropong mereka melihat bendera kari. Ketika 
sampai di depan barikade, Dokter Tupamahu menjelaskan bahwa ka- 

mi dari Palang Merah dan ingin mengambil siapa pun dari pemuda 

itu yang mempunyai senjata kecuali bambu runcing. Mereka itu ma- 

sih hidup (setelah pertempuran) walau perutnya kena tusuk, kadang- 
kadang dua orang direnteng dalam satu tusukan bambu, seperti sate, 
sungguh mengerikan! Mereka semua ditembak dadanya dengan sena- 
pan mesin. Tiba-tiba salah satu mayat itu berkata, “Tolonglah saya,” 

Kakinya telah ditembak dan telah terkapar sepanjang siang hari di 

bawah terik matahari. Ia berkata,” Saya sudah mati seandainya hujan 

tidak turun semalam.” Kami segera membawanya ke rumah sakit dan 
diperbolehkan untuk mengambil semua mayat guna identifikasi. 

Salah seorang putri saya jatuh pingsan begitu tiba di rumah sakit.” 


?Sujono, Transkripsi VI/9, 29.7.73. 
"Nyonya Meri Hugeng (istri bekas Kapolri), Wawancara, 1.8.73. 


132 


PROKLAMASI KEMERDEKAAN 


Pada sore hari berikutnya, Pekalongan memakamkan 32 orang 
korban pertempuran, termasuk beberapa orang Jepang.” Pada sore 
hari itu datanglah Residen Banyumas Iskag Cokrohadisuryo disertai 
seorang penerjemah, Saburo Tamuro, dan Kapten Nonaka dari garni- 
sun Banyumas untuk mengadakan perundingan dengan BKR yang 
dipimpin Iskandar Idris.” BKR menuntut gencatan senjata segera 
dimulai. Semua orang Jepang di wilayah Pekalongan harus menye- 
rahkan senjatanya kepada BKR, dan setelah itu harus secepatnya me- 
ninggalkan wilayah keresidenan ini. Dua orang Jepang yang menyertai 
Residen Iskag itu menyetujui persyaratan ini dan mengatakan akan 
berusaha melakukan kontak dengan opsir-opsir kenpeitai yang ter- 
kepung itu. Ini dilakukan sekitar pukul 9.00 malam. Setelah dua jam 
yang mendebarkan, seorang wakil Jepang bekas staf Shuchokan (Re- 
siden) datang ke Kantor Kewedanan dan memberi tahu bahwa ken- 
peitai menerima persyaratan itu. Perundingan langsung antara kenpei- 
tai, Iskandar Idris, komandan garnisun Pekalongan, Kapten T. Oka, 
dan beberapa orang lagi berakhir dengan sukses pada tengah malam 
tanggal 6 Oktober.” Pada keesokan harinya personil militer Jepang 
yang masih tinggal di Pekalongan diangkut ke Banyumas dengan truk 
yang disediakan BKR. Di dalam persetujuan itu disebutkan bahwa 
orang-orang sipil Jepang berada di bawah kekuasaan Residen RI sam- 
pai didapatkan transportasi untuk mengangkut mereka ke Banyumas. 

Keberangkatan orang-orang Jepang ini dengan baik telah di- 
ungkapkan kembali oleh seorang pejabat pemerintah: 


Setelah ini semua orang Jepang telah diangkut ke luar, meninggalkan 
hanya senjata-senjata tuanya yang tak dapat digunakan lagi. Tempat 


7 Warta Berita, 8 Oktober 1945. 

”Penerjemah dalam perjalanan ini, Saburo Tamuro, kemudian menuliskan 
kesaksiannya mengenai tugasnya di Indonesia. Saya berterima kasih kepada Mr. 
Iskag Cokroadisuryo yang telah memberikan kepada saya salinan dari kesaksian 
itu, tertanggal 26 September 197 1. Yang berikut didasarkan atas versi Tamuro ter- 
sebut. 

"Peranan Oka, pelatih (shidokan) senior Peta, mendorong mempercepat ke- 
berhasilan perundingan. Selama pertempuran dan pengepungan yang berlangsung 
selama dua hari sebelumnya, Oka menempatkan Garnisun Kota di baraknya, dan 
juga menasihatkan bekas-bekas Peta-nya mengenai taktik-taktik selama pe- 
ngepungan. 


133 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


kami adalah yang pertama di Jawa untuk membuang orang-orang 

Jepang itu. Saya merasa heran, kami sudah terbiasa mempunyai ma- 

jikan-majikan kolonial, tetapi kini mereka sudah tidak ada lagi.” 
Dengan demikian Pekalongan adalah daerah pertama di Jawa, 
bahkan di seluruh Indonesia yang bebas dari kekuasaan Jepang pada 
tanggal 7 Oktober 1945.I) 


2Sujono, Transkripsi, VI/12, 30.7.73. 


134 


Gedung Societet, Tempat Penyimpanan senjata 
Jepang di Pekalongan 


Kediaman Residen Pekalongan (1945) 


2 1 
Msh nike anaineen 


Bekas "Hotel Merdeka", Markas Tiga Daerah di Pekalongan (Desember 
1945) 


Balai Kota Tegal (1945) 


Peresmian Monumen Tugu Pahlawan 3 Oktober 1945 di 
Pekalongan, pada hari Kebangkitan Nasional 20 mei 1964 


Markas Tentara Jepang di Tegal, bekas Kantor Semarang-Cheri- 
bon Stoomtram Maatschappij (SCS) 


Rumah Walikota Tegal 


Lean Dekan Dadar 1 Pandan 


Kanto Dhebantan 


Alun-Alun Tegal 


Gedung Chung Hwa, Chung Hwee di Pemalang 


Ki Citrosatmoko, patih Tegal 1945 


Pengadilan Pekalongan (1975) 


Sarimin Reksodiharjo, Bupati Brebes (1945) 


BI 


dd 


TOKOH-TOKOH REVOLUSIONER TIGA DAERAH DI PENJARA WIROGUNAN, YOGYAKARTA, SEKITAR DESEMBER 
1946. Deretan belakang: Maksum, Soswijoyo, Muroso, Moh. Saleh, Suwito, Tan Jiem Kwan. - 
Deretan depan: Sukirman, Suwignyo, Sukardi, Rustamaji, Khamidun, Sunyoto. 


TOKOH- TOKOH REVOLUSIONER TIGA DAERAH DI PENJARA WIROGUNAN, YOGYAKARTA, 
SEKITAR DESEMBER 1946, Deretan Belakang: Khambali, Sakhyani (Kutil), Dr. Muryawan, Kromo Lawi, 
Mohamad Nuh, Supangat. Deretan Depan: Miad, Saleh Yusuf, Sapili, Moh. Salim, M- S. Widarta. 


BAB LIMA 


REVOLUSI SOSIAL 
DAN CIRI-CIRINYA 


APA yang terjadi di tingkat lokal di Karesidenan Pekalongan dari awal 
Oktober 1945 sampai pertengahan Desember 1945 adalah meletus- 
nya gerakan rakyat, yang umumnya dikenal sebagai revolusi sosial. 
Terjadi perlawanan rakyat yang bertujuan menghapuskan tatanan la- 
ma misalnya kepala-kepala desa, pamong desa, camat, dan wedana, 
serta pemerintahan kabupaten. ' 

Dalam memahami dinamikanya revolusi sosial di Tiga Dae- 
rah, harus diketahui bagaimana permulaannya, siapa pemimpinnya, 
apa yang terjadi dengan para pejabat tatanan lama yang dianggap ter- 
noda oleh rakyat karena menjalankan kebijaksanaan pemerintah pen- 
jajah Jepang yang menindas itu, siapa yang menindas itu, siapa peng- 
gantinya, dan bagaimana cara kerja pemerintahan baru. Juga penting 
untuk diteliti khusus adalah peranan golongan setengah bandit yang 
dikenal sebagai lenggaong dalam menumbangkan pemerintah desa 
setempat. : 

Setelah terjadinya Proklamasi, kelaparan dan kekurangan yang 
dialami rakyat selama masa penjajahan Jepang tidaklah menjadi lebih 
ringan. Berton-ton padi yang disetorkan sehabis panen (Mei-Juni 
1945) di Tiga Daerah, menumpuk di gudang-gudang tak digunakan. 


'Untuk jalannya revolusi di tingkat nasional, lihatlah Anderson, Java, hlm. 
332-69. Reid membahas bagaimana mobilisasi untuk memaksa banyak lurah mele- 
paskan jabatannya di Jawa dalam National Revolution, hlm. 59-68, khususnya hlm. 
61-63. dalam studinya The Blood of the People (Kuala Lumpur, 1979), hlm. 218-45, 
Reid menganalisis secara terperinci “revolusi sosial” di Sumatera Utara, pada awal 


1946. 


147 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


Tuntutan rakyat desa agar padi itu dibagikan, sama sekali tidak ditang- 
gapi oleh pamong desa maupun camat. 

Ketegangan serupa itu dapat dengan jelas dilihat pada apa yang 
terjadi di Kecamatan Moga, Pemalang Selatan. Dalam suatu rapat 
pada awal bulan Oktober rakyat meminta agar padi dibagikan. Ketika 
itu camat sedang pergi, sehingga para pejabat yang lain tidak berani 
berbuat apa-apa, kecuali dengan penuh ketakutan memberi tahu rapat 
agar menunggu kembalinya camat. Wakil camat (Fuku Soncho), adik 
Bupati Pemalang, berusaha menenangkan suasana dengan ucapan, 
“Sedulur-sedulur, emut!” (Saudara-saudara, ingatlah). Rakyat yang 
berkumpul di situ menjadi marah dan melempari gedung dan tempat- 
tempat simpanan padi dengan batu. Akhirnya orang-orang itu bu- 
bar. Camat Moga kemudian berusaha memberi penerangan kepada 
rakyat, “Tenanglah! Pemerintahan akan mengatur semuanya. Jangan 
mengambil tindakan sendiri-sendiri,”? 

Di Tiga Daerah ketegangan-ketegangan serupa terjadi di mana- 
mana. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintahan setempat sudah 
tidak punya waktu lagi untuk bertindak, karena pada akhir minggu 
kedua bulan Oktober, sudah terlambat untuk membagi-bagi padi. 
Revolusi sosial pun telah dimulai. 

Revolusi sosial di Tiga Daerah mulai di Desa Cerih, daerah mis- 
kin penghasil singkong di wilayah perbukitan Tegal Selatan yang ter- 
kenal dengan pusat gerakan radikalnya sebelum perang.? Pada tang- 
gal 7 Oktober malam hari, sehari setelah korban-korban akibat perla- 
wanan dengan kenpeitai dimakamkan di Pekalongan, rumah “Den 
Mas” Harjowiyono, lurah Desa Cerih, dikepung oleh rakyat.“ Rakyat 
mengancam akan membakar rumah itu, bila lurah tidak mau keluar. 
Pada pagi harinya, Raden Mas Harjowiyono akhirnya dengan pakaian 
resmi keluar menghadapi rakyat yang mengancam akan membunuh- 
nya, dan menanyakan mereka apa kesalahannya. Ta dilucuti dan diberi 
pakaian goni, sedangkan istrinya diberi kalung padi. Kemudian suami 


“Sekretaris Badan Pembantu Prajurit (BP2) Moga, Wawancara. 4.11.75. 

'Desa Cerih merupakan tempat kediaman beberapa tokoh Sarekat Islam 
sebelum tahun 1926, termasuk Haji Muklas ayah kandung M.H. Lukman. 

“Di Tiga Daerah hanya beberapa lurah yang memakai gelar Raden Mas, 
gelar kebangsawanan Jawa. 


148 


REVOLUSI SOSIAL DAN CIRI-CIRINYA 


istri ini diarak, diiringi bunyi gamelan milik lurah, yang melambang- 
kan kedudukan dan kekayaannya. Sesudah diarak, mereka dihina dan 
diperlakukan seperti ayam, dipaksa minum air mentah dalam tempu- 
rung kelapa dan makan dedak (kulit padi). Kemudian Lurah dan kelu- 
arganya ditahan di Kecamatan, agar para pemimpin perjuangan se- 
tempat, Pane camat baru (karena camat bana sudah kabur), dapat 
mengawasinya.” 

Aksi rakyat Desa Cerih yang mengarak lurahnya itu memberi- 
kan suatu contoh tentang pola aksi yang kemudian terjadi di mana- 
mana di Kabupaten Tegal dan Pemalang. Aksi-aksi semacam ini oleh 
rakyat setempat disebut “dombreng,” kata yang berasal dari kata 
“tong” dan “breng,” dua bunyi kata Jawa yang menggambarkan pukul- 
an pada kayu atau kaleng kosong, kentongan kosong kayu (atau apa 
saja) yang dipukul oleh para pengaraknya. Bunyi kentongan tergan- 
tung pada jumlah dan irama pukulannya. Di desa Jawa, di tempat 
lurah biasanya ada tabuhan yang disebut kentongan yang dibuat dari 


— potongan kayu besar dan dilubangi, sehingga apabila dipukul keluar 


bunyi “thong.” Dari kata “thong” ini lalu timbul nama “kenthongan.” 
Bunyi kenthongan biasanya.yang dipakai sebagai tanda-tanda waktu 
rapat desa, kebakaran, pencurian, atau tanda bahaya lainnya. Me- 
mang arak-arakan “dombreng” yang diiringi bunyi kentongan tanda 
pencuri itu dimaksudkan untuk menyiarkan berita bahwa mereka 
telah boenangkaP pencuri desa, maksudnya pamong desa yang ko- 
rupsi itu. 


Peranan Lenggaong dalam Revolusi Sosial 


Pengaruh lenggaong dalam revolusi sosial Tiga Daerah memang 
jelas. Merekalah yang memimpin aksi dombreng dan menyerang lurah- 
lurah semasa revolusi sosial di bulan Oktober. Dalam kekosongan 
kekuasaan selama revolusi sosial, mereka cepat bertindak terhadap pe- 
jabat korup, khususnya lurah-lurah. Peranan lenggaong di Pekalong- 
an tadi bukanlah hal yang luar biasa, karena istilah lain di daerah yang 
terkenal untuk lenggaong ialah jago. Seperti halnya di daerah Jawa 


SPutra Sulung Lurah Cerih, Wawancara, 13.2.75. 
SMakna dombreng dibahas lebih lanjut dalam bab 7. 


149 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


Barat, rasa kebencian rakyat terhadap pangreh praja dan lurah-lurah 
“jago-jago Republik” yang ingin membalas dendam atas perlakuan 
para pejabat semasa penjajahan Jepang dan berusaha merebut kekua- 
saan sewaktu ada kekosongan. Meskipun akhirnya seperti yang terjadi 
di Tiga Daerah kemudian, mereka ditindak oleh Tentara Republik 
(TKR). 

Kaum lenggaong di Tiga Daerah merupakan penggerak revolusi 
kemerdekaan di pedesaan pada bulan Oktober 1945, juga mempelo- 
pori perlawanan terhadap elite birokrat yang dianggap korup dan 
mengambil alih pabrik gula yang dikuasai oleh Jepang. 

Contoh yang menarik dari kelompok lenggaong di Tiga Daerah 
adalah Barisan Cengkrong (arif) di Daerah Comal. Tokohnya, yang 
terkenal bertahun-tahun, bernama Idris, sedangkan wakilnya Tarbu, 
adalah seorang buruh tani. Kelompok ini sering makan di warung- 
warung pinggir jalan tanpa bayar. Kelompok ini mengangkat Ilham, 
seorang guru desa dan bekas anggota Sarekat Rakyat, sebagai penasi- 
hat politik. Hal ini mencerminkan ciri penting hubungan kaum leng- 
gaong dengan kaum pergerakan radikal tua yang terdiri dari para guru 
sekolah, dan bekas anggota Sarekat Rakyat dan Sarekat Islam. Hubung- 
an baik ini sudah dirintis sejak tahun 1920. Barisan Cengkrong mena- 
han lurah Desa Temuireng, memecat lurah Petarukan yang korup, 
dan membagi-bagi tekstil yang kedapatan dalam kasur-kasurnya. De- 
ngan algojo Haji Dimyati, Barisan Cengkrong mengambil alih pabrik 
gula Petarukan, tetapi bekas camatnya sempat bersembunyi dan ber- 
hasil lolos ke Pemalang.” 

Pemimpin revolusioner dati-penerasi-ta seperti Bupati Pema- 
lang Supangat mengerti fungsi lenggaong dalam masyarakat pedesa- 
an. Mereka juga memperlihatkan pengaruhnya dalam situasi yang 
penuh anarki pada waktu revolusi sosial bergolak, untuk menegakkan 
kembali wibawa pemerintahan. Sebagai contoh, seorang lenggaong 
yang menjadi lurah pada waktu revolusi sosial: 

Sahid adalah seseorang yang berani dan mempunyai kesaktian khu- 

sus, ia dapat menghilang dan senjata tidak mempan menembus kulit- 


7Sekretaris Pesindo Kendalsari, Wawancara, 31.10.75, Transkripsil/2, Maret 
1975 (Saya menyampaikan terima kasih kepada Panji Suwarso untuk catatan ini 
dan sejumlah wawancara lainnya pada awal 1973. 


150 


REVOLUSI SOSIAL DAN CIRI-CIRINYA 


nya. la seorang petani, dan mempunyai dua istri. Anda dapat menga- 
takan ia abanganlah. Ia tidak pernah membunuh seorang pun, tetapi 
pernah masuk penjara selama masa pendudukan Jepang. Ia termasuk 
ahli yang mahir.seni bela diri silat, dan termasuk aliran Cimande. Ia 
ditunjuk menjadi lurah atas kehendak rakyat, dan laporan dibuat ke- 
pada bupati. Supangat, Bupati Pemalang berkata, “Karena orang ini 
adalah pilihan saudara sendiri, patuhilah segala perintahnya.” Setelah 
Sahid menjadi lurah, keamanan desa terjamin.8 
Kaum lenggaonglah yang mempelopori pembalasan dendam 
terhadap Cina. Bentrokan dengan kaum Cina di kawasan pedesaan, 
seperti pernah terjadi ketika ada kekosongan kekuasaan sebelum Je- 
pang tiba, bulan Oktober 1945 terulang lagi. Awal Oktober di Ke- 
wedanan Randudongkal (Pemalang Selatan) seorang lenggaong de- 
ngan kelompoknya tiba untuk menuntut agar semua narapidana dibe- 
baskan dan toko-toko milik Cina ditutup. Wedana meminta bantuan, 
dan dua truk penuh anggota kepolisian kabupaten datang dari Pema- 
lang bersenjatakan bren (senapan mesin ringan). Situasi menjadi te- 
gang. Seorang pimpinan perjuangan menengahi, dan mengatakan ke- 
pada komandan lenggaong itu bahwa: 
Ini bukan yang diinginkan Bung Karno. Ia menginginkan mempu- 
nyai hubungan baik dengan siapa pun. Karena itu lebih baik meminta 
kepada orang-orang Cina mengibarkan bendera Merah-Putih dengan 
bendera ukuran besar dan banyak lagi dari mereka. Saya bilang kepa- 
danya agar jangan merusak toko-toko, tetapi meminta orang-orang 
Cina itu agar tidak menaikkan harga-harga.” 


Dalam situasi demikian, orang-orang Cina yang telah menge- 
nakan pakaian putih-putih karena mengira akan dibunuh lalu dipang- 


gil berkumpul. Mereka menyetujui semua tuntutan kaum lenggaong. 


Kutil 


Daerah Talang-lah yang menjadi contoh yang terkenal selama 
revolusi sosial di Tiga Daerah. Pada zaman kolonial Belanda, Kecamatan 
Talang dikelilingi 4 pabrik gula, Pagongan, Pangkah, Kemanglen, dan 


#Kurir Lasem, Wawancara, 18.10.76. 
”Suleman, Wawancara, 15.11.75. 


151 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


Ujungrusi, yang praktis memborong lahan rakyat yang ada untuk 
disewa. Rakyat yang tidak lagi memiliki lahan untuk bercocok tanam, 
mencari mata pencaharian lain. Kawasan ini terkenal dengan tukang 
emas, pengrajin kuningan, dan lain-lain kerajinan logam, seperti pem- 
bikinan pisau, gunting, dan suku cadang sepeda. 

Sewaktu dalam perjalanan ke selatan untuk menjelaskan per- 
nyataan pangreh praja yang mendukung Proklamasi Kemerdekaan, 
dua orang pemimpin perjuangan Tegal, termasuk wakil ketua KNI 
Tegal dibunuh di Talang pada tanggal 4 November. Ada pula yang 
ditangkap dan dibunuh pada minggu yang sama. Siapa saja yang me- 
lewati Talang mendapat risiko kehilangan nyawa, demikianlah orang- 
orang percaya. Presiden Sukarno dalam pidatonya di Tegal dalam per- 
jalanan kembali ke Jakarta pada pertengahan Desember 1945 menye- 
but Gerakan Tiga Daerah sebagai “Negara Talang.” 

Pada zaman revolusi sosial Kecamatan Talang terkenal terutama 
karena Kutil, jagoan rakyat Talang, yang kehidupan dan kematiannya 
telah dimitoskan oleh sejarah. Anggapan umum di luar daerah Ta- 
lang, Kutil adalah algojo yang telah membunuh banyak orang, ke- 
jam, buas, anarkis, alat PKI, tapi ada juga yang beranggapan bahwa 
dia adalah agen NICA. Dalam sidang pengadilan Pekalongan, Kutil 
mengaku telah melakukan banyak pembunuhan, dan menurut pen- 
dukungnya hal itu dilakukan demi melindungi teman-temannya di 
Talang. Ia adalah orang pertama dalam sejarah Republik Indonesia yang 
dijatuhi hukuman mati melalui proses pengadilan formal di Peka- 
longan. Peristiwa Tiga Daerah sering disebut sebagai “Gerakan Kutil.” 

Kenyataannya memang lain. Di Talang itu Kuril dikagumi, di- 
hormati dan sekaligus ditakuti banyak orang. Setelah jatuhnya pemerin- 
tahan kolonial, seorang camat baru yang berasal dari kalangan Islam 
terpilih, maka rakyat pun dibagi bahan pakaian dan daerah itu pun 
bebas dari faksionalisme dan keresahan seperti yang masih berlanjut 
di lain-lain tempat. 

Kutil, nama aslinya adalah Sakhyani. Kutil dalam bahasa Jawa 
berarti “bintil kecil” (menempel di kulit—Peny) atau bisa juga diar- 
tikan “pencopet.” Namanya disesuaikan dengan raut mukanya ber- 
bintil-bintil berwarna hitam. Sewaktu dia kecil memang mukanya 
berbintil-bintil, namun sesudah dewasa binril-bintil itu hilang, tetapi 


152 


REVOLUSI SOSIAL DAN CIRI-CIRINYA 


nama itu tetap melekat padanya. Kutil adalah anak kedua seorang 
pedagang emas dari Taman dekat Pemalang, dan menurut anggapan 
umum dia berasal dari Madura. Secara kelakar ia dijuluki “orang sebe- 
rang,” lantaran tidak tinggal di Talang, melainkan di Dukuh Pesa- 
yangan di seberang Sungai Gung. Begitulah agaknya asal mula timbul 
kekaburan mengenai julukan yang dikaickan dengan asal dari Madura 
itu, sebab di Jawa orang Madura dan orang yang berasal dari luar 
Pulau Jawa disebut orang seberang. Selain itu orang-orang Madura 
di Jawa dianggap memiliki sifat yang keras, sehingga sesuai dengan 
perwatakan Kutil. 

Sebagai anak yang nakal bangor (dalam logat Tegal), Kutil jarang 
menuruti kehendak orangtuanya. Menurut cerita, dia hanya memper- 
oleh pendidikan sampai kelas dua sekolah rakyat, sehingga hanya bisa 
membaca dan menulis sedikit, sedangkan tulisan tangannya hampir 
tidak terbaca. Sesudah dewasa Kutil tiba di Talang dan menempati 
sebuah rumah di Dukuh Pesayangan yang telah dibeli ayahnya un- 
tuk cucu-cucunya. Lalu dia membuka tempat pangkas rambut di De- 
sa Kajen yang terletak di pinggir jalan raya selatan Tegal, sambil me- 
neruskan pekerjaan ayahnya sebagai tukang emas kecil-kecilan di be- 
lakang tempat pangkasnya itu. Sebilah pedang panjang (gobang) ter- 
gantung di dinding di sebelah kaca,'" dan tentu saja daripada berke- 
lahi dengan Kutil, tukang-tukang cukur lainnya di desa itu lebih baik 
angkat kaki cepat-cepat. 

Usaha Kutil lainnya ialah membeli barang-barang bekas di ru- 
mah-rumah untuk dijual kembali. Pada tahun 1937 Kutil menca- 
lonkan diri dalam pemilihan lurah Desa Kajen, tetapi kalah “hanya 
satu suara saja.” Anak Kutil ingat bahwa ayahnya sebagai guru aga- 
mma yang biasa bepergian jauh dengan sepeda untuk memimpin penga- 
jian al-Our'an, sering pulang ke rumah lewat tengah malam tanpa 
diganggu penyamun yang berkeliaran di kawasan itu. Dengan demiki- 
an tentulah ada hubungan antara Kutil dengan lenggaong setempat. 
Ia selalu mengucap “Assalamualaikum” bila memasuki rumah, kenda- 


WMenurut keterangan Lurah Kajen. Wawancara, 9.2.73. Menurut anaknya, 


merupakan sebilah keris, 
"Lurah Kajen, Wawancara, 9.2.73. 


153 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


tipun tidak selalu menjalankan ibadah sembahyang salat lima kali 
sehari." Penduduk setempat menyebutnya santri, menggunakan isti- 
lah itu dalam arci lama, yang berarti orang suci. Selama masa pendu- 
dukan Jepang, Kutil terkenal kebolehannya karena mudah mempero- 
leh barang-barang yang sulit didapat, misalnya batu korek api. 

Dalam bulan Oktober 1945, Kutil membentuk organisasi yang 
bernama AMRI, dan menggunakan Bank Rakyat Talang sebagai mar- 
kas besarnya. Para pengikut juga masuk menjadi anggota AMRI. Di 
antaranya pedagang-pedagang, penjual makanan, penjahit, petani 
miskin, tukang besi, penjual jamu. Seperti badan-badan perjuangan 
lainnya waktu itu, tugasnya ditetapkan sendiri oleh Kutil, yaitu men- 
cari sisa-sisa orang Jepang dan melucutinya. Kemudian melakukan 
pengejaran terhadap agen-agen NICA. Ternyata perasaan anti-NICA 
(dibahas secara lengkap dalam bab 6) sangat kuat di Talang. 

Di Talang revolusi sosial mulai lebih awal daripada di tempat- 
tempat lain. Seorang anggota polisi setempat telah dibunuh sekelom- 
pok orang yang marah sepekan sebelum pembunuhan Camat Adiwer- 
na, Menurut keterangan, peristiwa itu terjadi karena polisi tersebut 
secara tidak adil menangkapi pedagang-pedagang dan menyita ba- 
rangnya. Menurut ketua KNI Talang, selama masa pendudukan Je- 
pang, polisi itu (yang terbunuh) di samping tugas-tugasnya yang la- 
in, agaknya menjadi mata-mata untuk kenpeitai. Kenpeitei biasa se- 
ring datang dan menculik orang yang dituduh secara gelap memperju- 
albelikan kuningan yang dilebur. Talang mempunyai sebuah industri 
kuningan (karena petani terusir dari tanahnya oleh pabrik-pabrik gu- 
la). Menjual kuningan yang dilebur adalah terlarang. Di Jakarta, har- 
ganya sangat mahal dan orang-orang Jepang membelinya. Beberapa 
kiai di Talang yang berdagang kuningan yang sudah dilebur sering 
ditangkap, termasuk seorang sahabat Kutil. 

Tujuan AMRI bentukan Kutil di nasa revolusi sosial adalah 
pembagian kekayaan. Tujuan lain adalah menumpas setiap orang yang 
dicurigai menjadi agen NICA, yang dianggap sebagai pengkhianat 


Atau dalam kata-kata lurah setempat “setengah santri, kadang-kadang 
sembahyang, kadang-kadang tidak.” 
'3Ketua KNI Talang, Wawancara, 7.12.75. 


154 


REVOLUSI SOSIAL DAN CI RI-CIRINYA 


Re :ublik. Rumah-rumah bekas pegawai Belanda dan Indonesia dari 
pabrik gula Pagongan dirusak, karena dianggap salah satu lambang 
penindasan kolonial yang mereka benci. Selain itu rumah pedagang 
kaya (yang selama itu banyak tinggal di Jakarta) diambil dan dijadi- 
kan markas pemuda. Pedagang itu disuruh pindah tetapi diperbo- 
lehkan membawa harta miliknya. 

Tanah bengkok Lurah Kajen seluas 4 hektar diambil Kutil, baru 
setelah TKR berhasil memadamkan revolusi sosial itu tanah itu di- 
kembalikan kepada lurah. Hubungan Kutil dengan lurah itu cukup 
menarik, karena Lurah bisa menyebabkan Kuril marah gara-gara ia 
menenteng penggerebekan rumah pegawai yang memimpin Bank 
Rakyat selama pendudukan Jepang. Kemudian Lurah lari bersembu- 
nyi, ditemukan Kutil, lalu didombreng keliling daerah Pecinan Ka- 
jen. Kata Kutil kepada rakyat, “Biarlah ini menjadi contoh bagi kamu 
semua. Orang ini dulu sekutu saya, tetapi kini terbukti menjadi mu- 
suhku, ia tidak membantuku malahan bersembunyi!” Tetapi akhirnya 
lurah lolos dari tahanan di markas AMRI dan lari dari Kewedanan. 
Karena Lurah memang tidak terlibat korupsi seperti banyak lurah 
lainnya, kemudian ia dijemput oleh salah seorang pengikut Kutil, 
dan sejak itu ia sering menyertai Kutil kalau mengunjungi daerah- 
daerah di kabupaten itu. 

Distribusi kain di Talang dan di daerah-daerah lain menun- 
jukkan adanya keselarasan antara kemauan rakyat dan tindakannya, 
walaupun tujuan jangka panjang kelompok Kutil tidak jelas. Distribu- 
si kain merupakan masalah paling mendesak waktu itu, karena ke- 
kurangan selama masa pendudukan Jepang menyebabkan rakyat ter- 
paksa memakai baju yang terbuat dari goni dan serat pohon. Camat 
Talang mendapat 14 gulung tekstil, yang oleh KNI kemudian diba- 
gikan.“ Ketua KNI bermaksud hanya membagikan kepada mereka 
yang membutuhkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kutil 
tidak setuju, karena dengan demikian dapat timbul penyalahgunaan, 
dan menyangsikan kemampuan KNI untuk mengategorikan besarnya 
kebutuhan itu. Ia menuntut agar pembagian itu didasarkan atas asas 
“sama rata sama-rasa,” yang dianggapnya jujur. Ini berarti di Talang 


MSatu gulung waktu itu kira-kira sama dengan 41 meter, 


155 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


setiap orang hanya akan menerima kain sepanjang 10 cm. Ketua KNI 
mencemooh pembagian semacam ini, namun Kutil dengan teguh 
mempertahankan pendiriannya. 

Ketika penguasa baru memegang pemerintahan di kabupaten, 
panitia yang diketuai Kutil dibentuk untuk membagi-bagikan tekstil 
timbunan Jepang di pabrik gula di luar kota. Kain belacu dibagikan 
di kewedanan-kewedanan dalam kabupaten itu. Tak ada yang mem- 
bayar untuk pembagian kain itu, tetapi juga tidak ada catatan ten- 
tang jumlah pembagian itu. Hanya dikatakan bahwa persediaan di 
pabrik harus dihabiskan, agar rakyat puas. Kutil memang bukan kc- 
turunan kaluarga berharta. Dia menggunakan kesemparan ini un- 
tuk hidup mewah di masa revolusi sosial. Hal ini terlihat dengan 
pengambilan tanah bengkok lurah Kajen, dan ke mana-mana dia se- 
lalu naik mobil Ford Mercury kuning delapan silinder bekas milik 
kenpeitai yang kemudian menjadi milik wakil kerua KNI, Marjono, 
yang terbunuh dekat Talang tanggal 4 November. Sopirnya seorang 
Cina berkata, “Saya tidak pernah menerima gaji karena Kutil terlalu 
miskin. Kalau kami makan di luar, selalu saya yang membayarnya. 
Kuril selalu pergi sendiri ia duduk di samping saya di bak depan, 
dan membawa sepucuk pistol colt.”" 

Kutil merupakan perantara kelompok agama dan kelompok- 
kelompok lenggaong. Dia juga punya hubungan yang baik dengan 
kaum nasionalis yang berpendidikan Belanda. Seperti lenggaong pada 
umumnya, Kutil mendapat kekuatan magisnya dari seorang kiai ter- 
kenal. Kepada kiai inilah kelompoknya meminta nasihat dan menda- 
pat azimat dan mantra. Kiai Makdum yang memiliki kekuatan isti- 
mewa dan dapat menyembuhkan orang sakit adalah teman Kutil. Para 
pemuda AMRI sering ke rumah Kiai Makdum untuk meminta mi- 
numan yang dimantrai dan bambu runcing yang diberkati. Banyak 
pemuda AMRI memakai selempang janur kuning sebagai lambang 
perlawanan dan pemberi kekebalan serta penangkal roh jahat. Karena 
langkanya senjata api (hanya dua orang tokoh AMRI lainnya di sam- 
ping Kutil yang memilikinya), maka perlindungan semacam itu dirasa 
lebih penting artinya, baik bagi kaum lenggaong maupun bagi kaum 


'Sopirnya Kutil, Wawancara, 21.2.73. 


156 


REVOLUSI SOSIAL DAN CIRI-CIRINYA 


revolusioner. 

Kuuil juga berhubungan erat dengan para pemimpin AMRI Sla- 
wi dan sering mengunjungi markasnya. AMRI Talang punya kekuatan 
sampai ke luar wilayah Talang. Kutil dan kelompoknya menjemput 
Kiai Haji Abu Suja'i, Bupati Tegal yang diangkat pada tanggal 6 No- 
vember, di rumah kediamannya di Desa Pacul, lalu mengawalnya ke 
ibukota kabupaten untuk dijadikan bupati. Kutil memperoleh ke- 
dudukan tertinggi ketika Badan Pekerja Tegal memerintahkan Ka- 
bupaten Tegal mengangkat Kutil sebagai kepala polisi kabupaten. 


Hilangnya Pemerintah Pro-Kolonial 

Tidak mengherankan apabila sikap “menunggu perintah” yang 
sudah menjadi pola elite birokrat di Keresidenan Pekalongan yang 
nampak masih kuat pada bulan September dan Oktober 1945. Hal 
ini mencerminkan sifat ragu-ragu, tidak berinisiatif dan sikap kepatuhan 
seorang abdi yang terpupuk oleh latar belakang pendidikan kolonial 
Belanda yang diperolehnya. Beberapa pemimpin perjuangan setempat 
berpendapat bahwa salah satu sebab timbulnya revolusi sosial dise- 
babkan karena pangreh praja tidak mendapat informasi yang jelas 
dari pemerintah pusat dan propinsi mengenai kebijaksanaan politik 
Jakarta dan janji kerja sama serta saling menghormati antara pang- 
reh praja dengan Republik yang diucapkan Sukarno dalam konferensi 
pangreh praja dari seluruh Jawa pada awal bulan September 1945. 
Tanpa perintah dan informasi yang menyangkut keinginan Pemerin- 
tah Pusat tentang pembagian beras, satu-satunya jalan yang mereka 
tempuh ialah menunggu perintah dari atasan. 

Runtuhnya pangreh praja dimulai dengan beberapa peristiwa 
di Tiga Daerah. Telah kita lihat bahwa revolusi sosial atau istilah po- 
pulernya “rakyat bergerak” dimulai dengan tuntutan agar padi diba- 
gikan, disusul dengan aksi dombreng di Desa Cerih, Tegal Selatan, 
yang kemudian meluas ke daerah lain termasuk Moga (Pemalang Se- 
latan). Di sana Kiai Said memimpin dombreng “pencuri” dengan 
membawa keris sakti Mandirejo, lambang semangat Jawa yang tak 
sudi dijajah," dengan dipayungi umbul-umbul sambil memasuki ha- 


Candi Mandirejo merupakan sebuah makam keramat di Kecamatan Moga. 


157 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


laman Kantor Kecamatan. Kiai Said telah menggunakan muslihat 
yang cerdik dengan mendombreng seorang “pencuri” untuk menipu 
camat agar keluar menemui rakyat. Camat yang mendengar bahwa ada 
orang dituduh mencuri jagung, sambil menegur rakyat berkata, “Se- 
harusnya kalian menyerahkannya kepada Lurah.” Rakyat serentak ma- 
ju dan salah seorang di antaranya memukul muka Camat dengan ka- 
pak. Camat kemudian lari dengan berlumuran darah, ia terkena lem- 
paran batu dan jatuh tersungkur di lumpur, tapi akhirnya dapar lolos. 
Tiga puluh tahun kemudian, ia menuturkan kejadian ini: 
Seseorang menyembunyikan saya di belakang lesung, setelah berba- 
ring di sana beberapa jam lamanya seorang tetangga menyelundup- 
kan saya ke dalam sebuah lumbung padi yang berdekatan. Saya terti- 
dur sebentar dan tentunya lalu tak sadar sama sekali sampai kira-kira 
pukul enam pagi hari berikutnya. Kemudian saya merangkak ke luar 
dan berjalan sepanjang jalan menuju Pemalang, tetapi setelah beberapa 
waktu saya jatuh pingsan lagi. Untunglah seseorang membawa saya 
ke poliklinik setempat dan kemudian ke Pemalang." 


Pada hari itu juga di Moga tampak sebelas rumah diserang. Ru- 
mah-rumah yang diserbu tadi adalah milik orang-orang yang bertang- 
gung jawab atas penggilingan beras untuk koperasi. Rumah-rumah 
yang diserbu itu adalah rumah kepala sekolah yang beragama Katolik, 
mantri pasar, Cina dan pemimpin Kakyo Sokai setempat," sedangkan 
rumah-rumah yang lain adalah milik orang-orang yang bertanggung 
jawab dalam program penanaman pohon jarak, pengawas pembagian 
minyak tanah (yang ditukar dengan biji jarak), mantri kesehatan, Lu- 
rah dan azacho (kepala lingkungan RK) dan rumah seorang kiai yang 
duduk dalam panitia Jepang yang mengurus pembagian barang. Ti- 
dak ketinggalan Kantor Kecamatan juga kena serbuan. 


Orang yang mempunyai darah Mandireja tidak pernah bekerja untuk Belanda. 
Terdapat kepercayaan bila seorang pejabat siapa pun melihat keris yang bernama 
Kiai Pokal, maka ia akan kehilangan jabatannya. Ketua BP2 Moga, Wawancara, 
411.75. 

Wawancara, 2.11.71. : 

#Di Moga, Kakyo Sokai (Chung Hua Chung Hui dalam bahasa Jepang), 
Perhimpunan Cina Perantauan, digunakan untuk membantu pembagian kebutuhan 
pokok sehari-hari. 


158 


REVOLUSI SOSIAL DAN CIRI-CIRINYA 


Dari Moga, rantai aksi rakyat terhadap elite birokrat itu meluas 
dan umumnya menuntut agar padi segera dibagikan. Wedana Belik, 
di sebelah selatan Moga, meminta kepada mereka yang menuntut 
pembagian padi yang telah mereka jual dengan terpaksa itu, agar me- 
reka sendirilah yang menyelesaikan urusan itu. Dia tak mau campur 
tangan tanpa perintah dari atasan. 

Di beberapa daerah, revolusi sosial timbul karena didorong fak- 
tor dari luar. Orang-orang yang ditindas atau dirugikan oleh pang- 
reh praja semasa pendudukan Jepang pergi ke daerah yang masih te- 
nang dan mengejar pangreh praja serta mendombrengnya, bila mereka 
tidak lagi bertindak sesuai dengan kemauan rakyat. Ada pangreh praja 
yang bisa lolos, ada yang tidak, di antaranya Camat Lebaksiu (Tegal 
Selatan), yang tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan surplus 
padi yang dikumpulkan dengan paksa oleh Jepang itu. Camat Suhodo 
menghadap Wedana Slawi, untuk membicarakan masalah itu. Janda- 
nya menuturkan apa yang terjadi: 

Pada waktu dia mau datang ke Slawi, merunding... supaya rakyar tidak 

begitu muluk (resah), padi mau dibagikan. Pukul 9.00 pagi habis 

sarapan pagi kita berangkat (saya mau ketemu dokter) (karena hamil 
tua). Di daerah Kajen (Lebaksiu) kita dicegat oleh rakyat. Saya bawa 
tiga anak, empat, tiga, dan dua tahun. Suami saya dibunuh dengan 
bambu runcing. Ada yang menolong saya ke rumah Haji Nahwari 

di Lebaksiu. Barang-barang di rumah dirampas rakyat, saya tidak pu- 

lang lagi ke Kecamatan. Baru kemudian kita ketemu makamnya sua- 

mi saya. Sore pukul 4.00 (kami) dijemput ketua BKR dibawa ke Tegal 


ke kemenakan.” 


Orang-orang yang menyergap Camat dan keluarganya itu di- 
pimpin oleh dua lenggaong Bugel dan Suhar, yang kemudian pergi 
ke tempat Haji Toha yang sedang membagi-bagikan beras kepada ke- 
pala-kepala kampung atas nama KNI Lebaksiu: 

Kemudian datanglah Suhar dan gerombolannya... dengan menga- 

mang-amangkan pedang berseru: “Siap terus gempur!” Pembagian 

beras belum selesai, lalu kita masukkan (padi) di gudang. Suasana 


"Nyonya Suhodo Gondosasmita, Wawancara, 29.1.73. Menurut H. Toha, 
Camat Suhodo dipersenjatai dengan sebilah pedang samurai Jepang. 


159 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


sudah panik, karena si Suhar pegang pedang terhunus, mau menuju 
ke rumah Camat..." 


Haji Toha bertindak cepat dan menggunakan kekuasaannya 
sebagai kepala keamanan BKR untuk mencegah perampokan rumah 
Camat. Dia berhasil membujuk lenggaong. Semua milik pribadi Ca- 
mat supaya disimpan di ruang sekolah rakyat sampai situasi mereda, 
dan barang-barang itu dibagi-bagikan, kemungkinan keesokan hari- 
nya. Setelah mendapat jaminan tokoh KNI itu, para lenggaong pergi. 
“Di rumah Camat itu terdapat empat kilogram peralatan makan da- 
ri perak dan setengah kilogram emas,” kata Haji Toha, yang dipilih 
oleh KNI sebagai camat baru, dan mulai membagikan empat ton ke- 
delai dan hampir 400 kilogram beras dari lumbung camat lama yang 
diperolehnya secara tidak jujur sernasa pendudukan Jepang. 

Contoh tindak kekerasan yang tidak terbendung itu terdapat 
di Kewedanan Adiwerna. Pada tanggal 10 Oktober Camat R.M. Su- 
parto Sastrosuworo, yang muda dan belum berpengalaman, berbicara 
di depan umum di Lemahduwur, di depan makam kuno Tegalarum.? 
la mengatakan bahwa Presiden Sukarno telah ditahan oleh NICA 
yang baru saja mendarat bersama-sama pasukan Inggris di Jakarta 
pada tanggal 29 September 1945. Tampak berita-berita semacam itu 
memang telah didesas-desuskan di Jakarta. Setelah selesai pidato, Su- 
parto tidak segera meninggalkan rapat dan ia dibunuh setelah rapat 
berakhir. Seorang guru setempat yang menyaksikan kejadian tersebut 
melukiskan: 


Mayatnya tergeletak di jalanan di depan rumah Lurah Lemahduwur. 
Ketika saya tiba di sana, tempat itu telah penuh orang banyak yang 
datang mengerumuni mayat icu, yang tergeletak di tanah bermandi- 
kan darah. Hampir semua orang membawa bambu runcing, ada juga 
yang membawa pedang dan senjata-senjata lain. Orang-orang menun- 


“Haji Toha, Wawancara, 10.4.73. Haji Toha lahir di Tegal 1910, belajar 
bahasa Jepang dari K.H. Maufid Sidik tahun 1936. Tahun 1938 dia pergi ke Mekah, 
dan kembali ke Jawa tahun 1940. Selama pendudukan Jepang ia bekerja sebagai 
kontraktor, Dalam bulan Oktober 1945 ia dipilih sebagai Camat Lebaksiu dan 
pada tahun 1948 jadi Camat Kramat. 

2Tegalarum adalah tempat pemakaman Sultan Amangkurat II, begitu juga 
seluruh keluarga Reksonegoro, Bupati Tegal turun-menurun. 


160 


REVOLUSI SOSIAL DAN CIRI-CIRINYA 


jukkan betapa marahnya mereka dengan menendang dan meludahi 

mayat tersebut yang kotor oleh debu... mukanya tidak dapat dike- 

nali lagi.? 

Pembunuhan camat ini menandakan perubahan pemerintahan 
kolonial di Kawedanan Adiwerna. Wedana sangat ketakutan menge- 
tahui bawahannya dibunuh, sehingga dengan tergesa-gesa ia pergi 
ke kota kabupaten yang dianggapnya lebih aman beserta harta milik- 
nya, Dalam perjalanan melewati Markas API di Kejambon, cikar gero- 
baknya dihentikan dan barang-barangnya berupa bahan pakaian, di- 
rampas. Begitu juga perabotan rumah tangga dan barang-barang lain- 
nya. Sisa pemerintahan kewedanan segera mengikuti contoh wedana. 
Pejabat pemerintah, pangreh praja, guru, polisi, dan lurah-lurah se- 
muanya lari cerai-berai, dan tak ada yang tahu ke mana harus melari- 
kan diri. 

Slamet (23 tahun) anak sulung Wedana Adiwerna mendapat 
surat dari pimpinan API yang mengatakan bahwa harta milik keluar- 
ganya dapat diambil di Markas API Kejambon. Dengan sebuah truk 
pinjaman dari Kantor Kabupaten, Slamet berangkat ke Markas API 
dan ia tak pernah kembali. Keadaan sepanjang jalan utama ke Adi- 
werna waktu itu sepi sekali. Tidak ada kendaraan lewat, karena di 
setiap 25 meter ada rintangan jalan dari kayu atau bambu, di pinggir- 
pinggir jalan banyak orang dan anak-anak yang membawa bambu 
runcing. Semua orang yang lewat harus memberi salam “Merdeka” 
kepada mereka. Di setiap pos jaga terkumpul meja kursi dan barang- 
barang rampasan dari orang-orang Cina yang melewati pos-pos itu. 


Brebes 
Perkembangan revolusi sosial dan perubahan pemerintah di Ka- 
bupaten Brebes, berlangsung lebih lunak dibanding dengan daerah 


2Raden Sungkono Wiryosusanto, “Riwayat Hidup,” Catatan sendiri, buku 
I hlm. 76-77. (selanjutnya dikutip “Riwayat”). 

“'Sungkono, “Riwayat,” Buku I, hlm. 84. 

“Nasib anak wedana ini tidak diketahui sampai 3 bulan. Ia dikuburkan di 
antara dua korban revolusi sosial, Sidik, adik laki-laki (pemimpin API Mansur, dan 
Khamzah, anak laki-laki R.M. Abu Bakar, seorang pokrol bambu. Wedana Adiwerna, 
Wawancara, 13.2.73. 

#Sungkono, “Riwayat,” Buku I, hlm.84. 


161 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


Tegal dan Pemalang. Tidak seorang camat pun terbunuh di kabupaten 
ini. Bila pejabat baru ternyata pernah terlibat dalam penindasan eko- 
nomi Jepang dan dukungan rakyat tidak kuat, ia segera diganti. Seba- 
gai contoh, Camat Banjarharjo. Ia mengangkat dirinya sebagai we- 
dana setelah memaksa wedana lama menyingkir ke luar daerah. Te- 
tapi wedana baru ini tidak diterima oleh para pemimpin Islam setem- 
pat, karena hubungan dekatnya dengan kenpeitai, sehingga dia didau- 
lat untuk keluar daerah setelah dua minggu memangku jabatan we- 
dana. 

Di Ketanggungan Barat, yaitu di sebelah utara Banjarharjo, ter- 
dapat bekas tanah partikelir (particuliere landerijen). Ketika Jepang 
datang, wedana diganti dan tanah itu digunakan untuk penanaman 
tebu oleh Jepang.” 

Pemuda Pesindo yang radikal mengambil pabrik gula sebagai 
markasnya, dan memasang tanda “Milik Negara.” 

Wedana Bumiayu juga diganti tanpa kekerasan, ketika datang 
keputusan dari Brebes yang memberitahu bahwa wedana dan para 
camatnya akan dibebastugaskan.? Wakil wedana ditahan dan dipaksa 
mandi di sungai. Sebelum masa pergolakan ini, ia selalu bersembah- 
yang di atas permadani dan duduk di deretan depan bersama para 
kiai. Sekarang dia diantar dari penjara ke mesjid dan dijuluki “priayi 
di atas tabuh.”? Sedang di daerah Losari, bagian barat laut perbatas- 
an Brebes, para santri menempatkan orang-orang Islam yang tidak 
sembahyang lima waktu ke dalam usungan jenazah. 


Pergantian Pangreh Praja di Tingkat Kewedanan dan Kecamatan 


Pada minggu ketiga bulan Oktober 1945 seluruh elite birokrat 
di luar ibukota kabupaten telah didombreng di setiap daerah atau me- 


“Pemimpin Islam. Wawancara, 6.12.75: Wedana Banjarharjo, Wawancara, 
317.73. 

“Anderson mencatat bahwa di tanah-tanah partikelir semasa pendudukan 
“beban kerja paksa sedikit diperingan, tetapi hakikatnya hubungan kerjanya tidak 
berubah, para petani di kawasan ini tetap tergantung segalanya pada belas kasihan 
para tuan tanah pada penguasa Jepang.” “Pemuda Revolution,” hlm. 274, catatan 
kaki 140. 
| ha 24Pemimpin Pesindo Ketanggungan Barat, Transkripsi, 1/7, 13.4.73. 
“janda Wedana Bumiayu, Wawancara, 27.1.73. 

2 Wakil Camat (yang bekerja di kantor kewedanan), Wawancara, Nov. 1974. 


162 


REVOLUSI SOSIAL DAN CIRI-CIRINYA 


"INM uduwwad e6nf nang ynIng “£ 
'gz Ipeludw ueye ul yodwoyay wejep Sunywaj ujues BueA jNY udwiwad uep nun6 nejey "2 
INM udwiwad e6nfjegeled jeduj | 

EJEOUEMEM UEP ejep JagwnS 


Y60ZIC) n9b (ear | cun | su | seng | c9. | vewar | 
psedyepnc | oo O| » | £ | 0 | Ge | x | seng | 
Je BE ee SA TS PEDE TA INA ESA ANE ANE EDAN SA DNA 2 TEA 


ysed xepy # 
£ £ gl Lb buejewog 


Ijegway euepom | || 
deja) jeweo | 
Buepam £ 


ewebe PUUEI | yeyegruad | uejeweoay 
BAuurei SIBUOISEN IEgelPalaPp wejebudw up 
TN lesap Suoweg! ! La Pi csi 5 ujedngey 
DEIE Ewe SNI en 
LN SK yejunr yejung 


« 1VISOS ISN1OA38,, HV13LIS HV43VO VDIL IG 
NVNVGIMAN NYO NVLVWVI3M LVMONIL IG NAVI VSVNONId 3LINI ISISOJWOM 
9 I8geL 


163 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


larikan diri. Para pemimpin perjuangan setempat kini dihadapkan 
pada masalah bagaimana dan oleh siapa pangreh praja lama harus 
diganti. Tidak ada instruksi dari tingkat atas tentang cara memilih 
camat baru. Mereka harus memecahkan sendiri masalah-masalah itu. 
Apa yang terjadi di Tiga Daerah ialah bahwa pilihan pejabat baru 
langsung disahkan oleh Residen, Mr. Besar. Perubahan di kalangan 
elite birokrat tingkat kecamatan dan kewedanan seperti terlihat pada 
tabel 6. Jumlah terbesar para pemangku jabatan baru adalah dari go- 
longan agama, guru sekolah, atau pemimpin perjuangan, sedang seba- 
gian adalah pejabat lama. Tetapi di Brebes hampir separuh pejabat 
baru adalah dari kalangan elite birokrat lama. Boleh dikatakan bah- 
wa Pemalang paling abangan, pejabat tidak ada dari nasionalis agama. 

Kenyataannya revolusi sosial itu tidak hanya semata-mata me- 
nentang golongan aparat kolonial, tetapi juga bersifat antikorupsi se- 
perti yang terjadi di Taman, kecamatan yang terletak antara Petarukan 
dan Pemalang. Camat Taman Gunodo Suryo, adalah satu-satunya 
camat yang dapat bertahan dengan selamat dari revolusi sosial di Tiga 
Daerah. Sebagai putra R.A.A. Suryo, Bupati Pekalongan, dia dan 
abangnya, Suryono Suryo, Camat Margasari (Tegal Selatan) termasuk 
camat bangsawan. Ia berhasil selamat karena dua hal. Pertama, karena 
ia tidak korupsi. Ia berusaha meringankan penderitaan rakyat Taman 
selama masa pendudukan Jepang dengan membentuk sebuah panitia. 
Dengan jujur panitia itu mengatur pembagian, dan dengan menggu- 
nakan jatah kain kecamatan dibuatlah celana pendek dan sarung gu- 
na dibagi-bagikan kepada rakyat yang terlalu miskin yang tidak mung- 
kin mendapatkannya karena tidak mampu menyetor padi. Kedua, 
ia memiliki ketajaman politik yang cukup untuk menyadari bahwa 
pembagian beras adalah jalan terbaik untuk menenangkan gelombang 
pasang revolusioner. Ia mempunyai hubungan baik dengan dua kelu- 
arga tuan tanah Taman yang memiliki lebih dari 100 bau sawah dan 
mempunyai simpanan 200 ton beras peninggalan dari masa pendu- 
dukan Jepang. Atas desakannya sebagai camat, kedua keluarga itu 
sepakat membagikan beras bagi rakyat dan pemuda, dengan harap- 


an bahwa camat akan melindungi milik mereka.?' 


: "Santri Taman, Wawancara, 16.2.75. 


164 


REVOLUSI SOSIAL DAN CIRI-CIRINYA 


Kalangan pemimpin yang menduduki kekuasaan itu mempu- 
nyai latar belakang sosial yang bermacam-macam. Misalnya camat 
baru Losari Brebes, Haji Tobari, sawahnya lebih dari 100 bau, tuan 
tanah terkaya di wilayah itu. Ia pernah belajar di Pesantren Termas 
(dekat Pacitan, Jatim) dan bergabung dengan PSII. Setelah kembali 
ke kampung halamannya di Kecamatan Larangan, ia pun kemudian 
bergabung dengan NU. Ia ditunjuk dan diangkat oleh camat lama 
sebagai penggantinya setelah terjadi pembunuhan lurah. Camat lama 
menahan beberapa orang yang dianggap sebagai pembuat kerusuh- 
an, tetapi pergolakan sosial itu tidak berhenti. Persoalan lain yang 
dihadapi sebelum melepaskan jabatannya, adalah pertentangan me- 
ngenai pembagian air, rakyat mengancam akan menghancurkan salur- 
an irigasi. Menghadapi persoalan-persoalan semacam ini, camat la- 
ma merasa tidak mampu lagi menegakkan wibawa kekuasaannya ter- 
hadap penduduk yang “berbuat bebas.” 

Di Tegal, pola kehidupan nasionalis Islam adalah para Kiai ra- 
dikal yang tak punya tanah. Di antaranya ada yang pernah menjadi 
anggota Sarekat Rakyat dan pengaruhnya kuat sampai tahun 1926. 
Camat Tarub yang baru, Haji Zainuddin, berasal dari Dukuh Karang- 
cegak, daerah Sarekat Rakyat dan PKI, tempat di mana pernah terja- 
di pemberontakan pada bulan Mei 1926. Banyak camat baru dari 
kelompok kiai radikal ini juga memimpin pesantrennya sendiri. Da- 
ri 22 persen pejabat baru di tingkat kewedanan/kecamatan dari berba- 
gai kelompok nasionalis s€belum hgama (dua wedana dan.12 camat) 
di Tiga Daerah, sembilan (yang riwayatnya diketahui) dipilih waktu 
revolusi sosial, dan pengalaman dalam pergerakan nasional sebelum 
perang serta ketidaksenangan terhadap pangreh praja mendekatkan 
mereka kepada cita-cita revolusi sosial umumnya. Kesembilan tokoh 
lokal ini lahir di Tiga Daerah, sebelum perang semua sudah belajar 
di pesantren di luar Keresidenan Pekalongan (lima di Tebuireng, Jom- 
bang, di bawah K. Hasyim Asy'ari). Di antaranya dua sudah naik 
haji ke Mekah. Sebelum perang semua telah menjadi guru, baik di 
pondok yang mereka dirikan sendiri maupun di sekolah Islam terke- 
nal setempat. Pada waktu Zaman Jepang, sembilan tokoh Islam beker- 


2Haji Tohari, Wawancara, 16.12.75. 


165 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


ja pada Jepang di Kantor Agama, di Shu Sangi Kai (Dewan Penasihat 
Keresidenan) atau pemimpin koperasi, Hizbullah (pasukan Masyumi) 
atau Barisan pelopor. 


Perubahan Kepemimpinan Desa 


Peranan penting lenggaong terlihat kuat dalam perebutan pe- 
merintahan di tingkat pedesaan. Tabel 7 memperlihatkan hasil revolusi 
sosial tingkat desa di Tiga Daerah. Para lurah didaulat di sana dan 
kelompok-kelompok bersaing dalam memperebutkan kekuasaan, se- 
hingga sering timbul dualisme dalam pemerintahan baru. 


Tabel 7 
KOMPOSISI ELITE PENGUASA BARU DI PEDESAAN DI TIGA DAERAH 
SETELAH REVOLUSI SOSIAL 


Lurah baru 


Elite baru 


| Tegal | 25 | 20 | 
baba 
948214 262811 1213, ti 7 ta na 


Sumber: Data dari wawancara di 7 dari 49 kecamatan. 
“ umumnya veteran pergerakan tahun 1926-an. 


Di bulan Oktober 1945, 200 orang tanpa senjata mendarangi 
kantor lurah Bumirejo (Kecamatan Ulujami, Pemalang) dan menun- 
tut agar lurah dan pamong desanya berhenti karena mereka telah 
membantu Jepang. Lurah dan pamong desa baru ditunjuk. Lurah 
baru adalah bekas guru sekolah dasar yang juga anggota Sarekat Rak- 
yat. Ternyata mereka tidak bertahan lama, karena tidak ada kekuat- 
an lenggaong di dalamnya. Dua hari kemudian, susunan pamong desa 
berubah dengan masuknya Siwad, anak lenggaong, sebagai sekretaris 
desa (carik).? 

Beberapa faktor telah mendorong mangapa revolusi sosial di 
Bumirejo berlangsung tertib. Pertama, selama masa pendudukan tam- 


paknya tidak ada penggeledahan padi, kedua, adanya kepemimpin- 


?Siwad sendiri pada zaman kolonial pernah dijadikan carik (sekretaris desa), 
dengan pengharapan agar ia menghentikan aktivitas lenggaongnya. 


166 


— REVOLUSI SOSIAL DAN CIRI-CIRINYA 


an pergerakan yang kuat, yang mampu menanggapi tuntutan rakyat 
dengan cepat. 

Berbeda halnya dengan apa yang terjadi di Desa Ambowetan.” 
Pertama, santri merupakan sepertiga penduduk desa. Kedua, tidak 
ada orang pergerakan, dan ketiga, desa ini sangat menderita semasa 
Jepang. Faktor-faktor inilah yang menyebabkan rumah lurah dija- 
rah, pakaian-pakaiannya diambil dan dibakar, dan tiang rumahnya 
dipotong. Sejumlah 200 kuintal padi dibagi-bagikan, dan hanya 20 
kuintal berupa peninggalan dari noji, sedangkan sisanya adalah mi- 
lik lurah pribadi. Setiap keluarga mendapat pembagian antara 40 
sampai 70 kg padi. Orang-orang ini dipimpin oleh tokoh-tokoh Is- 
lam, Bunyamin dan Darum, beserta Kastam, seorang lenggaong. Poli- 
si desa, yang menjadi azacho (ketua RK) pada zaman Jepang, diusir 
dan lari ke Dataran Tinggi Dieng. Kepala dukuhnya?' dengan luka 
di kepala dan air mata bercucuran didombreng keliling desa. Cariknya 
kehilangan seperangkat kursi, 5 kuintal padi, dan dinding rumah- 
nya berlubang-lubang karena tusukan bambu runcing. Noji yang juga 
bekas lurah Ambowetan “konon memiliki kesaktian dan sebilah keris 
bertuah” menangkis serangan Bunyamin yang menggunakan alu pe- 
numbuk padi. Tetapi itu pun tidak mampu mencegah perampasan 
25 kuintal padinya, yang diakuinya sebagai hasil penggelapan semasa 
Jepang. Ia kehilangan 40 kambing, yang akhirnya dikembalikan ka- 
rena terbukti bukan hasil korupsi. Sesudah huru-hara di desa itu 
lenggaong Kastam menjadi lurah, dan pamong desanya diisi kelom- 
pok lenggaong dan 2 santri pengikut Bunyamin.” Di Ambowetan 


“Pemerintah Desa Ambowetan (seperti desa-desa lainnya di daerah Comal) 
terdiri aras kepala desa, carik, kepala dukuh (bau), dua orang polisi desa, dua kebayan, 
dan dua lebe (pejabat agama Islam). Desa-desa lain kadang mempunyai ulu-ulu 
(pejabat irigasi). Polisi desa itu tetap dalam jabatannya dalam pemerintah baru, 
begitu juga kakaknya menjadi kepala dukuh baru. Lebe yang baru adalah adik laki- 
laki pejabat terdahulu itu. Keseluruhan pamong desa yang baru itu diganti lagi oleh 
Belanda setelah Agresi Militer Pertama 1947. 

Dikenal sebagai bau desa di Keresidenan Pekalongan atau kamitua di Jawa 
Tengah bagian selatan 

“Noji Ambowetan, Transkripsi 1/2, 3 Desember 1974/Maret 1975 (wa- 
wancara ini direkam oleh pemimpin perjuangan Comal). 


“ Ibid. 


167 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


KNI kecamatan tidak mengawasi pemilihan dan pengangkatan pa- 
mong desa baru itu. 

Krasak, Kecamatan Brebes, lain lagi. Amran, lurah lama, yang 
terkenal sebagai penindas di masa pendudukan Jepang, hanya meme- 
ras secara kecil-kecilan saja, tetapi ia mengambil 400 kuintal padi dari 
lumbung desa. Ia mencabuti tanaman singkong milik penduduk guna 
mempercepat penanaman padi berikutnya, dan mengirim 50 romu- 
sha yang tidak pernah kembali lagi. Pohon kapuk dan albasiah di se- 
panjang jalan dipotong untuk kepentingan Jepang: kunci dan pegang- 
an pintu tembaga milik petani, pintu air dari besi pada saluran iriga- 
si juga diambil dan diserahkan kepada Jepang. Selain itu, jatah kain 
untuk desa dijual Amran di pasar Lebaksiu. Kedudukan lurah kuat 
karena Krasak dengan mudah dapat mencapai Tegal, tempat markas 
kenpeitai. 

Menjelang September 1945, rakyat sudah terlalu muak. Dua 
pertiga penduduk desa, yaitu sekitar 3.000 orang, datang menghadiri 
rapat desa dalam pemilihan ketua KNI. Ketua KNI desa yang baru 
terpilih berusaha mencegah agar lurah jangan dibunuh, tetapi ia sendi- 
ri akhirnya diturunkan dari jabatannya serta beberapa pengikutnya. 
Pemilihan lurah baru, berlangsung dengan cara berikur: 

Ada tiga calon, masing-masing mempunyai bumbung bambu sendiri 
dengan tanda-tanda di atasnya. Tanda saya daun turi, Satam (yang 
lurah selama 17 bulan pada zaman Belanda, tapi dipecat karena me- 
lakukan korupsi) menggunakan janur, calon lain menggunakan daun 
kluwih. Rakyat menggunakan barang lidi pendek (biting) sebagai surat 
suara yang dimasukkan ke dalam bumbung. Setiap orang desa itu 
berhak dan dapat memilih.? 


Yang memang adalah Karto, seorang setengah lenggaong yang 
sebagai pengawas romusha di pantai semasa pendudukan Jepang, yang 
banyak membantu rakyat. Dengan mencuri jatah dari Jepang, ia 
memberi makan orang-orang lapar yang dikirim ke proyek. 

Gejala-gejala terpecahnya desa di Tiga Derah, terjadi terutama 
karena kaum revolusioner sering kali tidak sanggup menghimpun 
penduduk desa yang terpecah-pecah secara kultural dan ekonomis. 


2Kerua KNI Krasak, Wawancara, 5.12.75. 


168 


REVOLUSI SOSIAL DAN CIRI-CIRINYA 


Selain itu karena kelurahan sebagai satuan desa ciptaan Belanda tidak 
berjalan lancar. Di Kecamatan Warurejo (Tegal) dan Moga, Taman 
dan Petarukan (Pemalang) terdapat beberapa faktor lain penyebab 
terpecahnya desa-desa itu. Ada yang disebabkan karena tidak puas 
dengan pamong desa yang baru. Apabila tidak terdapat orang KNI 
setempat yang aktif, atau anggota pergerakan sebelum perang, yang 
kecil pengaruhnya, dan unsur lenggaong lebih kuat, maka desa itu 
akhirnya pecah jadi dua. Kadang-kadang lurah baru tidak mampu 
menguasai seluruh desa itu di dalam tangannya, khususnya kelompok 
santri dan pamong desa yang lama. Biasanya tanah bengkok dibagi 
antara kedua desa baru itu.” 

Di Waturejo, kecamatan kecil di perbatasan pantai antara Pema- 
lang dan Tegal, sebagian besar desa-desanya terpecah, di antaranya 
ada yang pecah karena ada pertentangan antara lenggaong dengan 
santri kaya. Dalam kasus lain perpecahan disebabkan karena lurah 
baru adalah bekas pejabat lama atau anggota keluarganya. Karena rak- 
yat mendesak dengan kuat diakuinya desa-desa baru itu, maka delegasi 
yang terdiri dari tokoh-tokoh keagamaan dikirim untuk menghadap 
Residen Besar. Mr. Besar meskipun menyetujui penambahan jumlah 
carik di setiap desa, ia tidak menyetujui pemecahan desa itu. Keputus- 
an ini dijelaskan dalam rapat-rapat desa, sehingga tidak ada pilihan 
lain, kecuali menyatukan kembali desa-desa yang terpecah atas ke- 
inginan rakyat yang bersangkutan." 

Tabel 6 memperlihatkan penggantian aparat lama. Di desa-desa 
pedalaman seperti di Bumiayu dan Balapulang, hal ini tidak banyak 
terjadi karena kepadatan penduduk yang rendah dan politik ekonomi 
Jepang semasa perang tidak terlalu menekan. Hal yang serupa terjadi 
di Kecamatan Belik, Watukumpul, dan Pulosari. Walaupun wilayah 
itu sangat miskin sejak zaman Belanda (organisasi sosial Mardi Utomo 
yang disponsori Belanda aktif di Pulosari), di sana tidak terdapat un- 
sur-unsur santri dan lenggaong yang bersifat melawan. 

Di Kecamatan Bumiayu hanya ada sedikit pergolakan pada ta- 
hun 1945. Kota ini, sebagai satu kota perdagangan kaum santri kaya, 


Lurah Kedungjati (Kecamatan Warurejo, Tegal), Wawancara, 10.2.75. 
- @Lurah Pesucen (Kecamatan Petarukan, Pemalang), Wawancara, 3.9.75. 


169 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


terkenal dengan hasil tapioka dan cengkeh. Sekalipun memiliki bebe- 
/ rapa sekolah Islam, ada kecenderungan kuat dari para pelajar dan pe- 
— AL dagangnya untuk belajar dan bekerja di luar daerahnya sendiri." 
/ Pada zaman Belanda, Muhammadiyah mempunyai sekolah da- 
"sar berbahasa Belanda (HIS Muhammadiyah). 

Selama pendudukan Jepang tak ada busung lapar di Bumiayu, 
tidak seperti di beberapa kecamatan pantai selatan Pemalang. Sebagian 
berkat kegiatan PKO (Penolong Kesengsaraan Oemoem) dari Mu- 
hammadiyah yang membagi-bagikan bubur wajlam.? Pembagian ba- 
rang-barang kebutuhan pokok tidak ditangani lurah tetapi oleh sebu- 
ah panitia khusus. Sistem pengumpulan padi berbeda dengan sistem 
di daerah-daerah lain di pantai. Petani tidak dipaksa menyetorkan 
padinya ke pusat pengumpulan, tetapi dapat menumbuk padinya dan 
menyetorkannya dalam bentuk beras ke kelurahan. Noji dianggap 
tidak banyak mengganggu, ia hanya “mengingatkan” orang-orang 
untuk menyetorkan jatahnya. Rakyat tahu tentang penggeledahan 
padi, tetapi di sini penggeledahan jarang terjadi. Setiap dua kuintal 
padi diberi tiga meter belacu. Pembagian ini lebih tinggi dibanding 
dengan daerah lain, sedang kain kelebihan oleh camat dijadikan celana 
dalam dan dibagi-bagikan kepada petani tak bertanah. 

Di Kecamatan Ulujami golongan priayi desa hampir seluruhnya 
tumbang. Dari 18 lurah hanya satu, yakni Haji Syukur, yang tetap 
menduduki jabatannya, karena dapat melawan perebutan kekuasaan 
yang dipimpin lenggaong Deman. Baik di Comal maupun di Moga, 
perubahan yang terjadi lebih meluas dibanding dengan di Bumijawa 
atau Balapulang. 

Dalam keruwetan perjuangan memperebutkan kekuasaan se- 
tempat dan persaingan golongan revolusioner, desa-desa terpecah an- 
tara santri yang bersaingan dan antara lenggaong yang bersaing, mau- 
pun menurut pembagian lenggaong-santri. Pertikaian antara golong- 


“'Dalam penelitian akhir-akhir ini mengenai asal daerah pelajar Pesantren 
Tebuireng (Jombang) ternyata kelompok terbesar datang dari Bumiayu (jangan di- 
kacaukan dengan Bumijawa, di Tegal Selatan). Komunikasi pribadi dengan Za- 
makkhsyari Dhofier. Banyak juga yang belajar di Pesantren Termas, dekat Pacitan. 

“?Wajlam dibuat dari pepaya, gula jawa, dan tepung singkong. 

“3Keterangan di atas berasal dari wawancara di Bumijawa pada tanggal 13 
dan 14 Desember 1975. 


170 


REVOLUSI SOSIAL DAN CIRI-CIRINYA 


an Jenggaong dengan kaum santri disebabkan oleh adanya unsur santri 
di dalam lenggaong sendiri, yaitu mereka pernah dididik di pesantren 
atau pernah naik haji, dan menggunakan simbol magis-religius untuk 
menarik rakyat sama seperti yang dilakukan oleh para kiai desa orto- 
doks. Pengaruhnya terhadap rakyat sering sama kuatnya dengan pe- 
ngaruh para kiai. Dalam kepemimpinan lenggaong terlihat adanya 
ciri menentang lapisan masyarakat tertentu, yaitu orang-orang yang 
kedudukan ekonominya kuat, baik dari elite keagamaan maupun dari 
priayi desa. 

Tabel 7 mengikhtisarkarkan perubahan-perubahan di tujuh ke- 
camatan yang diteliti. Tergambar 53 persen lurah baru berasal dari 
lapisan elite lama, sedangkan 32 persen dari kelompok-kelompok ba- 
ru yang tidak memegang kekuasaan sebelum revolusi. Tetapi ada satu 
perkecualian, yakni ada satu kelompok santri rakyat, atau santri mis- 
kin yang menjadi lurah, dan tentu saja mereka ini lebih dekat kepada 
kelompok baru daripada kepada elite keagamaan yang menguasai tanah. 

Ciri-ciri pertentangan kelas muncul pada saat kaum lenggaong 
yang mewakili proletariat merebut kekuasaan dapat juga dilihat dari 
gejala-gejala adanya perpecahan desa. Tanah bengkok yang merupa- 
kan ciri paling nyata dari kekayaan lurah, telah menjadi masalah sejak 
zaman kolonial. Selama revolusi sosial tanah bengkok dibagi kalau 
sebuah desa terpecah menjadi dua. Masalah bengkok teramat pen- 
ting, karena merupakan tanah yang mencolok dan mudah diambil 
dan dibagi. Di Desa Sukowati (Pemalang Selatan), tuntutan rakyat 
yang utama ialah padi di lumbung desa (yang dikumpulkan secara 
paksa oleh Jepang) harus dibagi-bagikan kembali. Namun tuntutan 
segera berkembang menjadi tuntutan terhadap kekayaan pribadi Lu- 
rah yang luar biasa. Selain bengkoknya, Lurah memiliki 3 ekor kuda, 
satu dokar, dan banyak lahan persawahan. Bengkoknya diambil rak- 
yat untuk dibagi, dan Lurah dipecat. Menurut salah seorang anggo- 
ta bawah tanah: 

Pada waktu terjadi peributan sawah-sawah dari Lurah (Sukowatil Ja- 

ngan sampai ada peributan daripada kekayaan dari lurah-lurah. Beng- 

kok dikuasai oleh rakyat, Lurah didaulat... bengkok mau diraih, kita 
mengatasi: “Jangan sampai ada pembagian yang tidak adil.” Supa- 
ngat (Bupati Pemalang) kita datangkan, padi (dari bengkok) dipo- 


171 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


tong ditempatkan di lumbung desa. Rakyat diajak musyawarah. 
“Pembagian bagaimana?” Pembagian menurut umur, semua orang 
10 tahun ke atas akan sama dengan orang tua (25 kilogram per orang). 
Umur 10 tahun ke bawah menerima 50 persen dari jatah orang tua, 
yang dihargai jiwanya. Dia yang kaya diminta keikhlasannya supaya 
menyerahkan pembagiannya kepada yang miskin. Umumnya yang 
kaya tidak membantah, “Ya, ya, boleh,” karena dia takut sawah akan 
dirayah oleh rakyat. Hasilnya, bukan tanah yang dibagi. Tanah itu 
punya negara. (Padahal) Lurah Sukowati kekayaan luar biasa, kuda 
tiga, sawah, dan dokar satu." 

Di Sukowati semua kuda milik Lurah dilepaskan, dokar dan 
padi hasil dari sawahnya sendiri dibakar, tetapi padi hasil bengkoknya 
dibagi-bagikan. Di bawah pimpinan lenggaong Sahid, rakyat menun- 
tut agar tanah bengkok dibagikan. Tetapi Supangat, bupati baru Pe- 
malang yang revolusioner, yang diminta datang untuk menyetujui 
pembagian tersebut berkata, “Tanah itu milik negara.” Pernyataan- 
nya ini tidak memuaskan rakyat, dan lenggaong Sahid ditunjuk men- 
jadi lurah. 

Revolusi sosial ternyata lebih sukar mendapatkan tanah milik 
santri tuan tanah daripada bengkok lurah. Atas permintaan Camat 
Taman, dua keluarga tuan tanah santri membagi-bagikan sebagian 
dari ratusan ton padinya, sehingga memadamkan gerakan anti dua 
keluarga itu. Di Kecamatan Peterukan, santri tuan tanah di Desa Ken- 
dalsari dengan cepat melindungi kekayaannya dengan membentuk 
ranting Pesindo. Pemimpinnya adalah anak bekas lurah zaman Je- 
pang, yang beristri tiga, dan sawahnya katanya 152 bau. Para pemuda 
Kendalsari yang berpendidikan Belanda menggabungkan diri ke da- 
lam Pesindo dan melakukan langkah seperti apa yang dikatakan tokoh 
perjuangan setempat, “demi semata-mata melindungi kepentingan 
keluarganya agar tidak terganggu akibat perubahan sosial yang ce- 
pat.” 


“Kurir Lasem, Wawancara, 18.10.76. 
45Sekretaris Pesindo Kendalsari, Wawancara, 31.10.75. 


172 


REVOLUSI SOSIAL DAN CIRI-CIRINYA 


Pola-pola Pergolakan 


Setelah mengamati dengan seksama data dari berbagai desa, 
terlihat ada berbagai macam pergolakan yang timbul. Di satu pihak 
karena santri yang lemah terpaksa harus berhubungan dengan kel- 
ompok lenggaong. Kaum priayi desa dan elite keagamaan tidak 
mampu bekerja sama untuk memperkuat diri. Dengan tidak adanya 
tokoh-tokoh pergerakan sebelum perang, tidak ada KNI setempat 
yang kuat yang mampu mengawasi pemilihan lurah dan pamong desa 
baru. 

Pola lain ialah di desa-desa tempat elite keagamaan menguasai 
desa, kaum lenggaong bukanlah tantangan, dan hanya sedikit terja- 
di perubahan. Di Pemalang Selatan, unsur pergerakan sebelum perang 
yang diwakili KNI-KNI setempat juga lemah dan sarekat Rakyat tidak 
mempunyai pengikut di pedalaman ini. 

Di antara kedua pola ini, terdapat variasi-variasi yang sering 
kali merupakan kembinasi dari para priayi desa, elite keagamaan, to- 
koh pergerakan sebelum perang, dan kaum lenggaong dan elite keaga- 
maan. Kedua, peranan moderat para pemimpin pergerakan sebelum 
perang yang radikal seperti Bumireja. Ketiga, pengaruh kesengsaraan 
masa perang dan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah lama yang 
melawan penindasan seperti di Krasak. 

Hampir dalam semua kasus yang menyebabkan tergulingnya 
lurah-lurah, terjadi pembagian kekayaan pribadi para pemangku jabat- 
an lama, padi dibagikan dan kadang kala harta milik dijual. Sering 
tanah dan rumah diambil oleh lurah baru. Sedangkan pemimpin per- 
juangan setempat tidak pernah mendorong pembagian tanah beng- 
kok untuk para petani tak bertanah, walaupun lurah sudah terguling 
dan tak berkuasa, seperti di Sukowati. Di Desa Sukowati, Supangat, 
Bupati Pemalang “pilihan rakyat” dengan keras menentang pemba- 
gian tanah. 

Sesudah pengembalian kekuasaan yang semula dipimpin TKR, 
harta milik pribadi yang diambil alih sering kali dikembalikan kepada 
pemiliknya, sekalipun pemangku jabatan baru biasanya tetap mendu- 
duki jabatannya. Hal ini sering berlangsung sampai pergolakan 1965. 
Kenyataan bahwa banyak bekas lurah bisa bersembunyi di desa atau 
di sekitarnya mencerminkan kuatnya hubungan kawula gusti, yaitu 


173 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


masih terdapatnya rakyat yang bersedia melindungi lurahnya. Pada 
tingkat kecamatan dan kawedanan dari tabel perbandingan “elite ba- 
ru” yang menduduki kekuasaan setelah revolusi sosial hanyalah 27 
persen, sedangkan di tingkat desa jauh lebih tinggi, yaitu 53 persen 
(lihat tabel 7). Perbedaannya ialah bahwa santri-santri merupakan 
“elite baru” di tingkat kecamatan dan kewedanan, sedangkan merupa- 
kan “elite lama” di tingkat pedesaan. Para pangreh praja selalu me- 
monopoli jabatan tingkat kecamatan dan kewedanan. Pada zaman ko- 
lonial maupun pendudukan Jepang, kedudukan yang lebih tinggi ini 
adalah hak prerogatif pangreh praja yang dijaga ketat oleh mereka.I) 


174 


BAB ENAM 
MASA-MASA KACAU 


KEKERASAN dan penggulingan para pangreh praja selama revolusi 
sosial di Tiga Daerah tidak terjadi di Kabupaten Pekalongan. Di situ 
aksi “dombreng” tidak ada dan pangreh praja tetap berkuasa. Pang- 
reh praja di Tiga Daerah yang dapat melarikan diri ditampung rekan- 
rekannya pangreh praja di ibukota keresidenan. Peristiwa-peristiwa 
yang mereka alami membuat para rekan di Kota Pekalongan tercen- 
gang, karena memang di kabupaten tersebut tidak terjadi pergolakan 
sosial dengan kekerasan dan juga tidak ada NICA-phobi di Kabupaten 
Pekalongan. 

Untuk menanggapi apa yang ada di Tiga Daerah, Residen Besar 
mengeluarkan tiga maklumat pada bulan Oktober. Maklumat perta- 
ma, ditujukan langsung pada pergolakan di Pemalang, dengan seruan 
kepada segenap rakyat di keresidenan itu untuk tetap tenang dan ter- 
tib, dan berdiri di belakang Pemerintah Republik Indonesia. Rakyat 
dilarang keras bertindak sebagai hakim sendiri, karena hal ini akan 
cepat menimbulkan kekacauan. Keamanan dan kekayaan pribadi ha- 
rus dijamin. Tindakan tegas diambil terhadap siapa pun yang melaku- 
kan provokasi atau melakukan perampokan, kekerasan, pembunuh- 
an, pengrusakan gedung-gedung, pabrik dan gudang, jembatan dan 
lain-lainnya.! 

Maklumat kedua yang dikeluarkan dari Markas Kepolisian Ke- 
residenan yang ditandatangani Residen Besar, ditujukan kepada siapa 
saja yang memiliki senjata api atau peluru untuk segera menyerahkan- 
nya ke Kantor Polisi setempat setiap saat, antara pukul 9 pagi sampai 


'Maklumat No. 1, Pekalongan, ditandatangani 17 Oktober 45, Residen 
Pekalongan Mr. Besar (Dokumen Mr. Besar). 


175 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


pukul 1 siang. Senjata ini akan digunakan TKR yang memikul tang- 
gung jawab berat bagi keamanan Republik Indonesia.? 

Maklumat ketiga, tertanggal Pekalongan 22 Oktober, adalah se- 
buah pernyataan keadaan darurat. Kondisi keamanan Pekalongan sela- 
ma enam hari terakhir dianggap semakin gawat. Karenanya nada mak- 
lumat itu pun lebih keras, karena Residen tidak lagi mengharap rakyat 
agar tertib, tetapi memberi kuasa penuh kepada TKR untuk mengambil 
setiap tindakan yang perlu guna mempertahankan kepatuhan terhadap 
Republik Indonesia, agar pemerintah dapat tetap berfungsi dengan se- 
baik-baiknya demi keamanan rakyat sehari-hari. TKR khususnya dibe- 
ri kuasa di daerah sepanjang pantai mulai dari Petarukan ke barat sampai 
Kecamatan Wanasari di Brebes, demikian pula Kecamatan Jatibarang, 
Adiwerna, dan Talang yang terletak di wilayah pedalaman. 

Di Tiga Daerah, tiga Maklumat Residenan tersebut diabaikan, 
bahkan dicurigai. Tidak diumumkannya kepada rakyat bahwa Mr. 
Besar secara sah telah diangkat sebagai Residen oleh pemerintah Re- 
publik Indonesia pada tanggal 21 September, mengakibatkan para 
pemimpin perjuangan di Tiga Daerah tetap menganggap Pekalongan 
tidak mempunyai residen yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat. 

Badan-badan perjuangan tetap menjaga senjatanya dengan sa- 
ngat hati-hati, sehingga saran untuk menyerahkan senjata itu tidak 
dapat mereka terima,” lebih-lebih kepada polisi yang sama sekali tidak 

' mereka sukai seperti halnya di Tiga Daerah. Berita bahwa Residen 
Besar berusaha melindungi golongan Indo dan berhubungan dengan 
NICA, dan TKR hanyalah Tentara Keamanan Residen sudah tersebar 
luas. 


Pangreh praja yang masih tinggal di kota-kota kabupaten ber- 


? Maklumat No. 2, Kantor Pusat Kepolisian Keresidenan Pekalongan, 16 Ok- 
tober 1945, Residen Pekalongan Mr. Besar. (Maklumat No. 2 ini sebenarnya ter- 
tanggal sehari sebelum Maklumat No. 1, Dokumen Mr. Besar). 

3Maklumat No.3, Pemerintah Republik Indonesia Daerah Keresidenan Pe- 
kalongan, 22 Oktober 1945 (Dokumen Mr. Besar). 

“Muhammad Nuh, Jawaban tertulis, Semdam, 1959, him. 8. 

?Marsum Hr. menulis mengenai maklumat yang menyerukan kepada rakyat 
agar menyerahkan senjatanya... kata “rakyat” mempunyai arti luas, bila dikenakan 
juga kepada senjata-senjata yang dimiliki Barisan Pelopor Tegal, saya tentu tidak 
menerimanya. Jawaban atas pertanyaan tertulis 3, 6.7.74. 


176 


MASA-MASA KACAU 


usaha menghadapi berlanjutnya pergolakan yang menimbulkan ma- 
salah sosial setempat. Di Tegal, setelah maklumat pertama Residen, 
Bupati mengundang utusan Barisan Pelopor untuk menghadiri sebu- 
ah rapat di kabupaten. Rapat itu juga dihadiri oleh pejabat tinggi 
keresidenan yang mewakili residen Pekalongan. Tiga belas tahun ke- 
mudian Muhammad Nuh, seorang tokoh Barisan Pelopor yang juga 
hadir dalam rapat itu, menuturkan: 
Kepada doea oerang oetusan dari Barisan Pelopor, Kentyo (Bupati) 
mengatakan bahwa di sebelah selatan Tegal terdjadi kekatjauan dan 
perlunja lekas dibrantas. Ditanjakan kepada dua orang dari Barisan 
Pelopor sedia tidaknja Barisan Pelopor turut memberantasnja. Dari 
Barisan Pelopor mengemukakan pendapatnja bahwa Barisan Pelopor 
tidak melihat adanja kekatjauan di luar kota, jang ada ialah arus revo- 
lusi jang sedang merombak segala sesuatu jang berbau kolonial/fasis, 
sedang penjelesaiannja harus ditempuh dengan djalan merombak ke- 
djadian-2 jang kwantitatip tadi ke kwalitatip. Usaha-2 ini oleh Barisan 
Pelopor sudah terus-menerus diusahakan dengan menghubungi orga- 
nisasi-2 jang ada, jaitu dengan ketua-2 KNI Kelurahan-2 jang baru 
sadja dibentuknja. Karena adanya dua matjam tjara memandang dan 
tjara menjelesaikannja ditambah pula sikap jang kaku dan ambrelijk 
(gaya pejabat) dalam pertemuan selama pembitjaraan berlangsung 
dari fihak amtenaar, maka seorang jang kaku dari Pekalongan tadi 
meninggalkan tempat duduknja menudjuke dalam pendopo Kabu- 
paten, sedang Kentyo jang tidak bersedia menambah/membuat kete: 
rangan atau pertanjaan lagi mempersilahkan kita meminta diri. 


Nasib Polisi 


Dalam suasana pertentangan yang memuncak ini, polisi dan 
Indo menjadi sasaran rakyat. Di awal pendudukan Jepang, perwira- 
perwira polisi yang umumnya adalah orang Belanda dan Indo dima- 
sukkan penjara. Kekosongan jabatan itu kemudian diganti atau diisi 
oleh pengreh praja yang umumnya berpendidikan seperti Mosvia mi- 
salnya, yaitu sekolah menengah calon pegawai untuk pribumi. Kada- 
risman, kepala polisi Kota Tegal, adalah seorang lulusan Mosvia tahun 


“Muhammad Nuh, jawaban tertulis, 1959, Semdam, hlm. 8. 


177 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


1932 dan rekannya Kuswandi, kepala polisi Kabupaten Tegal dan 
bekas Camat Tonjong, Brebes, adalah lulusan Mosvia tahun 1933. 
Walaupun anak seorang lurah, “dia bertingkah laku seperti priayi.” 
Di Kota Tegal bulan September 1945, sebelum Jepang diangkut, Ke- 
pala Polisi dan Walikota diculik dan “dididik kembali” oleh API (Ang- 
katan Pemuda Indonesia). Tindakan ini banyak didorong oleh tin- 
dakan penculikan Sukarno-Hatta ke Rengasdengklok menjelang 
Proklamasi. 

Selama tiga hari tiga malam dua pejabat itu diindoktrinasi oleh 
Pimpinan API dan BKR agar mereka sadar bahwa Indonesia telah 
merdeka dan mempunyai pemerintahan sendiri dengan kekuasaan 
penuh di tangannya." Selama tiga hari itu ternyata kedua tahanan 
itu dapat keyakinan akan kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan, 
bahkan Kepala Polisi berjanji akan berusaha mengambil kembali sen- 
jata-senjata yang telah diserahkannya kepada kenpeitai. 

Di Tegal masalah kepolisian tetap berlanjut. Seorang polisi Ke- 
camatan Talang terbunuh pada bulan Oktober. Pada tanggal 19 Ok- 
tober Kepala Polisi Kabupaten mengirim sepasukan polisi ke Desa 
Lemahduwur tempat pembunuhan Camat Adiwerna 10 hari sebe- 
lumnya. Polisi-polisi itu membawa perintah untuk menahan beber- 
apa orang dan membereskan kekacauan sampai tuntas.” Salah seorang 
dari mereka yang ditahan termasuk pimpinan Hizbullah, pimpinan 
setempat yang terkenal. Penduduk desa marah dan meminta bantuan 
KNI Ujungrusi untuk menyerang asrama polisi kebupaten agar para 
pemimpinnya dapat dibebaskan. KNI Ujungrusi mengeluarkan peng- 
umuman untuk seluruh wilayah Adiwerna agar mengerahkan sukarela- 
wan. Pada tanggal 20 Oktober, empat hari sesudah keluarnya Maklu- 
mat Residen untuk menyerahkan senjata kepada polisi, asrama polisi 
Kabupaten Tegal diserbu. Sejumlah senjata dan peluru dirampas dan 
dibawa kembali ke Adiwerna.' 


?Menurut Wadyono, yang menggantikan Kuswandi sebagai Camat Tonjong 
sesaat sebelum perang. 

#Laporan Adiwerna (Adiwerna Verslag), 23, 2.46, hlm. 4, Proc, Gen. 

" Jbid., hlm. 5. 

“Ini mencakup 3 karaben M. 95, dua pistol, dua sangkur, juga sepeda. 


178 


MASA-MASA KACAU 


Aksi melawan polisi ini menjalar ke Kabupaten Brebes. Polisi 
Brebes sangat provokatif tindakan-tindakannya terhadap para pemim- 
pin perjuangan setempat. Di bulan September bendera Jepang masih 
berkibar di asrama polisi Brebes, padahal telah lama diturunkan di 
kantor-kantor pemerintahan lainnya. Sejumlah besar demonstran ber- 
kumpul di luar asrama, menuntut agar bendera Jepang itu segera di- 
ganti. Tetapi karena para demonstran tidak bersenjata, maka mereka 
itu tidak menghasilkan apa-apa. Malah pemimpin demonstran di- 
tangkap." 

Tetapi polisi Brebes tetap melakukan penangkapan-pe- 
nangkapan, terdapat kurang lebih 80 orang tahanan yang belum di- 
periksa meringkuk di tangsi polisi Brebes. Hal ini mencemaskan ba- 
talyon TKR setempat, sehingga mereka meminta agar senjata detase- 
men polisi Brebes (yang beranggotakan kurang lebih 100 orang), di- 
serahkan kepada TKR. Detasemen polisi kemudian membubarkan 
diri, anggotanya disuruh pulang ke kampung atau bergabung dengan 
polisi di ibukota Keresidenan Pekalongan, sedangkan komandan dan 
wakilnya ditempatkan di Kantor Kawedanaan Brebes “untuk terima 
saja laporan perkara kriminil.”” 

Berita tentang penahanan massal polisi Brebes tadi (termasuk 
ketua KNI Jatibarang) mendorong aksi protes dari Ujungrusi-Talang, 
termasuk Kutil untuk datang ke Kota Brebes. Tuntutan mereka agar 
semua tahanan dibebaskan, langsung disetujui oleh pimpinan TKR 
setempat, Para tahanan dan demonstran tadi pulang dengan lori (kere- 
ta api kecil) pabrik gula Jatibarang yang dikirim ke Brebes sebelum- 
nya, tanpa terjadi kekerasan sama sekali." 

Menurut maklumat Residen Pekalongan, TKR yang diharapk- 
an menggantikan pangreh praja dalam pemeliharaan hukum dan ke- 
amanan itu, ternyata sama tidak berdayanya seperti halnya polisi atau- 
pun pemimpin-pemimpin badan perjuangan setempat dalam mene- 
gakkan kekuasaan di luar kota kabupaten. Kepala polisi Kotapraja 


Tegal mengatakan tidak mampu lagi memimpin kepolisian, karena 


Tokoh AMRI/PKN Brebes, Wawancara, 2.12.75. 
?Mukasim Ilyas (Komandan kompi batalyon TKR Brebes), Wawancara, 


11-12-86. 
'Jbid,, Adiwerna, Verslag, 1946, hlm. 5. Proc. Gen. 


179 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


para anggotannya menanggalkan baju seragamnya dan menyerahkan 
senjatanya. Hal ini berarti bahwa mereka telah mengundurkan diri dari 
dinasnya, karena takut dianggap berperan sebagai polisi." Panitia baru 
yang terdiri dari tujuh pemimpin perjuangan setempat dibentuk un- 
tuk secepat mungkin membangun kembali keamanan kabupaten. Se- 
mentara itu Barisan Pelopor bertanggung jawab atas keamanan dalam 
kota, dan bila perlu boleh menggunakan Fonds Kemerdekaan." 

Kemudian diumumkan agar para bekas anggota kepolisian 
menggabungkan diri dengan angkatan baru, selain itu juga dibuka 
kesempatan penerimaan anggota-anggota baru. Sebagian anggota ke- 
polisian lama bergabung lagi tetapi mereka tidak mau disebut polisi. 
Bekas kepala polisi kemudian menjadi penasihat, walaupun ternyata 
setelah itu ia lalu menghilang. Gubernur Jawa Tengah Wongsonego- 
ro dapat menangani masalah ini dengan mengirim seorang perwira 
kepolisian propinsi itu untuk membantu kepala polisi baru Wahyu- 
di dan wakilnya Suryono Darusman dalam melaksanakan tugas ba- 
runya. Dalam usaha menarik kembali para bekas perwira polisi, dipu- 
tuskan bahwa organisasi baru itu dinamakan PNKRI (Penjaga Kea- 
manan Negara Republik Indonesia) atau PKN saja, sedangkan anggo- 
ta-anggotanya hanya disebut sebagai penjaga keamanan.' 

PKN Tegal hanya merupakan badan tambahan bagi Barisan 
Pelopor yang dengan keberhasilannya telah dapat mengatur keaman- 
an kebupaten sejak Proklamasi Kemerdekaan. Dengan demikian PKN 
Tegal tidak pernah berkembang dan berperan atas namanya sendiri. 
Hal ini berlainan dengan Brebes. Pada awal November badan perju- 
angan setempat memutuskan untuk memindahkan markas Barisan 
Pelopor ke bekas asrama polisi yang diubah namanya menjadi PKN. 
Lambang PKN Brebes sebagai lencana bagi para anggotanya berben- 
tuk seekor banteng hitam dengan dasar putih, dilukis dan dibuat oleh 
para pemuda setempat. Unsur PKN di kecamatan-kecamatan mengi- 
rimkan 10 sampai 15 pemuda ke asrama-asrama PKN di kota Kabu- 
paten Brebes. Penginapan dan makan lebih dari 200 pemuda itu dija- 


MMuhammad Nuh, jawaban tertulis, Sendam, hlm. 10. 
'5fbid. 
1Jhid, hlm. 16. 


180 


MASA-MASA KACAU 


min oleh penduduk setempat dengan menyediakan nasi pongol. Dan 
mereka itu bersama rakyat bertindak atas dasar semangat, dan melaku- 
kan tugas tanpa perintah. Pemuda PKN itu lebih mirip dengan Baris- 
an Pelopor Tegal atau API/PRI Pemalang, tetapi tanpa fungsi-fungsi 


ekonomi dan tidak mempunyai kesatuan kepemimpinan.” 


Golongan Indo Eropa 


— Pada masa awal Republik Indonesia, di antara penduduk di 
Hindia Belanda, golongan Indo-lah yang menderita korban anarki 
paling hebat.'8 Faktor terpenting yang melatarbelakangi golongan In- 
do di Keresidenan Pekalongan, terutama di wilayah pedesaan, ialah 
mereka itu dipandang sebagai orang-orang asing yang kedudukan 
ekonominya diistimewakan. 

Pada tahun 1930, 12 persen dari seluruh penduduk Eropa di 
Jawa Tengah yang berjumlah 4.200 tinggal di Keresidenan Pekalong- 
an." Sebagian dari mereka adalah Indo, suatu istilah yang digunakan 
bagi orang-orang Eropa yang dilahirkan di Hindia Belanda.” Separuh 
dari penduduk Eropa di keresidenan itu tinggal di Kebupaten Tegal, 
terutama di ibukota kabupaten itu sendiri, sedangkan sepertiga lain- 
nya (atau kira-kira 600 orang pada tahun 1930) tinggal di pabrik- 
pabrik gula di kabupaten itu. Penduduk Eropa Pemalang terpusat di 
ibukota kabupaten dan di Comal. Golongan Indo yang tinggal di 
Brebes merupakan kelompok terkecil di Tiga Daerah. Mereka keba- 
nyakan tinggal di dataran rendah pantai, hanya sejumlah kecil seki- 
tar 20 orang tinggal di Bumiayu daerah pegunungan di selatan. Eko- 
nomi orang-orang Indo itu tergantung pada pabrik-pabrik gula yang 
melambangkan penindasan ekonomi kolonial yang terburuk di mata 


"Kepemimpinan PKN Brebes, seperti seluruh perjuangan di Brebes, terpecah 
belah dalam beberapa kelompok. Lihat Bab 8. 

"WE Wertheim, “The Indo-European Problem in Indonesia,” Pacific Affairs, 
XX (1947), him. 297. 

1 Volkstelling, 1930, Jilid I, hlm. 103, 120. 

“JM. van der Kroef, Indonesia in the Modern World (Bandung, 1954), hlm. 
276. Berdasarkan hukum belanda, anak yang lahir dari hasil perkawinan campuran 
memperoleh kewarganegaraan ayahnya sehingga ini mengecualikan semua orang 
Indo-Eropa “yang tidak berayahkan orang Eropa.” Seluruh penduduk Indo-Eropa 
Hindia Belanda diperkirakan sebanyak sembilan juta pada tahun 1940. 


181 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


rakyat. Pabrik-pabrik tersebut telah memanfaatkan golongan Indo 
yang mengetahui kebudayaan serta penguasaan bahasa Jawa untuk 
mendapatkan tenaga kerja. Pada umumnya mereka bekerja sebagai 
pengawas perkebunan, mandor buruh, kontraktor, analis kimia, atau 
ahli mesin di pabriknya sendiri. Upah mereka lebih tinggi dibanding- 
kan dengan upah orang-orang Jawa teman sekerjanya. 

Sikap golongan Indo terhadap orang-orang Jawa mencermin- 
kan kontradiksi di antara dua dunia yang bukan miliknya. Banyak 
di antara mereka yang menganggap orang-orang Jawa bodoh, malas, 
dan kotor. Mereka atau golongan ini merasa lebih tinggi dalam hal 
kesehatan, pendidikan, dan efisiensi kerja. Ketidaksenangan orang- 
orang Jawa yang berpendidikan tinggi terhadap golongan ini terutama 
disebabkan karena mereka diharuskan menggunakan bahasa Jawa ha- 
lus (&romo inggil) apabila berbicara dengan golongan Indo, sekalipun 
orang-orang Jawa ini fasih berbahasa Belanda.” Dengan demikian 
prasangka rasial lebih meracuni suasana kerja di pabrik-pabrik gula 
tempat hubungan kerja sudah begitu buruknya. Hubungan kerja se- 
perti itu adalah ciri-ciri semua usaha ekonomi Barat di Jawa. 

Di tahun 1930-an banyak pabrik gila ditutup, sehingga para 
Indo itu beralih ke usaha tani, mambuka rumah-rumah penginapan 
di tempat peristirahatan di Tuwel dekat Bumiayu, dan ada juga yang 
mengurus perkebunan teh serta karet di sekitar Bumiayu, yang punya 
pabrik-pabrik susu dan es yang diurus oleh orang Jerman. Tampak 
bahwa kebanyakan keluarga Indo di Tiga Daerah berkecukupan dan 
tidak ada kesan mereka itu miskin, sebagaimana gambaran hidup 
orang peminta-minta di kampung-kampung di pinggiran kota-kota 
di Jawa.? Pada akhir 1930 sewaktu pabrik-pabrik gula dibuka lagi, 
kebanyakan mereka kembali ke pekerjaan lama. 

Kedatangan Jepang di Indonesia menjungkirbalikkan dunia In- 
do-Eropa. Pada awal 1942, pemerintah militer Jepang menerapkan 
sistem klasifikasi ras berdasarkan keturunan ayah dan setiap orang 
Indo harus mempunyai bukti asal keturunannya.” Di Pekalongan 


2 Lihatlah E. Breton de Nijs, Bayangan Memudar (Jakarta, 1975). 
2Wertheim, “The Indo-European Problem”, op. cit., hlm. 292. 
23Yan der Kroef, op. cit. hlm. 286. 


182 


MASA-MASA KACAU 


orang-orang Jepang tidak memberlakukan sistem ini. Menurut Toshio 
Ota, wakil residen Jepang, semua orang Belanda, termasuk mereka 
yang “berdarah Belanda” 50 persen, terutama yang bekerja di pabrik- 
pabrik gula yang masih beroperasi ketika Jepang datang, diperintah- 
kan untuk segera pindah ke Jakarta, sehingga hanya orang-orang Indo 
dengan 25 persen “darah Belanda,” orang-orang Menado, dan Ambon 
sajalah yang masih boleh tinggal di pabrik-pabrik.“ Jepang tidak 
mempercayai kelompok ini karena curiga mereka setia kepada Ero- 
pa, sehingga pada masa akhir perang mereka diharuskan melaporkan 
diri kepada pejabat Jepang sebulan sekali, dan masih banyak di anta- 
ranya yang ditahan atau dipenjarakan. Orang-orang inilah yang di- 
kendalikan dan digunakan sebagai informan oleh Jepang. Walaupun 
propaganda Jepang berdampak pembunuhan terhadap orang-orang 
Indo di Keresidenan Pekalongan, tetap timbul kekhawatiran akan ter- 
jadinya penjajahan kembali Belanda atas Indonesia. Kekhawatiran 
semacam ini semakin nyata setelah Inggris dan NICA mendarat di 
Jakarta. | 

Sukar sekali untuk dilukiskan betapa takutnya rakyat terhadap 
NICA (Netherlands Indies Civil Administration) pada bulan Oktober 
1945. Tahun-tahun yang sukar pada masa sebelum perang dan keseng- 
saraan rakyat yang mendekati kondisi kelaparan pada akhir masa pen- 
dudukan Jepang, telah menimbulkan ketegangan-ketegangan luar 
biasa di kalangan penduduk. Gejala ini, yaitu kecurigaan dan rasa 
permusuhan yang mendalam, lebih terasa di daerah-daerah yang mis- 
kin dan berpenduduk padat, terutama di daerah Talang-Adiwerna- 
Slawi di Tegal. Orang Jepanglah yang mula-mula menjadi sasaran le- 
dakan rasa permusuhan itu. Sasaran kemudian barulah pangreh praja. 

Setelah tentara Inggris mendarat pada tanggal 20 Oktober dan 
adanya laporan serta desas-desus kekejaman NICA terhadap pendu- 
duk ibukota, rasa permusuhan pun berubah menjadi anti-asing, dan 
menjelma jadi satu gerakan tersendiri dalam gerakan revolusi. Sampai 
sekarang gerakan itu dikenal sebagai gerakan anti-NICA. Bahkan be- 


berapa minggu setelah pembunuhan terhadap orang-orang Indo itu 


4Toshio Ota, bekas asisten residen Pekalongan zaman Jepang. Jawaban 
atas pertanyaan tertulis. 


183 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


mereda, gerakan itu masih berlanjut melakukan pencegatan di jalan 
atau menggeledah orang-orang yang naik kereta api untuk mendapat- 
kan tanda-tanda merah-putih-biru (warna bendera Belanda). Apabila 
ditemukan pada orang yang bersangkutan berarti orang itu akan di- 
renggut keluar kereta api dan diperiksa. Segala sesuatu yang dianggap 
asing atau tidak dikenal langsung dicap “agen NICA.” 

Gerakan anti-NICA di Tiga Daerah disulut oleh adanya keja- 
dian-kejadian setelah kedatangan KNIL di Jakarta” yang membon- 
ceng Angkatan Perang Inggris (India) pada tanggal 29 September dan 
dikenal sebagai Tentara NICA. Pada waktu pendaratan itu timbul 
desas-desus di Jakarta tentang adanya orang-orang Belanda dan Indo 
bekas interniran yang dipersenjatai Jepang untuk menindas gerakan 
kemerdekaan Indonesia dan membunuh para pemimpin Indonesia. 
Banyak orang Indo yang bersenjata telah ditahan tentara Inggris. 
Penduduk semakin resah karena menganggap bahwa Republik se- 
dang terancam oleh kegiatan-kegiatan bekas interniran dan tentara 
NICA.Z 

Pagi hari tanggal 11 Oktober, permusuhan secara terang-terang- 
an terhadap Indo-Eropa di Slawi terjadi, ketika mereka itu digiring 
ke pabrik gula Dukuhwaringin.” Sekitar pukul 2 siang orang-orang 
kampung di sekitar pabrik dengan bersenjata bambu runcing datang 
untuk menghadiri sebuah rapat umum penting dan berkumpul di 
halaman pabrik. Para pemimpin API dan AMRI juga hadir saat itu. 
Setelah pidato-pidato selesai orang-orang menuntut agar para tawanan 
diadili oleh pengadilan rakyat terbuka, sebagaimana musuh-musuh 


2KNIL adalah Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, Tentara Kerajaan 
Hindia Belanda. 

2Sukarno, surat kepada Mountbatten, 30 September 1946. S.L. Van der Wal, 
Officieele Bescheiden Berreffende de Nederlands Indonesische Betrekkingen 1945-1950, 
jilid I. (s-Gravenhage, 1971), hlm. 125, 380. 

7Pencetus aksi ini adalah Mulyadi, yang riwayat hidupnya hanya sedikit 
dikerahui. Ia seorang penduduk Jatibarang, bekas anggora Heiho, yang kemudian 
terlibat dalam pengusiran camat setempat. Orang-orang Indo dibawa ke pabrik 
gula tua, termasuk keluarga Frederiks dan Van Dongen, yang memiliki pemerahan 
susu, keluarga Dychten dan Van Oeyens yang bekerja di pabrik gula tersebut, perawat 
wanita asal Ambon Rizakottaj dan 3 orang Batak: K.M. Sinambela istrinya Tiurlan, 
dan saudara sepupunya Mahiddin Pane. 


184 


MASA-MASA KACAU 


rakyat diadili dalam Revolusi Oktober di Rusia. Orang-orang Indo 
lalu dibawa keluar halaman tempat orang-orang berkumpul. Kesalah- 
an-kesalahannya satu demi satu dibaca. Mereka dianggap telah meng- 
khianati revolusi nasional. Para hadirin kemudian ditanyai mengenai 
hukuman bagi setiap orang sebanyak tiga kali, dan tiga kali itu pula 
mereka menjawab dengan mengacungkan tangan ke atas sambil ber- 
teriak “bunuh.” Nyonya Tiurlan, istri salah seorang dari orang-orang 
Batak yang terbunuh itu sempat lolos dari maut dan menuturkan 
kejadian itu 28 tahun kemudian: 

Suami saya (K.M. Sinambela) mendapat nomor delapan sedangkan 
kemenakannya (Mahiddin Pane) satu nomor sebelumnya. Ketika 
masing-masing orang dinaikkan ke panggung orang banyak berteri- 
ak “bunuh! Bunuh!” Zuster Rizakotta (juru rawat asal Ambon) masih 
mengenakan seragam putihnya. Kemudian mereka dibawa pergi, 
ditutup matanya dan dibunuh dengan bambu runcing. Saya berada 
di urutan terakhir bersama seorang wanita Indo bernama Meri, yang 
menjadi istri Lurah Kalisapu. Saya telah dinaikkan ke panggung, 
ketika seseorang berteriak bahwa saya bukan seorang Indo, melain- 
kan seorang Jawa. Yang berteriak itu seorang teman kakak saya, yang 
ada di TKR. Ia membimbing saya turun, dan bersama Meri saya dibawa 
ke rumah Lurah.? 

Sekalipun kepastian tentang jumlah orang-orang yang terbu- 
nuh itu tidak pernah diketahui, menurut Nyonya Tiurlan 39 orang 
meninggal dan 3 orang selamat.” Di Slawi, pada masa anti-NICA 
mencapai puncaknya, sebutan “Belanda bisa dikenakan pada siapa 
saja yang selalu berbahasa Belanda atau hidupnya seperti orang Eropa. 
Kita ingat bahwa tiga hari sebelum kejadian di Slawi itu, di Adiwerna, 
camatnya dibunuh setelah dalam rapat berbicara di depan rakyat bah- 
wa Presiden Sukarno telah ditahan dan dibunuh oleh NICA. Ger- 
bong-gerbong kereta api yang melintas melalui Slawi di kedua sisinya 


Wakil Ketua KNI Kabupaten Tegal, Jawaban tertulis, 1972. 

"Wawancara, 22.473. 

2bid., perkiraan mengenai jumlah yang terbunuh berbeda antara 28 (dari 
keluarga Kiai Misbakh, penasihat AMRI Slawi), 32 (dari sekretaris KNI Ujungrusi), 
scdangkan penduduk Slawi lainnya menyebutkan 40. Ini termasuk banyak wanita 
dan anak-anak, kakek-kakek, dan paling tidak seorang Batak lainnya, Hasibuan. 


185 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


dengan besar-besar ditulisi “Patenana Kabeh Wong NICA” (“Bunuh 
semua orang NIC2”)." 

Pada hari yang sama itu (11 Oktober), di Pangkah, enam kilo- 
meter sebelah timur Slawi juga terjadi pembunuhan. Di Pangkah me- 
mang tidak banyak orang berkumpul, tidak ada pengadilan terbuka 
dan tidak ada teriakan-teriakan “bunuh.” Tetapi putri Henry Gill me- 
nuturkan kembali dengan ngeri kenangan tentang ayahnya Henry 
Gill, yaitu seorang Katolik Roma kelahiran Kediri, Jawa Timur, yang 
kawin dengan seorang gadis Pangkah tahun 1914. Ia bekerja sebagai 
ahli mesin pabrik gula. Dua orang putranya, Harry dan Bernard, yang 
telah diinterner di Kamp Cimahi, Jawa Barat, pada akhir September 
kembali ke Pangkah untuk membujuk ayahnya agar mau pindah ke 
Bandung. Tetapi Henry Gill menolaknya. Gill adalah sahabat pemim- 
pin Serikat Islam setempat yang terkenal, Kiai Badrun. Kedua put- 
ranya Mansur dan sidik menjadi tokoh API. Gill punya alasan kuat 
dalam pemikirannya bahwa pemuda-pemuda API pasti bakal melin- 
dunginya. Di bulan September, Gill dibawa ke suatu rapat umum di 
pabrik dan didorong ke atas mimbar untuk berbicara. Tampaknya 
sikap Gill terhadap Proklamasi tidak tegas dan hal ini membangkitkan 
kemarahan pemuda API setempat.” Ellen anaknya yang tertua, yang 
kini tinggal di Tegal, pada tahun 1973 menuturkan kejadian itu. 

Papa telah tahu sebelumnya bahwa ia akan dibunuh. Malam itu ia 

tidak tidur, tetapi berdoa sepanjang malam dengan Kitab Sucinya. 

Kemudian sekitar pukul 9 pagi ia bangkit, dan berbeda dengan kebia- 

saannya mandi dengan air hangat, kali ini ia mandi dengan air dingin. 

Adik saya Jamie keluar sebentar mencari nasi, karena mau makan. 

Papa memberi tahu Ibu bahwa nanti akan ada tamu. Kemudian Jamie 

datang kembali terengah-engah, “Mama, mama, mereka datang untuk 

membunuh Papa,” demikian teriaknya. Sidik dan para pemuda da- 
tang, menembak ayah di kepala, di depan Ibu dan Jamie. Ayah terhu- 
yung-huyung ke arah Ibu tapi jatuh. Mereka mulai menangis, dan 

Sidik mengancamnya, “Kalau kalian menangis, kalian akan dibunuh 


Istri Camat Margasari, Wawancara, 23.2.73. 
22Putrinya menceritakan bahwa ayahnya “setuju tapi anti,” artinya terpaksa 
menerima proklamasi, tetapi tidak menyetujui dalam prinsipnya. 


186 


MASA-MASA KACAU 


juga.” Kami disuruh masuk ke dalam rumah, tapi dari jendela kami 

dapat melihat Ayah. Mereka tidak menembak Ayah sampai mati, jadi 

Ayah bergulingan dan akhirnya meninggal karena dibayonet. Ayah 

dikubur para tetangga di pemakaman umum setempat. Karena sese- 

orang mengatakan bahwa Ayah seorang Kristen, maka dibuatkanlah 

salib di atas makamnya. Sidik datang kembali dan berkata bahwa Ayah 

bukan manusia, tetapi anjing, dan tidak patut dikubur seperti lazim- 
nya? 

Pembunuh kejam terkenal di Balapulang (Tegal) adalah kasus 
pembunuhan terhadap anak-anak keluarga Wijk. EM. Wijk adalah 
pengawas perkebunan tebu pabrik gula setempat sebelum pabrik itu 
ditutup akibat Depresi. Kemudian ia membuka perusahaan tahu dan 
peternakan kuda. Sekalipun ia dan istri Cinanya hidup seperti orang 
Hindia Belanda, orang selalu ingat akan tindakan keras dan semena- 
menanya terhadap kuli-kuli perkebunan. Rupa-rupanya karena hu- 
bungan dagangnya dengan Jepang, ia baru dipenjarakan setelah Je- 
pang menduduki Indonesia. Dua anak laki-lakinya, sebagai anggota 
militer Belanda dipenjarakan di Bandung, tetapi 11 orang anak lain- 
nya tetap tinggal di Balapulang. Mereka inilah yang di bawa ke sumur 
di tengah kota untuk dipukuli dan tujuh di antaranya dibunuh dengan 
bambu runcing, termasuk gadis kecil si Anne, tiga tahun, dan yang 
paling kecil si Ale, umur dua tahun, dan tubuhnya dilemparkan ke 
dalam sumur itu. Empat orang di antaranya berhasil meloloskan diri 
dan bergabung dengan ibunya yang telah dipenjarakan. Setelah Belan- 
da menduduki kembali wilayah ini pada akhir tahun 1947, EM. Wijk 
datang ke Balapulang beserta dua orang temannya membalas dendam 
dengan menembak mati sebelas orang dan empat orang di luar kota, 
lalu memindahkan jenazah ketujuh orang anaknya untuk dimakam- 
kan di sawah yang berdekatan.” 

Dengan adanyasiaran radio tentang kekejaman NICA, Barisan 
Pelopor Tegal berunding dengan sisa-sisa polisi dan memutuskan 
untuk menempatkan orang-orang Indo-Eropa di Markas Barisan 


Wawancara, 22.4.73. Sidik akhirnya dibunuh orang-orang yang tidak 
menyukainya pada awal November sesudah kejadian itu. 

MKeterangan kesaksian Balapulang itu dari wawancara dengan kemenakan 
istri Wijk pada 21.2.73, Wawancara di Balapulang tanggal 24-25.11.75 


187 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


Pelopor untuk lebih menjamin keselamatannya. Maklumat Mr. Be- 
sar memperkuatkan tindakan ini, terutama dengan adanya berita le- 
wat telepon yang diterima Barisan Pelopor tanggal 11 Oktober (pada 
hari yang sama dengan terbunuhnya Gill dan pembunuhan massal 
di Slawi), yang mengatakan agar semua orang Indo-Eropa, Ambon, 
dan Manado dipenjarakan karena adanya teror anti-NICA di Jakar- 
ta. Berita yang diterima oleh pemuda menyatakan bahwa semua 
Indo harus dibunuh. Berita ini diterima melalui telegram kereta api 
yang berbunyi, “karena kekejaman-kekejaman NICA di Jakarta yang 
dibantu oleh orang-orang Indo, Ambon, dan Manado, termasuk 
pembunuhan terhadap wanita dan anak-anak, maka semua orang In- 
do, Ambon, dan Manado di seluruh wilayah harus dibasmi.”?8 Gerak- 
an Anti-NICA ini menyebabkan lebih dari 100 orang Indo, Ambon, 
dan Manado dan orang-orang yang dianggap pro-Belanda telah terbu- 
nuh di Tiga Daerah.” Kejadian ini berlangsung hanya dalam waktu 
empat hari. Hanya di wilayah pemukiman pabrik gula dan ibukota 
Kabupaten Tegal dan Brebes peristiwa ini terjadi, sedangkan di Pema- 
lang maupun Pekalongan gerakan anti-NICA tidak tampak. 

Di Pemalang ternyata tidak ada peristiwa pembunuhan Indo- 
Eropa. Para pemimpin perjuangan di Pemalang lebih mengarahkan 
semangat rakyat anti-Belanda kepada pejabat priayinya. Pada tang- 
gal 20 Oktober para priayi tersebut ditangkap dan dimasukkan ke 
penjara setempat. Bila tindak kekerasan terhadap golongan Indo dan 
pemecatan lurah-lurah terjadi di mana-mana, maka ternyata W.O. 
Mckenzie seorang Indo-Eropa yang ternama dan terkemuka di keresi- 
denan itu masih dapat menghentikan kekerasan terhadap orang-orang 
yang dianggap pro-NICA di Comal. Mereka, yang mencoba melaku- 
kan tindak kekerasan itu yang sebagian besar adalah anggota Peta dan 
Heiho, “diamankan” McKenzie di rumahnya meskipun sebagian besar 
dari mereka dapat lolos secara diam-diam. Di mata rakyat, McKen- 


35Catatan harian Andi Penyamin, pernimpin pemuda KRIS (Kebaktian Rak- 
yat Indonesia Sulawesi) di Tegal. 

3Siregar, Wawancara, 5.3.73. 

”Angka-angka yang telah terbunuh adalah sebagai berikut: di kota Tegal 12, 
Pangkah 4, Slawi 30: Balapulang 20, Bumiayu 75 Jatibarang 18: Brebes 14. Tidak 
diketahui berapa yang dibunuh di pabrik gula Banjararma dan Ketanggungan Barat. 


188 


MASA-MASA KACAU 


zie berbeda dengan Indo-indo lainnya di Tegal dan Brebes. Hal ini 
disebabkan karena selain dia dianggap mampu menyembuhkan orang 
sakit, juga sekaligus seorang pengusaha perkebunan yang kaya raya. 
Ia setiap hari membuka sebuah klinik mata secara cuma-cuma un- 
tuk rakyat Comal, juga memegang peranan penting dalam pemban- 
gunan instalasi penjernihan air, pasar, dan toko-toko setempat. Se- 
sungguhnya, ia dianggap sebagai pendiri kota itu. Ketika daerah-dae- 
rah sekitar Comal berada dalam suasana anti-Cina bulan Maret 1942, 
yaitu sebelum Jepang datang di Comal, tidak terjadi perampokan dan 
penjarahan toko-toko, meskipun di Comal ada perkampungan Cina. 
Jelas bahwa kedudukannya di mata rakyat mempunyai pengaruh ter- 
hadap pengendalian suasana waktu itu.” 

Di dalam revolusi sosial pernah terjadi seorang pembunuh jago- 
an menjadi pemimpin revolusioner yang penting. Hal ini adalah salah 
satu gejala memuncaknya semangat revolusioner atau semangat anti- 
NICA. Orang pemberani dalam melakukan tindak kekerasan dapat 
menjadi pemimpin, kecuali timbul orang yang menentangnya, seperti 
misalnya seorang kiai dalam waktu singkat dapat menumbangkan 
kekuasaan seorang lenggaong dan menggantikannya. Seberapa jauh 
lenggaong dapat mempertahankan kekuasaannya tergantung pada ke- 
kuatan sosial lain di masyarakat, yaitu golongan priayi dan agama. 

Pembunuhan Indo-indo merupakan bagian dari gejala revolusi 
sosial di Tiga Daerah. Kejadian yang dimulai pada 11 Oktober 1945 
dan berlangsung hanya beberapa hari saja itu hampir bersamaan de- 
ngan mulainya tindak kekerasan terhadap pangreh praja dan orang- 
orang Cina. Pada umumnya kelompok revolusioner tidak berdaya 
melindungi para pangreh praja dan Indo-indo Eropa dari tindak keke- 
rasan, bahkan ada di antara mereka itu sendiri yang terlibat dalam 
kasus pembunuhan orang Indo. Pemimpin tentara pun ternyata tidak 
bisa menjamin keamanan. TKR sebagai kelompok keamanan hanya 
berpangkalan di kota dan tidak mempunyai kekuasaan di luar kota 
kabupaten. Karena gencarnya anti-NICA, maka TKR dan polisi me- 
nolak untuk bergerak memasuki daerah pedesaan, karena keselamatan 
mereka tidak terjamin.I) 


#W.O. McKenzie, sorang teosofis, tinggal di Comal sampai wafatnya pada 
awal tahun tujuh puluhan. 


189 


BAB TUJUH 


KESADARAN REVOLUSIONER: 
BAYANGAN BAGI KENYATAAN 


“Ritual reveals values at their deepest level... 
men express in ritual what moves them most.” 


BAB ini menelusuri lebih dalam nilai-nilai di balik revolusi sosial dan 
kejadian sesudahnya, yaitu nilai sosial elite birokrat Jawa yang me- 
nekankan adanya tingkatan serta kontrol sosial dan nilai protes sosi- 
al di Jawa dalam abad kedua puluh di Keresidenan Pekalongan. Bulan- 
bulan pertama revolusi memberi peluang pada setiap aksi massa untuk 
bergerak di daerah. Satu aspek penting dari pertentangan antara pang- 
reh praja dan perjuangan adalah bagaimana pemahaman mereka akan 
perjuangan kemerdekaan, bukan sebagai pertentangan antara generasi, 
melainkan pertentangan antara nilai-nilai. Sebagai orang Jawa, kedua 
kelompok itu, kaum priayi dan kaum perjuangan berpendapat bahwa 
kekuasaan itu pada hakikatnya bersifat spiritual.? 


Tradisi Pangreh Praja 

Di dalam tradisi priayi Jawa, yaitu elite birokrat di Keresiden- 
an Pekalongan, nilai-nilai dalam hierarki, pengendalian dan ketenang- 
an batin, hak-hak istimewa dan kewajiban serta keengganan menge- 
cam penguasa adalah penting. Tingkah laku tradisional yang harus 
dijunjung tinggi kaum priayi ialah rukun, rasa halus, ikhlas, sabar, 


"Ritual mengungkapkan nilai-nilai yang sangat penting. Dalam tual orang 
menyatakan apa yang paling menyentuh hatinya”, Victor Turner, The Ritual Process, 
(Chicago, 1969), him. 6. 

?Lihat Benedict R.O'G. Anderson, “The Idea of Power in Javanese Culture” 
dalam Holt, Culture, hlm. 8-19. 


191 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


dan arimo. Rukun menekankan persesuaian, menghindarkan pandang- 
an yang bertentangan, dan menekankan kebulatan dalam mengambil 
keputusan. Rasa halus berarti kepekaan jiwa yang halus, kemantap- 
an dan keseimbangan emosional. Untuk mencapai rukun dan rasa 
halus, seorang priayi harus ikhlas, mengambil jarak dari dunia nyata 
sedemikian rupa, sehingga tidak pernah akan merasa kecewa, sadar 
dan nrimo serta siap sedia menerima nasibnya sendiri. Dalam nilai 
ini, adat kebiasaan hormat—yang memperlihatkan adanya pengenda- 
lian diri dan kehalusan jiwa seseorang—memiliki arti yang sangat 
penting. Demikian pula sikap badan, gerak-gerik, serta bahasa dan 
nada yang diungkapkan. Pangreh praja terikat pada peraturan dalam 
memiimpin dan menentukan keberhasilannya sebagai administratur. 
Pangreh praja adalah ideal menurut beberapa orang, apabila ia bertin- 
dak sebagai pandita ratu, yang dapat menggabungkan kebijaksanaan 
dengan agama menjadi kekuasaan dan keagungan yang mencermin- 
kan adanya satu kata dengan perbuatannya." Ia harus berbudi luhur 
dan dapat membaurkan dirinya dengan semua kelompok besar ma- 
syarakar (ajur-ajer) tanpa mengorbankan kewibawaannya. Ia dilarang 
keras ngrusak pager ayu, meniduri wanita yang tidak menjadi haknya. 
Pelanggaran terhadap larangan ini bisa menimbulkan malapetaka, 
bencana alam, penyakit, kegagalan panen, dan sebagainya.” 
Tekanan Belanda kepada pangreh praja membuat mereka lebih 
tergantung kepada sistem hierarkis otoriter elite birokrat, bahkan 
memperkokoh sistem itu. Di desa, camat mendapat sebutan »Doro 
Seten (asisten wedana), dan orang akan turun dari kendaraannya dan 
berjalan kaki sewaktu melewati rumah priayi itu serta akan duduk di 
tepi jalan dan menyembahnya bila mereka dilewati.S Selain itu mereka 
pun terkena wajib kerja untuk nDoro Seten. | 
Di masa pendudukan Jepang hierarki ketat di antara tingkat 
pangreh praja dan rakyat dipelihara. Camat Tonjong mengenangkan 


3Lihat Sartono Kartodirdjo, Modern Indonesia: Tradition and Transformation 
(Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 1984), hlm. 187-188. 

“Benedict R.O'G. Anderson, Myrhology and Tolerance of the Javanese (Cornell 
University Modern Indonesia Project, 1965), hlm. 74 (selanjutnya dikutip sebagai 
Myrhology). 

'Sarimin. Kenang-kenangan, 1965, hlm. 66. 

SSutherland, The Making, hlm. 25. 


192 


KESADARAN REVOLUSIONER 


kembali masa itu: 
Pada zaman pendudukan Jepang saya masih dipanggil »Doro Senten- 
... Waktu itu tidak ada Bapak Bupati, yang ada masih nDoro Kanjeng. 
Saya tidak pernah memanggil atasan saya Pak Dono (wedana), melain- 
kan selalu nDoro Dono dan saya sangat akrab dengan beliau.” 
Seperti setiap orang lainnya di Jawa, pangreh praja pun suka 
memilih tokoh dalam wayang kulit sesuai dengan citra idamannya. 
Sebuah sajak yang ditulis di samping lukisan Kresna membandingkan 
pangreh praja tersebut dengan seorang satria yang tenang dan teguh 
di medan pertempuran, meskipun dunia selalu bergolak, pejabat yang 
baik tidak bergeser dari cita-cita dan tujuannya, selalu kokoh dan tegar 
di tengah-tengah kegoncangannya.' 


Tradisi Protes 

Di dalam masyarakat Jawa protes sosial sudah menjadi tradisi. 
Di Keresidenan Pekalongan, lenggaong yang merupakan bagian pen- 
ting dari tradisi ini mempunyai banyak tokoh “bandit” terkenal. Se- 
perti halnya priayi, lenggaong pun berusaha mendapatkan kekuatan 
Spiritual. Para lenggaong itu, mempercayakan dirinya kepada seorang 
guru yang sering kali menjadi ketua persaudaraan perguruan silat.” 
Perguruan-perguruan dengan kode-kode rahasianya lebih merupa- 
kan perkumpulan rahasia yang memuja pimpinannya tidak seperti 
kelompok-kelompok kebatinan yang bersifat rahasia, tak seorang 
lenggaong pun akan mau memberi tahu nama gurunya, yang diang- 
gap sebagai sumber “ilmu” kanuragannya (ngelmu “rahasia”). Biasa- 
nya seorang lenggaong menerima sebuah azimat dari gurunya, karena 
percaya akan adanya kekuatan gaib pada azimat itu. 

Setelah pelajarannya selesai, lenggaong itu “dilantik” di sebuah 
makam yang dirahasiakan untuk menjadi anggota persaudaraan per- 


?Camat Tonjong, Wawancara, 19.10.76. 

#Sutherland, The Making, hlm. 163. 

"Sebagai para pemimpin yang kuat di luar struktur pemerintahan apa pun, 
maka mulai dari haji, kiai dan dukun, sampai guru berdiri tanpa tunjangan dana, 
baik dari anggaran belanja negara maupun desa, namun sering kali mendapatkannya 
dari para pengikutnya yang setia secara pribadi. Lihat Sartono Kartodirdjo, “Agrarian 
Radicalism in Java: Its Setting an Development” dalam Holt, Culture, hlm. 78. 


193 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


guruan silat yang diketuai gurunya. “Makam-makam ini,” tulis Sar- 
tono,” mempunyai arti simbolis dan magis khusus bagi pendudukan 
di sekitarnya, yang sering kali cenderung menganggap orang-orang 
suci yang telah meninggal itu sebagai pepunden mereka.”'? Di Tiga 
Daerah terdapat banyak makam semacam ini. Setiap makam dijaga 
oleh juru kunci yang tangguh, yang tidak hanya memelihara makam, 
terapi juga mengetahui berbagai mantra magis-religius yang berkait- 
an dengan makam bersangkutan. 

Makam-makam suci ini sangat berarti bagi para lenggaong dan 
sering terletak berdekatan dengan desa tempat para lenggaong itu ting- 
gal, agar dapat membina kesetiakawanan dan saling membantu. Ma- 
kam di Pemalang Selatan Candi Mandireja sangat terkenal. Di awal 
revolusi sosial pusaka keramat dari makam ini dipayungi dan dibawa 
ke Moga untuk pengabsahan penggulingan camat. Payung adalah 
simbol perlindungan, biasanya dipakai oleh keluarga kerajaan, tetapi 
sering juga untuk barang-barang yang dianggap memiliki kekuatan 
atau “kesakten.” 

Para lenggaong menjaga kekuatan spiritualnya dengan sering 
mengunjungi pusaka-pusaka dan makam-makam, dan mengucapkan 
mantra-mantra yang diperoleh dari penjaga makam. Makam sering 
juga mempunyai arti politik. Di Kabupaten Pemalang dan Tegal yang 
dipuja bukanlah wali atau orang suci, melainkan makam tokoh-tokoh 
pemberontak yang melawan Belanda. Menurut kepercayaan, Baurek- 
so pernah mengadakan pemberontakan terhadap kerajaan Mataram. 
Desa-desa di Comal, daerah pantai Pemalang, mempunyai Candi 
. Baurekso sendiri-sendiri. Dekat Comal terdapat candi Sigeseng, yang 
dianggap keramat karena merupakan makam bekas Bupati Pemalang 
yang berjuang melawan Belanda. Makam di dekatnya dikenal sebagai 
makam pengikut Pangeran Diponegoro. Kata-kata mantra dari juru 
kunci makam-makam itu mengandung kata-kata perlawanan terha- 
dap penguasa desa dan pangreh praja. Ada kepercayaan bahwa bila 
seorang pangreh praja melihat pusaka Mandireja Kiai Pokal yang ke- 
ramat itu, itulah pertanda bahwa ia akan segera dipecat dari jabatan- 
nya. Begitu pula bagi seseorang yang bekerja untuk Belanda, termasuk 


1 Jpid., hlm. 80. 


194 


KESADARAN REVOLUSIONER 


pamong desa, tidak berani berziarah ke Candi Sigeseng, karena takut 
dirinya terbakar oleh mereka yang dikubur di situ."' Di sini pulalah 
pemimpin Islam Haji Dulgani disembunyikan, setelah ia menganjur- 
kan rakyat agar tidak menyetorkan padinya kepada lurah untuk ke- 
pentingan Jepang." | 

Pada awal tahun 1920-an, ketika sentimen anti-Belanda timbul, 
makam-makam kaum lenggaong itu dipergunakan oleh Sarekat Rak- 
yat untuk menanamkan perasaan anti-Belanda. Beberapa guru silat 
lenggaong menjadi anggota Sarekat Rakyat yang terkemuka. Bukan- 
nya memakai kopiah hitam, lambang kepribadian nasional, melain- 
kan mereka memakai kopiah merah yang dimiringkan seperti anggo- 
ta-anggota Sarekat Rakyat, sebagai lambang perlawanan. Desa-desa 
yang terkenal dengan lenggaongnya, sering juga merupakan tempat 
tinggal para pemimpin Sarekat Rakyat setempat. Seorang lenggaong 
dalam merayakan hajat perkawinan atau khitanan mengadakan per- 
tunjukan wayang golek atau tayuban. Sangatlah menarik bahwa la- 
kon wayang ini bukan berasal dari kisah panji yang secara tradisional 
berkaitan dengan bentuk wayang ini. Kalau bukan lakon Baurekso, 
dipertunjukkanlah lakon Semaun, nama tokoh PKI tahun 1920-an. 
Lakon ini yang mengisahkan seorang penjaja es yang mengembara 
sambil merusak jalan kereta api melambangkan pemberontakan ta- 
hun 1926. Lakon ini sangat populer dan pamong desa tidak berani 
melaporkan kepada pemerintah bila lakon itu dipergelarkan, sekali- 
pun lakon itu terlarang dan orang takut akan akibatnya." 

Para pemimpin Sarekat Rakyat maupun Sarekat Islam me- 
manfaatkan upacara-upacara adat keagamaan untuk mengadakan 
diskusi-diskusi politik. Memahami kesukaan berjudi para lenggaong, 
maka dipopulerkan permainan kartu cina (gonggong) yang hanya 
dimainkan oleh tiga orang. Selama permainan para tokoh Sarekat 
Rakyat itu mengisi sela-sela waktu dengan kisah-kisah anti-Belanda 
kepada lenggaong yang menjadi lawan mainnya." 


"Geseng berasal dari kata gosong, artinya hangus. 
RLihat Bab Dua. 
Pemimpin perjuangan Comal, Jawaban tertulis, September 1975. 


MJbid, 


195 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


Berdirinya Sarekat Islam pada tahun 1912 didasari oleh terge- 
sernya pedagang Jawa oleh para pedagang Cina yang memonopoli 
perdagangan dan juga sikap kaum priayi yang menuntut penghormat- 
an secara berlebih-lebihan. Sikap antipriayi, rupanya bertemu dengan 
tuntutan akan terjaminnya kebutuhan hidup dengan menjujung ting- 
gi keyakinan Islamnya. Meskipun kegiatan-kegiatan tadi berbau magis 
dengan lambang-lambang rahasia dan sumpah setia, pemujaan orang- 
orang suci, dan kesetiaan kepada guru, tetapi tujuan utamanya adalah 
membenahi dan mengganti kesalahan-kesalahan yang nyata. Ini dapat 
dicapai dengan “pemurnian” pemerintahan, mengakhiri penghisapan 
ekonomi dan ketidakadilan sosial serta menegakkan harkat martabat 
manusia. Di dalam Islam, ada tujuan-tujuan politik kenegaraan de- 
ngan diamalkannya ibadah dan syariat Islam. Zaman gila (edan) yang 
dirasakan banyak orang waktu itu dapat dibersihkan, dan diganti de- 
ngan sebuah masyarakat yang adil. Serikat Islam menganggap para 
abdi penguasa korup harus digulingkan dan tindakan dilakukan sam- 
pai ke tingkat kepala desa. Para penguasa itu diancam dan ditakuti 
dengan tindak kekerasan, dan bila mereka keluar maka calon dari 
Sarekat Islam telah siap menggantikannya. Aksi Sarekat Islam dan 
aksi-aksi lainnya terjadi selain karena aksi semacam itu ada di dalam 
tradisi protes di Jawa, juga karena aksi-aksi itu merupakan perintis 
pembersihan para penguasa kolonial seperti yang terjadi di Tiga Dae- 
rah tahun 1945. Sarekat Islam mempunyai hasrat solidaritas yang 
tercurah dalam suatu sumpah rahasia untuk saling melindungi. Sum- 
pah itu menyangkut soal kesetiaan dan persaudaraan antaranggota, 
kesediaan membantu dengan nasihat dan perbuatan, serta kesetiaan 
kepada lambang-lambang rahasia Sarekat Islam. Sumpah dan lam- 
bang itu menambah wibawa dan menumbuhkan rasa persatuan dan 
kesatuan terhadap kelompok,” ... mengikat para anggota dalam suatu 
tekad untuk tidak saling mengkhianati dan memperkuat solidaritas 
terhadap pihak-pihak luar,” khususnya terhadap pemerintah kolo- 


nial dan para priayi. 


"Mengenai sumpah lihat Sartono Kartodirdjo, Protest Movements in Rural 
Java (Singapore, 1973), hlm.183, catatan kaki 75. 


196 


KESADARAN REVOLUSIONER 


Selama tahun 1930-an, hampir semua kegiatan politik dila- 
rang oleh Belanda, sehingga kaum pergerakan mengadakan kegiatan 
yang tersembunyi dalam melanjutkan perlawanan terhadap kekua- 
saan Belanda, di antaranya dengan jalan pembacaan macapat (syair 
Jawa) waktu ada peralatan, lagu Dandanggula, yang diambil dari Serat 
Kalatida gubahan pujangga terkenal Ronggowarsita, berisi ramalan 
zaman edan, dan bagaimana sikap hidup untuk menghadapinya. 
Struktur kesenian macapat yang longgar, seperti halnya wayang golek, 
dapat menjadi salah satu sarana bagi para pemimpin radikal untuk 
menyampaikan keadaan sosial dan politik waktu itu.' Tembang-tem- 
bang Jawa kuno digunakan sebagai sarana untuk menguraikan dan 
menghubungkan masa depan kemerdekaan dengan kejahatan pengu- 
asa Belanda itu. 

Upacara tradisional pasang molo, yakni pemasangan atap ru- 
mah baru, juga digunakan untuk maksud yang sama oleh para pe- 
mimpin nasionalis. Di antara barang-barang yang ditaruh di bawah 
atap yang merupakan lambang keamanan rumah baru dan keselamat- 
an penghuninya, terdapat rempah-rempah yang dibungkus kain me- 
rah putih yang dipayungi dan diletakkan di bawah atap. Pembawa 
lagu menyelingi pembacaan macapat dengan uraian tentang kejahatan 
kolonialisme dan bagaimana makanan anjing-anjing Belanda itu jauh 
lebih baik daripada makanan penduduk desa. Para pembawa lagu 
itu mendapat upah dari kaum nasionalis. Berapapun juga kaum per- 
gerakan itu cukup waspada. Manakala hadir salah seorang pamong 
desa saja, acara komentar itu ditiadakan." 

Tradisi protes sosial telah berakar di alam pedesaan Indonesia 
seperti halnya kepercayaan akan datangnya Ratu Adil yang akan mem- 
bawa kesejahteraan dan kebahagiaan merata. Gejala-gejala ini mung- 
kin sudah ada sejak awal, namun tidak tercatat, dan kemudian disebut 
setelah gerakan itu merupakan bagian dari reaksi terhadap kolonialis- 


“Margaret Kartomi mencatat bahwa tembang macapat berperan sebagai su- 
atu bentuk pelarian psikologis dari pengaruh demoralisasi kekuasaan politik dan eko- 
nomi kolonial. Lihatlah Macapat Songs in Central Java (Canberra, 1973), hlm. 28. 

Ungkapan asune londo (anjingnya orang Belanda) sering dibilang asu londo 
(Belanda anjing), dalam pertemuan-pertemuan tersebut. 

“Pemimpin Nasionalis Comal, Transkripsi, 11/14, 30.11.74. 


197 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


me Barat. Rakyat yang kehilangan tanah secara berangsur-angsur, 
campur tangan birokrasi kolonial Belanda ke dalam pertukaran pribu- 
mi di pedesaan, pajak yang memberatkan dan dampak ekonomi per- 
kebunan Barat akan sistem produksi dan pertukaran tradisional sa- 
ngat mengacaukan psikologi dan ekonomi rakyat. Perubahan nilai- 
nilai sosial ini tidak tertahankan lagi dan hanya bisa diatasi dengan 
adanya gerakan yang dapat memulihkan kekacauan, dan memulai 
kembali pembangunan melalui penguasa baru. Ini dapat terjadi di 
bawah kepemimpinan Ratu Adil. Walaupun gagasan Ratu Adil itu 
bernada anti-kolonial, tetapi pendorong utamanya ialah moral pem- 
baruan dan kemurnian. Sebagian dari gerakan ini bersandar pada hal- 
hal yang magis, mistis, dan ritual, sebagian pula berdasar pada perbaik- 
an kondisi sosial ekonomis yang tidak adil dan perbaikan sarana po- 
licik." 

Sejak akhir abad kesembilan belas gerakan-gerakan ini menju- 
rus ke sinkretisme, yaitu perpaduan antara sifat budaya Jawa dengan 
mesianisme Islam, seperti adanya kepercayaan sementara di kalang- 
an Islam kepada Mahdi, yakni seorang tokoh keturunan Nabi Mu- 
hammad SAW, yang ditugaskan untuk membersihkan dunia. Sumpah 
setia para anggota Sarekat Islam juga merupakan lambang dan ritual 
kesetiaan petani kepada gerakan dan pemimpinnya. 

Di Keresidenan Pekalongan, hal ini terjadi dalam tahun-tahun 
terakhir kekuasaan pemerintah kolonial. Pendudukan Jepang telah 
menciptakan tekanan dan rasa semakin tidak aman pada rakyat pede- 
saan yang terancam bahaya kelaparan. Menurut kepustakaan Jawa 
mereka menganggap zaman itu sebagai zaman edan. Ramalan-ramal- 
an ini telah lama tersebar sebelum terjadi pendudukan Jepang di Tiga 
Daerah.? Lagu mesianisme yang diajarkan'oleh pemimpin pergerakan 
sangat populer di Tiga Daerah semasa pendudukkan Jepang. Gubah- 


"Sartono Kartodirdjo, Protest Movements in Rural Java, (Kuala Lumpur, 
1973): “Messianisme dan Millenaranisme dalam Sejarah Indonesia,” Lembaga Sc- 
jarah, 7 Juni 1971, hlm. 15-16, “Agrarian Radicalism in Java” dalam Holt, Culture, 
hlm. 92-125. 

#Lihat Penders, Documents, hlm. 183-88, Brugmans, Nederlandsch Indie on- 
der Japanese Bezerting 1942-1945 (Frencker, 1960), hlm. 143, dan Sidik Kertapati, 
Sekitar, hlm. 15, tentang bagaimana orang-orang Jepang menggunakan ramalan 
Joyoboyo. 


198 


KESADARAN REVOLUSIONER 


an Ronggowarsita bahkan diajarkan oleh seorang pemimpin Senden 
In (Jawatan Penerangan), yang bunyinya sebagai berikut: 

Mengalami zaman edan, 

Semua tindakan serba salah, 

Mengikuti kegilaan hati tak tahan, 

Namun bila tak mengikuti, 

Tak akan memperoleh bagian, 

Akhirnya akan kelaparan pula, 

Namun betapapun mujurnya mereka yang alpa, 

Masih beruntung mereka yang ingat waspada.” 

Sajak ini sudah populer di Jawa sejak masa kemerosotan ekono- 
mi, karena kesenjangan antara si kaya dan si miskin makin lebar dan 
penghisapan merajalela. Pemimpin Senden In mengatakan pada 
orang-orang desa bahwa pangreh prajalah yang menjadi gila, tetapi 
rakyat jangan sampai ikut-ikutan. 

Di Keresidenan Pekalongan, lama periode pendudukan Jepang 
umumnya dikenal sebagai masa seumur jagung (samuring jagung). 
Salah satu tafsirannya berbunyi sebagai berikut: seorang raja besar 
(raja jagung) atau raja kuning akan datang dan memerintah Jawa se- 
lama umur tanaman jagung, kemudian ia akan dikalahkan atau diusir 
Ratu Adil. Ketika Jepang datang, banyak yang percaya bahwa Jepang 
akan memerintah selama tiga setengah bulan saja, yaitu seumur ja- 
gung. Ketika ramalan itu meleset, ditafsirkan bahwa raja agung itu 
memerintah selama waktu sebutir bibit jagung yang diawetkan dan 
disimpan, berarti tiga setengah tahun lamanya. Identitas raja agung 
tidak dijelaskan dalam ramalan itu, sekalipun sebagian orang menga- 
takan sebagai Kaisar Jepang. 

Masa-masa revolusi sosial di Tiga Daerah menandai timbulnya 
protes sosial yang mencolok. Bagaimanapun juga penggulingan hie- 
rarki sosial yang kuat yang dibawahi oleh pangreh praja bukanlah 
hal yang mudah. Hal ini mengakibatkan penolakan rakyat pada para 
majikan, yang dihina bahkan dibunuh dengan aksi-aksi dombreng. 


Sandiwara-sandiwara yang dipertunjukkan selama revolusi sosial me- 


2 Mengenai versi lain dari nyanyian ini lihatlah C. Geertz, Religion in Java 
(New York, 1960), hlm. 281. 


199 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


nunjukkan aksi dombreng dan kampanye demokrasi dalam berbicara, 
sama dengan yang dianut oleh kalangan Islam, sehingga pemuda me- 
nolak dengan tegas hierarki sosial, suatu kebalikan dari nilai-nilai la- 
ma. Pangreh praja, yang memegang teguh nilai-nilai lama itu menga- 
takan bahwa rakyat pada waktu revolusi sosial adalah semrawut (ka- 
cau-balau), morat-marit (berantakan), serakah dan pating jlenting (ti- 
dak bertindak sewajarnya). 


Sandiwara Perjuangan dalam Revolusi 


Seperti di daerah-daerah lain,? sandiwara-sandiwara perjuang- 
an selama masa revolusi sosial menolak sistem hierarki lama yang di- 
anggap normal itu. Di Pemalang, sandiwara-sandiwara ini diselengga- 
rakan oleh Angkatan Pemuda Indonesia (API). Penyanyinya biasa 
membawakan lagu revolusi yang mengingatkan para pejuang pada 
tanggungjawabnya. Sandiwara yang dipertunjukkan memberi do- 
rongan kesadaran revolusioner dan mengungkapkan adanya protes- 
protes sosial yang tercetus dalam pemberontakan masa lalu dan masa 
revolusi. “Untung Suropati” yang mengisahkan perjuangan pahla- 
wan pemberontak dari Bali pada abad ketujuh belas, dan Sumpah 
Pemuda tahun 1928 yang merupakan tonggak sejarah gerakan nasio- 
nalis meneguhkan semangat solidaritas. “Di Ujung Bambu Runcing” 
mengisahkan persatuan antara rakyat biasa dengan pemuda yang ha- 
nya mempunyai bambu runcing. Sebuah lakon yang digubah di bulan 
November 1945 “Di Depan Kawat Berduri” mengisahkan cerita pah- 
lawan heroik rakyat Surabaya menentang serbuan Inggris di Suraba- 
ya pada tanggal 10 November 1945. 

Sebuah lakon yang dipertunjukkan di Brebes menggambarkan 
arti revolusi di mata rakyat, penggulingan “majikan lama,” baik itu 
lurah, pangreh praja, maupun Belanda. “Bedinde Berani dengan Ma- 
jikan” (bedinde, kata Belanda artinya abdi, pelayan) mengisahkan se- 
orang yang bekerja sebagai pelayan seorang Belanda, manajer perke- 
bunan karet. Si majikan selalu berlaku kasar terhadap pelayannya dan 
suatu ketika kekejamannya benar-benar melampaui batas, ketika 


2Dij Solo. Sandiwara pada awal revolusi sangat populer. Lihat John Thomp- 
son, Hubbub in Java (Sidney, 1946), hlm. 78-79 (selanjutnya dikutip sebagai Hub- 
bub). 


200 


KESADARAN REVOLUSIONER 


menghina dengan pernyataan bahwa semua orang Jawa itu bodoh 
dan ditakdirkan untuk selalu dijajah Belanda. Beberapa waktu kemu- 
dian si pelayan lari dari perkebunan karet dan membentuk suatu Ba- 
risan Pendem (barisan bawah tanah), yang pada suatu ketika berhasil 
menghadang dan membunuh majikan Belanda itu di perkebunannya 
sendiri. Istri pengusaha Belanda itu meminta bantuan polisi yang se- 
gera datang mengepung dan memenjarakan semua anggota Barisan 
Pendem. Ketika mereka meringkuk dalam penjara, kemerdekaan di- 
proklamasikan dan penguasa lama dikalahkan. Namun sebelum itu 
terjadi pahlawan dalam kisah ini, yakni si pelayan, telah tewas dalam 
perjuangan.? 

Di daerah Keresidenan Pekalongan sampai akhir masa pendu- 
dukan Jepang kepala desa mendapat sebutan majikan lurah atau ma- 
jikan. Majikan berarti kepala, tuan, atau penguasa dalam sistem kolo- 
nial. Jadi istilah itu diterapkan dalam pergerakan Jawa dalam wujud 
kawulo-gusti di tingkat pedesaan. Wedana Pangkah, misalnya, selalu 
berkata bahwa ia menantikan majikan lama, yang dimaksud yaitu 
Belanda. Kata bedinde dan majikan mempunyai konorasi jelek di ma- 
ta rakyat karena berbau kolonial. 


Demokrasi dalam Bahasa 

Bahasa yang dipakai dapat memperkuat sistem kekuasaan hie- 
rarki elite birokrat. Sekalipun Anderson mengatakan bahwa bahasa 
Jawa Kromo (halus) pada hakikatnya adalah bahasa penghormatan 
yang digunakan untuk hierarki sosial yang lebih tinggi, misalnya oleh 
bawahan kepada atasan.” Kaum pangreh praja dengan cerdiknya 
menggunakan bahasa kromo apabila berbicara dengan penduduk desa 
sebagai salah satu cara agar terjadi suasana resmi dan tertib di dalam 
sistem pemerintahan kolonial. Gerakan Samin, yaitu suatu gerakan 
petani radikal di daerah Blora di pantai utara Jawa, mempunyai ang- 
gota yang menolak menggunakan bahasa Jawa kromo, yang pada da- 


“Pemimpin PKN Brebes, Wawancara, 2.12.75. 

MAnderson menulis bahwa Bahasa Jawa tinggi (kromo) adalah bahasa ter- 
hormat kaum priayi, yang memperkuat hierarki masyarakat Jawa akibat tekanan 
dan kemudian kekuasaan Belanda. B.R.O'G. Anderson , “The Language of Indo- 
ncsian Politics, Indonesia 1 (April, 1966), hlm. 96. 


201 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


sarnya merupakan bagian dari penolakannya terhadap kekuasaan pe- 
nguasa kolonial. Dalam rapat-rapat Sarekat Islam di Pekalongan ta- 
hun 1919, pembicara lebih dulu mengumumkan bahwa ia akan 
menggunakan bahasa Jawa Dipo. Jawa Dipo adalah sebuah pergerak- 
an yang menganjurkan agar orang-orang Jawa hanya menggunakan 
bahasa persamaan, yakni bahasa Jawa ngoko.? Gerakan ini tidak di- 
sukai oleh kalangan pemerintah sipil Eropa maupun pangreh praja. 
Gerakan ini dianggapnya sebagai “menggerogoti kekuasaan” dan ber- 
bahaya karena sifatnya yang demokratis.” Cipto Mangunkusumo, 
seorang tokoh radikal pendidikan Barat, sejalan dengan pendirian 
Jawa Dipo, bahkan menganjurkan agar bahasa Jawa itu ditinggalkan 
sama sekali karena “merupakan bahasa budak yang menghambat ke- 
majuan.” 

Penumbangan majikan selama revolusi sosial berarti juga peno- 
lakan bahasanya. Di Tiga Daerah selama revolusi sosial, rakyat dido- 
rong untuk tidak memakai gelar atau sebutan kebangsawanan. Resi- 
den Sarjio yang masa jabatannya hanya empat hari saja di bulan Desem- 
ber, mengeluarkan seruan tentang bagaimana mendirikan suatu pe- 
merintahan berdasarkan “kerakyatan dan kekeluargaan.” Sebagaj lang- 
kah pertama ke arah ini, maka komunikasi antara pemerintah dan 
rakyat, baik secara tertulis maupun lisan, sebutan “Bapak akan digu- 
nakan bagi semua pejabat dari residen sampai ke bawah, kalau tidak 
maka istilah “Bung atau “Saudara harus digunakan. Sebutan berbau 
feodal, seperti 'paduka dan “abdi dan nDoro' dilarang buat selama- 
lamanya di Keresidenan Pekalongan.“ 

Demokratisasi bahasa bagi kaum revolusioner pada awal De- 
sember 1945 dapat dilihat dari kunjungan Maksum, seorang pemim- 
pin revolusioner Brebes dan bekas jaksa yang mewakili Residen Sarjio 


?5Nagazumi Akira, The Dawn of Indonesian Nationalism: The Early Years of 
the Budi Utomo 1908-1918 (Tokyo Institute of Developing Economics, 1972), hlm. 
193, catatan kaki 26. 

2Sutherland, The Making, hlm. 91. 

7Anthony Reid, “Indonesia: Revolurion Without Socialism' dalam Robin 
Jeffrey (ed), Asia: The Winning of Independence (London, McMillan, 1981), him. 
126. 

28 Pengumuman Pemerintah Republik Daerah Keresidenan Pekalongan No. 1! 
B ditandarangani Bapak Residen Sarjio, Pekalongan, 1 1 Desember 1945, Proc. Gen. 


202 


KESADARAN REVOLUSIONER 


ke penjara Pekalongan: 

Maksum datang ke penjara waktu gerakan Tiga Daerah. Maksum se- 

bagai wakil Sarjio pidato sama orang hukuman.” Orang hukuman 

itu menjawab, “Inggih ndoro,” (ya, Tuan). Maksum bilang, “Sudah 
omong ngoko, saiki wis ora ono ndoro, omong-2 ngoko wae. Iki ba- 
pak siji, iki Bapak loro, iki Bapak telu” (ini Bapak kesatu, Bapak kedua, 

Bapak ketiga). Orang hukuman itu tidak mau, mereka bilang “Ing- 

' gih ndoro” lagi. (Kepala penjara ketawa-ketawa). “Wah susah ini 
mengubah sikap rakyat dengan cara ini tidak bisa.” Maksum didikan 
feodal. Pembantu di rumah panggil istrinya ndoro dan munduk-2 

(membungkuk-bungkuk).? 

Bekas kepala penjara berpendapat tidak dapat mengubah sikap 
rakyat dengan cara ini. Selain itu Maksum sendiri mempunyai latar 
belakang feodal. Para pembantu di rumahnya menyebut istri Maksum 
dengan kata ndoro seraya membungkukkan badan. 

“Inggih ndoro” merupakan jawaban tradisional terhadap perin- 
tah pangreh praja yang diberikan oleh petani yang sudah turun temu- 
run sarat dengan beban pajak dan corvee semasa kekuasaan kolonial. 
Sikap hormat kepada ndoro dengan sendirinya ditunjukkan kepada 
Maksum, seorang priayi pemerintah, walaupun ia telah membaur- 
kan diri dengan kaum revolusioner. Mungkin kalau penghuni penjara 
itu memegang senjata dan berada di luar penjara, jawabnya menjadi 
lain. 

Revolusi bahasa di Jawa dianggap berbahaya, sebab pangreh 
praja menggunakan bahasa kromo tidak hanya untuk memelihara 
hierarki sosial, tetapi juga untuk memulihkan ketertiban dalam situasi 
yang tidak aman. Jadi pangreh praja telah dilatih untuk menggunakan 
bahasa kromo, kalau harus pergi ke desa tempat terjadi kerusuhan. 
Dengan cara pendekatan ini mereka akan berhasil karena bahasa tinggi 
yang dipakai. Dalam keadaan semacam itu, penguasa berusaha men- 
cegah orang-orang lain mendahului mereka memakai bahasa ngoko, 
sebab dengan bahasa ngoko mereka akan mudah menuntut dan ma- 
rah, sedangkan dengan bahasa kromo mereka sukar melakukannya. 


"Kepala penjara Pekalongan, Wawancara, 5.10.76. 


203 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


Dengan menggunakan kromo terlebih dahulu, pangreh praja dapat 
meredakan kerusuhan, dan memaksa para perusuh berbicara dengan 
perasaan halus. “Kutil pun dengan mudah dikalahkan dengan cara 
Tiga 

Tuntutan revolusioner akan bentuk sebutan yang lebih demok- 
ratis dapat dikaitkan dengan kepribadian tokoh wayang Bima. Pe- 
mimpin AMRI Slawi, Suwignyo, ketika diminta memilih lambang 
revolusi sosial di Tiga Daerah, memilih gambar Bima, seorang tokoh 
satria dalam wayang yang memiliki kekuatan seperti angin dan peng- 
hancur gunung. Bima tidak pernah berjalan dengan langkah pelan 
(suatu ciri priayi), melainkan melewati gunung, lautan, padang pasir 
dan hutan dengan langkah-langkah panjang. “Tanpa mengenal am- 
pun terhadap musuh-musuhnya, bertubuh tegap, tinggi besar, teguh 
pendiriannya, dan berotot kuat, badannya berbulu dengan mata me- 
lotot dan suaranya mengguntur...”3' Perilakunya sungguh berlawan- 
an dengan kehalusan seorang priayi seperti Yudistira kakak Bima. Bah- 
kan ia selalu berbicara dalam bahasa ngoko meski dengan para dewa 
sekalipun. Bila rapat-rapat Sarekat Islam di Pekalongan biasanya dia- 
wali dengan bahasa Indonesia, dan dilanjutkan dalam bahasa Jawa 
Dipo, maka pendengar menyambutnya dengan teriakan “mufakat 
cara Seno!”?? Seno adalah nama lain dari Bima. 


Gejala Dombreng 


Suatu ciri ritual dombreng pada revolusi sosial di Tiga Daerah 
selama bulan Oktober-November 1945 adalah pengusiran majikan 
oleh pelayannya. Suatu aksi khas dombreng mengikuti suatu pola se- 
bagai berikut. Sekelompok orang mendatangi rumah tersangka dan 
menerobos masuk. Kalau yang dicari kedapatan, ia pun diseret keluar 
dan dipertontonkan di depan umum. Sering kali ia dikalungi beras 
atau padi, dan diiringi bunyi “breng dong breng” yang berasal dari 
kaleng kosong yang dipukul-pukul. Hal ini selalu terjadi di siang hari, 
supaya sebanyak mungkin orang dapat menyaksikan “koruptor” itu, 
yang mengalami penghinaan. 


Komandan TKR Resimen XVII, Wawancara, 27.871. 
"Hardjowirogo, Sejarah Wayang Purwa (Jakarta, 1965) him. 133. 
2 Neratja, 29 Agustus 1918. 


204 


KESADARAN REVOLUSIONER 


Pengertian dormbreng lebih merupakan tindakan membuat malu 
para pejabat yang korup di depan umum daripada suatu tindakan 
kekerasan. Dalam pengertian lain dombreng diartikan sebagai ritual 
tentang majikan yang diusir (disepak keluar) oleh abdinya. 


Sama Rata Sama Rasa 


Nilai-nilai persamaan, ideologi “sama rata sama rasa,” sebagai 
bagian dari kesadaran revolusioner, juga merupakan pandangan dasar 
Islam. Pada tahun 1919 di Pekalongan, Sarekat Islam telah menuntut 
hak sama rata, berupa penghapusan diskriminasi antara priayi dan 
penduduk kampung. “Kalau mereka mendapat air yang baik, demiki- 
an pula hendaklah kami, kalau jalan kami gelap, di sana juga harus 
gelap. Hak sama rata berlaku bagi setiap orang,” demikianlah tuntutan 
Sarekat Islam Pekalongan. Sama rata tidak diperlukan oleh priayi. 
“Kaum priayi tidak membutuhkan persamaan hak, tetapi kami rakyat 
kecil (si Kromo) memerlukannya.” 

Sama rata sama rasa memiliki makna besar bagi kaum nasionalis 
Indonesia. Rasa, sebuah kata Jawa yang kaya dengan konotasi, antara 
lain, bermakna kejiwaan. Sama rasa adalah penemuan batin yang bisa 
dicapai karena adanya persamaan penderitaan, atau pengorbanan. 
Meskipun ide itu bagus tetapi penerapannya keliru di dalam kenyata- 
an. Misalnya, di Talang ketika kaum revolusioner setempat mengam- 
bil alih kekuasaan, mereka mendistribusikan cadangan beras dan ba- 
han pakaian yang semula dikuasai oleh pangreh praja kepada pendu- 
duk desa. Untuk membagi bahan pakaian menurut kebutuhan seti- 
ap orang pada waktu itu tidaklah mungkin. Kejadian di Talang, sebu- 
ah kecamatan yang sangat miskin, berupa pembagian sama rata diar- 
tikan bahwa setiap orang menerima jatah yang sama yaitu sepotong 
kain selebar 10 sentimeter, jk tidak dapat dimanfaatkan untuk 
keperluan apa pun.” 

Semboyan sama rata sama rasa itu dijadikan semboyan nasional 
oleh kelompok sayap kiri, sekalipun oleh rakyat dapat diartikan secara 


“Neratja, 29 Agustus 1918. 

“Pemimpin KNI Talang, Wawancara, 7.12.75. Setiap orang rupanya men- 
dapatkan jatah sekitar 13 sentimeter, yang oleh Ketua KNI itu dianggap sebagai 
“suatu keputusan yang gila.” 


205 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


lain. Tujuan Partai Sosialis Rakyat yang dibentuk di Cirebon pada 
awal bulan Desember 1945 di bawah pimpinan Perdana Menteri Su- 
tan Syahrir ialah “berjuang ke arah suatu masyarakat sama rata sama 
rasa.” Semboyan yang berarti kebahagiaan bersama, kesejahteraan ber- 
sama, dan kebebasan bersama,” 
dibanding dengan keadilan seperti yang terjadi dalam pembagian ba- 


han pakaian di Talang. 


mengandung makna yang lebih luas 


Janur Kuning 


Penggunaan janur kuning (daun kelapa muda) sudah berakar 
di dalam kebudayaan Jawa. Pohon kelapa yang serba guna manfaatnya 
itu dianggap sebagai salah satu sumber kekuatan spiritual. Di daerah 
Banyumas, janur kuning digunakan sebagai bendera (umbul-umbul) 
yang dikibarkan di atas patung Dewi Sri yang dibuat dari padi, dan 
bersama dengan sajian lainnya diletakkan di pinggir sawah. Di Peka- 
longan, janur kuning secara tradisional dipakai untuk menghias pintu 
masuk ke tempat upacara perkawinan, baik di kalangan orang-orang 
Islam maupun bukan. Orang Islam menafsirkan kata janur berasal 
dari kata Arab jaa nuryang berarti cahaya telah datang yang kemudian 
dikaitkan dengan kekuatan spiritual, yakni wahyu. 

Dalam mitologi wayang, ketika Rama menugaskan Hanoman 
untuk membakar ibukota kerajaan Alengka, semua rumah dihiasi ja- 
nur kuning sebagai perlindungan terhadap api. Sampai kini pun, pe- 
masangan silang janur kuning di atas kaca dimaksudkan untuk meno- 
lak penyakit atau roh-roh jahat (tolak bala) yang datang dari luar ru- 
mah itu. 

Selama revolusi di Tiga Daerah, janur kuning digunakan teruta- 
ma dalam pertempuran, karena orang percaya akan adanya kekebalan- 
nya dan kekuatan spiritualnya yang akan melindungi pemakainya da- 
lam pertempuran. AMRI Talang di bawah Kuril menggunakan janur 


“Revolusioner 4, 6 Januari 1946, hlm. 6-7, memberikan suatu makna ung- 
kapan itu bagi Pesindo. 

36Pada awal mula konflik kekerasan antara kaum aristokrat dan golongan 
Islam di Aceh pada awal tahun 1946, seorang kapten Jepang yang tinggal di daerah 
itu setelah pasukan Jepang ditarik, mencatat bahwa barisan demonstrasi yang berjalan 
maju itu mengalungkan janur kuning di leher yang juga merupakan lambang per- 


206 


KESADARAN REVOLUSIONER 


kuning sebagai ikat kepala atau ikat lengan, pada saat penyerbuan 
Kota Tegal pada 4 November, dan pengambilalihan ibukota pada bu- 


lan Desember. 


Segi-segi Lain dari Revolusi 

Kesadaran untuk menjadi anggota perjuangan itu tercermin 
lewat pengucapan salam atau panggilan dalam bahasa Indonesia. Sa- 
lam atau panggilan itu digunakan untuk mempersatukan para pemu- 
da dengan para pemimpin yang lebih tua. Bahasa Indonesia mulai 
dipakai sebagai bahasa pemersatu pada tahun 1920-an, namun baru 
di bawah pendudukan Jepang bahasa itu mulai digunakan sebagai 
bahasa nasional. Kata-kata seperti Merdeka, darah, bebas, dan bung 
dipakai sebagai salam yang menandakan keberanian baru yang penuh 
pengharapan dan kesetiakawanan. Semangat inilah yang mendasari 
segala tindakan di masa revolusi. 

Sekalipun para pemuda masih harus belajar mengucapkan kata 
proklamasi, namun kata Merdeka yang berasal dari kata Melayu kuno 
Mahardiker, yang berarti orang bebas (bukan budak), tidaklah asing 
bagi mereka. Seorang koresponden perang ABC (Australian Broadcast- 
ing Corporation), yang menyertai rombongan Presiden Sukarno ber- 
keliling ke Jawa Timur di awal Desember 1945, mengatakan bahwa 
sepanjang perjalanan Presiden selalu disambut dengan pekikan “Mer- 
deka!”” Rakyat merasakan ada keistimewaan mengucapkan pekik 
“Merdeka!” 

Apa sebenarnya makna Merdeka itu? Merdeka dapat diartikan 
bahwa Belanda harus lenyap, dapat pula berarti dengan hati besar 
tidak takut mati. Pengertian Merdeka dan berita Proklamasi tidak 
dapat dipisahkan. Mendengar berita Proklamasi menyebabkan darah 
rakyat mendidih untuk mempertahankan kemerdekaan. 

Sejak pertempuran Surabaya, semboyan “lebih baik mandi da- 
rah daripada dijajah” menjadi populer. Di Pemalang, salam “darah!” 
yang diteriakkan dengan dua tinju terkepal tidak kurang pentingnya 


lawanan. Lihat Ushiyama Mitsuo, Hokubu Sumatera Susen Noki (konflik sesudah 
penyerahan Jepang di Acch), diterjemahkan oleh Akira Oki dan Anthony Reid, 
akan terbit). 

“Thompson, Hubbub in Java, hlm. 73, 76. 


207 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


daripada salam Merdeka, karena satu perjuangan satu hati (one soul 
one struggle) berarci bersatu berjuang melawan Belanda. Bagi yang 
lain, berarti darah kaum kolonialis tumpah bila berani kembali. Salam 
itu melambangkan keberanian para pahlawan muda dalam memper- 
tahankan tanah airnya: dapat pula diartikan sebagai lambang pemba- 
lasan dendam atas penindasan di masa kependudukan Jepang. 

Dua kata revolusioner yang memikat yaitu semangat dan bebas. 
Waktu itu kalau seseorang dianggap tidak mempunyai semangat, ma- 
ka dia bukanlah pemuda sebenarnya. Di Comal, Pemalang, jawaban 
atas salam merdeka ialah bebas! Selama revolusi ada beberapa ciri sifat 
perjuangan yang dianggap penting. Di antaranya, yaitu, tugas jaga 
yang merupakan kewajiban tanpa perintah dianggap sebagai bagian 
dari kesadaran revolusioner. Orang yang tidak aktif jaga akan cepat 
dicurigai sebagai musuh. Tetapi bebas dapat juga diartikan bahwa 
setiap orang secara pribadi bebas untuk datang dan pergi, tidak terlalu 
diatur, dan mencari kebebasan dalam pengalaman-pengalaman baru. 

Sekalipun kebebasan pribadi yang baru ditemukan, ini meru- 
pakan bagian dari ciri revolusioner, mereka juga dituntut untuk mem- 
punyai rasa disiplin dalam kelompoknya. Para pemuda yang bertugas 
di penjagaan rintangan jalan, menyuruh para pengemudi yang tidak 
membawa surat keterangan jalan agar kembali. Tidak ada perlakuan 
tidak semena-mena dan tidak ada perampasan. 

Tentu saja tidak semua pemuda mempunyai kesadaran revo- 
lusioner. Beberapa di antaranya menggunakan kebebasan itu untuk 
kepentingan pribadi. Mereka ini datang untuk menggilir jaga agar 
dapat jatah nasi pongol, sehingga ada pemuda-pemuda yang dijuluki 
pemuda pongol karena ogah-ogahan Pe jaga apabila nasi pongol 
belum datang.” 

Untuk dianggap sebagai pemuda knena bukanlah umur, 
pendidikan, atau status perkawinan yang menentukan, meskipun arti 
pemuda sebenarnya adalah seseorang yang belum kawin (hanya 
orang-orang muda yang belum kawin yang bisa menjadi anggota In- 


Nyanyian, sajak-sajak dan cerpen yang menggunakan tema atau judul dae- 
rah, dapat dijumpai dalam majalah Revolusioner sepanjang tahun 1946. 

“Nasi pongol adalah nasi yang dibungkus dengan daun pisang, yang dimasak 
di dapur umum. Kadang-kadang disebut nasi nuk. 


208 


KESADARAN REVOLUSIONER 


donesia Muda sebelum perang). Pemuda sekolah, yaitu pemuda yang 
mempunyai pendidikan Belanda, merasa lebih mampu menahan diri 
daripada pemuda rakyat yang NICA-phobia, yang terlibat dalam 
pembunuhan di Slawi." 

Para pemuda rakyat yang memiliki kesadaran revolusioner itu 
sebenarnya menginginkan kebebasan pribadi, namun tidak mema- 
hami arti kemerdekaan. Mereka lebih mengutamakan latihan baris- 
berbaris kemiliteran dan memperluas rasa ketidaksenangan terhadap 
Belanda. Pembicaraan mereka hanya satu hal yaitu membela nega- 
ra"! Mereka harus sanggup melupakan rumah, keluarga, bajak, mau- 
pun kerbaunya. Mereka tidak boleh memikirkan apa pun kecuali per- 
juangan. Lain halnya dengan Pemuda Permi Pekalongan, yang anggo- 
tanya adalah pelajar sekolah menengah utama (MULO), yang terdi- 
ri dari anak-anak priayi Pekalongan yang tinggal di Jalan Permi. Penu- 
da Permi pada waktu Proklamasi membagi-bagikan poster yang ber- 
bunyi Merdeka atau Mati. Merekalah yang menurunkan bendera Je- 
pang di depan Kantor Kewedanaan Pekalongan, meskipun kemudi- 
an lupa menggantikan bendera Jepang dengan Sang Merah-Putih. 
Mereka banyak berbuat nekat dengan mencopoti lampu-lampu mo- 
bil, tabung radio, dan menulis semboyan Merdeka atau Mati pada 
mobil residen Jepang.” Meskipun demikian mereka masih direndah- 
kan dan dianggap sebagai sekelompok petualang, dan tindakannya 
dihina oleh para pemuda revolusioner, mereka itu hanyalah pemuda 
“etok-etokan” atau gadungan saja. 

Kelompok pemuda konservatif lain adalah Angkatan Muda 
yang dibentuk oleh pangreh praja Pemalang yang keanggotaannya 
berasal dari kalangan birokrat pemerintahan. Pangreh praja berusaha 
menggunakan Angkatan Muda Kantor untuk menguasai kaum perju- 
angan di Pemalang dan bahkan membentuk Gabungan Angkatan 
Muda Indonesia yang dicemoohkan oleh kaum revolusioner. 

Semangat perjuangan dialami baik oleh angkatan tua maupun 
angkatan muda. Kebanyakan pemimpin pemuda di Tiga Daerah telah 
kawin, berbeda dengan rekan-rekannya di Jakarta, dan kebanyakan 


“Wakil Ketua KNI Kabupaten Tegal, Wawancara, 16.2.75. 
“Pemimpin Hizbullah Pemalang, Wawancara, 16.2.75. 
“Pemuda Permi, Wawancara, 30.7.75. 


209 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


mereka berumur lebih dari 30 tahun. Kebanyakan pemimpin badan 
perjuangan di Tiga Daerah berasal dari keanggotaan pergerakan sebe- 
lum tahun 1926, dan tahun 1930-an. Sebagian dari mereka pernah 
dibuang ke Digul setelah tahun 1926. Mereka dapat memberi kepe- 
mimpinan yang sangat dibutuhkan oleh para pemuda lapisan bawah 
yang muda dan belum berpengalaman. Mereka bukannya secara di- 
am-diam memimpin dari belakang, melainkan sering berada di depan 
dalam kegiatan pemuda yang sesungguhnya. Penculikan Bupati Pe- 
malang, misalnya dilakukan pemuda yang dipimpin oleh Sumargo 
dan Rustamaji.“ Untuk menghentikan kegiatannya yang radikal pada 
awal tahun 1920-an Sumargo (anggota Sarekat Islam) dipecat dari 
jabatannya sebagai guru sekolah rakyat lalu diangkat menjadi carik 
desa oleh asisten residen Belanda. Pada waktu ia menjadi pemimpin 
revolusioner di pabrik gula Banjardawa, dan pemimpin kepolisian 
di Pemalang, ia sudah berumur 51 tahun. 

Orang-orang yang bersemangat, walaupun usianya sudah lanjut 
masih berjiwa revolusioner. Seorang setengah baya berdiri tegak dan 
berteriak “Merdeka!” ketika Wedana Tiga Daerah yang mengadakan 
perjalanan dinas keliling ke desa-desa melewati sebuah pos. penjaga- 
an di desa. 

Saya lewat Desa Bogares Kidul, saya dengan kusir dokar dengan juru 
tulis R. Munawir, juru tulis Kewedanan Pangkah. Ada gardu, pos 
pemuda. Saya lewat ada orang berdiri. “Merdeka!” Saya turun. Saya 
tanya, “Siapa ini?” “Saya pemuda Marta. “Saya ketawa lama. Sudah 
50 tahun, dia menyatakan pemuda, lucu, tapi nyata. Dia punya pera- 
saan pemuda. Saya bilang, “Kamu, rambut sudah putih keluar te- 
linga kok, bagaimana?” Dijawab, “Ya merdeka.” Saya memahami ke- 
gembiraannya kebahagiaan meluap-luap. Merdeka artinya tidak dija- 
jah lagi. Merdeka artinya kebahagiaan, dulu melarat nanti tidak me- 
larat lagi. 


Hubungan antara para pemuda dengan pemimpin-pemimpin 


““Tokoh pemuda Jakarta seperti Sidik, Sukarni, Adam Malik, dan Khaerul 
Saleh, kesemuanya berumur menjelang tiga puluhan tahun. 

“Rustamaji, saudara sepupu kedua Supangat, lihat Bab Lima untuk gambaran 
lengkap insiden ini. 

45Ketua KNI Pangkah, Wawancara, 27.11.75. 


210 


KESADARAN REVOLUSIONER 


tua dipererat dengan penggunaan wadanan (julukan), dan diberikan 
menurut ciri-ciri fisik atau tingkah lakunya, yang kemudian dipakai 
sebagai kode sandi antara para anggota pergerakan bawah tanah sebe- 
lum perang. Di penjara kode sandi itu dipakai sebagai perlindungan 
menghadapi mata-mata Belanda. Biasanya wadanan itu akan menim- 
bulkan rasa malu apabila dipakai di depan umum. Wadanan Pema- 
lang sangat populer, dan menunjukkan betapa kuatnya kelompok 
radikal sehingga orang harus berani diwadani. Tokoh komunis K. 
Mijaya, sebelum perang dikenal sebagai Jono Cempluk (nama aslinya 
Sarjono), karena orangnya pendek seperti lampu kecil (ceplik), de- 
ngan perut bulat menonjol (nyempluk). Tokoh API Sukarso dinamai 
Karso Gebog, karena orangnya pendek dan agak gemuk seperti gebog, 
tempat penyimpanan padi para petani kecil. Amir Codot, pemimpin 
PKI sebelum perang dan anggota PKI bawah tanah, karena ia sangat 
senang makan pisang seperti kelelawar (codot). Wadanan di Pema- 
lang mencerminkan pengaruh kaum radikalis tua di Tiga Daerah, 
dan merupakan kebalikan dari kesopanan ciri-ciri priayi. Menurut 
Wakil Ketua KNI Kabupaten Tegal, para pamimpin-tualah yang mu- 
la-mula mengaktifkan para pemuda, jadi bukan prakarsa yang bisa 
timbul dari kalangan pemuda saja." 


Pandangan Elite Birokrat 


Baik kaum revolusioner maupun priayi pada umumnya percaya 
bahwa kekuasaan itu bersifat spiritual. Pangreh praja Pekalongan me- 
lihat pertentangan antara golongan pangreh praja dengan kaum revo- 
lusioner dalam dua segi. Pertama, pertempuran antara dua wahyu 
yang merupakan perwujudan kakuatan spiritual. Kedua, pertempuran 
antara dua pihak yang bertentangan seperti di dalam wayang. Kekala- 
han kaum revolusioner, oleh kalangan pangreh praja dianggap sebagai 
akibat karena Kutil dan Sarjio menerima wahyu tinangkal atau “wah- 
yu hitam,” sedangkan pimpinan TKR dapat mengalahkan Sarjio ka- 


rena menerima wahyu sejati, Wahyu Cakraningrat."” 


“Wawancara, 8.10.76. 

“'Tinangkal berarti mengesampingkan, mencerminkan persepsi pangreh praja 
tentang bagaimana residen baru mencapai kedudukannya itu. Cakraningrat itu 
wahyu sejati, wahyu kekuasaan. 


211 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


Pada tahun 1974 bekas komandan TKR Wadyono mengatakan 
bahwa pada masa sebelum gerakan kontra Tiga Daerah dilancarkan, 
ia merasa memperoleh isyarat gaib melalui mimpi tentang adanya 
dua macam wahyu itu. Isyarat gaib inilah yang mengubah pandang- 
annya, meski semula ia menganggap bijaksana untuk mengakui Resi- 
den Sarjio. Dalam mimpinya, ia memandang sebuah lembah yang 
indah dengan kampung dan desanya yang berlatar belakang Sang Me- 
rah Putih yang berkibar di kejauhan. Namun bendera itu lalu berubah 
menjadi hitam dengan tepi keemasan, semakin membesar menutupi 
langit. Di tengah bendera muncul sebuah tulisan dalam aksara Jawa 
terbaca: “saka jaba Jawa” (dari luar Jawa), dan akhirnya bendera itu 
lenyap. Keesokan harinya mimpi ini dibahas dalam rapat staf pimpinan 
TKR. Timbul interprestasi tunggal, kata saka jaba Jawa bermaksud 
tidak asli, suatu impor, maka tidak lain harus bertindak tegas terha- 
dapnya. 

Menurut pimpinan TKR itu wahyu tentaralah yang bertuah dan 
ini terbukti ketika tentara dapat menahan Residen dan pendukung- 
nya, sehingga mereka tidak ada kekuatan untuk melawan.” Bagi pang- 
reh praja, ini merupakan pertanda pasti, bahwa Sarjio telah menggu- 
nakan kekuatan spiritual dengan menempuh jalan yang keliru. Menu- 
rut Wedana Pekalongan wahyu itu berwarna putih, tetapi bila disa- 
lahgunakan ia berubah menjadi wahyu rinangkal (hitam). 

Kata-kata “saka jaba Jawa” dipakai oleh pangreh praja sebagai 
dasar kolonial dan dimanfaatkan sebagai senjata untuk menghadapi 
kelompok-kelompok politik yang baru. Sarekat Islam ditolak oleh 
pangreh praja karena dianggap sebagai organisasi asing dengan dia- 
nutnya pengaruh pembaharuan, kebudayaan, dan politik Islam. Sejak 
pemberontakan tahun 1926, pangreh praja pada umumnya berpenda- 
pat bahwa komunisme itu juga dari luar maka harus dilawan dengan 
keras. 


“Wawancara, 21.11,74. Bendera hitam keraton Yogyakarta dibawa ke luar 
pada malam hari dan diarak keliling kota apabila kerajaan menghadapi wabah pe- 
nyakit atau bahaya lain dari luar. 

“Kehilangan kekuaran sering disebut “kelangan bayu.” Bayu artinya angin, 
kata kias dari kekuatan spiritual. 


212 


KESADARAN REVOLUSIONER 


Seperti dalam pemberontakan 1926, dan juga peristiwa Ma- 
diun 1948, ada beberapa pangreh praja seperti Jaksa, Sekretaris Ka- 
bupaten dan Wakil Wedana di Brebes, yang tertarik pada tuntutan 
golongan radikal di Tiga Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa ada 
persesuaian antara pandangan hidup tradisional Jawa dengan sosialis- 
me. Pangreh praja menganggap orang-orang tersebut berkhianat pada 
pangreh praja dan bertindak khilaf. Padahal pejuang-pejuang sendiri 
menganggap pangreh praja sebagai “dari luar Jawa” karena dasar sosial 
dan politik pangreh praja adalah kekuasaan kolonial. Cara hidup yang 
berbau barat dengan penggunaan bahasa Belanda dan sikap masa bo- 
dohnya terhadap Islam di wilayahnya membuat mereka tampak 
“asing,” seperti halnya Islam dan PKI di mata pangreh praja. Gerak- 
an oposisi yang dipimpin oleh orang-orang Islam terhadap kaum pria- 
yi merupakan bagian dari gerakan kebangkitan kembali Islam di Jawa. 
Antipriayi dari aliran Budiah di Pekalongan pada tahun 1860-an me- 
rupakan perlawanan terhadap kepercayaan mereka yang telah diubah 
menjadi kepercayaan Jawa dan mereka telah bekerja sama dengan pe- 
merintah kolonial. 

Pertentangan antara dua kelompok, Pandawa di sebelah kanan 
dalang dan Kurawa di sebelah kirinya, merupakan dasar cerita di da- 
lam wayang kulit. Dengan demikian wajarlah bahwa konflik yang 
muncul di Pekalongan pada bulan Desember 1945 antara kalangan 
revolusioner dengan TKR oleh elite birokrat dipandang dari sudut 
wayang. Dengan demikian Wedana Pekalongan percaya bahwa TKR 
akan menang, karena dalam wayang “yang di sebelah kanan selalu 
menang.” Siapa yang bakal menang itu yang dianggap benar oleh 
pangreh praja.) 


“"Sebagai perbandingan lihat G.J. Resink, “From the Old Mahabrata to 
thc New Ramayana Order,” makalah untuk konferensi ke-6 IAHA (International 
Association of Historian of Asia), Yogyakarta, 26-30 Agustus 1974. 


213 


BAB DELAPAN 


REVOLUSI 
DI KOTA-KOTA KABUPATEN 


PARA pangreh praja yang telah didaulat dari jabatannya dan telah 
mengundurkan diri, menyelamatkan diri dengan menyingkir ke ibu- 
kota kabupaten. Tetapi ternyata langkah ini tidak memberikan perlin- 
dungan yang sesungguhnya, karena kota-kota kabupaten segera terke- 
na oleh meluasnya revolusi sosial yang berkembang. 

Hubungan antara daerah dengan ibukota kabupaten sejak Prok- 
lamasi tidak lancar karena beberapa hal. Kendaraan bermotor sangat 
sedikit, penggunan sepeda terhalang oleh langkanya ban karet, pada- 
hal sepeda adalah alat perhubungan utama. Keadaan ini menyebab- 
kan para pemimpin perjuangan di kota hubungannya sedikit sekali 
dengan pengikutnya di desa-desa. Persaingan antara para pemimpin 
pun menjadi sebab hubungannya menjadi lemah lantaran desa-desa 
yang tidak diperhatikannya. 

Selama pergolakan sosial bulan Oktober, hubungan antara ibu- 
kota kabupaten dengan desa-desa di daerah pedalaman mejadi sema- 
kin sulit. Banyak orang takut bepergian ke luar kota, karena khawatir 
akan diculik dan kehilangan nyawa. Ada beberapa pangreh praja yang 
berhasil meloloskan diri, ada pula yang tidak diketahui bagaimana 
nasibnya. Banyak camat melarikan diri ke ibukota-ibukota kabupa- 
ten atau Keresidenan Pekalongan, tetapi pergolakan sosial tampaknya 
mengejar pangreh praja sampai ke ibukota keresidenan. 


215 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


Pemalang 


Mari kita amati jalannya revolusi di kota Pemalang. Dalam 
minggu kedua bulan Oktober 1945, terdapat beberapa laporan dan 
desas-desus mengenai orang-orang pedesaan yang bersiap untuk ber- 
gerak dari selatan menyerang kota Pemalang. Karena inilah, maka 
para pemimpin revolusioner Pemalang memutuskan bahwa Bupati 
untuk sementara waktu harus dimasukkan ke dalam penjara kota de- 
mi keselamatannya sendiri. 

Pada hari Jumat tanggal 19 Oktober, pukul 3.30 siang, ketika 
Bupati R.T. Raharjo Sosro Adikusumo sedang berbincang-bincang 
dengan Patih Raden Sumarto di pendopo, sebuah bus dari pabrik 
gula Comal tiba. Sekitar lima belas orang pemuda yang dipimpin 
dua aktivis terkenal, Sumargo dan Rustamaji,' berlompatan keluar 
dan mengepung pendopo itu. Bupati merasa heran, secara naluriah 
sesuai sopan santun yang dihormati sejak lama terhadap setiap orang 
yang memasuki pendopo, ia mempersilahkan “tamunya” duduk. Te- 
tapi Rustamaji sambil mengamangkan pistolnya berkata bahwa ia pu- 
nya sedikit waktu untuk melaksanakan tugasnya. Tugasnya ialah me- 
nempatkan Bupati dan patihnya di tempat perlindungan yang aman, 
dalam penjara kota, karena rakyat sedang mempersiapkan diri untuk 
menyerang Kantor Kabupaten dan kantor-kantor pemerintah lainnya. 
Bupati menjawab bahwa ia tidak merasa melakukan kesalahan apa pun. 
Begitu pula ia tidak merasa akan diserang rakyatnya. Ia akan membi- 
carakan perlunya perlindungan itu dengan patihnya dulu. Tapi alas- 
an itu ditolaknya dengan kasar, demikian pula penolakan kasar terha- 
dap permintaan untuk pamitan dengan istrinya. Karena Rustamaji 
kini memegang pistolnya “seakan-akan hendak digunakannya,” Bu- 
pati dan Patih tidak punya pilihan lain kecuali berangkat dengan ke- 
lompok tersebut. Bupati masih sempat meninggalkan pesan kepada 
seorang pelayannya agar istrinya berhati-hati menjaga pusaka Pema- 


'Rustamaji, lulusan Sekolah Teknik Menengah “Prinses Juliana School” di 
Yogyakarta dan saudara sepupu Supangat, berasal dari Randudongkal. Sedangkan 
Surmnargo, aktivis Sarekat Rakjat dan 1926, pemimpin pabrik gula di Banjaratma. 

2Bupati Raharjo, Jawaban atas pertanyaan tertulis dari Jaksa Pekalongan, 
ttg. 20.6.40, Proc. Gen. 


216 


REVOLUSI DI KOTA- KOTA KABUPATEN 


lang yang bertuah dan termasyhur, yaitu sebilah keris yang bernama 
mBah Tapa. 

Pergolakan rakyat mencapai puncaknya di Pemalang beberapa 
jam sesudah peristiwa'di atas. Rumah seorang lurah dan camat dibakar 
dan rumah-rumah lainnya dirampok. Korbannya adalah Juwito, be- 
kas pegawai Jawatan Pertanian, yang selama masa pendudukan ikut 
terlibat dalam pembagian kain. Ja sedang makan di pasar tanpa diketa- 
hui bahwa ada beberapa orang telah menunggunya di luar. Ketika ia 
meninggalkan pasar dengan menaiki sepeda, ia dihentikan dan di- 
bunuh dengan pukulan martil di kepalanya.” 

Malam itu orang-orang secara berkelompok memenuhi jalan- 
jalan kota Pemalang mencari koruptor. Mereka bercelana pendek dan 
tubuhnya dihitamkan dengan jelaga, berkalung ban bekas yang kemu- 
dian dilepas dan dipotong untuk membuat obor, guna menerangi 
jalan. Sekitar pukul 10 malam, orang-orang tiba di Kantor Kabupa- 
ten, tetapi tidak menemukan seorang pun di rumah kediamannya. 
Mereka lalu ke rumah Sekretaris Kabupaten, memasukinya secara 
paksa dan mengobrak-abriknya." 

Rumah-rumah kediaman para priyayi yang dianggap korup di- 
serang seperti rumah Kepala Jawatan Perikanan dan Wedana Pemalang, 
Wijoga Puspoyudo. Perabotan rumahnya dikumpulkan lalu dibakar. 
Ada yang masih ingat akan Wandri, kepala Jawatan Perikanan itu: 

Bajingan tengik itu! Ia mengawini ipar Bupati, seorang janda, supaya 

ia dapat berkata, “Saya kawin dengan keluarga Bupati.” Saya naik 

sepeda dengan ban mati, sedangkan dia menimbun ban pompa, dia 
punya timbunan sekamar penuh." 

Seorang camat dari kawasan pedesaan yang sebelumnya menja- 
di sasaran aksi yang sama di daerahnya sendiri, berada di Pemalang 
pada malam itu. Ia masih ingat, bahwa: 


Rumah tinggal kosong di Bodeh, dengan semua barang... (kami) tiba 
di Pamalang dan tinggal di rumah (seorang guru bernama) Umar. 


“Dari keterangan dalam wawancara di Pemalang bulan Februari dan 
November 1975. 

“Pemimpin API, Wawancara, 9.2.75. 

"Wawancara, 3.5.75. 


217 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


Pukul 7 sore kami baru saja makan malam ketika ribuan rakyat mela- 
lui jalan di depan rumah. Anak-anak kecil membawa lampu petro- 
max, dan bendera Merah Putih kecil-kecilan, kaleng dipukul “tong, 
tong,” jalan penuh sekali. Orang dengan “black list” (daftar hitam) 
berada di depan. Lalu saya ingat bahwa Umar dulu kumicho! (ber- 
tanggung jawab atas sistem distribusi bahan pokok sebagai kepala 
rukun tetangga). Saya dan istri membawa kopor ke rumah tetangga, 
Kiayi Abdullah. Rakyat mengepung rumah Pak Umar sambil teriak 
“Bakar! Bakar!” “Jangan! Bukan rumah tapi orangnya yang kita cari!” 
Lalu rumah Umar dirampoki. Semua barang kami diambil, sepeda 
dan barang-barang yang kami bawa dari Bodeh termasuk. Rupanya 
Pak Umar sudah tahu sebelumnya karena mesin jahit dan barang lain 


sudah diungsikan, sebagian barang sudah disingkirkan.S 


Natsir, kepala Polisi Pemalang, termasuk di antara orang-orang 
yang diculik pada malam hari itu demi keselamatannya sendiri. Istri- 
nya menuturkan kembali kajadian itu, betapa ia bergegas mencarinya 
ke asrama polisi, namun tidak dijumpainya. Lalu ia pergi ke markas 
pemuda, dan diberi tahu bahwa suaminya berada di penjara. Ia diizin- 
kan buat menemui suaminya. Pada keesokan harinya sekitar sepu- 
luh pemuda datang ke rumah dan mengambil semua buku berbahasa 
Belanda dari rak, membawanya keluar lalu membakarnya bagaikan 
api unggun, sambil mengatakan bahwa buku-buku itu membuktikan 
bahwa kepala polisi itu “agen NICA.” Nyonya Natsir dan para istri 
serta keluarga pejabat-pejabat tertinggi di kota itu dibawa ke bekas 
rumah penasihat militer Jepang (shidokan) di sebelah utara alun-alun 
kota. Seorang pemimpin badan perjuangan kini menuturkan bahwa 
sebenarnya hanya keluarga yang bersedia saja dipindahkan ke tempat 
aman di rumah shidokan itu. Istri bupati termasuk di antara mereka 
yang merasa dirinya diinternir. Ia menggunakan keris pusaka mBah 
Tabah untuk melindungi mereka yang merasa ketakutan mengha- 
dapi para penjaga. 

Semua pejabat yang dituduh melakukan tindak korupsi dita- 
han, kedua tangannya diikat di atas kepala, dan dibawa ke lapangan 
tenis di alun-alun kota. Sekitar 18 orang pangreh praja dimasukkan 


Camat Bodeh, Wawancara, 23.9.71. 
"Wawancara dengan istri Natsir, 23.9.72. 


218 


REVOLUSI DI KOTA- KOTA KABUPATEN 


ke dalam penjara, tempat yang dianggap paling aman bagi mereka. 
Beberapa ditangkap oleh aksi rakyat di Pemalang, sedangkan Bupati 
dan Kepala Polisi diculik oleh pemimpin perjuangan dan oleh para 
pemuda untuk dilindungi," 
Para pemuda santri di Pemalang, baik yang tergabung dalam 
Gerakan Pemuda Arab Indonesia (GPAI) maupun dalam Hizbullah, 
.memainkan peranan penting pada awal revolusi sosial. Seperti kata 
wakil pimpinan Hizbullah kemudian, bahwa ideologi tidaklah pen- 
ting, tak seorang pun berpikir tentang ideologi, juga kelompok Islam 
tidak. Karena tidak ada perintah, maka semangat dan spontanitas itu 
sangat penting. Semboyan mereka yaitu “kami bersama-sama, kami 
bersatu.” Pemimpin barisan pemuda pada umumnya santri. Mereka 
dipersatukan oleh satu tujuan yaitu menghancurkan koruptor,” 
Persatuan antara golongan Islam dan kaum nasionalis berpendi- 
dikan Barat merupakan ciri pola sosial politik di Kabupaten Pema- 
lang. Pimpinan Islam H. Zaini dan Nasron bersama dengan pemim- 
pin sosialis berpendidikan Barat membina kerja sama yang erat dan 
merupakan contoh persatuan tersebut. Suleman seorang camat revo- 
lusioner menuturkan perjuangan di Randudongkol, Pemalang Sela- 
tan. 
Tidak ada perbedaan dulu antara agama dan bukan agama. H. Zaini 
dan Nasron tidur di tempat saya dan omong-omong sampai pukul 
dua belas malam atau pukul tiga pagi. Apakah ada perbedaan konsepsi 
mengenai revolusi? Tidak ada. Waktu itu masih zaman “Merdeka.” 
Apa artinya Merdeka? Merdeka berarti lepas dari penjajahan. Kami 
mau menjadi satu negara merdeka. Bentuknya akan ditentukan ke- 
mudian. Kami sudah tahu bahwa Kromo Lawi, PKI serta kaum sosia- 
lis Tegal (kelompok KNI) adalah berbeda. Di tingkat daerah kami 
mengikuti siapa pun yang progresif." 
Dua hari setelah pergolakan sosial di Pemalang, barulah peme- 
rintahan revolusioner mulai memegang kekuasaan. Supangat, mantri 


"Wawancara, 4.2.75. Di penjara termasuk Bupati, Patih, Kepala Polisi, We- 
dana Pemalang, Kepala Jawatan Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Perikanan, dan 
Raden Suwignyo, sekretaris kebupaten. 

"Wawancara, 16.2.75. 

"Wawancara, 1.12.76. 


219 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


kesehatan kota (mantri verpleger), berkata kepada rakyat bahwa tidak 
boleh lagi ada pembakaran rumah dan pembunuhan. Seruan Supa- 
ngat yang dipatuhi rakyat menunjukkan adanya perbedaan penting 
antara gerakan revolusioner di Pemalang dengan yang di Brebes dan 
Tegal yang terpecah belah. Supangat berhasil mempersatukan ang- 
katan 1926, angkatan 1930-an, angkatan muda dan para pemimpin 
nasionalis Islam. Hal demikian berlangsung sampai akhir Peristiwa 
Tiga Daerah. Tidak adanya tindak kekerasan yang berarti di Pemalang 
juga berkat Supangat yang dapat mengendalikan para pencoleng dan 
pembikin onar, sehingga tidak ada pencuri, pencopet atau perusuh 
beroperasi di kota. Keberhasilan Supangat ini didasari kejujuran dan 
keadilannya sewaktu menangani penjatahan. Selain itu ia pun seorang 
yang ramah, luwes dan akrab dengan pemuda. 

Revolusi sosial di Pemalang berjalan tertib karena adanya pen- 
dekatan pragmatis dari para pemimpinnya. Prioritas pertama dari pe- 
merintahan baru adalah membangun kembali ekonomi sesudah masa 
pendudukan Jepang. Patih baru, dr. Muryawan, membentuk sebuah 
kelompok penasihat untuk membuka kembali perusahaan-perusaha- 
an daerah. Seorang guru yang berpendidikan sekolah pertanian ditun- 
juk untuk mengelola perkebunan kapuk dan kelapa di Randudongkal. 
Pengangkatan ini mencerminkan adanya persesuaian pandangan di 
antara dr. Muryawan dengan Supangat, yaitu demi kelancaran pemerin- 
tahan, masih dianggap perlu menggunakan pangreh praja lama. Dua 
camat angkatan Jepang dipekerjakan kembali dan menjadi sekretaris 
Kabupaten. Kelompok Sarekat Rakyat-eks-Digulis menghendaki agar 
tidak ada seorang kaki tangan Jepang dalam pemerintahan baru ini 
tetapi Supangat dan dr. Muryawan berpendapat bahwa mereka yang 
jujur masih dapat dimaafkan. Karena umumnya penguasa baru itu 
tidak memiliki keterampilan administratif, maka mereka banyak di- 
bantu oleh dua orang bekas camat itu. Bersama-sama Supangat dan 
dr. Muryawan, kedua bekas camat itu secara resmi dilantik oleh Res- 


iden Mr. Besar pada tanggal 29 Oktober 1945." 


"Surat pengangkatan Supangat dari Residen Besar adalah nomor 46/PPD. 
(Surat Jaksa Agung Tirtawinaca, tertanggal 25 Maret 1974), Proc. Gen. 


220 


REVOLUSI DI KOTA- KOTA KABUPATEN 


Tegal 

Di Tegal, perjuangan untuk membentuk kekuasaan dan kepe- 
mimpinan baru menjadi masalah yang berkepanjangan. Berbeda de- 
ngan Pemalang, kepemimpinan gerakan revolusioner di Tegal terbagi 
atas tiga kelompok: kelompok KNI, (yang dibentuk oleh Negen Broe- 
ders yang sosialis, dipimpin oleh angkatan tahun 1930-an), kelom- 
pok AMRI Slawi dipimpin oleh veteran tahun 1926, dan kelompok 
muda yang memimpin API-BKR-TKR. 

Kelompok KNI merasa tidak mampu memecahkan masalah 
pokok badan perjuangan untuk menegakkan hukum dan ketertiban 
di luar kota. Hal ini karena KNI di Tegal tidak mempunyai badan 
penegak hukum, angkatan kepolisian sendiri, yang sama seperti TKR, 
tidak bersedia beroperasi di luar kota. Ketua KNI Tegal diperingatkan 
oleh Residen Besar karena banyaknya pangreh praja Brebes yang dicu- 
lik oleh orang-orang KNI sendiri. 

Ketika Tegal menghadapi masalah itu, perutusan KNI Peka- 
longan yang terdiri dari Residen, Ketua KNI dan dari kelompok Islam 
datang mengunjungi badan-badan perjuangan Tegal. Pemimpin KNI 
Tegal dipanggil ke Kabupaten. KNI kabupaten menjelaskan bahwa 
dua camat yang dibunuh (Lebaksiu dan Adiwerna) tindakannya sewe- 
nang-wenang dan korup. Rakyat menginginkan agar semua pangreh 
praja dari bupati sampai camat diganti oleh orang-orang yang sesuai 
dengan keadaan revolusi nasional dewasa itu." 

Untuk memperkuat kedudukannya, KNI Kabupaten dan Tegal 
Kotapraja mempersatukan diri menjadi satu komite. Meskipun begitu 
KNI Persatuan ini tidak efektif dengan alasan yang sama. Komite 
baru ini tidak memiliki pasukan keamanan, dan para veteran 1926 
dari Barisan Pelopor tidak mempunyai wakil di dalamnya. Akhirnya 
pada bulan Oktober kelompok KNI melakukan pendekatan ke Sla- 
wi untuk mendapat keterangan tentang stretegi perjuangan AMRI. 
Pada garis besarnya kelompok AMRI Slawi menginginkan perombak- 
an struktur pemerintahan setempat secara total, bahkan sampai ke 


struktur BKR. Semua kepala daerah diganti. BKR (TKR) harus terdiri 


Wakil ketua KNI kabupaten, Jawaban No. 7: Wawancara, 8.10.76. 


221 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


dari rakyat biasa, dan tidak memasukkan mereka yang membantu 
pemerintah fasis, seperti bekas Heiho dan Peta.'? 

Konflik di antara kelompok-kelompok perjuangan Tegal terpu- 
sat pada kelompok API/BKR. Sudah sejak sebelum pembunuhan ter- 
hadap orang-orang Indo yang melibatkan seorang pemimpin API/ 
BKR, AMRI Slawi mengeluh kepada Barisan Pelopor Tegal tentang 
penangkapan pemimpin KNI yang dimasukkan ke dalam penjara Te- 
gal. AMRI Slawi ingin mengetahui siapa yang bertanggung jawab 
terhadap tindakan ini, dan menekankan bahwa kepemimpinan revo- 
lusioner kota akan terpukul, apabila ini berlangsung terus. Menurut 
laporan Barisan Pelopor, beberapa truk penuh termasuk di antaranya 
pimpinan KNI dengan dikawal oleh API, diangkut ke kota dan dipen- 
jara. Setelah berunding dengan jaksa, mereka dibebaskan pada bulan 
November. Selain itu KNI juga menerima laporan tentang gangguan 
dan pembunuhan lurah-lurah di Pangkah. Setelah serangan terhadap 
asrama polisi Kabupaten Tegal pada tanggal 20 Oktober oleh rakyat, 
pemimpin API menegaskan pentingnya pokok perjuangan revolusio- 
ner melawan kolonialisme dan bukan melawan teman sendiri, yaitu 
polisi. Mereka menyalahkan rakyat yang telah mengadakan serang- 
an terhadap asrama-asrama polisi, dan dianggap telah bereaksi berle- 
bihan. Mereka memperingatkan agar tidak main hakim sendiri dan 
tidak bertindak sewenang-wenang. Sejak itu peranan API di Tegal 
dalam gerakan revolusioner merosot bahkan sampai nama API diju- 
luki Anti Pemerintah Indonesia. 

Merosotnya nama API dan meningkatnya pengaruh AMRI Sla- 
wi menunjukkan adanya pergeseran ke kiri yang lebih radikal di Ka- 
bupaten Tegal. Para pemimpin AMRI Slawi dapat membina hubung- 
an dengan kaum lenggaong, melalui kelompok Kutil di Talang, santri 
rakyat di Ujungrusi, dan Blamoa yang dekat pusat pemberontakan 
tahun 1926. Rencana untuk mengambil alih Kotapraja Tegal dan 
menggantikan pangreh praja dimulai dari Slawi. Tanggal 3 November 
beberapa kelompok revolusioner menghadiri rapat di markas AMRI 
Slawi. Rapat dipimpin oleh Sakirman, pemimpin AMRI Slawi yang 
memberi penjelasan tentang pemerintahan yang seharusnya berada 


BMoh. Nuh, Jawaban tertulis, Semdam, 1959, hlm. 9. 


222 


REVOLUSI DI KOTA-KOTA KABUPATEN 


di tangan kaum marhaen." Pangreh praja harus diperiksa dan diserah- 
kan kepada rakyat. Delapan pemimpin API harus disingkirkan." 
TKR harus dilucuti karena peranannya hanya melindungi Residen 
Besar dan pangreh praja. 

AMRI Slawi menjelaskan rencana untuk pengambilalihan pe- 
merintahan kabupaten. Tindakan pertama ialah mendirikan rintang- 
an-rintangan jalan untuk mencegah pangreh praja yang akan melari- 
kan diri. Semua kendaraan dan dokar dihentikan, pengemudi dan 
penumpang ditahan. Kemudian TKR di Adiwerna, Slawi, dan Bala- 
pulang dilucuti. Para anggotanya ditahan dan senjatanya diperguna- 
kan dalam serangan umum ke Kota Tegal. Rakyat harus berkumpul 
di pinggir kota dengan senjata yang diperoleh dari TKR dan siap me- 
nunggu perintah dimulainya serangan umum. Setelah Kota Tegal di- 
duduki, senjata harus diserahterimakan di markas Barisan Pelopor. 
Rakyat yang dikerahkan untuk penyerangan umum ini berasal dari 
Kecamatan Slawi, Adiwerna, Talang, Dukuhturi, Sumurpanggang, 
dan Kemantran.'S Bagian terakhir dari rencana itu ialah menyerang 
pabrik gula Pangkah untuk menyingkirkan kepemimpinan di Tegal, 
rakyat akan disambut oleh para anggota Barisan Pelopor yang me- 
ngenakan pita di lengannya bertanda BP dan merekalah yang akan 
memimpin rakyat mencari sasaran yang harus disingkirkan. 

Perintah melucuti TKR menimbulkan masalah bagi utusan 
Adiwerna, karena ternyata beberapa temannya menjadi pemimpin 
TKR di Adiwerna. Operasi disamarkan dengan Pemuda Istimewa Un- 
jungrusi berpura-pura latihan. Sejumlah 50 orang yang membawa 
pistol, mengepung rumah seorang pimpinan TKR. Dijelaskan kepada 
pimpinan TKR bahwa tindakan ini diambil guna mencegah per- 
tumpahan darah. Dijelaskan bahwa rakyat sudah melakukan serang- 


MSukarno menemukan istilah Marhaen pada akhir tahun 1920-an, yang 
berarti rakyat kecil, yang berasal dari Pak Marhaen, seorang petani kecil, yang tanah 
miliknya tidak mencukupi buat menutup kebutuhan keluarganya, sekalipun ia me- 
miliki alat produksi, yakni sebidang tanah kecil dan peralatan kerja. Ia bukan proletar 
karena tidak menjual tenaga kerjanya. 

'Adiwerna Verslag, 1946, hlm. 4-5, Proc. Gen. Mereka ini termasuk Mansur, 
pemimpin Pangkah, saudara laki-lakinya Sidik, Yunus, Pitoyo dan Otong Samsudin, 
kesemuanya tokoh API/TKR Tegal. 

'/pid., hlm. 7. Kemantran adalah nama lama Kecamatan Tarub. 


223 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


an, dan desa-desa yang tidak memiliki senjata akan menyerang TKR 
untuk merebut senjata, dan karena itu anggota TKR diminta untuk 
mengganti pakaian seragamnya agar tidak mengalami serangan di ja- 
lanan umum.” 

Seorang pemimpin Barisan Pelopor menggambarkan suasana 
Kota Tegal pada waktu itu: 


Tanggal 4 November 1945, sejak pagi hari Kota Tegal diliputi oleh 
mendung yang tidak begitu tebal—sebentar-sebentar mendung dan 
kadang-kadang mendung lenyap dan kadang-kadang kembali lagi 
yang disertai gerimis kecil hanya beberapa menit saja lamanya, ba- 
gaikan sekedar menyirami jalan jangan sampai berdebu. Keadaan uda- 
ra dan cuaca panas tidak dingin pun tidak, segar nian rasanya pada 
badan. Keadaan kota sepi, tidak seramai hari-hari biasa, hanya ada 
lewat perempuan-perempuan berbelanja—menggendong barang da- 
gangannya ke pasar dan pulang kembali dari pasar. Kendaraan dokar, 
becak kelihatan hanya satu-dua yang lewat. Tidak terasa adanya silir 
angin, dedaunan diam, terutama daun beringin yang tumbuh berdiri 
tegak di tengah alun-alun Tegal, nampak jelas tidak ada yang berge- 
rak sama sekali, selembar daun pun tidak ada yang berkutik, seakan- 
akan pohon beringin itu bagaikan orang yang sedang bersusah hati— 
menundukkan mukanya memandang bumi pertiwi, atau bagaikan 
seorang yang bersamadi, mengheningkan cipta." 

Sebuah pesawat terbang yang tidak ada identitasnya memper- 
kuat dugaan bahwa Kota Tegal menjadi sarang NICA dan harus segera 
dibersihkan, dan diduga pesawat terbang itu tengah berusaha melaku- 
kan kontak dengan kelompok-kelompok pro-NICA di dalam kota, 
yaitu sisa-sisa pangreh praja, API, atau bahkan TKR. 

KNI Persatuan Tegal menyadari apa yang sedang terjadi dan 
berusaha untuk menghindari serangan dengan jalan perundingan. 
Untuk ini semua pangreh praja yang tinggal di kota dipanggil ber- 
kumpul di kantor KNI untuk menandatangani pernyataan bahwa 
pangreh praja mendukung Proklamasi, dan akan berjuang bersama- 
sama rakyat mempertahankan kemerdekaan. Marjono, wakil ketua 


1 Jbid, 
'8Marsum Hr., Ceritaku, 1974, him. 96. 


224 


REVOLUSI DI KOTA- KOTA KABUPATEN 


KNI Persatuan, disertai H. Iksan, seorang tokoh santri terkemuka," 
membawa pernyataan ini ke selatan untuk mencegah pergolakan lebih 
lanjut. Barisan Pelopor menyangsikan keselamatan mereka dalam usaha 
mereka untuk menemui AMRI Slawi. AMRI Slawi masih menuntut 
Marjono dan H. Iksan yang pernah mengendarai mobil bekas milik 
kenpeitai dan yang kemudian digunakan oleh pemimpin KNI setelah 
Jepang dilucuti. Kemudian kantor KNI menerima telepon dari Mar- 
jono yang telah ditahan oleh rakyat di pabrik gula Pagongan, dan 
minta agar KNI berupaya menghindari terjadinya pertumpahan da- 
rah. Inilah pesan terakhirnya. Ternyata mereka digiring ke jurusan 
markas AMRI Talang, kedua-duanya dibunuh, sedang mobilnya di- 
ambil alih Kutil. Dua kiai lain yang berangkat ke selatan untuk men- 
cegah tindak kekerasan lebih lanjut juga tidak kembali, dan Kutil- 
lah yang bertanggung jawab terhadap peristiwa masuknya mereka 
ke penjara Slawi.” 

Beberapa orang dari AMRI Talang, yang tiba di markas Baris- 
an Pelopor, memberitahukan bahwa barisan rakyat telah berada di 
pinggiran kota, dan kota telah terkepung. Satu kelompok menuju 
ke markas TKR. Kelompok kedua bergabung dengan kelompok per- 
tama ketika bertemu di asrama TKR. Kelompok lain mencari para 
pemimpin API dan memasuki halaman Kabupaten dari belakang (li- 
hat peta Kotapraja Tegal hlm xxxili). 

Para pemimpin badan perjuangan Tegal memanggil rapat kilat 
para pemimpin TKR, Kepolisian, Barisan Pelopor, dan KNI dalam 
menghadapi situasi gawat itu. Sebelum ada keputusan, barisan utama 
pun tiba dari Slawi. Di depan barisan ada sebuah becak, yang memba- 
wa Sakirman, ketua AMRI Slawi. Di sampingnya berkibar bendera 
Merah-Putih besar, diiringi ratusan rakyat yang bersenjata. Kelompok 
terdepan mengenakan selempang janur kuning, yang di belakang me- 
ngenakan ikat kepala janur kuning, dan yang lain menggunakan ikat 


"Haji Iksan adalah bekas Wakil Konsul di Jeddah dan baru saja diangkat 
Wedana Koordinator Adiwerna oleh Residen Besar. 

“Marsum Hr., Ceritaku, 1974, hlm. 97, Kadarisman:” Catatan mengenai 
isi tulisan Sdr. Marsum Hr. berjudul:"Ceritaku sendiri, 5 Desember 1975 
(selanjutnya dikutip sebagai “Catatan”). 

21K. Mokhidin, Wawancara, 31.1.73: K.H. Mohammad Mokhrar, 
Wawancara, 2.2.72. 


225 


'ONE SOUL ONE STRUGGLE 


pinggang. Semua mengucapkan “LA il4 ha ill4 lih” terus menerus. 
Sebagian lagi mengayunkan goloknya yang terhunus. “Sangat me- 
ngerikan, bagaikan harimau lapar hendak menerkam mangsanya,” 
kata seorang anggota badan perjuangan menuturkan kemudian.? 
Kemudian markas TKR yang telah dilindungi dengan karung- 
karung dikepung. Beberapa polisi dan keluarganya, juga camat dan 
istrinya mencari perlindungan ke dalam asrama TKR itu. 
| Dari arah Barat gerombolan orang banyak mendesak maju ketika ba- 
risan L4 il4 ha illa “lih mendekat. Apa pun yang terjadi kami akan 
mempertahankan diri. Lalu kami terpaksa memberi peringatan de- 
ngan tembakan senapan mesin di atas kepala. Tetapi mereka me- 
nyambut “ora tembus, ora opo-opo” (tidak tembus, tidak apa-apa), 
“ora pasah peluru” (kebal peluru).2 


Pertumpahan darah tidak akan terelakkan lagi dengan terus ma- 
junya orang banyak itu, kalau TKR menunjukkan tembakannya ke 
bawah. Beberapa orang dari pimpinannya jatuh dan diseret ke be- 
lakang TKR. Setelah lebih banyak tembakan dimuntahkan ke udara, 
maka gerombolan itu bubar. Akhirnya ditemukan bahwa ada yang 
luka. Kemudian TKR memindahkan batalyonnya ke markas resimen 
di Pekalongan. 

Sementara itu kelompok yang menuju Kabupaten, karena tidak 
mendapati Bupati Sunarjo, lalu mengobrak-abrik isi rumah. Pakaian- 
pakaian upacara kebesaran Bupati dilemparkan, tetapi tidak ada yang 
dirampok atau dirusak. Istri Bupati beserta ibunya, R.A. Kardinah 
(kakak kandung R.A. Kartini), dan cucu perempuannya beserta pem- 
bantu mereka diberi pakaian goni dan diarak keliling kota, dan ber- 
henti di rumah sakit yang didirikan oleh R.A. Kardinah di Tegal. Mereka 
lalu dibawa dengan sebuah truk ke Talang, dan ditahan di rumah Weda- 
na Adiwerna, selama seminggu.” 

R.M. Abu Bakar, seorang petugas yang biasa mengumpulkan 


romusha, dituduh menyelewengkan separuh dari tunjangan romusha 


2Marsum Hr., Ceritaku, 1974, hlm. 100. 

2Komandan Batalyon TKR Tegal, Transkripsi, 17.4.75. 

MKadarisman, catatan: pemimpin API, Wawancara, 10.12.75. Nyonya 
Sunaryo Reksonegoro, Wawancacara, 25.9.71, 


226 


REVOLUSI Di KOTA-KOTA KABUPATEN 


untuk kepentingan pribadi. Bersama-sama dengan M. Singgih (pem- 
bantu jaksa), Abu Bakar (pokrol bambu), dan anaknya, yakni Kham- 
zah seorang pemimpin Barisan Pelopor Kota Tagal), dibawa ke Talang 
oleh rakyat dan dibunuh. Sewaktu rumah kediaman Walikota dise- 
rang, Walikota Sungeb telah berlindung di penjara setempat, bersama- 
sama dengan yang lainnya. Karena penjara merupakan satu-satunya 
tempat bagi KNI untuk dapat menjamin keselamatan para elite birok- 
rat yang terkepung itu. 

Berbagai kelompok mulai berkumpul di alun-alun kota. Mere- 
ka menuntut ditemukannya para pemimpin API, karena diduga bebe- 
rapa bersembunyi di asrama TKR. Mereka juga menuntut diadilinya 
pangreh praja, termasuk Bupati Tegal dan Residen Pekalongan Mr. 
Besar. 

Di dalam perundingan antara pemimpin KNI Tegal dengan 
rakyat disepakati, bahwa KNI akan meminta kepada komandan TKR 
untuk mengeluarkan pernyataan bahwa TKR bukan Tentara Keaman- 
an Residen dan TKR bersedia membantu rakyat untuk mencari agen- 
agen NICA yang masih berada di kota. Pernyataan Komandan TKR 
lalu dibacakan di depan rakyat, yang sedang menerima pembagian 
makanan dan minuman. Pembagian ini ditangani oleh Barisan Pelo- 
por dengan dapur umumnya. Pemimpin Barisan Pelopor mengatakan 
kepada rakyat bahwa sekarang pemerintah daerah Kabupaten Tegal 
berada di tangan rakyat. 

Peranan Sayuti Melik di arena politik Keresidenan Pekalongan 
dimulai bulan Oktober 1945. Ia datang dari Semarang sebagai utus- 
an pemerintah setelah kejadian clash dengan kenpeitai, bersama de- 
ngan Subandrio dan Hugeng. Kedua kalinya ia datang sebagai wakil 
Gubernur Jawa Tengah Wongsonegoro dan wakil Presiden Sukarno.” 
Pada waktu itulah, ia melakukan kontak dengan para pemimpin ba- 
dan perjuangan di Pekalongan. Dalam ceramahnya mengenai arti ke- 
merdekaan, disinggung masalah korupsi di Balaikota Pekalongan, dan 
perlunya memilih walikota yang baru. Tentu saja ini menimbulkan 
dugaan elite birokrat, bahwa tugasnya di Pekalongan adalah hanya 
untuk mengesahkan pengangkatan kalangan perjuangan. Sekretaris 


Sayuti Melik, Wawancara, 30.10.71. 


227 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


Residen Sujono, menanyakan apakah Sayuti Melik dikirim oleh 
Wongsonegoro atau Bung Karno, karena rakyat mengira bahwa ia 
dikirim oleh pemerintah pusat. Sayuti Melik mengatakan bahwa ia 
memegang kekuasaan untuk mengangkat pejabat setempat, meskipun 
ia tidak membawa surat perintah itu. Kemungkinan sebagai seorang 
tokoh nasional namanya telah cukup dikenal, dan ia juga adalah sekre- 
taris pribadi Presiden Sukarno. 

Sayuti Melik sewaktu berada di Pekalongan mendorong Resi- 
den Besar agar berkeliling setiap hari ke daerah-daerah dengan mem- 
bawa bendera Merah-Putih besar di atas mobilnya. Sayuti Melik sen- 
diri berusaha mendapatkan dukungan untuk menjadi residen meng- 
gantikan Mr. Besar, tetapi karena ia bukan pangreh praja maka renca- 
nanya itu tidak mendapat tanggapan. KNI Pekalongan tua juga me- 
nolak gagasan itu karena dianggap tidak memiliki wibawa yang cu- 
kup di Pekalongan.“ 

Tujuan utama Sayuti Melik mambantu menegakkan Pemerin- 
tah Daerah Republik yang sejati menggantikan pangreh praja di Tiga 
Daerah lebih berhasil. Dalam kunjungannya ke Tegal, kepada KNI 
ia menanyakan tentang pergolakan sosial yang sedang terjadi. Sayuti 
Melik menerima tuntutan rakyat untuk mengganti semua atau seba- 
gian besar pangreh praja Kabupaten dan Kotapraja Tegal. Sayuti Melik 
mengusulkan agar diadakan sebuah rapat dan ia akan hadir sebagai 
wakil Gubernur guna meresmikan tuntutan rakyat, dalam bentuk 
revolusi, yang kemudian akan diajukan kepada pangreh praja. Sayuti 
akan berada di Pekalongan sambil menunggu jawaban dari badan 
perjuangan di Tegal. : 

Susmono kemudian menemui K. Mijaya dan para pemimpin 
AMRI Slawi, Sakirman, dan Suwignyo, di markas Barisan Pelopor 
Tegal, guna mendiskusikan usul Sayuti Melik. 

Sdr. K. Mijaya mengatakan dengan nada agak marah, bahwa ia tidak 

suka campur tangan sdr. Sayuti Melik dalam masalah ini, karena ia 

adalah golongan Tan Malaka. Sdr. K. Mijaya mengatakan selanjutn- 
ya, kalau sdr. Sayuti Melik orang komunis sejati, kejadian-kejadian 

di Tiga daerah ini cukup menarik simpatinya dan berusaha menemui 


“Sujono, Transkripsi VII/5, 30.7.73. 


228 


REVOLUSI DI KOTA-KOTA KABUPATEN 


kawan-kawan seperjuangannya di Slawi. Tapi bukan demikian hal- 
nya, ia lebih suka datang sebagai seorang pembesar (wakil Gubernur) 
untuk meredakan revolusi yang sedang bergolak di sini. Memang ia 
telah mengkhianati perjuangan komunis di Jawa Tengah pada zaman 
penjajahan Belanda. Oleh karena itu ia bukan kawan tetapi ia lawan 
kita dan mulai hari ini ia tidak boleh lagi melewati batas Kabupaten 

Pekalongan dan Pemalang. Sdr. K. Mijaya akan segera memerintah- 

.kan penjagaan di perbatasan tsb. dengan ketat.” 

Jawaban ini mengejutkan Sayuti Melik. Ia merasa bahwa seha- 
rusnya kaum revolusioner merasa beruntung, karena ia sebagai orang 
Pemerintah bersedia membantu mereka mendapatkan apa yang me- 
reka perjuangkan tanpa menggunakan kekerasan. Sesudah itu ia me- 
ninggalkan wilayah Pekalongan buat sementara waktu. Ia kembali 
ke Tegal pada tanggal 3 November untuk menyertai perjalanan keli- 
ling Presiden Sukarno dengan kereta api, sesuai dengan hasil perte- 
muan perundingan Sekutu-Republik di Magelang. Sejak itulah Sayuti 
Melik terlibat dalam serangkaian peristiwa yang penting dan menen- 
tukan, baik bagi kelanjutan revolusi sosial di Tiga Daerah maupun 
bagi kemantapan hubungan antara unsur-unsur politik baru yang 
ingin merebut kekuasaan dari Jepang. 

Di Tegal Sayuti menemui Kolonel K.H. Iskandar Idris, koman- 
dan Resimen 17 TKR, yang ada di Tegal untuk menghadiri konperen- 
si Muhammadiyah. Untuk mengunjungi daerah itu Iskandar Idris 
berangkat menuju Talang ditemani Sayuti Melik dan Kiai Bisri seorang 
tokoh Islam dari Tegal. Dalam perjalan ke selatan, mobil dihentikan, 
ketiga penumpangnya diseret keluar, ditutup matanya, dan dilucuti. 
Kemudian mereka digiring, bukan untuk dihadapkan ke Kutil, teta- 
pi dibawa ke bekas kantor BKR Ujungrusi, karena mereka disangka 
pangreh praja yang tertangkap karena berusaha melarikan diri dari 
Tegal. Para pemuda itu bertindak sesuai perintah AMRI Slawi, yaitu 
menghentikan seluruh kendaraan yang pagi itu datang dari jurusan 
Tegal dan menahan penumpangnya. Para pemimpin Ujungrusi itu 
kemudian mengirim mereka ke AMRI Slawi. Di sanalah Sayuti Melik 


” Wakil ketua KNI Kabupaten Tegal, Jawaban tertulis, ke-9. 


229 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


segera dikenal oleh Suwignyo, sahabat lamanya di pembuangan Digul.2 
Penahanan K.H. Iskandar Idris mempunyai arti simbolis penting. Ka- 
lau K.H. Abu Suja'i melambangkan persekutuan antara Islam dan 
kaum nasionalis radikal di Tegal, maka K.H. Iskandar Idris melam- 
bangkan persekutuan Islam dan TKR di Kota Keresidenan Pekalong- 
an (lihat Bab Sepuluh). 

Haji Mawardi, wedana Adiwerna juga ditahan di Slawi. Ia di- 
tangkap dalam perjalanan pulang dari konferensi Muhammadiyah 
di Pagongan. Kemudian mereka disatukan dengan Kiai Mokhtar dan 
Kiai Mokhidin, keduanya pemimpin Islam di Tegal yang diberitakan 
hilang setelah meninggalkan kota kabupaten pada tanggal 4 Novem- 
ber. Ketika kedua Kiai itu sampai di Talang, Kutil meminta surat kuasa 
dan mereka tidak memilikinya. Karena itu cerita dari Kiai tentang 
adanya kesediaan pangreh praja Tegal untuk meletakkan jabatan apa- 
bila serangan atas Kota Tegal dibatalkan, tidak menimbulkan kesan 
apa pun pada Kutil. Mereka meminta diperbolehkan kembali ke Te- 
gal, tetapi mereka malahan dikurung di kamar kecil (WC) selama 
semalam. Keesokan harinya mereka diseret keluar dan diperintahkan 
naik ke sebuah truk yang segera berangkat ke selatan menuju Jembat- 
an Merah di Singkil. Di tempat inilah R.M. Abu Bakar dan M. Sing- 
gih dibunuh (lihat peta Kota Tegal). Begitu truk berjalan melambat 
mendekati jembatan terdengar pembantahan antara pengawalnya. Se- 
paruh berteriak “terus,” sebagian berteriak “turun.” Dan pengemudinya 
mengikuti perintah pertama.? 

Kekacauan itulah yang memaksa Sayuti Melik dilibatkan dalam 
pembahasan situasi revolusioner di Tegal, terutama mengenai masa 
depan di Tiga Daerah dan Pekalongan. Sayuti Melik berpendapat bah- 
wa Residen Besar tidak dapat dipertahankan lagi, sejak tuduhan pro- 
NICA menjadi lebih keras. Dua alasan memperkuat tuduhan ini ka- 
rena pertama, dia memberi instruksi untuk menginternir semua orang 


2Sayuti Melik mengatakan bahwa ia dibawa ke Slawi setelah para pemimpin 
setempat di Adiwerna “mengenali” namanya. Wawancara, 30.10.71. Sedang versi 
Suwignyo menyatakan bahwa setelah ditangkap, ia lalu mengirim sekelompok pe- 
muda AMRI ke Ujungrusi guna membebaskannya serta membawanya ke Slawi, 
Lihat juga sebuah wawancara dengan Suwignyo “Penyelamat Jiwa Sayuti Melik.” 
Berita Buana, 23.4.77. 

2Kiai Mokhidin, Wawancara, 31.1.73. 


230 


REVOLUSI DI KOTA- KOTA KABUPATEN 


Indo dan melindungi harta miliknya. Kedua, ia dikabarkan menyam- 
but dengan baik Inggris dan seorang perwira Belanda pada tanggal 
27 Oktober tiba di Pekalongan di bawah kawalan 15 serdadu Gurkha 
(India) untuk meninjau kondisi tawanan perang Belanda dan Indo. 
Rombongan itu telah menemui Residen Pekalongan, komandan TKR 
Iskandar Idris dan para pejabat keresidenan, kemudian rombongan 
kembali ke Semarang.” 

Mengenai masalah TKR, AMRI Slawi dan Sayuti Melik sepen- 
dapat bahwa rasa permusuhan terhadap TKR sudah begitu kuat, se- 
hingga TKR sebaiknya segera ditarik mundur dari Tiga Daerah. Sayuti 
Melik menyarankan lewat interlokal agar Markas Besar TKR di Yog- 
yakarta menarik mundur TKR dan memindahkan Residen Besar dari 
Pekalongan. Jadi tanggal 5 November berakhirlah jabatan Mr. Besar 
sebagai residen Republik selama dua setengah bulan. Mr. Besar masih 
ingat bahwa TKR mendapat perintah untuk menahan dia, tetapi pe- 
rintah itu tidak dilaksanakan." Sikapnya ini didasari oleh norma- 
norma sosial dan budaya Jawa. Status sosial para perwira TKR me- 
nyebabkan mereka merasa harus patuh kepada pangreh praja. Lebih- 
lebih Mr. Besar adalah sarjana hukum lulusan Leiden 1922. Sedang- 
kan Sudarmo yang dapat tugas menahan Residen Besar pada waktu 
itu baru berumur 22 tahun. Tentu saja ia akan merasa salah langkah 
apabila harus menahan seorang residen yang sudah berumur 50 tahun 
yang pantas menjadi ayahnya. Norma budaya untuk menghormati 
seseorang yang berusia lebih tua yang mempunyai kedudukan serta 
wibawa telah mengakibatkan Sudarmo tertumbuk pada dua pilihan 
yang sama beratnya, yaitu antara kepatuhan kepada perintah militer 
dan perasaan bersalah.” 


“0 Kedaoelatan Rakjat, 1 November 1945. Komandan TKR Wadyono, Wa- 
wancara, 20.11.74. 

"Mr. Besar, Transkripsi 1/2, 24.7.73. Di Semarang Mr. Besar diberi tahu 
Gubernur Jawa Tengah bahwa dia tidak punya pilihan lain kecuali melaksanakan 
perintah dari Markas Basar Yogyakarta. Mr. Besar dibawa ke Yogyakarta dan berada 
dalam status tahanan rumah selama beberapa bulan. 

“Mayjen Sudharmo Jayadiwangsa, kepala staf Resimen XVII, putra pegawai 
Bank Rakyat Pare, Jawa Timur, lahir tanggal 29.3.1923. Sesudah Mulo Kediri dan 
Middelbaar Handel School di Surabaya, dia bergabung dengan TKR di Pekalongan. 
Jabatan terakhir adalah ketua Pembangunan Masyarakat Desa Depdagri. Kemudian 
Dubes RI di Srilangka tahun 1980. Dia meninggal pada tahun 1985. 


231 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


Pada tanggal 6 November, R.M. Suprapto, pegawai tinggi di 
Kantor Gubernuran Semarang, tiba di Pekalongan dengan membawa 
surat pengangkatannya sebagai pejabat residen di suatu tempat yang 
para pangreh prajanya telah menghilang, atau bersembunyi, atau “di- 
amankan” dalam penjara oleh badan perjuangan setempat. Tiga batal- 
yon TKR di Tiga Daerah ditarik mundur ke Pekalongan atas perintah 
Markas Besar TKR di Yogyakarta. Sementara itu Komandan Resimen 
dan Sayuti Melik diketahui dari Tegal sedang menuju ke selatan pada 
pagi hari sebelum penyerangan kota dimulai. 

Setelah menerima laporan yang bertentangan mengenai kejadi- 
an-kejadian di Tiga Daerah, Suprapto, setibanya di Pekalongan, segera 
pergi ke Tegal untuk melihat situasi sebenarnya. Ia mendapati kenya- 
taan bahwa Kepolisian telah tidak ada di Tegal dan Brebes, dan atas 
bantuan dua orang dari Semarang mereka membangun kembali Ke- 
polisian. Di Pemalang, Bupati Supangat baru membentuk kepolisi- 
annya sendiri. Sedang pasukan keamanan yang ada waktu itu berada 
di bawah perintah para pemimpin perjuangan dan bukan pemerintah- 
an Pekalongan.” 

Bupati Tegal baru, K.H. Abu Sujai, terpilih pada tanggal 6 No- 
vember. Dalam pemilihan itu yang hadir adalah yang berasal dari ca- 
bang-cabang pemimpin AMRI selatan kota, pemimpin KNI kecamat- 

.an, Kutil, dan para pemimpin dari Ujung Baru (Ujungrusi berganti 
nama Ujung Baru). Sayuti Melik muncul dari Slawi, dan menjelaskan 
bahwa kehadirannya adalah sebagai wakil Gubernur untuk mengisi 
jabatan-jabatan kosong seperti bupati, walikota, dan lain-lainnya.” 
Adapun calon-calon untuk bupati, yaitu Sakirman, pemimpin AMRI 
Slawi, sedangkan beberapa nama dari KNI, juga AMRI Talang dise- 
but. Kelompok Kutil-lah yang mengajukan nama K.H. Abu Sujzi, 
tokoh Islam nasionalis dari Desa Pacul. 

Pada tahun 1930, ia mendirikan Partai Sarekat Islam Indonesia 
(PSII) di Pacul dan membuka sebuah sekolah partikelir (swasta) Is- 
lam, sebuah sekolah pertama yang berdiri di daerah itu. Di Pacul ber- 


2Suprapto, Jawaban 1 dan 2 atas pertanyaan-pertanyaan dari S. Karioatmojo, 
Kepala Bagian Kehakiman Pekalongan, tertanggal 15 Juli 1946, Proc. Gen. 
Marsum Hr, Ceriteraku, 1974, hlm. 113. 


232 


REVOLUSI DI KOTA-KOTA KABUPATEN 


hasil PSII aktif. Dibanding dengan desa-desa lainnya Desa Pacul ber- 
hasil dalam melakukan aksi penentangan terhadap pabrik gula di Pa- 
gongan dalam masalah tanah jangka panjang untuk usaha asing (er- 
Jpacht) dan keadilan pembagian air antara pabrik gula dan sawah pe- 
desaan. Pacul juga terkenal kegigihannya menolak sewa rendah dari 
pabrik. Abu Suja'i dan PSII banyak terlibat dalam propaganda untuk 
mengurangi rodi desa (kerja paksa desa) yang memberatkan itu. Aki- 
batnya, Pacul terkenal sebagai desa oposisi dengan lenggaongnya yang 
dianggap sebagai tempat pembuat keonaran. 

Abu Suja'i berasal dari keluarga maupun desa yang melawan 
Belanda. Dia cukup dikenal oleh para santri pemimpin AMRI dari 
Ujungrusi, Talang, Adiwerna, dan Pangkah. Di daerah itulah timbul 
sebelum perang penentangan kalangan Islam terhadap praktik peng- 
ambilan darah dari jenazah oleh dinas pemberantasan penyakit pes. 
Pertentangan ini kemudian dipergunakan oleh PSII untuk mendu- 
kung aksi-aksi protes. Abu Suja'i adalah tokoh PSII yang pernah di- 
penjarakan pada tahun 1937 karena menolak untuk memberi izin 
kepada petugas kesehatan untuk mengambil contoh darah. Selain itu, 
Abu Suja'i juga pernah dipenjarakan karena melanggar peraturan mo- 
nopoli garam pada tahun 1932 dan karena pidatonya yang secara 
terbuka menentang pemerintah Belanda (spreekdelict) pada tahun 
1939. Pada tahun 1943 ia dipenjarakan oleh Jepang karena dalam 
suatu rapat umum membenarkan pemberontakan melawan Jepang 
di Singaparna (Jawa Barat). Ia dibebaskan pada awal Oktober 1945 
dalam kondisi sakit-sakitan dan hampir tidak bisa berjalan karena ke- 
kurangan gizi, tiga puluh hari kemudian ia diangkat menjadi bupati.” 

Abu Suja'i didukung oleh perutusan AMRI sebagai bupati baru, 
sedangkan Barisan Pelopor Tegal mengajukan ketua KNI Ki Citrasat- 
maka sebagai calon patih, dan seorang staf kabupaten dipilih sebagai 
sekretaris untuk memperkuat tugas administrasi bagi para pemimpin 
yang belum berpengalaman itu. Residen Suprapto segera meresmikan 
pengangkatan baru tersebur. Ia juga menerima tuntutan AMRI Slawi 
untuk menghapuskan status Kotapraja Tegal, buatan pemerintah Belan- 
da, semata-mata karena dahulu banyak orang Eropa tinggal di Tegal. 


SH, Abu Suja'i, Wawancara, 20.11.75. 


233 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


Pada tanggal 8 November, Suprapto kembali ke Tegal untuk 
melantik para pejabat baru secara resmi, sedangkan K.H. Abu Sujai, 
yang tidak hadir dalam pemilihan itu, dijemput oleh anggota-anggota 
AMRI Talang dan dari desanya ia diantar ke Kantor Kabupaten. Ke- 
mudian Abu Suja'i dibawa ke alun-alun kota. Di sana sejumlah besar 
masa rakyat telah berkumpul untuk melihat bupati barunya. Ketika 
Abu Suja'i tampil ke mimbar untuk pidato, suasana menjadi tenang 
sekali. Orang terpukau menyaksikan seorang yang tampan tinggi ha- 
nya mengenakan celana panjang, kemeja putih, dan berpeci hitam. 
Ia berbicara dengan tenang, jelas, dan lancar, kadang-kadang menye- 
lipkan kara Belanda dengan ucapan yang tepat dan kutipan-kutipan 
ayat Al-Ouran. Sekalipun rakyat Tegal telah mengenal namanya, na- 
mun baru kali itulah mereka melihatnya. Kalangan Islam di kota itu 
tampak puas dan para pemimpin KNI terperanjat bahwa kiai dari desa 
yang tampil sebagai bupati sangat mengesankan. 


Brebes 

Pada hari berikutnya Pejabat Residen mengunjungi Brebes guna 
mengawasi pemilihan bupati baru oleh rakyat dalam suasana masih 
kalut karena hebatnya pertentangan dan persaingan antarkelompok. 
Keragu-raguan pangreh praja terhadap Proklamasi, penolakan pengi- 
baran bendera Merah-Putih di depan Kantor Kabupaten berlangsung 
sampai akhir September. Pengumuman bahwa Sekutu akan mendu- 
duki Jawa dalam waktu singkat telah melibatkan Bupati ke medan 
pertikaian terbuka dengan kaum revolusioner di Brebes. Walaupun 
pada akhirnya Bupati menerima Kemerdekaan Indonesia, keragu-ra- 
guan terhadap pangreh praja, yang oleh pemuda Brebes Sugeng Har- 
gono dinamakan kelompok Mosvia, itu tetap berlanjuc. 

Penentangan pangreh praja terhadap gerakan revolusioner tim- 
bul dalam berbagai cara. Di samping BKR/TKR resmi yang dibentuk 
pada bulan September di Brebes, maka wedana Brebes, R. Sudirman, 
membentuk “BKR gelap” yang rupa-rupanya digunakan buat melin- 
dungi pangreh praja.” Ketua KNI Brebes, Kartohargo, dalam sidang 


2 Dalam buku hariannya Sudirman menulis bahwa selama pemeriksaan atas 
dirinya sebagai wedana oleh para pemimpin badan perjuangan, ia ditanyai mengapa 
membentuk “Barisan Gobed” (Brigade Pisau), arau BKR gelap. 


234 


REVOLUSI DI KOTA-KOTA KABUPATEN 


pengadilan mengatakan bahwa BKR gelap ini terdiri dari bajingan- 
bajingan yang tidak disukai rakyat, karena merasa dekat dengan pang- 
reh praja mereka sering berlaku sewenang-wenang.” 

Selain AMRI Brebes pimpinan Kartohargo, beberapa pemuda 
bersama beberapa lenggaong membentuk AMRI-I (Angkatan Muda 
Republik Indonesia-Islam). Mereka itulah yang terlibat dalam perten- 
tangan dengan BKR/TKR dan AMRI Brebes. Mereka mengatakan 
bahwa AMRI itu merupakan cabang AMRI Slawi, dan menguasai 
sebuah penggilingan padi. BKR/FKR resmi diakui oleh AMRI-I seba- 
gai kelompok pemuda nakal yang Islamnya tidak sungguh-sungguh. 

Dua ujung kehidupan politik kota kabupaten sebenarnya me- 
rupakan pencerminan keadaan geografi Brebes yang membentang se- 
panjang jalan utama pantai utara dan jalan kereta api Tegal-Cirebon. 
Yang menarik adalah terpisahnya perkampungan Islam dengan Kam- 
pung Pasarbarang di sebelah utara jalan kereta api yang menjadi tem- 
pat para lenggaong, para pencopet, dan perusuh pembuat onar lain- 
nya. Pergolakkan sosial di Brebes dimulai di Pasarbatang dengan pe- 
ristiwa rasialis anti-Cina dan lewat aksi pembakaran kandang dan ba- 
binya. Penduduk Cina yang berjumlah besar memelihara babi di 
pinggiran kota. Pada suatu ketika semua kandang berikut babi-babi- 
nya dibakar habis dengan alasan bahwa babi-babi itu sering kali lepas 
dari kandangnya dan merusak tanaman serta pekarangan rakyat yang 
berdekatan. Selain itu toko-toko Cina dirampok. Para pemimpin 
AMRI-I yang dikobarkan oleh pidato Bung Tomo yang anti-NICA, 
pergi ke pabrik gula Jatibarang, dan membunuh baik orang Indo di 
pabrik itu maupun orang Indo di pabrik gula Banjaratma. Mereka 
berhasil memperoleh kunci sel penjara tempat orang-orang Indo dia- 
mankan, lalu mereka dibawa dan dibunuh di Pasarbatang. 

Sebagai tanggapan atas situasi sosial yang semakin memburuk, 
Patih Brebes datang ke kantor KNI membawa surat dari Bupati, yang 
menyatakan bahwa semua pangreh praja Brebes bersedia meletakkan 
jabatan kalau rakyat tidak menghendaki mereka.” Bupati meminta 
KNI membuat pernyataan dan diumumkan di depan para pemimpin 


“Kartohargo, Pertanyaan 14, Proses Verbal, 23.10.46, Proc. Gen. 
#Pemimpin santri Pasarbatang (K.H.Akhmad) Wawancara, 3.12.75. 
Kartohargo, Pertanyaan 15, Proses Verbal, 23.10.46, Proc. Gen. 


235 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


rakyat yang diselenggarakan oleh Kartohargo selaku juru penerang 
KNI. Rapat KNI Brebes ini dikacau oleh Mukhsan, pemimpin 
AMRI-I. Kartohargo menegaskan bahwa sekalipun mereka dalam re- 
volusi, tetapi jangan main hakim sendiri jika ingin mengganti pejabat, 
teruskanlah keinginan itu melalui KNI. Mukhsan menjawab bahwa 
dialah yang berkuasa di Brebes dan bukan Kartohargo. Ia lalu mening- 
galkan sidang dan tidak lama kembali lagi. Wedana Brebes berusaha 
melindungi Mukhsan yang mempunyai wibawa besar di Pasarbatang. 
Tokoh AMRI-I ini diharapkan dukungannya kepada Wedana yang 
semakin tersisih dari kalangan perjuangan. 

Wedana Sudirman berusaha membela Mukhsan karena ia me- 
nyadari bahwa penahanan ini akan mengancam keamanan kotanya. 
Ia memberi Kartohargo, bahwa anak Mukhsan yang menjadi anggota 
BKR bersama teman-temannya akan mengamuk apabila ayahnya ti- 
dak dibebaskan. Wedana meminta pemimpin KNI Kartohargo untuk 
membebaskannya. Ia juga menyarankan pada Patih dan Kepala Kepo- 
lisian Kabupaten, tetapi polisi justru menahan orang-orang AMRI-I 
lainnya, karena pembunuhan orang-orang Indo di Jatibarang. Mukh- 
san melarikan diri, kemudian ditangkap kembali oleh PKN (Penjaga 
Keamanan Negara) yang terbentuk pada minggu kedua bulan No- 
vember untuk menggantikan kepolisian lama. Kemudian ia didom- 
breng dan dibawa ke asrama PKN, dan kemudian dikirim ke penjara 
Tegal.“ 

Tawaran Bupati kepada pangreh praja Brebes untuk meletakkan 
jabatan ternyata sudah terlambat. Maksum, bekas jaksa yang mengga- 
bungkan diri dengan kaum revolusioner, menghubungi KNI Tegal 
dan menyarankan untuk menyingkirkan semua pangreh praja dari 
kota. Penculikan ini dilakukan pada tanggal 18 Oktober malam. We- 
dana Brebes, Patih beserta adiknya, Wedana Tanjung, dimasukkan 
dalam penjara. Wedana Brebes, dari buku hariannya menuliskan se- 
bagai berikut: 

Waktu dua orang pemuda yang turun dari mobil dan menemui diri 

saya di pendopo dan meminta pada saya, “Tuan Wedono diminta 

datang di Tegal untuk mengunjungi rapat dari seluruh wakil rakyat 


“0Pemimpin AMRI/PKN, Wawancara, 2.12.75. 


236 


REVOLUSI DI KOTA-KOTA KABUPATEN 


dari Tegal dan Brebes.” Dengan perkataan manis dan sopan, “Kalau 
rapat sudah selesai nanti, Tuan Wedono saya antar kembali.” Pada 
waktu itu saya sudah merasa tentu akan terjadi tidak baik terhadap 
diri saya, akan tetapi, pikir-memikir, saya mengambil keputusan akan 
turut memenuhi permintaan dua orang pemuda tadi. Kemudian saya 
berpakaian lengkap, dengan jas dan dasi, anak saya perempuan yang 
tertua itu waktu baru berumur 17 tahun, menahan saya jangan pergi. 
' Waktu itu istri saya baru pergi di rumah tetangga saya ajudan Landbo- 
uw Corsulent (penasihat pertanian). Kemudian saya beritahukan de- 
ngan telapon bahwa saya akan pergi ke Tegal berapat, saya berpikir, 
saya dapat menolak permintaan itu, dan melarikan diri di tempat 
markas penjagaan TKR (Tentara Keamanan Rakyat), akan tetapi hal 
itu tentu akan menimbulkan kecekcokan antara pemuda dan TKR, 
atau penganiayaan terhadap keluarga saya yang sangat saya cintai. 

Menjadi setelah saya berpakaian lengkap sebagai seorang pejabat pa- 

mong praja, naik mobil bersama-sama dua orang pemuda tersebut 

untuk mengunjungi rapat dari wakil-wakil rakyat."' 

Karena percaya pada perlindungan TKR Brebes, Wedana terpe- 
ranjat ketika mengetahui bahwa dirinya dibawa ke markas TKR Tegal. 
Di sana ia diserahkan kepada Parwoto, pemimpin API Tegal, dan pe- 
mimpin pemuda Brebes, Sugeng Hargono. Kemudian ia dibawa ke 
markas API di peternakan pemerahan susu Trubles, dimasukkan da- 
lam sebuah kamar dan diberi tahu untuk menunggu rapat. Ketika 
pintu dikunci dari luar, Wedana itu baru menyadari bahwa dirinya 
telah ditahan. 

Tanggal 21 Oktober ia dibawa ke markas API di Tegal dan dua 
hari kemudian dibawa ke sebuah perkebunan milik orang Indo yang 
telah dibunuh beberapa hari sebelumnya. Di sanalah wedana itu men- 
jumpai pangreh praja Brebes lainnya yang telah ditahan dalam sebu- 
ah kamar sempit dengan selembar tikar untuk tidur dan sebuah kaleng 
untuk kencing. Pada tanggal 29 Oktober, sebuah kelompok dari pa- 
ra pemimpin Barisan Pelopor Tegal melakukan pemeriksaan terhadap 
para tahanan. Mereka dikeluarkan satu demi satu dari kamar dengan 


"Wedana Brebes (Sudirman), “Peristiwa Tiga Daerah Di Daerah Keresidenan 
Pekalongan, Jawa Tengah, Tahun 1946,” catatan sendiri tertanggal 18 Oktober 1972, 
hlm. 2. 


237 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


mata tertutup dan dihadapkan pada semacam pengadilan yang meng- 
ajukan pertanyaan-pertanyaan seperti “Apakah kamu masih mau be- 
kerja?” “Apakah kamu bersedia menghilangkan sikap feodalmu?” “Ba- 
gaimanakah sikapmu yang sebenarnya terhadap kemerdekaan?” “Ber- 
sediakah kamu bekerja sama?” 

Sepuluh hari kemudian, pada tanggal 10 November 1945, para 
pangreh praja yang ditahan itu diambil, dan dibawa kembali ke penja- 
ra Tegal. Patih, Wedana Tegal, Sekretaris Kabupaten serta dua orang 
pejabat lainnya atas nasihat KNI berlindung di penjara, yang merupa- 
kan satu-satunya tempat yang aman bagi mereka. Kemudian ternya- 
ta pemerintahan Keresidenan Pekalongan dan tentara menuduh ka- 
um revolusioner telah memenjarakan para pejabat. Hal ini disebabkan 
karena mereka berada di penjara bersama dengan pangreh praja Brebes 
yang diculik. Tetapi Barisan Pelopor kemudian menjelaskan bahwa 
para pejabat itu tinggal di penjara karena merasa tidak aman tinggal 
di tempat lain. Pada waktu itu memang penjara benar-benar merupa- 
kan satu-satunya tempat yang aman.” 

Ternyata penjara bukan tempat yang mengerikan seperti yang 
dibayangkan. Di situlah Bupati Sarimin dan Wedana Sudirman 
menggubah kembali syair lagu Bengawan Solo yang menjadi populer 
di waktu pendudukan Jepang. Versi baru itu mengungkapkan betapa 
perasaan mereka untuk pertama kalinya berada di penjara, jauh dari 
keluarga dan teman-temannya. Lagu Bengawan Solo versi Sarimin- 
Sudirman: 

I. Di dalam boei rasanja begini, 

Selama hidup baroe sekali merasai, 

Zaman Pantjaroba, bagaimanapun djoega, 

Poetra Negara, sama merasakannja. 


Refrein: 
Menoeroet ramalan Djojobojo, 
Kami haroes menderita, 


“2Pemimpin KRIS Tegal (Andi Penyamin), Wawancara, 28.8.71, Wedana 
Brebes, Peristiwa, 1972, hlm. 2. 
3Marsum Hr, Ceriteraku, 1974, hlm. 5. 


238 


REVOLUSI DI KOTA- KOTA KABUPATEN 


Berkatoelloh Jang Maha Esa, 
Hindari dari bentjana. 


Kami djalani dengan ichlas hati, 
Karena lakoe ini, panggilan Iboe Pertiwi. 


1. Di dalam hati selaloe engati, 

Nasib anak bini serta kelocarga sedjati, 
Semata-mata kami semoeanja, 

Ditinggal para teman sanak dan saoedara, 


Refrein: 

Tapi kami selaloe pertjaja, 
Bahwa jang Maha Koeasa, 
Tidak loepa akan hambanja, 
Jang sedang menderita. 


Jakin kami, Toehan melindoengi, 
Anak bini serta kelocarga, jang amar dirjintai. 


Tak seorang pun dari yang dipenjara mengharapkan dapat be- 
kerja dengan kedudukan enak lagi. Patih Brebes akan menerima istri- 
nya membuka warung di pinggir jalan. Ternyata bayangan mereka 
tidak menjadi kenyataan. Patih Brebes kemudian.menjadi Bupati 
Grobogan, sedangkan kakaknya, Wedana Tanjung, menjadi Bupati 
Brebes. Bupati Sarimin menjadi Gubernur Sunda Kecil, dan jabatan 
Wedana Sudirman terakhir ialah pejabat Walikota Magelang. Pengang- 
katan-pengangkatan mereka itu memperlihatkan apa yang terjadi di 
atas pangreh praja Keresidenan Pekalongan yang terlempar dari ke- 
dudukannya semasa revolusi sosial itu dan bagaimana nasibnya ke- 
mudian. Mereka memperoleh kedudukan-kedudukan yang cukup 
penting, baik dalam dinas sipil, polisi, maupun ABRI di seluruh In- 
donesia. 

Revolusi sosial yang dimulai dari selatan dan melanda tiga ibu- 
kota kabupaten itu, membuat Tiga Daerah (secara keseluruhan) pe- 
merintahannya kehilangan aparat dan memotong daerah itu dari ibu- 
kota keresidenan dan daerah lainnya di Jawa. Setelah 19 Oktober 


239 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


1945 hubungan antara Tiga Daerah dengan ibukora keresidenan ter- 
putus sama sekali. Tidak ada hubungan surat-menyurat dari luar Tiga 
Daerah, sekalipun kantor pos tetap terbuka. Lalu lintas di jalan-jalan 
mati karena orang takut akan kerusuhan di daerah pedalaman. Sejak 
itu tidak ada lagi perintah maupun penerangan dari Pemerintah Pusat, 
sehingga Tiga Daerah secara geografis dan ideologis tersisih dari perju- 
angan nasional, dan ternyata tidak ada tentara Belanda atau Sekutu 
yang mendarat dan tidak ada pertempuran antara Republik dengan 
Belanda di Tiga Daerah. Surat kabar nasional sudah didapat, walau- 
pun koran daerah Pelita Rakjat di Tegal dan Pantjaran Nasional di Peka- 
longan memuat berita nasional. Tidak ada hubungannya dengan pe- 
merintah pusat, sampai bulan November ketika partai-partai politik 
mulai dibentuk. Hanya kelompok KNI yang mempunyai hubungan 
dengan Supeno, sekadar hubungan dengan kawan-kawannya di Te- 
gal setelah kunjungan mereka ke Jakarta pada saat Proklamasi. 

Satu-satunya cara untuk berhubungan dengan Pusat ialah harus 
pergi ke Jakarta. Menjelang akhir Oktober KNI tidak merupakan ba- 
dan yang efektif lagi dalam menanggulangi kerusuhan sosial. Dua 
pemimpin Brebes, Kartohargo dan Maksum, mengunjungi Kemente- 
rian Sosial, meminta bantuan tentang bagaimana caranya menghenti- 
kan kekacauan di Brebes. Di sana mereka diberi saran agar menghadap 
Kementerian Dalam Negeri. Mereka mendapat penerangan bahwa 
situasi Brebes hanya dapat dipecahkan oleh KNI setempat, karena 
Pusat belum mampu mengurusi situasi daerah. Mereka diberi sepucuk 
surat agar menemui Gubernur Jawa Tengah di Semarang. Di Kantor 
Gubernur, Semarang, Kartohargo diberi tahu agar menunggu instruk- 
si dari atas. Segera setelah situasi di Ambarawa—di sana pasukan Re- 
publik bertempur melawan pasukan Inggris—teratasi, Brebes akan 
mendapat giliran, demikian dijelaskan. Ini berarti Tiga Daerah tidak 
berada di bawah ancaman bahaya kekuasaan penjajah dan Sekutu. 
Kartohargo kembali ke Brebes dan berusaha mempertahankan peran- 
an KNI sambil menunggu instruksi dari Pemerintah Pusat.“ 

Satu jawaban untuk pemimpin Brebes itu adalah pengumuman 
politik dari pemerintah Jakarta. Pengumuman yang dikeluarkan pada 


“Kartohargo, Pertanyaan 15, Proses Verbal, 14.1.47, Proc. Gen. 


240 


REVOLUSI DI KOTA-KOTA KABUPATEN 


tanggal 27 Oktober dan ditandatangani oleh Sukarno-Hatra, berisi 
peringatan untuk rakyat agar tidak bertindak sendiri-sendiri, karena 
dapat mengakibatkan anarki dan tumbangnya Republik. Pejabat dan 
penguasa yang bersalah akan diturunkan dari jabatannya. Tuntutan- 
tuntutan harus diajukan “melalui pemerintah atau perantaraan Ko- 
mite Nasional sebagai wakil rakyat sementara.” 

Pengumuman ini bertentangan dengan kenyataan bahwa di Ti- 
ga Daerah aparat pemerintah daerah telah tercemar dan KNI-nya ti- 
dak mempunyai kekuasaan untuk memainkan peranan seperti yang 
diharapkan oleh Pusat. Adapun alasan-alasan di Tiga Daerah berbeda- 
beda. Di Pemalang, KNI-nya terdiri dari pangreh praja yang sudah 
tercemar namanya. Walaupun di tempat lain (seperti di Tegal) KNI 
dipilih oleh rakyat, atau terdiri para pemimpin perjuangan, (seperti 
di Brebes) tetapi pasukan keamanan yang efektif di luar daerah perko- 
taan tidak mereka miliki. Hal yang dapat dilakukan KNI Tegal sebe- 
lum 4 November ialah membawa pangreh praja ke penjara karena di 
situlah satu-satunya tempat yang aman menjamin keselamatan mereka. 

Selain itu terdapat alasan-alasan lain mengapa Pemerintah Pusat 
tidak mampu menanamkan kekuasaannya secara lebih nyata di Tiga 
Daerah. Bagi pemimpin Tegal dan Pemalang yang radikal, Jakarta 
patut dicurigai karena mendukung KNI Pekalongan yang umumnya 
terdiri dari elite birokrat. Jakarta juga mengusulkan pengangkatan 
Mr. Besar untuk menjadi residen. Hubungan dengan tingkat peme- 
rintahan yang lebih tinggi tidak membaik sesudah Sayuti Melik da- 
tang sebagai wakil Gubernur. Tugasnya terhalang karena K. Mijaya 
yang harus diajak berunding tidak mempercayainya karena alasan- 
alasan politik. 

Dengan terputusnya sama sekali hubungan antara Tiga Daerah 
dengan perjuangan revolusioner di daerah Jawa lainnya, maka keda- 
tangan Widarta dan K. Mijaya sebagai utusan pribadi Menteri Pene- 
rangan sangat penting. Rupanya para pemimpin perjuangan seperti 
Kartohargo, yang sadar atau tidak sadar akan identitas politiknya, 
sedang berjuang menghadapi kelompok-kelompok lain yang merupa- 


“Koesnodiprodjo (ed), Himpunan, Undang-2, peraturan-peraturan, 
penctapan-2, pemerintah Republik Indonesia 1945 (Jakarta, 1951), hlm. 68. 


241 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


kan saingan yang keras kepala. Mereka membawa kuasa Pemerintah 
Pusat, yang berarti sama dengan memberikan instruksi dari atas yang 
sudah ditunggu-tunggu itu. Instruktur tersebut ialah perintah un- 
tuk mewujudkan Badan Pekerja menggantikan KNI lama yang tidak 
berfungsi lagi. Badan Pekerja itu merupakan hasil ide K. Mijaya, tetapi 
pengaruh Widarta dapat dilihat di dalam front persatuan yang dina- 
makan GBP3D (Gabungan Badan Perjuangan Tiga Daerah). Strate- 
gi golongan radikal dan nampaknya atas perjuangan di Tiga Daerah 
dibahas dalam bab berikut.I) 


242 


BAB SEMBILAN 


FRONT PERSATUAN 
DI TIGA DAERAH 


BULAN Agustus 1945, tertangkap oleh radio ilegal berita bahwa bom 
atom telah jatuh di Hiroshima. Gerakan bawah tanah di Pemalang 
pun mengadakan rapat di pos kehutanan Sukowati, lalu kebijakan 
pun diambil. Mereka tidak akan menampakkan diri secara legal, tetapi 
bekerja melalui badan-badan yang legal. Mereka memutuskan untuk 
menerbitkan selebaran Sukowati yang akan berisi seruan kepada rak- 
yat untuk melawan Jepang dengan segala cara. Penyebarannya melalui 
jaringan stasiun kereta api. Nama PKI tidak muncul, sehingga kegiat- 
an itu seolah-olah merupakan tindakan perorangan yang mewakili 
gerakan nasionalisme yang hendak mengambil alih kekuasaan Jepang. 

Ada tiga alasan mengapa mereka tetap memilih tindakan ilegal. 
Pertama, PKI tidak punya calon Presiden lain kecuali Mr. Amir Syari- 
fuddin, tokoh yang menggabungkan diri dengan PKI ilegal pada ta- 
hun 1939. Ia tokoh terkemuka, tetapi masih muda, berasal dari Suma- 
tera, dan masih berada di penjara Lowokwaru Malang, walaupun ke- 
lompok bawah tanah berusaha membebaskannya. Tan Malaka de- 
ngan sikap dan peranan yang telah menimbulkan pertentangan frak- 
sional dan ideologis dalam tubuh PKI sesudah pemberontakan 1926, 


— sukar diterima. Sedangkan pemimpin lainnya sebagian masih di Nege- 


ri Belanda, dan sebagian di Australia. Kedua, jika para anggota PKI 
bawah tanah muncul sebagai pemimpin Tiga Daerah, pangreh praja 
yang pro-Belanda akan lebih mencurigai Republik, karena kebanyak- 
an pemimpin PKI adalah bekas buangan Digul. Ketiga, tidak tersedia 
informasi cukup mengenai situasi internasional pada bulan Agustus 
1945. Front Anti-Fasisme mengikutsertakan Belanda sebagai salah 


243 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


satu sekutu. Menurut gerakan bawah tanah, semua negara Sekutu, 
kecuali Uni Sovyet, adalah negara kapitalis. Mereka tidak akan mena- 
ruh simpati kepada Indonesia yang merdeka dengan partai komunis 
yang kuat. Oleh sebab itu para pemimpin bawah tanah akan melan- 
jutkan front persatuan dengan “nasionalis borjuis,” yang sasarannya 
bukan lagi fasisme, tetapi “feodalisme dan kapitalisme.” 

Tokoh PKI Muso, sekembalinya di Indonesia dalam tahun 
1948, menganggap keputusan meneruskan perjuangan ilegal pada 
tahun 1945 itu sebagai kesalahan taktik dan tidak prinsipil. Dengan 
kalahnya fasisme, dasar pemikiran gerakan bawah tanah seharusnya 
hilang. “Bila PKI merupakan partai milik rakyat biasa, bagaimana 
partai ini dapat mewakili kepentingan rakyatnya kalau PKI sendiri 
secara legal tidak ada. Sasaran dan tulisannya dapat didengar, tetapi 
anggotanya (partainya) tidak ada.” Bukan saja masalah legal atau ile- 
gal, tetapi juga adanya kesalahan penilaian. Apabila mati hidupnya 
partai itu tergantung kepada massa, bagaimana massa berani kalau 
partainya sendiri takut. Mereka berani angkat senjata melawan Be- 
landa, tetapi ragu-ragu menghadapi kolonial Belanda yang masih ada. 
Hal ini kemudian dianggap suatu kekeliruan. 

Alasan lain yang mendorong sikap berhati-hati ialah bahwa ke- 
hidupan legal partai politik belum dinyatakan secara resmi, sedang 
Jepang masih berkuasa. Selain itu, pemerintah Republik sendiri me- 
nyatakan hanya ada satu partai negara. Penghancuran PKI oleh Belan- 
da setelah 1926 juga masih menghantui. 

PKI semasa pendudukan Jepang tidak bisa berbuat banyak. Par- 
tainya lemah dan anggotanya sedikit. Di Keresidenan Pekalongan ha- 
nya ada delapan orang anggota gerakan bawah tanah. Seorang di Pe- 
kalongan, tiga di Pemalang, dua orang di Tegal, dan dua lagi di Brebes. 
Seorang tokoh, S. Mustapha, tertangkap di Pemalang pada awal pen- 
dudukan, berhasil melarikan diri ke Surabaya dan ikut serta memim- 
pin gerakan bawah tanah di sana. Ia baru kembali ke Pemalang bersa- 
ma dengan Widarta setelah Proklamasi. Dari tujuh anggota lainnya, 


K. Mijaya (di Tegal) dan Amir (di Pemalang) yang paling aktif. 


'Anggora bawah-tanah, Wawancara, 7.7.78. 
'Jbid. Juga Siauw Giok Tjhan, Wawancara, 20.5.78. 


244 


FRONT PERSATUAN DI TIGA DAERAH 


Sidang di Sukowati bulan Agustus 1945 memutuskan untuk 
membentuk front persatuan dengan unsur progresif lainnya. Yang 
dimaksud ialah unsur-unsur yang pro kemerdekaan. Dasar dari kepu- 
tusan ini, walaupun PKI yang tidak mempunyai tokoh nasional masih 
mempunyai tokoh di tingkat lokal. Para kader inilah yang harus ber- 
usaha melaksanakan strategi front persatuan melalui badan-badan 
yang ada sebagai sarana kerjanya. Apabila tidak, harus dibentuk ke- 
lompok baru yang diprakarsai dan dipimpin oleh para kader PKI ba- 
wah tanah. Ketika KNI Pemalang dan tegal ternyata tidak aktif lagi, 
maka K. Mijaya melaksanakan strategi ini di Keresidenan Pekalongan. 

Masalah lain yang dihadapi PKI bawah tanah di Tiga Daerah, 
yaitu bahwa para tokohnya Widarta, Bung Kecil dan K. Mijaya (juga 
residen Baru Sarjio dan sekretarisnya Muroso), berasal dari luar daerah 
dan bukan orang setempat. Setelah Proklamasi tugas mereka ialah 
menyebarkan berita kemerdekaan ke daerah-daerah lain. Widarta me- 
nugaskan Amir.dan istrinya, Ibu Pri, untuk pergi ke Jawa Timur mem- 
bebaskan Amir Syarifuddin dari penjara Lowokwaru, Malang. Usaha 
mereka gagal, karena tidak dipercayai oleh kader-kader PKI setempat. 
Amir Syarifuddin sendiri akhirnya dibebaskan pada tanggal 1 Okto- 
ber 1945, dan langsung pergi ke Jakarta.? 

Pada pertengahan Oktober, Amir, tokoh Pemalang di Jakarta, 
menerima telegram dari Tan Jiem Kwan — pemimpin di Pemalang— 
agar kembali ke Pemalang untuk mengoordinasi gerakan kemerde- 
kaan. Penculikan pimpinan perjuangan Supangat oleh unsur-unsur 
pangreh praja dan TKR mendorong timbulnya kekacauan dalam ma- 
syarakat Pemalang. Amir dan Widarta kembali ke Pemalang pada 
tanggal 15 Oktober, Widarta mendapatkan rumah kediamannya di- 
obrak-abrik, dan keluarganya sudah pindah ke Sukowati yang lebih 
aman." Kedatangan Widarta di Sukowati mengundang kecurigaan 
masyarakat yang merasa Widarta adalah pejabat pemerintah yang me- 
larikan diri, sehingga mereka mengancam akan membakar rumah pe- 
gawai kehutanan tersebut. Widarta meminta Amir bersama sepuluh 


“Soeara Asia, 5 Oktober 1945. 
"Pertanyaan ke-3, “Surat Pemeriksaan S. Widarta”, Pekalongan, 16 Februari 
1946. Proc. Gen 


245 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


pemuda datang dari Pemalang bersenjatakan empat karaben, dipim- 
pin Amir, Jiem Kwan, dan Supangat.? Supangat mendesak pada pen- 
duduk desa agar memelihara ketertiban. Kemudian beberapa lengga- 
ong dibawa ke Pemalang untuk mengikuti kursus ideologi di markas 
API/PRI. 

Pada tanggal 20 Oktober, sebagai bupati baru, Supangat berbi- 
cara pada rapat umum di alun-alun bersama dengan Widarta dan S. 
Mustapa mengingatkan pentingnya memperkuat dan mengkonsoli- 
dasi kekuatan pemuda dan rakyat menghadapi Belanda. Widarta yang 
memperkenalkan diri sebagai utusan Menteri Penerangan Mr. Amir 
Syarifuddin, berseru kepada rakyat agar jangan melibatkan diri da- 
lam perampokan, pembunuhan, dan pembakaran. Ia menjelaskan 
tentang “kedaulatan rakyat” yang bila dilaksanakan dengan tepat akan 
mewujudkan kebahagiaan rakyat. Di sana ia mengubah nama API 
menjadi Pemuda Republik Indonesia (PRI) cabang Pemalang. Pada 
malam harinya, Widarta dan S. Mustapha menghadiri rapat API/PRI 
di penjara Pemalang, dan membahas masalah pangreh praja. Widarta 
menasehati Supangat agar memperlakukan para pejabat yang ditahan 
dengan baik. Supangat menjawab, bahwa mereka itu ditempatkan 
di penjara atas permintaan rakyat dan akan segera dibebaskan mana- 
kala situasi telah mereda kembali. 

Keesokan harinya, Widarta menyertai Bupati Supangat dalam 
perjalanan dinasnya ke desa-desa di sekitar pos kehutanan meninjau 
pemilihan kepala desa, kemudian baru berangkat ke Surabaya. Pada 
tanggal 7 November, ketika Widarta kembali ke Pemalang, masalah 
pangreh praja belum juga terpecahkan. Pekalongan telah meminta 
para pejabat yang ditahan itu agar dipindahkan ke ibukota keresiden- 
an, tetapi Bupati khawatir akan keselamatan mereka menghadapi an- 
caman rakyat. Bupati Supangat lalu meminta Widarta memecahkan 
masalah rumit itu dengan Pemerintah Pusat di Jakarta. Ia meminta 
surat dari Widarta dalam kewenangannya sebagai utusan Menteri Pe- 
nerangan.' Setelah menengok keluarganya di Sukowati selama dua hari, 


SIbid. 
CJbid., Pertanyaan ke-4. 
7 Jbid., Pertanyaan ke-5. 


246 


FRONT PERSATUAN DI TIGA DAERAH 


Widarta kembali ke Pemalang dan mendapati jaksa agung, Mr. Kas- 
man Singodimejo, yang datang dari Jakarta untuk mengetahui meng- 
apa Bupati dan pangreh praja ditempatkan di penjara dan apa yang 
telah diperlakukan orang terhadapnya. Supangat membantah bahwa 
mereka itu berstatus sebagai tahanan, mereka hanya diamankan se- 
mentara karena tekanan dari rakyat." 

K. Mijaya selama masa pendudukan Jepang termasuk orang 
yang dicari dan diburu oleh Jepang.” Sebagai pemimpin bawah tanah 
wilayah pantai utara, ia menjalin hubungan dengan para tokoh serikat 
buruh dan eks-Digulis perang. 

Tindakan pertama K. Mijaya di Brebes dan Tegal, sesudah revo- 
lusi sosial berhasil mencopot wewenang pangreh praja dan Orde Lama 
adalah menciptakan hubungan mata rantai antara kaum radikal di 
Pemalang dan AMRI Slawi yang mempengaruhinya semakin besar. 
AMRI Slawi dipimpin oleh Suwignyo (veteran PKI 1926) dan Raden 
Sakirman, priyayi Yogya yang termasuk radikal. K. Mijaya mengguna- 
kan persahabatan antara Suwignyo dengan Amir (Pemalang) untuk 
memperkenalkan tokoh-tokoh lainnya dari Pemalang, Tan Jiem 
Kwan, Bung Kecil, dan Widarta, sebagai pembantu Menteri Pene- 
rangan Mr. Syarifuddin, yang membawa mandat yang ditandatangani 
Mr. Syarifuddin yang memberikan wewenang untuk mengambil tin- 
dakan yang diperlukan guna memulihkan ketertiban dan menegakkan 
pemerintah Republik Indonesia yang sejati di wilayah ini. K. Mijaya 
menyarankan pada AMRI Slawi agar mengakui kepemimpinan perju- 
angan revolusioner Pemalang di Tiga Daerah yang disambut baik oleh 
Suwignyo. Setelah itu K. Mijaya sering mengunjungi Slawi, mengam- 
bil bagian dalam kursus politik yang diselenggarakan AMRI.' 

K. Mijaya juga mengunjungi pabrik gula Jatibarang yang berde- 
katan itu, sesekali disertai Sulaiman Darmoprawiro, bekas pemimpin 
PKI Bandung."' Dalam kunjungan ini K.Mijaya mengatakan bahwa 


"Jbid., Pertanyaan ke-7. 

”K. Mijaya, “Sejarah Keluarga” (Catatan harian). 

“Suwignyo, Wawancara, 25.8.76, Transkripsi, 1/4, 26.3.73. 

"Sulaiman Darmoprawiro pernah menjadi Ketua Sarekar Islam Perarukan 
(Pemalang). Kemudian menjadi pemimpin Sarekat rakyat dan PKI cabang Bandung 
dan Priangan. Sckembalinya dari Digul sekitar tahun 1932, menjadi wartawan harian 


247 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


gelar-gelar seperti Raden Mas atau Kanjeng Gusti tidak lagi diguna- 
kan karena semua orang berkedudukan sama derajat. Katanya jika 
menyebut Presiden cukup mengatakan Bung Karno saja. Bahasa Jawa 
kromo tidak lagi diperlukan, rakyat dapat menggunakan bahasa Jawa 
ngoko atau bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan”? (lihat bab 


tujuh). 


Badan Pekerja di Tegal dan Brebes 
Tanggal 16 Oktober, Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) 


memperoleh kekuasaan legislatif dengan pengharapan agar sistem de- 
mokrasinya itu diakui oleh dunia luar, sehubungan dengan tuduhan 
Sekutu bahwa Republik Indonesia hanyalah boneka Jepang. Badan 
Pekerja KNIP, yang dipilih untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari 
KNIP dan berfungsi sebagai badan legislatif. Di Jakarta, Badan Pekerja 
KNIP merupakan poros langkah kaum sosialis anti-fasis yang berhasil 
mengambil alih kekuasaan dari mereka yang pro-Jepang. Di Tiga Dae- 
rah, Badan Pekerja (BP) merupakan alat penting dalam strategi pem- 
bangunan front persatuannya. Berbeda dengan di Jakarta, BP di Tegal 
dan Brebes tidak bertanggung jawab kepada sidang pleno KNI setem- 
pat. Di Brebes, di mana BP juga dibentuk di tingkat kewedanaan 
dan kecamatan, peranan KNI setempat diganti. BP di Tegal dan Bre- 
bes menggabungkan kekuasaan legislatif dan eksekutif dalam satu pre- 
sidium yang terdiri dari 9 orang di tingkat kabupaten dan 5 orang di 
tingkat kewedanaan dan kecamatan. 

Badan Pekerja Brebes dibentuk di rumah kediaman tokoh eks- 
Digulis Slamet di Ketanggungan. K. Mijaya mengatakan bahwa me- 
reka harus menguasai sepenuhnya pemerintahan, karena Jepang sudah 
bertekuk lutut dan rapat memutuskan untuk memperkuat perjuangan 
kemerdekaan dengan menyatukan dua pusat itu Brebes dan Ketang- 


Tegal Her Nordern. Ditangkap Jepang pada awal pendudukan, kemudian menjadi 
anggota BP2 (Badan Pembantu Prajurit). Selama Peristiwa Tiga Daerah, mendirikan 
dan memimpin harian Pelita Rakjat. Kemudian ia memimpin Sobsi Tegal, dan pa- 
da tahun 1965 tidak ikut ditahan karena menderita kelumpuhan. Surat dari 
Suwignyo, 17 April 1973, “Daftar Nama-nama Perintis Kemerdekaan dalam Periode 
1908-1945 dengan Sejarah Perjuangan Singkatnya.” 

Pegawai pabrik gula Jatibarang, Wawancara, 29.7.76. 


248 


FRONT PERSATUAN DI TIGA DAERAH 


gungan ke dalam kepemimpinan tunggal." Dalam rapat berikutnya, 
Kartohargo bertemu dengan K. Mijaya dan terkesan akan keterampilan- 
nya berorganisasi. K. Mijaya mengatakan bahwa ia telah menemui se- 
mua anggota KNI Brebes di Ketanggungan, dimana telah diputuskan 
untuk membubarkan semua KNI dan menggabungkannya dengan 
Badan Pekerja. Rapat pembentukan Badan Pekerja untuk seluruh ke- 
residenan diselenggarakan hari itu juga. K.Mijaya meminta Karto- 
hargo untuk membuka dan menutup rapat itu. Kartohargo heran 
atas banyaknya jumlah yang hadir." 

Kartohargo dipilih sebagai Ketua BP Brebes yang terdiri atas 9 
orang yang diprakarsai K. Mijaya. Kesembilan orang itu adalah se- 
orang pemimpin agama setempat, seorang tokoh pemuda, tiga orang 
tokoh radikal Ketanggungan, dua orang, orang elite birokrat yang 
pro-kemerdekaan, yaitu sekretaris Kabupaten Brebes Mohammad Sa- 
leh, dan Jaksa Penuntut Umum, Maksum. Karena semua golongan 
diwakili di dalam Badan Pekerja dan kreatif cara kerjanya, maka badan 
itu dianggap sebagai contoh yang baik untuk pemerintahan di Tiga 
Daerah'' (/ihat lampiran B). 

Setelah BP Brebes terbentuk, K. Mijaya bersama dengan ketua 
Barisan Pelopor Tegal, Mohammad Nuh, Amir dari Pemalang, dan 
Widarta (sebagai utusan Menteri Penerangan di Jakarta) membicara- 
kan masalah residen Pekalongan. Residen Besar telah diganti, sedang- 
kan R.M. Suprapto adalah pengganti sementara. Dia bukan dari ka- 
langan pergerakan. Budisucitro, anggota Partai Sosialis dalam KNIP 
diusulkan, tetapi K. Mijaya mencalonkan Sismadi, seorang wartawan 
dari Solo dan buangan Digul. Mohammad Saleh, sebagai sekretaris 
Badan Pekerja Brebes melaporkan keputusan ini ke Pemerintah Pusat. 

Pada tanggal 8 November, Abu Suja'i dilantik sebagai bupati 
baru Tegal. BP Tegal dan Pejabat Residen Suprapto lalu mendesak 


Kartohargo agar segera mengganti pangreh praja Brebes, karena pe- 


“Pemimpin perjuangan Tanjung, Wawancara, 29.7.76. 

"Kartohargo, Wawancara, 16.2.72, Pertanyaan ke-3, Proces Verbal, 19.10.46. 
Proc. 

"Surat Partai Buruh Indonesia Cabang Tegal kepada Jaksa Agung Mr. 
Kasman Singodimejo tentang situasi politik di Brebes, tertanggal 12 Desember 1945. 
Proc. Gen. (selanjutnya “Surat PBI”). 


249 


ONE. SOUL ONE STRUGGLE 


merintahan tidak akan berjalan tanpa adanya para pemimpin daerah. 
Keterlambatan penggantian pegawai lama di Brebes ini menjadi pe- 
mikiran para pejabat Keresidenan Pekalongan dan kaum revolusioner 
di Tegal." 

Pada keesokan harinya, Kartohargo membahas masalah ini de- 
ngan BP Brebes, yang tetap pada pendiriannya bahwa hanya pemerin- 
tah yang mempunyai hak untuk mengangkat pangreh praja baru. Se- 
telah didesak oleh Sayuti Melik sebagai wakil Gubernur akhirnya BP 
Brebes meminta kelompok perjuangan setempat mengajukan seorang 
calon bupati baru. Ternyata Kiai Haji Syatori, wakil ketua Masyumi 
dan naib setempat, terpilih. Kekosongan pangreh praja lainnya kemu- 
dian diisi oleh BP" 

Setelah penggantian pangreh praja, masalah yang dihadapi BP 
Brebes adalah masalah ekonomi. Masalah pemasaran bagi hasil bumi 
Brebes seperti bawang putih, cabai, kacang tanah, dan kedelai harus 
segera dipecahkan. BP mengirim hasil tadi atas nama bupati agar 
memperoleh harga yang pantas di ibukota. Ikan asin, telur asin, dan 
terasi juga dikirim ke Jakarta. Kantor BP selain menangani masalah- 
masalah ekonomi, juga mengawasi distribusi penyediaan bahan-ba- 
han kebutuhan pokok di seluruh kabupaten. Karena kepala perikanan 
Kabupaten telah didaulat, maka tugasnya dilakukan oleh sebuah ko- 
perasi perikanan di Sawijaya, yang hingga kini masih berjalan. 

BP Brebes juga aktif di bidang sosial, menyelenggarakan kursus- 
kursus untuk wanita sambil menjelaskan arti yang lebih luas dari per- 
juangan kemerdekaan dan tugas-tugas Badan Pekerja, sehingga para 
wanita akan mengenal dan memiliki watak pembela negara." Ini ada- 
lah satu-satunya kelompok perjuangan di Tiga Daerah yang meng- 
ikutsertakan wanita dalam gerakan kemerdekaan. Selain itu fungsi 
ekonomi dan politiknya dirasakan di tingkat kewedanaan dan keca- 


#Kartohargo, pertanyaan ke-15, Proces Verbal, 23.10.46. Proc. Gen. 

— 1Ibid. Kartohargo tidak menyebut siapa (kelompok dan badan) yang 
mengajukan calon bupati, atau berapa calonnya. Kata stembiljer (kartu pemilihan) 
digunakan untuk pemunguan secara tertulis, tak ada keterangan tentang siapa yang 
berhak memilih. Pejabat Residen Suprapto menandatangani semua surat 
pengangkatan pegawai. 

"Pemimpin Perjuangan Tanjung, wawancara, 29.7.76. 


250 


FRONT PERSATUAN DI TIGA DAERAH 


matan, Di Wanasari (Klampok), sebelah barat Kota Brebes, petani- 
petani mengambil alih penggilingan padi milik Cina. Hal ini disetujui 
oleh BP Wanasari karena petani-petani itu melakukannya dengan 
tertib.' 

Badan Pekerja di tingkat kewedanaan bertindak sebagai peng- 
ganti wedana di Kota Brebes. Tugas yang penting ialah mengangkat 
camat baru. Pilihan jatuh pada bekas lurah semasa zaman Belanda 
dan seorang anggota BP kewedanaan.” Peranan Badan Pekerja seba- 
gai pengganti wedana mencerminkan pandangan bahwa kedudukan 
wedana sebaiknya dihapus.” Apakah wedana baru harus diangkat 
atau tidak diangkat tergantung pada pandangan tokoh perjuangan 
setempat. Susunan Badan Pekerja umumnya merupakan pencermin- 
an jalur-jalur gerakan nasionalis lokal. Badan Pekerja biasanya terdi- 
ri dari tokoh Islam ortodoks atau modern, tokoh pergerakan sebelum 
perang, pemimpin muda, guru sekolah, dan bekas pejabat. 

Masalah lain yang timbul di Brebes yaitu perlu adanya partai- 
partai politik. Kartohargo, ketua BP Brebes, menganggap partai-partai 
politik akan memudahkan pembentukan kader, sedangkan yang lain 
berpendapat pengambilalihan kekuasaan dari pemerintahan lama ada- 
lah prioritas pertama. Partai-partai politik tidak diperlukan, asal BP 
dapat memenuhi fungsi parpol, seperti di bidang propaganda. Lebih- 
lebih BP mempunyai kekuasaan eksekutif untuk mengangkat pejabat 
setempat, kekuasaan yang tidak akan dimiliki oleh parpol. Walaupun 
pengumuman Wakil Presiden Hatta tertanggal 3 November merupa- 
kan lampu hijau bagi pembentukan parpol, satu-satunya parpol yang 
ada di Brebes sampai revolusi sosial selesai adalah Masyumi. 

Di Tegal, K. Mijaya memainkan perenan yang lebih penting 
dalam penentuan keanggotaan Badan Pekerja. BP Tegal ditunjuk oleh 
K. Mijaya dan kelompoknya tanpa melalui rapat umum terbuka di 


"Kecamatan Wanasari terletak di Klampok. BP Wanasari itu dipimpin oleh 
aktivis-aktivis PKI angkaran '26. Mereka yang bertugas di BP diberi gaji beras giling 
menurut keterangan seorang guru Islam. Wawancara, Desember 1975. 

“Wawancara dengan Guru Sekolah Dasar 10.12.75. BP Kewedanaan Brebes 
terdiri dari pejabat sebelum perang dari Jatibarang, seorang guru, seorang pemuda 
dan bekas lurah yang menjadi camat baru Brebes. 


“Surat PBI, Proc. Gen. 


251 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


antara kelompok-kelompok perjuangan seperti Brebes. Para calon 
anggota oleh K. Mijaya telah dimintai kesediaannya lebih dahulu. 
K. Mijaya menganggap perubahan-perubahan radikal harus dilaku- 
kan dengan menyingkirkan pejabat-pejabat kolonial dan alat-alat fasis. 
Karena tidak cukup tersedia kader yang terlatih untuk melaksanakan 
tugas itu, ada yang meragukan kemampuan pejabat baru yang revolu- 
sioner itu dalam memimpin revolusi. Setiap orang ingin menjadi ca- 
mat, wedana atau jabatan lainnya. Tetapi adakah kemampuan mereka 
dalam memimpin perjuangannya, adalah soal lain.? 

Dengan demikian K. Mijaya dikenal sebagai otak perencana 
(intelectual actor) dalam pembentukan Badan-badan Pekerja. Hal itu 
mengesankan Kartohargo dan terbukti benar apa yang telah diucap- 
kannya di depan kaum buruh pabrik gula Jatibarang. Rupa-rupanya 
tujuan utamanya ialah memberikan arah kepada gerakan kemerde- 
kaan agar dapat bergerak secara cepat dan teratur. Dengan demikian 
maka kelompok-kelompok di Tegal dan Brebes yang belum yakin 
dapat dibawa ke dalam gerakan. Bupati-bupati dari kalangan Islam 
yang dipilih dapat diawasi dan dibatasi oleh pengaruh kiri, tanpa me- 
libatkan kelompok radikal dalam segala kegiatan. Di Pemalang tidak 
ada Badan Pekerja, karena Supangat didukung K. Mijaya. Dia bukan 
dari kalangan Islam, sehingga dianggap tidak perlu adanya Badan Pe- 
kerja. Tetap terselubungnya peran K. Mijaya menimbulkan ketidakse- 
nangan beberapa anggota KNI Tegal terhadap campur tangannya. 
Dalam sidang pertama BP Tegal yang beranggotakan sembilan orang 
(semua dipilih oleh K. Mijaya) itu ternyata hadir orang kesepuluh yang 
keberatan menyebutkan identitasnya dan mengatakan tidak perlunya 
BP Tegal mengetahui siapa dia dan apa statusnya. Sekretaris Badan 
Pekerja tidak melanjutkan sidang dan meninggalkannya, karena ia 
tidak ingin menjadi anggota suatu badan yang melanggar tata tertib 
dalam rapat pertamanya. Baru kemudian sekretaris itu mengetahui 
bahwa orang yang misterius itu adalah K. Mijaya.? 

Keanggotaan Badan Pekerja Tegal selain tiga tokoh Digulis (ter- 


masuk pemimpin AMRI Slawi Suwignyo dan pemimpin Barisan Pe- 


2Pemimpin KNI, Wawancara, 8.10.76. 
2Sumarno, Wawancara, 18.12.73. 


252 


FRONT PERSATUAN DI TIGA DAERAH 


lopor Tegal Muh. Nuh) terdapat dua anggota KNI Tegal (dari kelom- 
pok Negen Broeders). Dengan demikian Badan Pekerja lebih repre- 
sentatif dari KNI sebelumnya (lihat lampiran B). 

Kurangnya pengalaman administratif dalam urusan keuangan 
sangat dirasakan oleh kalangan pergerakan yang mengendalikan pe- 
merintahan di Tiga Daerah sesudah terjadinya revolusi sosial. Di Pe- 
malang pemimpin revolusioner menggunakan pejabat-pejabat lama, 
termasuk dua camat zaman Jepang, satu di antaranya menjadi sekreta- 
ris kabupaten. Di Brebes, sekretaris kabupaten lama Mohammad Sa- 
leh yang pro-kemerdekaan itu menjadi anggota Badan Pekerja, se- 
dangkan seorang camat zaman Jepang ditempatkan di kabupaten. 
Di Tegal, pandangan kaum radikal tua untuk menyingkirkan kaki 
tangan Jepang, sangat berpengaruh.” Hanya satu anggota Badan Pe- 
kerja yang mempunyai pengalaman administratif. Tidak seorang pun 
mempunyai pengalaman urusan keuangan, termasuk Sulaiman, ben- 
dahara Badan Pekerja, yang menutup pembukuan semua kantor-kan- 
tor pemerintah untuk mempermudah keuangan kabupaten dengan 
adanya penggabungan administrasi kabupaten dengan kota praja. De- 
ngan ditutupnya semua pembukuan timbul kesulitan yang serius, yai- 
tu tidak ada lagi persediaan obat-obatan di rumah sakit yang merupa- 
kan kebutuhan mendesak.” Sewaktu melakukan inventarisasi cadang- 
an beras dan gula di kabupaten, BP menemukan timbunan padi yang 
seharusnya didistribusikan pada zaman Jepang. Padi itu kemudian 
dibagi-bagikan kepada rakyat di kota. 

Badan Pekerja Tegal juga mengatur pembagian tekstil. Di pabrik 
tekstil terbesar di Pulau Jawa, tertimbun bahan sandang yang belum 
didistribusikan. Kutil dimintai bantuannya dalam membagi-bagikan 
tekstil guna mengatasi kelangkaan bahan sandang di Tegal. 

Kabupaten Pemalang mendapat bahan sandang dari pabrik Te- 
gal pada awal Oktober 1945, tetapi KNI yang dikuasai pangreh praja 
tidak mampu membayarnya, sampai akhirnya Wedana Belik menya- 
rankan penggunaan kas desa (uang milik desa). Tetapi ketika pemerin- 


MPemimpin Pesindo Tegal, Wawancara, 31.10.75. 
“Ketua BP Tegal (Suwignyo), Transkripsi 1/8, 26.3.73. 
X fbid. 


253 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


tahan pangreh paraja di Pemalang ini jatuh, kaum revolusioner men- 
dapati bahan sandang yang ternyata tidak dibagikan. Kemudian Bu- 
pati Supangat membagikan bahan sandang dengan bantuan Wedana 
Belik. Uang didapatkan dari pembagian bahan sandang ini digunakan 
oleh para pemuda yang bertugas jaga untuk membeli makanan. 

Badan Pekerja Tegal, seperti di Brebes dan juga API/PRI Pema- 
lang, mempunyai bagian kesejahteraan sosial. Kampanye mendidik 
para pelacur kota dengan bantuan pemuda dimulai. Bersama dengan 
para pejuang lainnya mereka diberi jatah beras dan dikirim untuk 
bekerja di suatu pabrik tekstil.” Jabatan-jabatan yang kosong sebagai 
akibat revolusi sosial bulan Oktober kemudian diisi oleh Badan Pe- 
kerja. Ketua BP kemudian mengangkat dua camat baru di Slawi dan 
Kedunpbatang yang kemudian disahkan oleh Pejabat Residen. Karena 
buruh kereta api Tegal tidak mempunyai serikat buruh, maka tokoh 
dari Bandung didatangkan untuk mendirikan serikat buruh di Tegal. 

BP Tegal mendukung Angkatan Laut untuk membangun Pang- 
kalan IV di Tegal yang seharusnya sudah dilantik pada 7 November 
sesudah TKR Laut ditarik dan pendirian markasnya di bekas asrama 
kenpeitai. Pendiri pangkalan itu, Darwis Jamin, dengan surat perintah 
resmi dari Jakarta menemui Badan pekerja Tegal meminta bantuan 
untuk membeli senjata, makanan, dan perlengkapan lain dan me- 
rekrut tenaga juga. Pada bulan November sebuah usul diajukan ke 
Badan Pekerja agar cadangan gula di kabupaten dijual untuk membia- 
yai pendirian pangkalan laut tersebut.? 

Kelompok-kelompok lain yang bersifat mandiri di luar kota, 
termasuk Pemuda Istimewa Ujungrusi yang keras itu, mengakui ke- 
kuasaan BP, tetapi Kutil masih tetap berada di luarnya. Akhirnya Kutil 
merasa malu, karena BP telah terbentuk di'Tegal, malahan ia diangkat 
sebagai kepala Polisi Kabupaten oleh Badan Pekerja agar mudah dia- 
wasi. Dengan cerdik Kutil menerima pengangkatan itu, namun ia 
menolak menetap di asrama polisi dengan anak buahnya. Kesulitan 


“Ketua BP Tegal, Transkripsi, 1/8, 26.3.73. 

2Setelah berakhirnya peristiwa Tiga Daerah, Darwis Jamin terap menguasai 
cadangan gula, dan hal ini kemudian menjadi salah satu sebab pertikaian antara 
Angkatan Laut dan BPRI pada tahun-tahun 1946. Kerua BP Tegal, Transkripsi 1/8, 
26.3.73. 


254 


FRONT PERSATUAN DI TIGA DAERAH 


Badan Pekerja semakin bertambah ketika Suwignyo (ketuanya) berbe- 
da pendapat dengan pemimpin PKN (Penjaga Keamanan Negara), 
satu-satunya kekuatan yang mampu menangkap Kutil. Akhirnya Ku- 
til menjadi kepala polisi, tetapi tetap di Talang. 

Hubungan antara bupati-bupati dari kalangan Islam dengan 
Badan Pekerja sangat penting bagi keberhasilan kaum revolusioner 
di Tiga Daerah. K. Mijaya hanya membentuk Badan Pekerja di kabu- 
paten dengan bupati dari kalangan Islam. Strategi ini hanya separuh 
berhasil. Tiga puluh tahun kemudian Bupati Tegal K.H. Abu Sujsi, 
merasa ia tak pernah diberi informasi yang cukup, sehingga ia tidak 
mengetahui masalah-masalah yang ada dan merasa sebagai boneka 
saja.” Tugas Bupati semata-mata hanya menandatangani keputusan- 
keputusan yang dibuat oleh Badan Pekerja,” dari situ terlihatlah bah- 
wa Badan Pekerja menganggap bupati-bupati baru itu setidak-tidak- 
nya kurang berpengalaman dalam bidang pemerintahan. Badan Pe- 
kerja Tegal yang dikuasai oleh golongan kiri menyadari perlunya kerja 
sama dengan golongan nasionalis Islam. Walaupun dalam kenyata- 
annya kurang berhasil, ini merupakan kenyataan politik yang penting 
untuk dapat mewujudkan koalisi kerja antara dua kelompok itu apa- 
bila kaum radikal ingin bertahan dalam kakuasaan. 

Sebagian kaum radikal berpendapat bahwa pengangkatan bu- 
pati-bupati dari kelompok Islam akan menghindari pertentangan an- 
tara kaum kiri dan Islam yang laten itu. Memang tidak ada satu santri 
pun dalam keanggotaan BP Tegal maupun Front Persatuan (GBP3D). 
Islam komunis di Tiga Daerah sedikit jumlahnya, walaupun dukung- 
an massa kuat terhadap Sarekat Rakyat, pada awal tahun dua puluh- 
an. Kyai Misbakh, tokoh Sarekat Rakyat, adalah penasihat AMRI 
Slawi. Tokoh-tokoh Islam lain yang sependapat dengan kaum radikal 
tidaklah sepaham. Ternyata kaum radikal terlalu mudah untuk meng- 
anggap bahwa dengan pengangkatan dua tokoh santri menjadi bupati 
dapat memecahkan masalah antara kaum Islam dan komunisme. 

Penahanan dua tokoh Muhammadiyah, yakni Komandan TKR 
Iskandar Idris, Wedana Adiwerna, dan dua Kyai ortodoks dari Tegal 


2K.H. Abu Suja'i, Wawancara, 20.11.75. 
“Surat PBI, tertanggal 18. Desenber 1945, Proc. Gen. 


255 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


tidak mempererat hubungan dengan golongan Islam. Persoalan pe- 
mimpin TKR kemudian diserahkan kepada AMRI Slawi yang memu- 
tuskan agar Iskandar Idris, “kudanya Mr. Besar,”' tetap tinggal di 
Slawi sampai situasi ketegangan sosial mereda. Hal ini menimbulkan 
kemarahan TKR yang menganggap bahwa Iskandar Idris telah di- 
tahan, walaupun ia diizinkan tinggal di Slawi di luar markas AMRI 
dalam rumah tanpa dijaga dan boleh membawa keluarganya dari Pe- 
kalongan. Menurut Ketua Badan Pekerja Tegal, Iskandar Idris memi- 
lih tinggal di Slawi daripada kembali ke Pekalongan melalui Adiwerna 
dan Talang. Ia dibawa ke tempat-tempat latihan pemuda dan me- 
ngunjungi pabrik tekstil. Walaupun tetap diperlakukan dengan baik,” 
akibatnya para pemuda santri di sekitar Slawi mulai meragukan tujuan 
AMRI. 

AMRI Slawi juga menimbulkan ketidaksenangan kelompok- 
kelompok Islam lain karena beberapa hal. Pemuda Adiwerna merasa 
tidak senang mengikuti latihan baris-berbaris, karena seolah-olah me- 
reka itu tidak pernah melakukan sebelumnya, dengan demikian pada 
awal Desember AMRI Slawi tidak lagi berkuasa di Adiwerna. Pada 
tanggal 13 Desember 1945, Badan Pekerja Adiwerna mengubah na- 
manya menjadi Masyumi dan AMRI Adiwerna menjadi GPII (Gerak- 
an Pemuda Islam Idonesia)." Di selatan Tegal beberapa ulama ber- 
kumpul untuk berpuasa siang hari dan berdoa malam hari untuk me- 
lawan AMRI. Kaum ulama menganggap AMRI Slawi membahaya- 
kan agama. Tujuan utama perjuangan kemerdekaan menurut kelom- 
pok Islam, yaitu bersatu dalam menghadapi kembalinya Belanda si 
penguasa kolonial. Balas dendam telah menggantikan tujuan perju- 
angan, kata kaum ulama, karena siapa saja yang sebelumnya dianggap 
membantu Belanda dibunuh.” 


Menurut seorang pemimpin pemuda Adiwerna, sebutan inilah yang 
digunakan Sakirman, Adiwerna Verslag, 1946, Proc. Gen. 

2Iskandar Idris, “Sedikic Catatan Sekedar yang Saya Alami dan Ketahui,” 
catatan wawancara Team Museum ABRI, 26 Juli 1972. ini merupakan satu dari 
beberapa wawancara mengiringi penjelasan adegan-adegan bersejarah diorama 
berbagai kejadian semasa revolusi pada muscum ABRI (Saya berterima kasih kepada 
Mayjen Sudharmo yang telah memberikan salinan wawancara ini kepada saya). 

3K,H. Fakhruri, Wawancara, 15.12.72. 

4Adiwerna Verslag, 1946, Proc. Gen. 

3K,H. Toha, Wawancara, 10.473: K.H. Fakhruri, Wawancara, 15.12.72. 


256 


FRONT PERSATUAN Di TIGA DAERAH 


Singkatnya, kaum radikalis merasa tidak memerlukan tindakan 
khusus lagi untuk mendapat dukungan dari kelompok Islam. Mung- 
kin saja keberhasilan yang menonjol di pihak Sarekat Rakyat di Tegal 
sebelum tahun 1926, menimbulkan pendapat bahwa untuk meraih 
kekuasaan, hal itu tidak diperlukan. Tetapi perbedaan nilai-nilai sosial 
antara Islam dan nasionalis radikal selalu mengancam. K. Mijaya tidak 
dapat mencapai persatuan seperti yang diinginkan, hanya dengan 
memperkenalkan dirinya kepada Bupati Tegal yang santri itu, dengan 
nama Abdul Hamid, “seolah-olah ia berasal dari suatu pesantren.” 
Konflik nilai-nilai antara para penganut Islam dan komunis pernah 
sekali meletus dengan adanya perpecahan yang getir di dalam Sarekat 
Islam tahun 1919. Untuk mencapai tujuan politiknya saat itu diperlu- 
kan dukungan dari semua kelompok, terutama Islam. 


Gabungan Badan Perjuangan Tiga Daerah-GBP3D 


GBP3D didirikan oleh K. Mijaya di markas Barisan Pelopor 
Tegal pada tanggal 16 November 1945. Ini merupakan salah satu 
langkah dalam membentuk front persatuan di Tiga Daerah, dengan 
memilih dan membawa ibukota keresidenan dan Kabupaten Pekalong- 
an agar supaya segaris dengan daerah Tiga Daerah lainnya. Risalah 
sidang GBP3D tanggal 25 November di Brebes merupakan petunjuk 
yang jelas apa tujuan dan prioritas front persatuan pada waktu itu.” 
Enam anggotanya berasal dari kelompok radikal, dua PNI-baru dan 
satu garis Sukarnois. Sedang K. Mijaya (ketuanya) menganggap tuju- 
an GBP3D sama dengan partai Amir Syarifuddin (Parsi), yaitu mem- 
perkuat kaum buruh tani, tentara, dan pemuda untuk menuju masyara- 
kat sosiolis." GBP3S menaruh simpati kepada Parsi juga karena pan- 
dangan politiknya condong ke Moskow menurut K. Mijaya.” 

Tugas utama GBP3D adalah mengangkat residen perjuangan 
guna menggantikan Suprapto, residen tunjukan Pemerintah. Sedang 
Sismadi, calon yang diajukan pada mulanya menarik diri karena me- 


“K.H, Abu Suja'i, Wawancara, 20.11.78. 

“Lihat lampiran C. Diskusi tentang politik dan tujuan GBP3D berasal dari 
dokumen ini. 

#Anderson, Pemuda Revolution, hlm. 237. 

VK, Mijaya, Pertanyaan ke-3, 25 April 1946, Proc. Gen. 


257 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


rasa dirinya akan sukar diterima oleh penduduk keresidenan yang 
umumnya Islam sedang dirinya Kristen. K. Mijaya kemudian meng- 
ajukan Sarjio dari Purworejo. Sarjio, semula adalah anggota PNI-Baru 
yang selama masa pendudukan Jepang menjadi anggota Shu Sangi 
Kai Kedu dan kemudian menjadi wakil keresidenan dalam Dewan 
Penasihat se-Jawa (Chuo Sang-in). Ia ditangkap karena dituduh men- 
jadi anggota PKI bawah tanah dan dihukum 13 tahun penjara ta- 
hun 1944. Ia ditempatkan di penjara Ambarawa bersama Sayuti Me- 
lik, dan baru bebas pada bulan September 1945.4 

Rapat kedua GBP3D yang diselenggarakan di Brebes pada 
tanggal 25 November (lihat lampiran C) dihadiri oleh Widarta dan 
wakil masyarakat Cina Tegal. Dari catatan rapat tersebut, K. Mijaya 
dan Widarta terlihat walaupun tidak punya pengalaman dalam bi- 
dang ini, mereka percaya akan kemampuan GBP3D untuk mengurus 
ekonomi daerahnya sendiri. Wakil dari Brebes yang mempunyai pen- 
galaman banyak dalam masalah ekonomi menguasai pembicaraan 
tentang urusan ekonomi. Dialah yang membantu berdirinya koperasi 
sebelum perang bersama tokoh-tokoh PNI-Baru lainnya dari Cire- 
bon, dan menggunakannya sebagai wadah gerakan bawah tanah 
untuk melawan Jepang. 

Sistem demokrasi sentralisme GBP3D adalah dalam masalah 
ekonomi lemah. Hal ini terlihat dalam laporan Badan Ekonomi. Ada- 
pun titik pandangannya adalah ekonomi berdasar pada koperasi dan 
harus berada di bawah penguasaan badan induk, harga harus diawasi, 
cadangan pangan harus diatur agar tidak terjadi pertentangan akan 
pembagian tanah, pabrik-pabrik gula beserta hasilnya harus diatur. 
Tidak ada tindakan apa pun mengenai masalah pembagian tanah 
bengkok. Padahal iru merupakan peluang terbaik untuk melakukan- 
nya, setidak-tidaknya mengurangi ketidakadilan pemilikan tanah de- 
ngan cara pembagian kembali yang melibatkan pula para lurah yang 
dianggap memiliki tanah berlebihan harus dikurangi. Masalah ini 
mungkin merupakan pikiran tokoh-tokoh PKI, walaupun mereka 
tidak membicarakannya pada waktu itu. 


“0Ipar Sarjio, Jawaban atas pertanyaan tertulis, 20.6.73. 


258 


FRONT PERSATUAN DI TIGA DAERAH 


Masalahnya kabur, apakah pengusaha swasta masih diizinkan 
beroperasi seperti di Yenan (basis kekuasaan komunis Cina semasa 
revolusi), apakah Tiga Daerah hanya memungut pajak perdagangan, 
dan bagaimana dengan perdagangan yang harus ada di tangan rakyat. 
Hanya disebut bahwa “alat-alat produksi disewa oleh pemerintah” 
(Lihat lampiran C). 

Peranan tentara di Tiga Daerah merupakan masalah penting. 
Kartohargo, pemimpin Brebes, berpendapat bahwa TKR Pekalong- 
an harus kembali aktif. Perutusan TKR Yogyakarta bersedia memben- 
tuk TKR baru di Tegal. Pekalongan akan memberikan separuh dari 
persenjataannya dan sebagian dari anggotanya, dan Tegal akan diberi 
hak memilih anggotanya. Ada anggapan bahwa TKR pada dasarnya 
adalah kekuatan konservatif yang berasal dari lapisan masyarakat ter- 
tentu. Maka perlu adanya angkatan bersenjata baru ataupun barisan 
algojo dengan alasan bahwa kekuatan untuk melawan kolonial adalah 
kekuatan gerilya dengan basis kekuatan kaum miskin, karena mereka- 
lah yang mempunyai kepentingan banyak terhadap perbaikan nasib- 
nya. Kelompok radikal berpendapat bahwa di mana-mana tentara men- 
dukung status guo dan biasanya dipengaruhi kekuatan-kekuatan luar 
yang sukar dipercayai. 

Catatan rapat GBP3D itu menunjukkan bahwa pemerintah 
revolusioner Mao Tze-tung di Yenan diikuti oleh PKI bawah tanah, 
karena Widarta menyarankan agar pemerintah Tiga Daerah meniru 
model Cina Yenan dengan biro di bawah presidium partai yang dibagi 
ke dalam empat kelompok eksekurif yaitu kehakiman, sekretaris jendral, 
komite, dan kongres yang mengurusi dewan-dewan di kabupaten, ba- 
dan pertahanan, ekonomi, dan penerangan."' Pemerintahan semacam 
ini merupakan forum ideologis dan teoretis. Persepsi organisasi masa 
revolusi terungkap dalam sikap mereka yang menghalangi sistem eko- 
nomi liberal, artinya rakyat harus menekankan ekonomi komunal 
individu: juga penekanan akan sikap keras terhadap para penghalang. 


Dengan demikian Badan Pertahanan harus membentuk pasukan pe- 


"Pembicaraan Widarta juga menyangkut peran rakyat dalam revolusi di luar 
keresidenan, politik nasional dan lokal di Jawa dan pelajaran yang harus diambil dari 
Surabaya, di mana pertempuran sengit sedang berkobar terus. Lihat lampiran C. 


259 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


laksanan di seriap daerah guna menghadapi NICA dan agen-agennya. 

Meskipun terbatas, GBP3D berusaha menangani masalah eko- 
nomi dengan cepat. Distribusi pangan, penimbunan pangan, pemba- 
tasan harga, pengawasan kegiatan swasta, pengawasan penukaran ba- 
rang dengan daerah lain merupakan pembahasan sidang. Dalam si- 
dang itu Widarta menyatakan bahwa dasar dari tidakan itu sesuai de- 
ngan situasi yang ada. Teori internasional tidak dianggap selalu baik 
bagi kondisi setempat. Jadi landreform pada saat itu bukan prioritas. 

Di balik keprihatinan yang realistis dan penyelesaian yang prag- 
matis, terbentang kepentingan untuk mempertahankan revolusi ter- 
hadap lawan-lawannya, yaitu NICA dan agen-agennya. Kelompok 
luar Tiga Daerah yang dianggap sejalan, yaitu kelompok Tan Malaka, 
Sayuti Melik, dan PKI Jusuf di Cirebon (yang tidak punya hubung- 
an sama sekali dengan PKI di Tiga Daerah). 

Kesan dan catatan rapat tanggal 25 November ialah bahwa 
GBP3D merasa tekepung dan harus siap untuk bertempur. Mereka 
berjaga-jaga dengan menaruh logistik penting di tempat tertentu, se- 
perti bensin disimpan di Pemalang dan akan dihancurkan apabila 
mereka terancam. Penerangan ditangani pemuda, Barisan Algojo di- 
bentuk, para prajurit dididik sesuai dengan prinsip-prinsip tujuan 
pemerintah Tiga Daerah. Tegal menjadi pusat kekuatan pasukan-pa- 
sukan sedangkan Slawi sebagai pusat kekuasaan Tiga Daerah. 

TKR dianggap tidak mendukung revolusi Tiga Daerah. 
GBP3D berpendapat bahwa TKR adalah alat untuk memperkuat feo- 
dalisme Jakarta. Kecurigaan mereka terhadap TKR, dengan latar be- 
lakang sosial dan kesetiaannya berakibat penolakan GBP3D terhadap 
tawaran TKR Yogyakarta untuk membentuk TKR baru Tegal. 

Walupun PKI tetap bekerja secara terselubung melalui badan- 
badan legal dan penggerak front persatuan, Widarta atau K. Mijaya 
tidak menyembunyikan lagi keberadaan PKI di dalam GBP3D. De- 
ngan terus terang Widarta berbicara mengenai “Parsi” yang seratus 
persen pro-Moskow. Ia beranggapan, anggota-anggota non-komunis 
dalam Front Persatuan itu adalah simpatisan. Tetapi ideologi mereka 
tidak bisa disamakan dengan golongan kiri lain. Widarta cs, sama 
sekali tidak berhubungan dengan PKI yang didirikan di Cirebon oleh 
Mohamad Yusuf pada tanggal 21 Oktober 1945. Pertentangan yang 


260 


FRONT PERSATUAN DI TIGA DAERAH 


tidak terdamaikan antara K. Mijaya dan Sayuti Melik timbul karena 
Sayuti Melik tidak menyetujui propaganda anti-fasis oleh PKI pada 
waktu Jepang mendarat, akibatnya Sayuti Melik dituduh sebagai in- 
forman Jepang. Rupanya front persatuan PKI di Tiga Daerah terma- 
suk siapa saja kecuali teman komunisnya sendiri. 

Prioritas utama GBP3D ialah dengan secepatnya menanamkan 
kekuasaan di Pekalongan. Pada tanggal 28 November sekretariat 
umum GBP3D mengeluarkan surat untuk semua organisasi/badan 
perjuangan di daerah Tegal agar mendukung perubahan di Pekalong- 
an. Menyusul keputusan tanggal 5 Desember untuk seluruh wilayah 
keresidenan yang berisi tuntutan Tiga Daerah, Sarjio harus diangkat 
jadi residen, sisa-sisa pangreh praja yang masih berkuasa harus diganti, 
dan semua pendukung NICA harus dibersihkan. Apabila Pekalong- 
an dalam waktu 3 hari tidak melaksanakan tuntutan ini, maka 
GBP3D akan terpaksa menentukan sikap yang tegas, dan bertang- 
gung jawab atas akibatnya (Lihat lampiranD). 

Di kemudian hari K. Mijaya membenarkan tindakan ini, ka- 
rena GBP3D telah menerima laporan tentang kekacauan di Sragi (per- 
batasan Kabupaten Pemalang-Pekalongan) dan di Batang (sebelah ti- 
mur ibukota keresidenan), yang merupakan petunjuk bahwa revolusi 
sosial bulan Oktober telah timbul di sana? GBP3D berpendapat 
bahwa untuk lebih menekan Pekalongan agar mengganti pemerintah- 
an keresidenan ialah dengan cara mengganti residen, sehingga pergo- 
lakan sosial seperti di lain daerah Tiga Daerah dapat dicegah. Menu- 
rut K. Mijaya sikap pasif Pekalongan membahayakan keamanan da- 
lam menghadapi kapal perang yang diberitakan telah kelihatan di pan- 
tai, yang mungkin akan segera mendarat karena batalyon ke-4 TKR 
sebelum ditarik sempat menangkap seorang mata-mata yang sedang 
membagi-bagikan uang Belanda. Laporan-laporan kepada Peme- 
rintah Pusat, baik melalui Mr. Amir Syarifuddin maupun melalui 
Syahrir secara pribadi, tidak ada gunanya karena Pemerinah Pusat 
sedang memusatkan perhatiannya pada pertempuran di Surabaya dan 


"Ketua BP Batang, Suwito, Pertanyaan ke-12, Proces Verbaal, 27.11.46. 
Proc. Gen. 
“K.Mijaya, Pertanyaan ke-13, Proces Verbaal, 25.4.46. Proc. Gen. 


261 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


Ambarawa untuk melawan pasukan Sekutu. Pekerjaan Pemerintah 
Pusat ialah bertempur melawan musuh asing, dan bukan menyelesai- 
kan pertikaian di daerah-daerah. Oleh karena itu mereka menantikan 
reaksi Pekalongan atas tuntutan Tiga Daerah sampai 5 Desember se- 
belum melapor ke Pusat.“ 


Konferensi Pemalang 


Surat untuk badan-badan perjuangan Kabupaten Pekalongan 
diterima Pejabat Residen Pekalongan R.M. Suprapto pada tanggal 6 
Desember, dan keesokan harinya diadakan sidang Badan Perjuangan 
Pekalongan.” Saran Sayuti Melik, agar Badan Perjuangan Pekalongan 
segera menemui GBP3D, dapat diterima. Diusulkan supaya Sayuti 
Melik dan Suprapto diundang menghadiri pertemuan yang hendak 
diadakan, tetapi Sayuti Melik telah meninggalkan Pekalongan lagi. 
Suprapto karena berpendapat bahwa pejabat pemerintah seperti diri- 
nya lebih baik tidak ikut serta, menjadikan pertemuan itu lebih me- 
rupakan perundingan antara rakyat dengan rakyat." 

Pertemuan diadakan hari Minggu tanggal 9 Desember di Pema- 
lang. Para utusan telah berkumpul di Hotel Merdeka Pekalongan. 
Di antaranya hadir K.H. Syirat (tokoh Badan Pemberontakan Alim 
Ulama), K.H. Syafi'i (tokoh Muhammadiyah mewakili BPRI), Kepa- 
la Polisi Keresidenan, seorang tokoh KNI, dan wakil dari Barisan Bu- 
ruh Indonesia. Di perbatasan Pekalongan-Pemalang, mereka dihenti- 
kan dan diperiksa oleh rakyat yang bersenjatakan bambu runcing. 
Ini berkali-kali terjadi sepanjang perjalanan ke Pemalang. Perutusan 
Brebes juga mengalami hal yang sama. 

Tokoh nasionalis Brebes, Kartohargo, dalam tulisannya 13 bu- 
lan kemudian mengenai konferensi itu mengatakan bahwa: 


“ /bid., Pertanyaan kc-19. 

“Menurut S. Karioatmojo, Jaksa Penuntut Umum dalam “laporan tentang 
keadaan dewasa ini di dalam Keresidenan Pekalongan” tertanggal 19 Desember 1945, 
Proc. Gen. (selanjutnya dikutip sebagai “Laporan”), Badan Perjuangan Pekalongan 
dalam kenyataannya dibentuk untuk menjawab surat edaran GPB3D 5 Desember. 
Sepuluh kelompok yang terwakili dalam badan itu adalah Pesindo dari Batang, 
cabang Pekalongan dan cabang Sragi, Polisi Pekalongan, Barisan Banteng, BPRI, 
dan Badan Pemberontakan Alim Ulama, semuanya dari Pekalongan. 

“SPejabat Residen Suprapto, Pertanyaan ke-6, 15.7.46. Proc. Gen. 


262 


FRONT PERSATUAN DI TIGA DAERAH 


Rapat diboeka oleh K. Midjaja dengan ramah-tamah dan perkataan2 
jang soedah terpilih lemah-lemboet. Sebeloem memboeka rapat K. 
Midjaja menegor Pekalongan mengapa tidak toeroet datang padahal 
soedah diminta datang. Selandjoetnja K. Midjaja menerangkan perd- 
jocangan 3 Daerah dan kemoedian sampai pada toentoenan 3 Daerah 
kepada Pekalongan. Di sitoe K. Midjaja djoega menerangkan bahwa 
sebetoelnya toentoetan itoe membawa socara jang terbanjak dari pen- 

. doedoek seloeroeh Keresidenan Pekalongan, oleh karena itoe maka 
selajaknya Pekalongan menerima toentoetan itoe. Sesoedah itoe laloe 
Wakil2 dari Pekalongan dipersilahkan menjamboet satoe persatoe. 
Semoeanja setoejoe hanja wakil Pesindo jang agak koerang poeas ke- 
lihatanja. Pendek kata achirnya toentoetan diterima dan nanti da- 
lam istirahat akan dibikin “soerat perdjandjian.” Laloe istirahat dima- 
na wakil2 Pekalongan jang bersolat pergi ke Masjid.” 


Pada waktu itu perutusan Badan Perjuangan Pekalongan me- 
nyetujui usul-usul Tiga Daerah, untuk memulai perubahan-perubah- 
an “demi perbaikan dan kemajuan bangsa,” yang berarti akan mem- 
bantu Pekalongan dalam pertempuran di front Semarang. Bagaima- 
napun juga hadirnya para pemuda bersenjata dan beberapa peninjau 
menimbulkan perasaan terancam. Perutusan Pekalongan merasa dian- 
cam apabila tidak menyetujui tuntutan GBP3D tidak diperboleh- 
kan kembali ke Pekalongan. 

Pejabat Residen Suprapto sesudah menerima interlokal dari de- 
legasi Pekalongan segera berangkat ke Pemalang tetapi perjalanan se- 
ring kali terhenti karena adanya rintangan dan tiba di Pemalang ter- 
lambat. K. Mijaya ketika membuka kembali rapat setelah maghrib, 
menegur dengan sopan mengapa Pejabat Residen tidak datang bersa- 
ma-sama dengan perutusan Pekalongan, dan melaporkan hasil konfe- 
rensi secara ringkas. Suara perjanjian yang dibagikan oleh GBP3D 
ditandatangani oleh semua wakil kedua pihak, baik GBP3D mau- 
pun Badan Perjuangan Pekalongan dan disaksikan oleh Suprapto. 
Adapun isi perjanjian itu ialah bahwa pemerintah Keresidenan Pe- 
kalongan akan diserahkan kepada rakyat dan Sarjio diangkat sebagai 
residennya, sedangkan para pejabat yang tidak sejalan dengan revolusi 


“Kartohargo, Pertanyaan ke-9, Proces Verbaal, 14.6.47. Proc. Gen. 


263 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


agar mengundurkan diri, dan tidak diperkenankan meninggalkan 
tempat kediamannya sampai keadaan mereda kembali. Timbang teri- 
ma pengoperan pemerintah kepada GBP3D akan diselesaikan pada 
hari berikutnya, Senin 10 Desember. Sebelum timbang terima oleh 
Staf Pengoperan, yaitu staf pengambil alih pemerintahan, berjalan 
lancar. Pejabat Residen menjamin keselamatan mereka dan keamanan 
wilayahnya (lihat lampiran D). 

—.. Walaupun tidak tercantum dalam persetujuan, diputuskan bah- 
wa Residen baru dan Staf Pengoperan akan dikawal oleh 50 orang 
pemuda yang bersenjata yang berperan selain sebagai pengawal juga 
sebagai alat propaganda agar rakyat ikut serta dalam perjuangan ke- 
merdekaan. K. Mijaya meminta agar Suprapto tetap menjalankan tu- 
gasnya sampai pemindahan kekuasaan selesai. 

Pemimpin Tiga Daerah merasa puas dengan hasil pertemuan- 
nya dengan wakil-wakil Badan Perjuangan dari Pekalongan karena K. 
Mijaya jelas mampu memimpin pertemuan yang sangat penting itu. 
Namun suasana itulah yang kemudian dianggap utusan Pekalongan 
sebagai alasan mengapa mereka tidak bebas mengemukakan pendapat- 
nya. Situasi revolusi yang tegang di Pemalang bertambah karena ba- 
nyaknya rintangan jalan yang menyulitkan kedua perutusan. Seperti 
kata Kartohargo, pihak Pekalongan-lah yang memilih Pemalang seba- 
gai tempat pertemuan, sehingga apabila mereka terganggu oleh suasa- 
na revolusioner ini bukanlah kesalahan GBP3D.4 


Pemerintah Baru 


K. Mijaya dan GBP3D merasa bahwa keresidenan kini telah 
dipersatukan. Dengan kurang lebih 60 orang anggota kompi penga- 
wal dari Tiga Daerah, Staf Pengoperan meninggalkan Pemalang me- 
nuju Pekalongan pada tanggal 10 Desember.” Pertama-tama mereka 
menuju Hotel Merdeka Pekalongan sebagai markasnya, kemudian 


“"Kartohargo, Pertanyaan ke-17, Proces Verbaal, 14.1.47. Proc. Gen. 

“Pemimpin Kompi Pengawal ini adalah Suntoro, anggota Peta Daidan 
Pekalongan, dan kemudian masuk Batalyon II TKR yang berkedudukan di Comal. 
Satu versi menyebut waktu dia cuti di Pemalang dia bergabung dengan Kompi 
Pengawal Residen dari Tiga Daerah. Sebelumnya ia disebut-sebut dalam kasus 
penculikan Supangat. 


264 


FRONT PERSATUAN DI TIGA DAERAH 


ke Kantor Keresidenan tempat Suprapto telah menanti. Kemudian 
mereka menjaga Kantor Keresidenan dan jalan ke luar kota. Menu- 
rut Jaksa Pekalongan, pasukan itu mempunyai bendera sendiri, yaitu 
merah dengan bintang putih di tengahnya.” 

Para pejabat pemerintahan kotapraja dan keresidenan berkum- 
pul dan Suprapto menyerahkan kekuasaan kepada Sarjio. Kantor Ke- 
jaksaan dan Pengadilan Negeri Pekalongan tidak mengirimkan wakil- 
nya. Para anggora Staf Pengoperan memeriksa semua jawatan peme- 
rintahan dan menyegel semua uang tunai. Pada malam harinya se- 
mua pejabat keresidenan diundang ke Hotel Merdeka untuk bertemu 
dengan para pemimpin baru dan diberi penjelasan tentang tujuan 
GBP3D, yaitu membuat pemerintahan keresidenan lebih demokratis. 
Para pejabat yang terancam oleh pemindahan pemerintahan oleh Tiga 
Daerah, ditenangkan kembali oleh pertemuan ini, juga dirasakan ada- 
nya suasana yang baik dalam pertemuan itu."' 

Selasa 11 Desember, pemindahan kekuasaan administratif kere- 
sidenan oleh Staf Pengoperan kepada pemerintah baru masih berlan- 
jut. Pemeriksaan keuangan di beberapa bagian pemerintahan dan in- 
ventarisasi terhadap isi gudang-gudang pemerintah juga dilakukan. 
Bila ternyata ada penyelewengan akan segera ditutup. 

Pemeriksaan administrasi di berbagai kantor keresidenan yang 
dilakukan oleh Staf Pengoperan memberi informasi kepada kelom- 
pok-kelompok revolusioner setempat mengapa GBP3D datang ke 
Pekalongan dan mengatur tugas jaga. Kompi Pengawal Tiga Daerah 
menguasai telepon, kantor pos, listrik dan air minum, administrasi 
penjara, dan polisi. Kendaraan yang keluar masuk Pekalongan diperiksa, 
sedangkan para narapidana dari pendudukan Jepang dibebaskan. Su- 


“Ini mirip dengan bendera Pesindo, bedanya yang belakangan ini adalah 
merah dan putih (warna bendera nasional Indonesia) dengan bintang di tengah- 
tengahnya. S. Karioarmojo, Laporan, 1945, Proc. Gen. 

“'Suprapto, Pertanyaan ke-6, Proc, Gen.: TKR Divisi Istimewa Yogyakarta, 
Bagian Penerangan. “Peristiwa Pekalongan/Pemalang/Tegal/Brebes” tertanggal 18 
Desember 1945. Laporan disusul untuk Markas TKR oleh dua orang pemimpin 
Barisan Pelopor dan wakil PBI dari Pekalongan. Laporan ini diparaf oleh Komandan 
Divisi TKR Mayor Jend. Sudarsono, Proc. Gen. (selanjutnya dikutip sebagai “La- 
poran TKR Yogyakarta”). 


265 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


prapto menyerahkan isi Kantor Keresidenan kepada Sarjio, termasuk 
arsip rahasia tanpa ada yang rusak. 

Setelah kantor pemerintahan ditutup, Staf Pengoperan kembali 
ke Hotel Merdeka, dan menerima laporan tentang hasil pemerintahan 
baru selama dua hari itu dan merencanakan langkah-langkah selan- 
jutnya yang berdasarkan demokrasi itu. Dewan Pekerja dibentuk di 
tingkat-tingkat kedewanan, kecamatan, dan desa seperti halnya di 
Tiga Daerah, telah dimulai pula di Pekalongan.” K. Mijaya menya- 
rankan kepada para pemimpin Batang, agar membentuk Badan Pe- 
kerja dan pelaksana-pelaksana apabila rakyat tidak menyukai camat- 
nya lagi. Ada rencana untuk memecah kabupaten baru yang beribuko- 
ta Batang.” Menyadari pentingnya pembentukan kader di daerah pe- 
desaan, GBP3D dengan kader-kadernya yang terbatas itu, maka di- 
bentuklah cabang Pesindo di kecamatan-kecamatan di pantai Pe- 
kalongan. 

Pada tanggal 11 Desember itu juga, Sarjio mengeluarkan satu- 
satunya pengumuman bahwa pemerintah daerah Keresidenan Peka- 
longan telah menyerah dan jatuh ke tangan rakyat, dan semua sebutan 
dan gelar kepriayian harus diganti. Pemerintah baru berprinsip de- 
mokrasi dan kekeluargaan, dimana semua hubungan antara pejabat 
dan rakyat harus disadari oleh prinsip ini. Sebutan “paduka” atau 
“ndoro” diganti dengan “bapak,” sedangkan panggilan “bung” atau 
“saudara” lazim dipergunakan (Lihat lampiran D). 

Pada tanggal 12 Desember, K. Mijaya, Sarjio, dan Suprapto 
membahas pengesahan resmi residen baru. Sebuah telegram permin- 
taan telah dikirim oleh K. Mijaya ke Pemerintah Pusat agar Sarjio 
diangkat secara resmi.” Suprapto, sebagai bekas Pejabat Residen, di- 
minta mengirim telegram serupa dan tetap tinggal dalam pemerintah- 
an baru, karena Sarjio akan sering bertugas ke luar Pekalongan. Suprapto 


8 Kedaoelatan Rakjat, 15 Desember 1946. 

'3Suwito (Pemimpin PSII Batang), Pertanyaan ke-12, Proces Verbaal, Proc. 
Gen. 

“Telegram ini dikirim setelah pertemuan antara GBP3D dan Dewan Badan 
Perjuangan Pekalongan di Pemalang pada Minggu 9 Desember. K. Mijaya, 
Pertanyaan ke-22, Proces Verbaal 25.4.46: Kartohargo, Pertanyaan ke-19, Proces 
Verbaal, 15.1.47. Proc. Gen. 


266 


FRONT PERSATUAN DI TIGA DAERAH 


juga diminta membuat laporan tentang kejadian di Pekalongan kepada 
pemerintah propinsi yang berkedudukan di Purwodadi.” 

Sebagian besar pendukung Sarjio dari Tiga Daerah yang bera- 
da di Pekalongan adalah petani dari Tegal dan Pemalang (37 orang) 
dan hanya lima orang dari Brebes. Selebihnya, yaitu 8 orang, dari 
kota pabrik gula Sragi di perbatasan Pekalongan-Pemalang, dan se- 
orang dari Kesesi, di barat laut Pekalongan. Selain petani, mereka itu 
adalah pedagang kecil, pegawai Kantor Kabupaten, Jawatan Kereta 
Api, dan Kantor Pos di Tiga Daerah, pejabat-pejabat desa (termasuk 
Lurah Slawi), lima orang bekas anggota Heiho (juga dari Slawi), se- 
orang kepala perkebunan, dua mantri kesehatan (dari Pemalang), lirna 
polisi, buruh kota, penjahit, penenun, tukang pasir, sopir, pembikin 
sepatu, dan pandai besi. Mayoritas pendukung gerakan Tiga Daerah 
berumur di bawah 25 tahun, baik yang berasal dari Tegal maupun 
dari Pemalang. 

Pada sore hari 12 Desember itu, K. Mijaya selaku pemimpin 
GBP3D menyelenggarakan rapat umum di alun-alun Pekalongan, 
dan memperkenalkan Residen baru dengan politik barunya kepada 
rakyat Pekalongan yang ingin melihat Residen baru itu. Rapat berjalan 
dengan tenang sampai akhir tanpa ada insiden.” Pengumuman Resi- 
den tanggal 9 Desember dibagi-bagi. Rapat tampaknya sudah puas 
dengan Sarjio, tetapi K. Mijaya membuat kesalahan dengan golong- 
an Islam. K. Mijaya mengatakan bahwa pemuda-pemuda Islam Pe- 
kalongan dan golongan Islam Pekalongan pada umumnya tidak revo- 
lusioner seperti rekan-rekannya di Surabaya, Jawa Timur, dan Jawa 
Barat. Pertanyaannya itu tidak dapat dibenarkan, karena pemuda Is- 
lam Pekalongan telah bertempur melawan Inggris di Front Semarang 


dan bahu-membahu dengan kelompok lain dan TKR. Ia menambah 


“Pejabat Residen Suprapto, Pertanyaan ke-6, Proc. Gen. Suprapto juga 
meminta K. Mijaya memastikan pemerintahan Sarjio agar ia tetap tinggal di 
pemerintahan. K. Mijaya mula-mula seruju terapi kemudian mengatakan sebaiknya 
Suprapto meninggalkan Pekalongan. 

“Karioatmojo, “Daftar nama-namanya orang tahanan yang ditahan menurut 
perintahnya tuan pemimpin TKR di Pekalongan pada 14 Desember 1945.” Jumlah 
seluruhnya 138 orang. Proc. Gen. 

3 Wakil ketua KNI Tegal. Jawaban ke-10 atas pertanyaan tertulis, November 
1972. 


267 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


kesalahannya dengan mengatakan bahwa dari sudut kepentingan per- 
juangan, maka “agama dapat dikesampingkan.” 

Pertemuan rutin antara anggota-anggota Staf Pengoperan Tiga 
Daerah di Hotel Merdeka, pada sore harinya menerima laporan peng- 
aduan dari pemuda, pejabat, dan lain-lain di Pekalongan. Mereka pri- 
hatin atas dibekukannya dana kantor, yang berarti menghentikan ke- 
giatan kantor sehari-hari. Pegawai luar kota Kabupaten Pekalongan 
yang datang untuk mengambil gaji, tetapi kembali dengan tangan 
kosong, merasa gelisah karena secara hukum mereka harus bertang- 
gung jawab bila para pegawainya tidak digaji. Begitu pula Kepala Ja- 
watan Kesehatan sangat cemas karena penyediaan obat-obatan bagi 
rumah sakit dan klinik-klinik kesehatan tidak tersedia. Selain itu ma- 
salah lain yang mereka hadapi adalah tingkah laku para pemuda Tiga 
Daerah. Penduduk mengeluh bahwa kompi pengawal itu bertingkah 
laku seperti serdadu Jepang yang mabuk. Mereka lewat depan penja- 
gaan harus memberi hormat, apabila tidak, akan kena tampar, sama 
yang dilakukan Jepang. 

Keberhasilan strategi GBP3D tergantung pada sikap TKR dan 
golongan Islam. TKR tidak menyetujui pemeriksaan semua kenda- 
raan yang keluar-masuk kota yang katanya untuk mencegah pejabat 
melarikan diri atau melarikan barang perlengkapan kantor, seperti 
mesin tulis dan mesin hitung. Kendaraan-kendaraan yang menuju 
Semarang juga diperiksa sehingga menghambat perjuangan melawan 
agresi asing. Akibatnya sering terjadi perdebatan di pos-pos penjaga- 
an. Permintaan TKR kepada GBP3D untuk mendukung front Sema- 
rang melawan musuh diberi jawaban yang menyakitkan hati, yaitu 
bahwa ancaman asing bukanlah ada di Semarang melainkan di Sura- 
baya.? Begitu pula reaksi kelompok-kelomipok santri terhadap ucapan 
K. Mijaya tentang peranan pemuda Islam Pekalongan. Mereka meng- 
anggap K. Mijaya merendahkan Islam." Dengan demikian gerakan 


58 Surat tak tertanda tangani dari Partai Buruh Indonesia cabang Tegal, 
tertanggal 20 Desember 1945. Proc. Gen. 
Wakil ketua KNI Tegal, Jawaban 12 atas pertanyaan tertulis, November 
1972. Jaksa Karioatmojo, Laporan, 1945, Proc. Gen. 
@ Kepala Polisi Keresidenan Pekalongan, Suwarno, Wawancara, 22.9.71. Jaksa 
Karioatmojo, Laporan, 1945, Proc. Gen. 


268 


FRONT PERSATUAN DI TIGA DAERAH 


kontra mulai berkembang di antara kalangan yang menentang 
GBP3D. 

Seorang tokoh Tegal menyadari perkembangan ini, dan ber- 
usaha meyakinkan rekan-rekannya tentang meningkatnya situasi 
yang dapat dilihat dari laporan yang masuk. Tetapi karena laporan 
itu bukan dari orang-orang Tiga Daerah, maka K. Mijaya meminta 
agar diselidiki lebih dulu. Tokoh yang mengerti akan reaksi negatif 
rakyat Pekalongan itu, secara pribadi berusaha menemui para pe- 
mimpin Hizbullah dan TKR sendiri: 

Saya menghampiri Sdr. Nuh dan Sdr. Suharjo untuk diajak membi- 

carakan dan menilai kembali laporan saya itu dengan sungguh. Sete- 

lah kita adakan perdebatan seru, Sdr. Nuh saya minta dengan sangat 
supaya anggota laskar kita jangan bersikap seperti tentara pendudu- 
kan, mengingat bahwa kekuatan laskar kita itu dibandingkan de- 
ngan tentara dan barisan-barisan pemuda di Pekalongan tidak sebe- 
rapa. Lebih kalau tentara mencap kita sebagai penghalang dan meng- 
hambat hubungan mereka dengan Front, psykologis tidak mengun- 
tungkan kita dan kita dapat dicurigai sebagai alat NICA atau seridak- 


tidaknya sebagai gerakan contra revolusi nasional." 


Muhammad Nuh menyetujui untuk menemui para pejabat 
yang resah karena penyegelan gudang-gudang dan pembekuan dana 
pemerintah. Situasi ini tidak menguntungkan bagi GBP3D dan be- 
berapa anggotanya mempunyai alasan kuat mengapa mereka kha- 
watir. 

Kelompok-kelompok Islam di Pekalongan semula tidak me- 
musuhi GBP3D, tidak seperti masyarakat Muhammadiyah produ- 
sen batik di Pekajangan, beberapa kilometer selatan kota. Keadaan 
ekonomis yang kuat dan pandangan agama yang konservatif me- 
nyebabkan mereka selalu menaruh curiga pada pengaruh dari luar 
yang dianggap sebagai ancaman. K.H. Iskandar Idris yang diangkat 
Jepang sebagai komandan Batalyon (daidancho) Pera Pekalongan 


berasal dari Pekajangan. Iskandar Idris menjadi Komandan Resimen 


"Wakil ketua KNI Tegal, Jawaban tertulis ke-12. Sebelum perang Suharjo 
adalah Kerua Gerindo cabang Tegal dan mendirikan Sarckat Buruh Bengkel tahun 
1940. Ia juga churaicho Barisan Pelopor Kotapraja Tegal dan anggota BP Tegal, 
Wawancara, 12.12.72. 


269 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


XVII TKR Pekalongan, dan ia ditahan ketika menghadiri konferen- 
si Muhammadiyah dekat Tegal, maka kemudian ia “dipenjarakan” 
di Slawi. Kakaknya Hassan Ismail, yang menjadi pemimpin Muham- 
madiyah Pekajangan, tanggal 13 Desember menemui Kepala Polisi 
Pekalongan, mengadu bahwa Sarjio telah menghina Islam dan me- 
minta izin untuk menyelenggarakan rapat akbar Islam, agar mereka 
dapat membuktikan bahwa umat Islam adalah sejajar dengan mereka. 
Kepala Polisi setuju, asal Hassan dapat menjamin keamanannya.5? 

Rapat akbar diadakan hari itu juga, dilanjutkan dengan demon- 
strasi di depan Hotel Merdeka, markas kaum revolusioner, dengan 
alasan untuk menghormati residen baru. Mereka meneriakkan “Ii 
ilaha illallah” dan “Allihu Akbar.” 

Keesokan harinya, Jumat 14 Desember, Sarjio dengan beberapa 
stafnya melakukan perjalanan dinas mengunjungi beberapa kecamat- 
an di daerah selatan termasuk Kedungwangi (lihat peta Kotapraja Peka- 
longan, hal xxx). Sarjio, sekretaris Maksum, dan dua orang pemuda 
pengawal pribadi berada di mobil pertama. Mobil kedua membawa 
K. Mijaya, dr. Suyono, dokter hewan Pekalongan, dan tiga orang peng- 
awal pribadi. Sedang mobil terakhir memuat polisi Pekalongan. To- 
koh-tokoh Islam Pekajangan yang mendengar berita akan lewatnya 
rombongan residen menyusun rencana penyergapan untuk menawan 
“Residen komunis” dan pelaksaannya dipimpin oleh Hassan Ismail 
dengan bantuan bekas-bekas Heiho dan Peta. Seorang bekas murid 
Hassan Ismail menuturkan kenangannya di tahun 1973 sebagai 
berikut: 


Malam pukul 9.00 kita dipanggil Pak Ismail (adiknya Iskandar Idris) 
diberi tahu bahwa esok harinya Residen Pekalongan akan datang. Se- 
kolah dibubarkan, Pak Ismail seorang guru, bawa pistol, Uztad Ismail 
bawa pistol! Ada juga bekas Heiho, rambutnya masih gundul. Waktu 
itu jarang sekali ada mobil yang lewat, belum tentu 3 mobil dalam satu 
hari. Jalan ditutup dengan grobag (maksudnya) mau menggagalkan 
rapat (yang diselenggarakan untuk) menyusun pemerintahan baru di 


Kedungwungi (selatan Pekajangan). Juga Iskandar Idris ditahan di Slawi 


“Kepala Polisi Keresidenan Pekalongan, Suwarno, Wawancara, 22.9.71. 
Dr. Suyono, Transkripsi, 1/6, 27.8.7 1. 


270 


FRONT PERSATUAN DI TIGA DAERAH 


oleh kaki tangan NICA, katanya. Tidak ada koordinasi, Ismail berani 
tok. Dia tersembunyi di belakang pohon asem. Tidak ada pendidikan 
militer, tidak ada latihan tembak. Sebuah mobil Fiat tua datang, di- 
tembak oleh Ismail Hassan cs. Sopir (katanya K. Mijaya) dengan 
ulung memutar balik kendaraan ke arah Pekalongan." 
Satu-satunya korban hanyalah K. Mijaya yang menderita luka 
pada lututnya. Sarjio, tergoncang, melompat dari kendaraannya dan 
berusaha menelepon ke Pekalongan untuk meminta jemputan. 
Berita insiden penembakan sampai ke Pekalongan dan cepat 
tersebar luas, Pasukan resimen TKR, yang sedang rapat dengan ko- 
mandannya Wadyono, yang baru saja kembali dari front Semarang 
dan Markas Divisi pada malam sebelumnya, berangkat ke Hotel Mer- 
deka dan memerintahkan agar para pemimpin revolusioner itu me- 
nyerah.” Pemerintah revolusioner yang hanya berumur empat hari 


itu berakhir dengan mendadak.) 


#'Murid Hassan Ismail, Wawancara, 24.6.73. 

“SPemimpin KRIS (Kebaktian Republik Indonesia Sulawesi) Tegal, Andi 
Penyamin, Wawancara, 28.8.7 1. Ia scorang putra Bugis, dan menurut adat, menyerah 
itu sikap tidak dihormati, lebih baik memilih mati, tetapi ia berpikir “mati konyol 
mati percuma”, katanya. 


271 


BAB SEPULUH 


PERANAN MILITER 
DALAM REVOLUSI LOKAL 


MENGAPA TKR memusuhi pemerintah Tiga Daerah? Pemimpin 
TKR di Pekalongan menegaskan, semua pangreh praja yang ditahan 
di Tiga Daerah itu dikenal dan dihormati oleh staf dan resimen XVII. 
Sarimin (Bupati Brebes), Natsir (Kepala Polisi Pemalang), Sudirman 
(Wedana Brebes), Wadyono Puspoyudo (Wedana Pemalang), dan la- 
innya dikenalnya secara pribadi dan penahanan atas diri mereka itu 
dinilainya sebagai tidak adil.' Kesetiaan pada golongan elite birokrat 
(seperti yang dibahas dalam Bab Delapan) adalah bukti yang penting. 
Setia pada golongan pangreh praja, ditambah dengan hak-hak isti- 
mewa pada waktu pendudukan Jepang menambah rasa kurang senang 
di kalangan penduduk terhadap TKR setelah perang selesai. 


Latar Belakang TKR di Pekalongan 


Untuk mengerti peranan para perwira TKR Pekalongan terha- 
dap elite birokrat di Tiga Daerah harus dilihat latar belakang sosial 
pemimpin dua daidan (batalyon) Peta di Keresidenan Pekalongan itu. 
Pengangkatan komandan daidan oleh Jepang dengan mengutamakan 
tokoh-tokoh guru Islam yang menonjol juga berlaku di dua daidan 
Pera Keresidenan itu. Komandan Daidan Pekalongan, Iskandar Idris, 
adalah tokoh Muhammadiyah Pekajangan (lihat lampiran biografl). 
Komandan Daidan Tegal K.H. Duryaman asli Ajibarang (Brebes) per- 
nah menjadi khotib di Talang. Dia diangkat Jepang setelah K.H. Ab- 
dul Gafi, tokoh Muhammadiyah Bumiayu, menolak untuk diangkat.? 


'Wadyono, Wawancara, 26.8.71. 
?Abdul Gafi, Wawancara, 13.12.71. 


273 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


Untuk komandan kompi (chudancho) di Daidan Pekalongan, 
Jepang mengangkat orang-orang pangreh praja?. Di Tegal, tiga ko- 
mandan kompinya yang diketahui riwayatnya adalah kalangan pang- 
reh praja. Ketujuh komandan kompi itu baik Daidan Pekalongan 
maupun Tegal tidak ada yang memiliki hubungan erat dengan go- 
longan Islam (meski salah satu di antaranya adalah bekas guru seko- 
lah Muhammadiyah). Sedangkan untuk komandan peleton (shodan- 
cho) pun, Jepang cenderung merekrurnya dari kelas priayi juga. 


Tingkat Kehidupan yang Berbeda di Peta 


Kondisi ekonomi para perwira Peta tidak banyak berbeda de- 
ngan keadaan pejabat pemerintah kolonial Belanda.“ Bagi prajurit 
biasa, keadaan ekonomi sebagai kompi Peta sangat lain dibanding- 
kan dengan kehidupan sebagai rakyat biasa. Ini bukan semata-mata 
karena gaji yang tinggi. Dengan adanya ekonomi berdikari Jepang 
(genchi jikatsu), modal yang diberikan oleh Jepang melalui markas 
batalyon telah dimanfaatkan kompi-kompi Peta ke dalam aset ekono- 
mi, yang dikelola oleh komandan kompi untuk keuntungan mereka. 
Maju mundurnya pengelolaan itu tergantung pada lokasi kompi dan 
kecakapan wiraswasta para perwiranya. Kompi-kompi Daidan Pe- 
kalongan misalnya mempunyai bebek, sapi perah susu, ikan mujahir, 
dan ketela pohon. 

Di antara kompi-kompi dalam Daidan Tegal berkembang sis- 
tem barter. Kompi pertama, berlokasi di markas daidan di pabrik gula 
Kemantran, mempunyai setengah hektar kolam ikan. Produksinya 
mereka barterkan dengan kambing yang diternak Kompi Kedua yang 
berlokasi di pabrik gula Sumberharjo, Pemalang Selatan. 

Kompi Kedua melaksanakan ekonomi berdikari sepenuhnya, 
sehingga dua seksinya dikerahkan penuh dan tinggal satu seksi saja 
yang melakukan latihan perang. Bagian pertaniannya terdiri dari 40 


#Kecuali Ciptowidiro, putra seorang petani yang memiliki 0,7 hektar sawah 
dekat Pemalang. Ia berhasil tamat sekolah pendidikan guru di Salatiga berkat bantuan 
seorang guru. Wawancara, 19.2.75. 

“Isnaeni (chudancho), Wawancara, 18.10.75. Gaji bulanan Pera menurut 
Isnaeni adalah sebagai berikut: Daidancho Rp.279, Chudancho Rp. 170: Shodancho 
Rp. 70: Budancho Rp. 27,50, sedangkan prajurit biasa Rp. 17. Wawancara, 18.10.75. 


274 


PERANAN MILITER DALAM REVOLUSI 


orang, yaitu mereka yang berpendidikan rendah dan diberi tugas un- 
tuk menggarap satu hektar sawah padi pengairan dan satu hektar un- 
tuk tanaman kacang, cabe, dan sayuran. Bagian ekonomi diberi tugas 
memelihara ternak milik kompi, yang berupa 100 ekor kambing dan 
120 ekor bebek, sehingga anggota kompi dapat makan daging hampir 
tiap dua hari sekali. Desa-desa di Keresidenan Pekalongan banyak 
yang mengelola bebek secara intensif di sepanjang saluran irigasi pan- 
tai Pemalang. Tambak ikan yang diusahakan oleh kompi juga sangat 
produktif, sedang sistem barter antar kompi menjamin terpenuhinya 
kebutuhan bersama. 

Jepang menyediakan secara cuma-cuma kebutuhan listrik, ro- 
kok putih, dan pakaian, begitu pula gula, beras, dan sayur-sayuran." 
Fujinkai, organisasi wanita yang disponsori Jepang, kadang kala me- 
ngirim makanan dari BP2 (Badan Pembantu Prajurit) di Pemalang, 
dan memberi hiburan gratis. Menurut bekas komandan kompi Peta, 
“Selama pendudukan Jepang semua orang menderita, tetapi Peta ti- 
dak.” Sedangkan hubungannya dengan rakyat terbatas karena Peta 
tinggal di asrama.” 

Perbedaan kondisi ekonomi antara Peta yang tercukupi dan 
rakyat yang sengsara tidak nampak mencolok di Pekalongan, walau- 
pun jurang ini melebar akibat wajib setor padi di keresidenan itu. 
Melihat keadaan seperti itu, Peta di Blitar membuka gudang-gudang 
pemerintah agar rakyat dapat mengembil bahan pangan dan sandang 
yang dibutuhkannya.” Dampak hubungan antara priayi dengan rak- 
yat Pekalongan kepada pemimpin Peta ialah ia lebih terbiasa melihat 
pembagian kekayaan yang sangat berbeda antara priayi dan rakyat, 
dibandingkan dengan pemimpin Peta di Blitar. 

Setelah adanya instruksi pembubaran Peta sesudah Proklamasi, 
komandan kompi di Pemalang Selatan bermaksud menyerahkan ke- 
kayaan milik kompi kepada Bupati Pemalang. Tetapi sewaktu kompi 
harus menyerahkan senjatanya kepada Jepang di Pantai Widuri, Pema- 


“Juweni Wimbohandoko, Transkripsi 11/5, 15, 17.4.75. 

“Wadyono, Wawancara, 20.11.74, 15.10.76. 

"Idris Andrianatakesuma, Pemberontakan Peta di Blitar (Yogyakarta, 1973), 
hlm. 9. 


275 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


lang, asrama batalyon di Sumberejo, delapan kilometer selatan kota, 

diserbu. 
Jadi kita “kan keisolir di luar kota. Rupa-rupanya orang itu katakan 
agak explosif, tahu begitu, tahu kira tidak ada senjata rupa-rupanya 
mau menyerbu kekayaan itu mau minta kambing, minta itik, masih 
banyak sawah saja yang belakang itu sudah mulai dicabuci tanaman- 
nya. Sawah 1 hektar, kebunnya /2 hektar, ha, sudah mulai dicabuti, 
sini sudah anak-anak (Peta) mulai gelisah, ha, anak-anak kebanyakan 
anak-anak di luar kota dari desa-desa sudah takut, ha, sudah sekarang 
lekas kita amankan saja. Ha, ya, beras yang seadanya itu siapa yang 
mau membawa sudah membawa bekal untuk pulang. Apalagi ada 
tepung untuk kanji tapioka, dah, bagi apa yang masih ada, itik de- 
ngan kambing terpaksa digiring ke Kantor Sosial kabupaten itu. 


Badan Keamanan Rakyat (BKR) 


Pada tanggal 20 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan 
Indonesia (PPKI) mengumumkan akan membentuk Badan Keaman- 
an Rakyat (BKR) di bawah kekuasaan KNI setempat. Pada awal sebe- 
lum September, bekas anggota Peta yang telah kembali ke rumah ma- 
sing-masing setelah daidannya dibubarkan, berkumpul kembali un- 
tuk membentuk satuan-satuan BKR. 

Sebelumnya, Barisan Pelopor Tegal telah menemui Kiai Duryat- 
man, komandan Daidan Tegal, dan menyarankan agar daidan tetap 
memegang senjatanya dan membentuk BKR. Tetapi mereka terlam- 
bat, karena kebanyakan anggota batalyon telah kembali ke desanya 
dan Jepang telah mengangkut senjata mereka ke Bandung.” 

Kira-kira 80 persen dari bekas anggota dua batalyon Peta di 
Keresidenan Pekalongan itu menjadi anggota BKR di kabupaten-ka- 
bupaten dan kewedanan. Di tingkat kewedanaan BKR dipimpin oleh 
bekas komandan seksi Peta (shodancho). Seperti halnya badan perju- 
angan lainnya, ikatannya longgar, tak ada tingkatan jabatan, tak ada 
struktur resmi, tugas pokoknya adalah memelihara keamanan setem- 


pat. Di Balapulang, hampir semua anggota API adalah anggota BKR. 


"Juweni Wimbohandoko, Transkripsi 111/21. 
?Muhammad Nuh, Jawaban tertulis, Semdam, 1959, hlm. 6, Marsum Hr, 
Ceriteraku, 1974, hlm. 70-73. 


276 


PERANAN MILITER DALAM REVOLUSI 


Bagaimanapun juga, seperti halnya Peta, BKR memiliki fasili- 
tas khusus yang tidak dimiliki oleh kelompok lain, BKR memper- 
oleh kantor, yang kini bernama BPKKP (Badan Penolong Keluarga 
Korban Perang)," yang diterima oleh pangreh praja dari sumbangan 
Cina kaya dan pengusaha untuk keluarga Peta dan Heiho. Dana ini 
kemudian digunakan untuk pengadaan makanan dan pakaian sera- 
gam. 


Tentara Keamanan Rakyat (TKR) 


Pengepungan kenpentai yang dimulai pada tanggal 4 Oktober 
di Pekalongan merupakan pertemuan kembali anggota BKR sejak 
pembubaran Peta. Presiden Sukarno membentuk TKR di Jakarta 
tanggal 5 Oktober. Beberapa hari kemudian sekembalinya BKR dari 
mengawal kenpentai dan orang-orang sipil Jepang dari Pekalongan 
ke Purwokerto, TKR di Pekalongan dibentuk. Resimen XVII TKR 
bersama-sama dengan resimen lainnya di kota-kota pantai utara (Ken- 
dal, Purwodadi, dan Pati) merupakan bagian dari Divisi ke-4 yang 
bermarkas di Salatiga dengan Kolonel Jatikusumo sebagai panglima- 
nya. Resimen XVII terdiri dari 4 batalyon, masing-masing berlokasi ' 
di tiap kabupaten dalam keresidenan ini. Struktur organisasinya ber- 
beda dengan Peta, yaitu markas resimen TKR berpusat di Pekalong- 
an sedangkan markas daidan Peta terdiri sendiri-sendiri di Tegal dan 
Pekalongan. 

Dari dua bekas komandan daidan dan delapan bekas komandan 
kompi (chudan) Peta di keresidenan ini, hanya dua orang yang tidak 
turut bergabung dalam Resimen XVII. Mereka itu adalah K.H. Dur- 
yatman dan Rasimin, keduanya dari daidan Peta Tegal. Setelah terja- 
di penangkapan atas diri Komandan Resimen, Iskandar Idris, dan 
penarikan batalyon-batalyon dari Tiga Daerah, maka struktur koman- 
do resimen berubah."' Akibat dari reorganisasi TKR Resimen XVII 


"Badan Penolong Korban Perang dibentuk pada 20 Agustus, sebagai ganti- 
ubah dari BP2 (Anderson, /ava, hlm. 103). Di Keresidenan Pekalongan ketua BPKKP 
adalah dr. Maas, wakil Pekalongan dalam Chuo Sangi-In, (Dewan Penasihat Pusat) 
dan anggota KNI Pekalongan. 

"Wawancara, 26.871. Wadyono lalu mengangkat Waluyo Puspoyudo 
sebagai kepala seksi intelijen: Wadyono sendiri menjadi pejabat komandan dan 


277 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


awal November 1945 terjadi hal-hal berikut. Pertama, dominasi bekas 
anggota Peta Daidan Pekalongan yang berarti bahwa staf resimen lebih 
setia pada suasana politik wilayah Pekalongan daripada di Tegal, dima- 
na gerakan Tiga Daerah memperoleh banyak dukungan. Padahal Te- 
gal tidak mempunyai suara di staf resimen. '? Kedua, adanya pertali- 
an antara perwira staf resimen TKR dengan pangreh praja di Tiga 
Daerah, yang disebut tadi. Mereka itu adalah Wiluyo Puspoyudo dan 
Sugito. Wiluyo, ayahnya adalah Wedana Pemalang yang dipenjara- 
kan di Pemalang. Sugito, kepala seksi organisasi, ayahnya adalah Bu- 
pati Brebes yang tidak diketahui nasibnya sejak 18 Oktober. Perta- 
lian pangreh praja dengan TKR ini diperkuat oleh pengangkatan be- 
kas Camat Brebes menjadi kepala Sekretariat Staf Resimen. Bekas 
Camat Brebes adalah sahabat Wadyono dari Mosvia, yang lari ke Pe- 
kalongan mencari keselamatan ketika revolusi sosial berkecamuk. 
Meskipun alasan penarikan tiga batalyon TKR dari Tiga Daerah 
telah jelas, namun siapa saja yang memberi perintah penarikan itu 
tetap tidak jelas. Perintah itu dimuat dalam sebuah telegram, yang 
melarang ketiga batalyon di Tiga Daerah menembak rakyat. Menurut 
Wadyono perintah itu ditandatangani oleh Jenderal Urip Sumoharjo, 
komando tertinggi TKR. Wadyono percaya, bahwa Jenderal Joko- 
suyono, yang datang ke Pemalang bersama Sayuti Melik dan mengi- 
nap di rumah Supangat, mempunyai pengaruh penting atas sikap 
Markas Besar TKR Yogyakarta pada waktu itu." Sayuti Melik menga- 
takan bahwa sesudah selesai berdiskusi dengan para pemimpin AMRI 
Slawi mengenai situasi gawat di Tegal, yaitu setelah mereka ditangkap 
di Adiwerna, ia menelepon Markas Besar TKR Yogyakarta. Menurut 
Pejabat Komandan TKR, tujuan pemerintah penarikan dari Yogya- 
karta itu ialah mencegah terjadinya pertikaian bersenjata antara TKR 


Sudharmo sebagai kepala staf, menggantikan Bustomi yang minggat ke Yogyakarta. 
Perwira staf Resimen XVII Pekalongan ini bertambah dari empat menjadi delapan 
orang dengan berbagai seksi baru. Lihat Lucas, Bamboo Spear, hlm. 442-448. 

'?Isnaeni, satu-satunya anggota Daidan Tegal yang menjadi anggota staf 
resimen, dipindahkan ke batalyon setelah reorganisasi. 

8Wiluyo Puspoyudo shodhancho, Peta dalam Kompi Wadyono, menjadi 
wakil ketua MPRS dan anggota Kabinet Dwikora 1964, sebagai menteri koordinator. 

“Jokosuyono kemudian menjadi Kepala Biro Perjuangan Kementerian 
Pertahanan di bawah Menteri Amir Syarifuddin. 


278 


PERANAN MILITER DALAM REVOLUSI 


dan rakyat.'” Usaha Resimen XVII untuk mendapat bantuan satu 
batalyon tambahan dari Gatot Subroto, komandan Resimen Banyu- 
mas, ternyata tidak berhasil." 

Penarikan TKR Brebes berjalan tertib. Kartohargo gagal mena- 
han batalyon agar tinggal di Brebes, sedangkan unsur lain pun tidak 
menghalangi penarikan itu. Bahkan ketika kereta api yang mengang- 
kut Batalyon Brebes itu berhenti di Tegal dan Pemalang, tidak ada 
perhatian sama sekali dari pemimpin setempat. 

Di Tegal pada tanggal 4 November para demonstran bergerak 
menyerbu markas batalyon TKR karena mereka mengira bahwa para 
pemimpin API disembunyikan di tempat itu. TKR berjaga-jaga dan 
melepaskan tembakan ke atas kepala para demonstran. Bala bantuan 
TKR dari Pekalongan yang berusaha membantu Batalyon 3 ini dice- 
gat di Pemalang dan diharuskan kembali.” 

Sementara itu Batalyon Tegal menerima telepon dari Markas 
Resimen agar menarik diri ke Pekalongan. Mereka menemukan kapal 
motor yang cukup untuk mengangkut satu kompi, walaupun tanpa 
persediaan bahan makanan dan air, dan tiba di Pekalongan keesokan 
harinya. Sisa batalyon menunggu para demonstran sampai esok hari- 
nya. Setelah demonstran bubar mereka diam-diam bergerak menuju 
stasiun kereta api dan pergi ke Pekalongan." 


"Sejarah Divisi Diponegoro Jawa Tengah berjudul Sejarah Tentara Nasional 
Indonesia Komando Daerah VII Diponegoro (1963?) Semarang, tidak tertanggal 
(1963?) (selanjutnya dikutip sebagai SejarahTentara Nasional) yang tidak pernah 
disiarkan, tidak menyebut sama sekali penarikan batalyon TKR dalam pembaha- 
sannya tentang Peristiwa Tiga Daerah. Dalam revisi kemudian di atas sejarah ini, 
diterbitkan tahun 1968, menyebut alasan penarikan karena instruksi via radiogram 
dari Markas Besar Yogyakarta guna memecah pertikaian bersenjata lebih jauh dengan 
rakyat. Sirganing Yakso Katon Gapuring Ratu, hlm. 60. Nasution mengatakan bah- 
wa penarikan itu adalah akibat langsung dari clash antara TKR Batalyon III dengan 
rakyat di Tegal pada 4 November, dan tindakan itu diambil untuk mencegah per- 
tikaian itu lebih lanjut. A.H. Nasution, Sekitar Perang Kemerdekaan, jilid 2, Diplomasi 
atau bertempur (Bandung, 1977), him. 548 (selanjutnya dikutip sebagai Sekitar 
Perang). 

"Wadyono, Wawancara, 27.8.71. 

"Mayjen Sudharmo, Transkripsi, 1/2, 26.3.73. 

#Juweni Wimbohandoko, Transkripsi, IV/32, 35, 17.4.75. 


279 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


Unsur-unsur Militer yang Lain di Tiga Daerah 


Ketika TKR dengan pejabat kereta api sedang merundingkan 
bantuan kereta api khusus untuk mengangkut batalyon ke Pekalong- 
an, terjadilah pertemuan penting dan perdebatan tentang siapa yang 
pergi dan siapa yang tinggal. Satu batalyon baru, yakni Kompi Laut 
di bawah pimpinan Letnan Jusuf, memutuskan untuk tetap tinggal. 
Alasannya, karena kebanyakan anggota Kompi Laut berasal dari tegal 
dan mereka itu tidak berasal dari salah satu batalyon Peta dalam ke- 
residenan itu, selain dari hubungan dengan para perwira bekas Peta 
yang kini memimpin Resimen XVII kurang erat. Mereka adalah bekas 
pelajar Sekolah Pelaut yang didirikan di Jepang, termasuk di antaranya 
di Tegal dan Pekalongan. Beberapa bekas komandan seksi Peta (shu- 
dancho) yang berasal dari luar keresidenan mengikuti jejak Kompi 
Laut. 

TKR Laut (yang tidak boleh disamakan dengan kompi laut 
batalyon TKR di Tegal), berasal dari BKR Laut yang berdiri sesudah 
BKR terbentuk dalam bulan September, dan dipimpin oleh bekas 
pelajar Sekolah Pelayaran Tinggi di Semarang. Ketika pertempuran 
antara Jepang dengan Republik di Semarang berakhir 19 Oktober, 
Inggris menduduki Pelabuhan Semarang dan memaksa TKR Laut 
yang baru terbentuk itu untuk pindah ke Tegal di bawah pimpinan 
Darwis Jamin dari Sulawesi. Seperti badan perjuangan lainnya, tu- 
juan TKR Laut yang berkekuatan 30 orang itu adalah mencari senja- 
ta.” Mereka memperoleh bantuan dari Demak melalui Solo, karena 
kapal yang diungsikan dari Pelabuhan Semarang menuju Jepara sela- 
ma pertempuran dengan Jepang tidak kembali. Pada tanggal 26 Ok- 
tober, TKR Laut menerima bantuan sebesar Rp. 10.000 dari Guber- 
nur Jawa Tengah, untuk mencukupi kebutuhan makanan dan per- 
lengkapan. Setelah Tegal diserang oleh rakyat pada tanggal 4 Novem- 
ber, TKR Laut merasa huruf TKR di depan namanya kurang meng- 
untungkan. Mereka lalu menggantinya, dan pada 7 November, Jakar- 


ta menyetujui perubahan nama mereka menjadi Pangkalan IV. Keda- 


'9Sejarah terbentuknya BKR/TKR Laut digambarkan secara lengkap dalam 
mingguan Djangkar, diterbitkan oleh Seksi Penerangan Angkatan Laut di Tegal, 
No. 19 dan No. 20, 31! Oktober — 7 November 1946. 


280 


PERANAN MILITER DALAM REVOLUSI 


tangan para pelajar Sekolah Pelayaran Jakarta memperkuat keduduk- 
an mereka dan menggunakan markas batalyon TKR yang telah ko- 
song itu. 

Untuk membangun kembali tentara di Tiga Daerah, para pe- 
mimpin revolusioner bekerja sama dengan Kompi Laut dan Pangkal- 
an IV. Pangkalan disusun kembali dan diperbesar dengan seksi-seksi 
pengapalan, perumahan, administrasi, perekrutan, transportasi, inte- 
lijen, dan personil. Latihan kemiliteran dilakukan di Tuwel, tempat 
peristirahatan Belanda di selatan kota. Kompi Laut digunakan oleh 
Badan Pekerja Tegal untuk melatih para pemuda membantu meme- 
lihara ketertiban dan hukum." 


Front TKR di Semarang 


Sejak pengangkatannya menjadi komandan Resimen XVII awal 
November, Wadyono selalu berada di front Semarang, sesekali kemba- 
li pada setiap pergantian tugas batalyon. Setelah mengetahui surat 
GBP3D tertanggal 5 Desember tentang tuntutan Tiga Daerah, Wa- 
dyono mengirim telegram kepada AMRI di Tegal yang dengan tegas 
mengatakan bahwa tentara tidak akan melibatkan diri dalam urusan 
pemerintahan keresidenan.? Pada tanggal 13 Desember, Wadyono 
melapor ke Markas Divisi di Salatiga, membicarakan tentang residen 
baru yang diangkat oleh Bung Karno dan perkembangan politik tera- 
khir di Pekalongan dengan Komandan Divisi Kolonel Jatikusumo. 
Wadyono berpendapat lebih baik tentara mengakui Sarjio sebagai resi- 
den baru. Tetapi menurut Wadyono, Komandan Divisi tidak me- 
nyetujui.? 

Sewaktu kembali ke Pekalongan pada malam harinya ia ber- 
mimpi melihat kaum revolusioner Tiga Daerah dilambangkan sebagai 
sesuatu yang datang dari luar Jawa.” Para perwira staf merasa jengkel 


“Penulis sejarah TKR Laut menyebutkan “pada waktu itu nama TKR tidak 
disukai di Kotapraja Tegal,” Ibid. 

2Pemimpin BKR Slawi, Wawancara, 27.4.73. Bahkan Kutil, sebagai kepala 
polisi Kabupaten, meminta kepada Kompi menangkap “para perampok.” 

2Laporan TKR Yogyakarta (18.12.45), Proc. Gen. 

2Wadyono, Wawancara, 27.7.81, 10.10.71. 

#Lihat Bab Tujuh. 


281 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


kepada para pengawal Tiga Daerah yang ditempatkan di seluruh ke- 
residenan, seolah-olah TKR tidak dipercaya dan dianggap sebagai mu- 
suh oleh Residen baru. Keberanian terhadap kaum revolusioner mulai 
berkembang. TKR tersinggung dengan disegelnya cadangan beras da- 
lam gudang, dan harus ada izin bagi kendaraan yang meninggalkan 
kota, lebih-lebih ketika kereta api yang membawa perbekalan untuk 
front Semarang dihentikan. Permintaan TKR untuk mencoba sena- 
pan yang baru diperbaiki ditolak, selain itu tersiar berita bahwa peme- 
rintah baru Pekalongan berniat melucuti TKR dan polisi Pekalong- 
an pada tanggal 17 Desember.” Wadyono berpendapat: 


Saya tidak pernah bertemu muka dengan Sarjio. Bila saya bertemu 

saya pasti akan dikalahkan. Kita dapat menganggap sepi Sarjio, karena 

kita tidak tertarik pada politik. Tetapi Sudharmo, Sumantri, dan Suha- 

di itu buta politik dan berdarah panas. Kita baru bertindak karena 

Sarjio menghentikan kereta api yang akan menuju front Semarang 

yang memuat bahan-bahan kebutuhan Resimen di sana. Kita dihenti- 

kan dan digeledah di Pekalongan. Karena yang kami warisi itu dari 

Jepang, kami berpikir kami ini mempunyai kedudukan tinggi dan 

tidak dapat dipermainkan oleh siapa pun. Kita dalam keadaan perang 

dengan Inggris di Semarang dan dengan begitu penghentian suplai 
kita menjadi suatu yang lebih serius. Inilah faktor yang sebenarnya, 
bukan masalah politik, yang mencemaskan kita. Kita tidak terganggu 
oleh pandangan politik Sarjio. Saya segan kepadanya... semua tokoh- 

tokoh penting Tiga Daerah seperti Muhammad Nuh, Sarjio dan K. 

Mijaya adalah jauh lebih tua dari kita. Kita tidak akan berani bertin- 

dak, jika Sarjio tidak menghentikan kereta api. 

Faktor lain yang mendorong TKR untuk bertindak ialah karena 
telah diberi tahu munculnya gerakan perlawanan dari kalangan Islam 
yang dipimpin oleh Hassan Ismail, tokoh Pekajangan. Hassan Ismail 
mengatur penyergapan rombongan Residen di Pekajangan dan me- 
minta kepada TKR untuk mempersenjatai mereka karena dialah yang 


2Catatan tulisan tangan Pejabat Residen Suprapto, tertangkap tanggal 
25.12.45. Proc. Gen., memberikan alasan ini bagi penahanan yang dilakukan tentara 
“dengan bantuan dari Hizbullah dan Sabilillah.” 

2Wadyono, Wawancara, 10.3.73. Sumanti dan Suhardi adalah anggota staf 
Resimen XVIII TKR. 


282 


PERANAN MILITER DALAM REVOLUSI 


telah memulai perlawanan di Pekajangan. Komandan TKR menja- 
wab bahwa tentara tidak tergantung pada Pekajangan lebih-lebih ia 


tidak diberi informasi tentang rencana penyergapan itu sebelumn- 
ya. 

Priayi Pekalongan dan perwira TKR terkejut mendengar cara 
pemimpin revolusioner Adiwerna mengarak adik R.A. Kartini, R.A. 
Kardinah (istri Sunarjio, Bupati Tegal) dan putrinya keliling kota 
dengan mengenakan pakaian dari goni pada tanggal 4 November. 
Tindakan ini menggoncangkan orang-orang TKR, karena dianggap 
“tidak sesuai dengan norma-norma budaya Jawa.” 

Dalam rapat staf Komando tanggal 13 Desember, Wadyono 
didesak anggota staf yang lebih muda agar cepat mengambil tindakan 
terhadap residen baru dan GBP3D. terutama Sumantoro, ajudan 
Kepala Staf Sudharmo, dan Wiluyo Puspoyudo kepala Seksi Intel, 
dianggap sebagai penggerak utama dari operasi kontra ini, Berita 
terakhir tentang penembakan K. Mijaya dekat Pekalongan mendor- 
ong Staf Resimen bertindak. Wiluyo Puspoyudo diserahi memimpin 
pasukan untuk menangkap Sarjio dan staf Tiga Daerah di Hotel 


Merdeka. 


Campur Tangan Militer 

Tindakan melucuti 50 pengawal Tiga Daerah dan menangkap 
Residen beserta stafnya di Hotel Merdeka mengikat TKR akan tindak- 
annya lebih jauh. Ternyata bahwa campur tangan militer menimbul- 
kan persoalan yang lebih luas daripada yang disangka semula ketika 
ternyata yang ditangkap jumlahnya menjadi lebih banyak. Sejumlah 
178 orang Tiga Daerah yang berada di Pekalongan ditangkap dan 
dimasukkan ke penjara pada tanggal 14 Desember, di antaranya terma- 
suk anggota Staf Pengoperan dan GBP3D di Pekalongan. 

Pesindo Pekalongan mengeluarkan pengumuman setelah tin- 
dakan TKR 14 Desember, dengan menyerukan agar rakyat tetap te- 
nang karena pengawal Tiga Daerah telah ditangkap oleh TKR. Tidak 
disebutkan bahwa Residen juga telah ditangkap. Kemudian disusul 


“"Wadyono, Wawancara, 10.10.71. 
“Wadyono, Wawancara, 28.771, 20.11.74. Lihat juga Bab Tujuh. 


283 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


pengumuman kedua yang lebih resmi, yang mengatakan bahwa Pe- 
merintah Tiga Daerah telah dibubarkan oleh TKR dan Dewan Per- 
wakilan Rakyat akan segera dibentuk. Dengan persetujuan TKR pa- 
da tanggal 15 Desember akan dibentuk panitia pengarah untuk me- 
wujudkan pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat.? Tetapi tindak- 
an TKR selanjutnya mengakibatkan gagalnya usaha tersebut. 

GBP3D menyelenggarakan rapat darurat di Pemalang yang di- 
hadiri oleh pemimpin AMRI Slawi Suwignyo, Sakirman, dan Karto- 
hargo dan beberapa pemimpin dari Brebes, dan Supangat. Suwignyo 
melaporkan bahwa ia telah mengusahakan pembebasan Sarjio dan 
stafnya lewat telepon, tetapi Wadyono menolak permintaan itu. 
GBP3D kemudian mengirim sebuah laskar dari Tegal dan Pemalang 
untuk berdemonstrasi menuntut pembebasan para tahanan di Peka- 
longan. 

Karena beberapa alasan TKR bersikap semakin keras. Tersebar 
desas-desus bahwa akan ada serangan Tiga Daerah untuk membebas- 
kan Residen dan para tahanan. Sedang rombongan yang terdiri dari 
Presiden Sukarno, Wakil Presiden Hatta, Perdana Menteri Syahrir 
akan tiba di Pekalongan dalam acara akhir perjalanan keliling Jawa 
pada tanggal 22-23 Desember 1945. Kalau terjadi serangan Tiga Dae- 
rah terhadap Pekalongan dapat menjerumuskan keresidenan itu ke 
dalam kekacauan politik bersamaan waktu dengan kedatangan rom- 
bongan dari Jakarta. 

Pada mulanya Wadyono tetap tidak berkeinginan untuk meli- 
batkan TKR dalam tindakan lebih lanjut.” Tiga hari setelah penang- 
kapan Residen, reaksi kontra terhadap Tiga Daerah semakin nyata 
dengan tersiarnya desas-desus tentang akan adanya serangan dari pi- 
hak Tiga Daerah. TKR dan kalangan Islam di Pekalongan menyusun 
rencana operasi kontra dengan pedoman lebih baik menyerang dari- 
pada diserang. Kekuatan gabungan TKR-Hizbullah-Sabilillah diben- 
tuk. Mereka dibagi ke dalam beberapa kelompok dan memasuki Tiga 
Daerah dari dua jurusan, di bawah pimpinan perwira TKR bekas Peta, 


2Pernyataan tercetak Pesindo dapat dijumpai di Proc. Gen. 
“Kartohargo, Pertanyaan No. 18, Proces Verbal, 14.1.47. 
''Santri Pekajangan, Wawancara, 19.12.72. 


284 


PERANAN MILITER DALAM REVOLUSI 


Sugiyono dan Mukhlis. Sugiyono adalah bekas shodancho dari Dai- 
dan Tegal,” sedangkan Mukhlis yang dianggap eksentrik oleh rekan- 
rekannya, juga bekas shodancho Daidan Pekalongan. 

Tindakan melawan Tiga Daerah dengan satu komando yang 
terkoordinasi ternyata sulit karena banyaknya kelompok yang ikut. 
Janji-janji pertemuan di antara para pasukan tidak pernah dilaksana- 
kan, sehingga mereka akhirnya terpecah. Satuan Hizbullah di sebelah 
barat Pekalongan dan pasukan lainnya di sebelah timur yang kemudi- 
an menjadi kelompok Pekajangan. Akibat perpecahan ini dua pemuda 
Hizbullah terbunuh. Salah satu dari mereka mengatakan bahwa yang 
ada waktu itu ialah semangat yang meluap dan diungkapkan dengan 
kata siap. 

Pasukan yang dipimpin TKR mendapat perlawanan di Sragi, 
kota pabrik gula di perbatasan Pemalang-Pekalongan di mana pecah 
pertempuran yang mengakibatkan tujuh orang terluka.” Lima belas 
pucuk senjata yang ditemukan di gudang pabrik gula Sragi tanpa pe- 
luru, diambil Hizbullah. 

Hassan Ismail dengan pasukan TKR menuju Slawi tempat 
Ikandar Idris ditawan. Kelompok ini berusaha membangkitkan sema- 
ngat Islam Jawa. Seorang haji terkenal dari Pekajangan, mengenakan 
jubah putih, berdiri di bak belakang sebuah truk sambil mengacung- 
kan pedang seraya berseru sebagaimana citra seorang Islam militan 
atau Pangeran Diponegoro/Sang Ratu Adil. 

Perlawanan terhadap TKR terjadi di Comal, seluruh kelompok 
dengan mengenakan janur kuning, lambang perlawanan dan kekebal- 
an, menyerukan “Allahu Akbar” serta membawa pedang dan granat 
bikinan sendiri. Sebagian mereka bersenjatakan keris, lambang kekuat- 
an spiritual Jawa. Karena mereka menganggap keris itu mempunyai 


2Sejarah Tentara Nasional, hlm. 33. Sebagai Komandan Distrik Militer 
(Kodim) Pekalongan, Mukhlis mendukung Dewan Revolusi 1 Oktober 1965, dan 
ditahan di Nusa Kambangan. 

'Ini dikatakan sebagai oposisi pertama terhadap TKR. Gambaran ini dimuat 
dalam sebuah surat tak tertanda tangan tetapi berkepala cetak Partai Buruh Indonesia 
(PBI) Cabang Tegal, memberikan keterangan tentang kejadian akhir-akhir ini di 
Keresidenan Pekalongan, tertanggal Purwokerto, 20 Desember 1945. Proc. Gen, 
Pemimpin Santri Pekajangan, Wawancara, 19.12.72. 


285 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


kekuatan, maka ketika keris mereka diambil TKR, mereka kehilang- 
an semangat melawan.” | 

TKR menemukan perlawanan hanya di Sragi dan Comal. TKR 
memusatkan operasinya pada penangkapan dan penjeblosan para pe- 
mimpin Tiga Daerah ke penjara, dan memeriksa pendukungnya sebe- 
lum mereka diizinkan pulang ke rumah masing-masing. 

Seperti penguasa sebelumnya, TKR juga meminta pemimpin 
lenggaong untuk menjadi tukang pukulnya. Seorang lenggaong, Talib 
namanya, yang telah dijatuhi hukuman mati oleh Jepang, dan masih 
berada di penjara oleh TKR dibebaskan setelah bersumpah akan mela- 
wan kaum revolusioner. Talib diserahi tugas menjaga para tahanan di 
Slawi. Algojo ini kemudian berperan sebagai Kuril-nya TKR. 

Karena organisasi satuan-satuan Hizbullah sejak awalnya sudah 
kacau, maka dilakukanlah reorganisasi di Pemalang. Mereka terbagi 
dalam satuan-satuan yang terdiri dari 15 orang, yang masing-masing 
bersenjatakan karaben, di bawah komando TKR. Wiloyo Puspoyudo 
membebaskan ayahnya dan pangreh praja lainnya dari penjara Kota 
Pemalang. Para pemimpin Tiga Daerah digiring dan dibawa ke alun- 
alun kota. Mereka diperlakukan secara kasar baik sewaktu ditangkap 
maupun selama dalam penjara. Di beberapa tempat pemimpin Tiga 
Daerah dihajar sampai setengah mati, dalam suasana balas dendam.” 

Dengan alasan apa pun rakyat kini melihat hal itu sebagai perti- 
kaian antara dua daerah dalam keresidenan, yaitu antara Pekalongan 
dengan Tiga Daerah. Situasi ini mirip dengan warlordisme (perang- 
berperang antara pemimpin daerah). 

Pada tanggal 22 Desember, di penjara Tegal, pangreh praja di- 
bebaskan oleh Sugito, anak Sarimin, dan dibawa ke Pekalongan. 
Ketika TKR tiba di Tegal, Bupati, Patih,-dan Sekretaris Kabupaten 


sedang dalam perjalanan ke Purwokerto lewat Cirebon menemui re- 


“Pemimpin Santri Pekajangan, Wawancara, 19.12.72, Wadyono, Wawan- 
cara, 27.8.71. Perwira Intelijen TKR (wawancara, 5.10.71) mengatakan bahwa TKR 
memperoleh banyak senjata keris, 

Wawancara, 17.2.75. Pejabat Penjara Pemalang, wawancara, 17.2.75: untuk 
lebih detailnya lihat Lucas, Bamboo Spear, hlm. 372-374. 

35Wedana Brebes, Catatan Harian. 


286 


PERANAN MILITER DALAM REVOLUSI 


siden Banyumas, Mr, Iskag.” TKR memerintahkan penghentian ke- 
reta api itu dan mengirim mereka kembali ke Tegal. Di alun-alun 
rapat umum sedang diadakan. Dalam rapat itu H. Mohammad II- 
yas dengan seragam militernya mengumumkan bahwa dia telah di- 
angkat untuk menggantikan Bupati Tegal.” Bupati Abu Suja'i yang 
masih menjabat itu menuju rapat dan mengatakan bahwa Bupati dan 
Patih tidak melarikan diri. | 
Pencarian terhadap para pemimpin Tiga Daerah berlanjut di 
Brebes. Kartohargo diperlakukan dengan tidak semena-mena oleh 
TKR. Sebagai pemimpin perjuangan senior di Tiga Daerah Kartohar- 
go yang mengabdi kepada gerakan nasional selama 20 tahun mengala- 
mi nasib jelek. 
Kemudian datang dua orang anggota polisi untuk jemput saya ke 
Kantor Polisi Cirebon—sampai malam saya tertidur di bangku. Ke- 
mudian datang TKR dari Brebes —namanya Ciptono—dan bawa 
mobil. Setelah mengikat dan menendang saya. Saya diselomoti teges- 
an (puntung) rokok kemudian dibawa ke muka rumah mertuanya 
Ciptono di Tanjung Ukir Sumosubroto (penilik sekolah) bilang bah- 
wa Kartohargo eks NEFIS (Netherlands Eastern Forces Intelligence 
Service). Kemudian diserahkan kepada pemuda Hisbullah, supaya 
menjaga saya, Saya haus tapi tak diberiiminum kemudian dibawa ke 
Brebes. Semua pakaian digeledah. Saya minta minum, ditunjukkan 
di WC, saya minum di keran WC, kemudian dimasukkan di sel. Jam 
10.00 pagi saya dibawa keluar diikat dengan tali, kanan kiri ada senjata 
mitraliur, tiap persimpangan jalan dijaga dengan mitraliur. Saya dia- 
rak dan dipecuri, jadi kuda-kudaan supaya lari, sampai bercucuran 
darah. Istri dan anak saya disuruh melihat, purar-putar kota. Di muka 
pengiring serukan “Ayo ini pemimpinmu,” “kalau berani, tolong ini.” 
Mulai saat itu saya rusak mata kanan. Kemudian dimasukkan ke sel 
lagi—tiga jam— kemudian jam empat sore datang TKR dari Pekalong- 
an yang akan menggantikan (pemerintah) di Brebes.” 


“Residen Banyumas Iskag Cokroadisuryo dalam perjalanan menuju Tegal 
guna membantu Bupati mengadakan persiapan menyambut kunjungan kepresi- 
denan, dihentikan oleh para aktivis di Balapulang dan diharuskan kembali ke Ba- 
nyumas. Para pemimpin Tegal dalam perjalanan menuju ke Purwokerto guna me- 
minta maaf atas insiden yang memalukan itu. Ki Citrasarmaka, Wawancara, 30.1.73. 

“K.H Muhammad Ilyas, anggota Pekalongan Shu Sangikai. 

“Kartohargo, Wawancara, 16.12.72. 


287 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


Ia dipindahkan ke beberapa penjara selama 19 bulan sebelum 
dibebaskan pada bulan Juli 1947. 

Pemimpin lainnya di Brebes mengalami nasib serupa. Ramlas, 
sekretaris Badan Pekerja Brebes dan pemimpin PKN diambil dan di- 
tahan di Gedung Societeit Tegal. 


Ada TKR datang pakaian hijau namanya Mudasir, panggilnya, “Ram- 
las di mana?” Saya keluar dari pintu, diberi pukulan dari bedil. Kurang 
lebih satu regu yang memukul saya pakai sepatu dan pegangan bedil. 
Setelah mereka pergi, saya dibawa ke kamar dan dipukuli lagi, se- 
hingga saya pingsan di kamar mandi. Pertanyaan — “Mengaku, tidak?” 
— intel dari Pekalongan. Saya tidak kenal namanya. Saya tidak men- 
jawab “ya” atau “tidak”, dipukul lagi, pingsan lagi. Jadi pingsan dua 
kali. Barang kotoran keluar. “Bunuh saya, saya siap dibunuh.” “Tidak” 
dia jawab lantas orangnya pergi. Saya ke kamar mandi lagi masuk 
sel. Mas Sugeng (Hargono) lihar saya, “Kasihan mas Ramlas.” Kromo 


Lawi bilang, “seperti tentara penjajahan.” 


Penahanan Kromo Lawi di Tegal oleh TKR melambangkan 
simpang siurnya politik lokal selama Peristiwa Tiga Daerah. Kromo 
Lawi sebagai seorang pengikut Sukarno yang paling terkemuka di 
keresidenan itu menjadi pemimpin Putera dan Jawa Hokakai semasa 
pendudukan. Ia dituduh sebagai agen Jepang sewaktu terjadi clash de- 
ngan kenpeitai Pekalongan pada awal Oktober, dan pernah ditahan 
oleh pemuda pendukung Residen Besar, walaupun ia seorang anggota 
KNI Pekalongan. Ketika Mr. Besar diganti, Kromo Lawi dibebaskan 
oleh Pejabat Residen Suprapto atas anjuran Sayuti Melik. Ketika se- 
dang mengunjungi Pemalang, ia ditangkap dan dibawa ke Slawi, di 
mana para pemimpin AMRI Slawi berusaha menariknya ke pihak 
Tiga Daerah sebagai tokoh PNI. Kromo Lawi kemudian berpendapat 
bahwa pimpinan Tiga Daerah yang ingin membentuk pemerintahan 
baru pada tahun 1945 tidaklah segaris dengan ideologi nasional. Lebih 
jauh ia katakan bahwa bukannya ia tidak menaruh simpati kepada 
tujuan Tiga Daerah, tetapi orang Tiga Daerah tidak melihat bahwa 
politik revolusi nasional itu lebih penting daripada revolusi sosial."' 


Ramlas, Wawancara, 16.12.74. 
“Analisa Kromo Lawi ini agaknya merupakan analisa expost facto yang men- 


288 


PERANAN MILITER DALAM REVOLUSI 


Ketika TKR membebaskan Iskandar Idris, Kromo Lawi tetap 
di penjara, karena TKR percaya bahwa ia telah bergabung dengan 
Tiga Daerah dan penahanannya hanya merupakan pengelabuhan saja. 
Namun akibatnya, ia meringkuk di penjara Pekalongan dan Yogyakar- 
ta selama 13 bulan, tanpa pengadilan atau pemeriksaan atas tuduh- 
an itu. 

K.H. Iskandar Idris diangkat Jepang menjadi komandan Dai- 
dan Pekalongan karena pengaruhnya sebagai guru Muhammadiyah. 
Karena umur dan kekurangan pengetahuan tentang masalah-masalah 
militer membuat ia lebih tidak serasi lagi dengan pemimpin priayi 
muda TKR didikan Belanda anggota staf umum Resimen XVII. K.H. 
Iskandar Idris diangkat sebagai komandan resimen karena dianggap 
sebagai bapak dan kepatuhan mereka pada komandan batalyon Peta 
saja. Mereka kurang senang terhadap sikap Idris yang membiarkan 
Jepang melucuti batalyon Peta dan keragu-raguannya dalam mela- 
wan kenpeitai. Mereka juga tidak setuju pada keinginannya agar hari 
Jumat menjadi hari libur dan hari Minggu menjadi hari kerja. Pendek- 
nya Iskandar Idris bukan seorang tentara tulen, ia menjadi koman- 
dan daidan Peta karena ia adalah seorang yang terkenal dari Muham- 
madiyah. Ia tidak paham organisasi militer dan sering mencampur- 
adukkan kepentingan pribadi dengan kepentingan organisasi." Sete- 
lah Peristiwa Tiga Daerah selesai, Iskandar Idris diganti jabatannya 
dari komandan Resimen XVII TKR menjadi komandan Brigade VII 
di Pekalongan, suatu jabatan kehormatan. Wadyono-lah yang secara 
resmi dilantik di Markas Besar Yogyakarta sebagai komandan resimen. 

Strategi TKR terhadap kaum Islam di Tiga Daerah makin nyata. 
Bupati Tegal dan Brebes, yang berasal dari kalangan santri, tetap men- 
duduki jabatan mereka. Bupati Pemalang, Supangat yang berhaluan 
kiri, melarikan diri ke Banyumas dan diganti oleh K.H. Maksum, 


cerminkan kejadian-kejadian Revolusi sejak 1945. Ini mencerminkan argumentasi 
yang dibikin oleh nasionalis seperti Sukarno atau Sayuti Melik. Sukarno sendiri 
menciptakan banyak argumentasi bagi revolusi nasional dan bukannya revolusi sosial, 
setelah Peristiwa Madiun 1948, sekalipun dalam tahun 1945 ia berbicara memadukan 
kedua-duanya. Transkripsi VII/3-6, 7.7.73. Beberapa sumber mengatakan Kromo 
Lawi menginginkan jabatan residen Pekalongan pada tahun 1945. 

"Wadyono, Wawancara, 27.871. 


289 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


seorang Islam nasionalis Pemalang dalam rapat umum di alun-alun 
kota pada tanggal 30 Desember 1945.“ Selama orang Islam mendu- 
kung TKR, maka ia tetap dibiarkan tetap berkuasa. Karena memang 
hanya sedikit orang-orang Islam-komunis dan tidak ada yang menjadi 
pejabat, maka semua camat santri dibiarkan tetap berkuasa. Tetapi 
ada beberapa santri nasionalis dari Randudongkal (Pemalang Selatan) 
di antara 1.600 tahanan di penjara Pekalongan pada akhir minggu 
ketiga bulan Desember 1945.“ 

Faktor kebudayaan, kesetiaan pada elite birokrat Tiga Daerah 
dan garis politik waktu itu tidak akan membuat TKR mengambil 
tindakan terhadap Sarjio seandainya residen itu tidak mengganggu 
tugas pokok ke front Semarang. Wadyono beranggapan bahwa kaum 
revolusioner itu cerdik dan pandai berbicara sehingga dalam setiap 
diskusi TKR tentu akan dikalahkan, terutama para perwira mudanya. 
Sehingga Wadyono memerintahkan agar para prajurit mudanya tidak 
berdiskusi dengan pemimpin pergerakan yang tua. Keadaan ini mirip 
dengan keadaan sewaktu para perwira muda menolak untuk mena- 
han Residen Besar. Di samping perbedaan ideologis, para pemuda 
terikat kepada kebudayaan yang harus menghormati orang yang lebih 
tua. Menurut Wadyono, ketika TKR bersama-sama kekuatan Islam 
memasuki Tiga Daerah mereka disambut dengan bahasa Jawa halus. 
Wadyono merenungkan bahwa gerakan kontra yang dipimpinnya itu 
sebagai sebuah lakon dalam wayang. Ia menganggap dirinya sebagai 
dalang, apabila pertunjukan berakhir, ia harus memasukkan semua 
wayang ke dalam kotak, dan peranannya berakhir.) 


"Catatan Harian Salim Bassiyul, seorang pedagang Arab di Pemalang. 
"Lasjkar, 2-3 Januari 1947. 
“Wadyono, Wawancara, 10.3.73: 26 dan 27.8.71. 


290 


BAB SEBELAS 


PENGADILAN PERISTIWA 
TIGA DAERAH 


SALAH satu alasan mengapa misi Presiden sewaktu datang ke Peka- 
longan tidak mengambil tindakan apa-apa setelah adanya campur 
tangan TKR, tidak lain karena sikap politik Syahrir, Amir Syarifuddin, 
dan Sukarno. Kelompok PKI-nya Widarta yang merasa dikhianati 
oleh kawan-kawannya sendiri, terpaksa mencari dukungan ke tempat 
lain. Perlawanan melalui medan hukum pertama cerjadi di Pengadil- 
an Pekalongan kemudian di Yogyakarta. Selain itu perdebatan pro 
dan kontra Peristiwa Tiga Daerah mendapatkan sorotan yang luas. 


Sikap Pemerintah Pusat 


Selama berlangsungnya berbagai kejadian baik yang pro mau- 
pun yang kontra dalam Peristiwa Tiga Daerah, perhatian Pemerintah 
Pusat ternyata terpusat pada pertentangan antara Republik dan Seku- 
tu. Selama empat hari kekuasaan Residen Sarjio dan GBP3D (10-14 
Desember 1945) di Pekalongan, perhatian media massa nasional dan 
para pemimpin Republik hanya ditumpahkan pada pertempuran se- 
ngit di Ambarawa, yang berakhir dengan kemenangan Republik, dan 
pembakaran Kota Bekasi oleh Sekutu, di sebelah timur Jakarta. Di 
antara surat-surat kabar Republik, hanya harian Kedaoelatan Rakjat 
di Yogyakarta-lah yang memberitakan pengangkatan Sarjio dengan 
pemerintah barunya di Pekalongan. Berita itu dimuat pada tanggal 
15 Desember, sehari setelah TKR menahan residen baru dan stafnya. 
Karena sulitnya komunikasi antara pusat dan daerah ditambah pula 
dengan kenyataan bahwa surat-surat kabar di kota-kota besar hanya 


291 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


mengirim wartawan ke pertempuran-pertempuran melawan pasukan 
Sekutu, Peristiwa Tiga Daerah menjadi disisihkan dalam berita nasio- 
nal. Surabaya menjadi fokus nasional dalam mempertahankan hidup 
Republik muda ini. Komunikasi antara Tiga Daerah dan ibukota ke- 
residenan, hampir-hampir tak ada. 

Pada 18 Desember dibentuklah Partai Sosialis di Kota Cirebon, 
penggabungan antara Partai Rakyat Sosialis (Paras), partainya Syahrir, 
dengan Partai Sosialis Indonesia (Parsi) yang dipimpin Amir Syarifud- 
din, yang dihadiri Perdana Menteri Syahrir dan beberapa anggota ka- 
binetnya.' Para menteri inilah yang dengan jeli dapat melihat apa yang 
sebenarnya sedang terjadi di Keresidenan Pekalongan dengan datang- 
nya utusan Brebes yang duduk dalam Komite Urusan Ekonomi 
GBP3D secara tiba-tiba. Pemimpin Brebes itu pergi ke Cirebon untuk 
menemui sahabatnya Sugra, seorang tokoh PNI-baru, setelah men- 
dengar bahwa Residen Sarjio ditangkap TKR. 

Setibanya di Stasiun Cirebon pemimpin Brebes tersebut dita- 
han, tetapi masih sempat mengirim pesan untuk dr. Sudarsono, Men- 
teri Sosial RI dari Partai Sosialis, yang dikenalnya dengan baik dalam 
Koperasi Rakyat Indonesia.? Dialah yang kemudian membebaskan- 
nya. Pemerintah Syahrir akhirnya mengirimkan utusan untuk menja- 
di penengah antara Tiga Daerah dengan penantangnya. Utusan Jakar- 
ta itu terdiri dari dr. Sudarsono dan Subadio Sastrosatomo yang da- 
tang mengunjungi Pekalongan. Kedatangan utusan itu memberi ke- 
san pada para pemimpin Pekalongan dan pangreh praja, bahwa Tiga 
Daerah merupakan suatu gerakan rakyat yang didukung oleh Peme- 
rintah Pusat. Sedangkan utusan lainnya, yaitu Johan Syahruzah, ke- 
menakan Syahrir, yang mempunyai kontak dengan gerakan bawah 
tanah PKI semasa pendudukan Jepang di Surabaya,” dan Murad, 
Menteri Muda Keamanan yang ditugaskan untuk mengunjungi Pe- 
malang. Mereka inilah yang menjelaskan sikap Pemerintah Pusat ke- 
pada para pemimpin Tiga Daerah, bahwa Syahrir bukan pendukung 


"Mengenai keterangan lengkap susunan Partai Sosialis, periksa Anderson, 
Pemuda Revolution, hlm. 303-306. 

?Dr. Sudarsono pernah aktif dalam Koperasi Rakyat Indonesia di Cirebon, 
Kahin, Nationalism, hlm. 112. 

3Kahin, Nationalism, hlm. 113. 


292 


PENGADILAN PERISTIWA TIGA DAERAH 


feodalisme, terapi tidak pula dapat menerima revolusi sosial yang tidak 
mematuhi hukum." 

Perutusan ini gagal karena kedatangannya di Pemalang dan Pe- 
kalongan sudah sangat terlambat. TKR telah melancarkan operasi 
kontra, sehingga Bupati Pemalang Supangat telah diganti. Seandainya 
mereka tiba di Pekalongan satu minggu lebih awal, pengangkatan Re- 
siden Sarjio akan mempunyai dasar hukum yang lebih kuat dan akan 
sulit digoyahkan. Perasaan saling curiga menyelimuti Pekalongan, se- 
hingga Menteri Sosial dr. Sudarsono pun diculik karena sewaktu di 
sana tidak dapat menunjukkan identitas dirinya kepada para pemim- 
pin Pesindo. Akibatnya dia disangka agen NICA. Baru setelah ada 
telepon dari Kantor Kabupaten, dr. Sudarsono dibebaskan. Dia sangat 
marah dan mengatakan perjuangan revolusioner macam apa di Pe- 
kalongan itu." 

Pada tanggal 23 November, Presiden, Wakil Presiden, dan Per- 
dana Menteri, tiba di Pekalongan dalam rangkaian kunjungan ke ko- 
ta-kota besar di Jawa." Dalam rombongan ini termasuk bekas Bupati 
Pemalang Supangat, memimpin PKI bawah tanah Widarta, dan bekas 
sekretaris Residen Sarjio, Muroso, yang juga menjadi anggota PKI 
bawah tanah. Ketiga orang ini berhasil menghindari penangkapan 
TKR, dan pergi ke Madiun meminta bantuan Pesindo untuk membe- 
baskan Residen Sarjio. Mereka ikut di dalam kereta api rombongan 
pusat pada tanggal 21 Desember dalam perjalanan kembali dari 
Malang.” 

Di Pekalongan, Syahrir memanggil Pejabat Komandan TKR, 
Wadyono, dan meminta pertanggungjawaban tindakan TKR di Tiga 
Daerah." Di depan rapat umum Syahrir mengatakan, bahwa walau- 
pun dia banyak mengalami kesulitan menghadapi dunia Internasio- 


nal, ia menganggap masih lebih sulit menghadapi masalah di Pekalong- 


“Subadio Sastrosatomo, Wawancara, 7.8.72. Subadio adalah anggota Badan 
Pekerja KNIP, dan salah satu pendiri Partai Sosialis dengan Sutan Syahrir. 

'S. Junaid, pemimpin Pesindo, Wawancara, 31.5.73. 

#Lihat laporan wartawan perang ABC, Thompson, yang ikut rombongan 
Presiden waktu itu dalam Hubbub in Java, hlm. 71-91. 

“Anggota PKI bawah tanah, Wawancara, 4.7.78. 

"Subadio Sastrosatomo, Wawancara, 7.8.72. 


293 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


an.? Perjuangan kemerdekaan di Pekalongan oleh Syahrir diibaratkan 
sebagai dua macam bangunan, ada yang berhasil lulus dan ada yang 
tidak dalam uji kualitas. Presiden Sukarno dalam rapat umum itu 
mencoba mengendorkan ketegangan dengan selorohnya dan menju- 
luki Syahrir sebagai “kecil-kecil cabe rawit.” Di dalam pidatonya, Syah- 
rir banyak berkias, sehingga sukar dimengerti dan nada suaranya 
membikin orang ngantuk. Sangat berbeda dengan pidato Sukarno 
yang lebih mudah dimengerti dan bersemangat." 

Selama rapat umum itu Supangat bekas Bupati Pemalang du- 
duk di antara para hadirin, yang segera dikenali oleh perwira TKR 
dan anggota Pesindo Pekalongan. Bersama-sama dengan Widarta dan 
Muroso, Supangar diseret di depan rombongan Presiden ke luar ru- 
angan, sehingga menimbulkan kegaduhan. Mereka segera dipenjara- 
kan bersama-sama dengan para tokoh Tiga Daerah lainnya yang di- 
tangkap TKR dalam operasi pengambilalihan kekuasaan. Kenyataan 
ini merupakan tantangan bagi kepemimpinan Pusat yang tidak dapat 
diabaikan begitu saja. Pemimpin Pesindo yang terlibat kemudian di- 
panggil oleh Sukarno dan dimarahi."' Walaupun demikian ternyata 
baik Presiden maupun Perdana Menteri tidak berusaha membebaskan 
para pemimpin Tiga Daerah yang berada di penjara Pekalongan. Ke- 
gagalan Pemimpin Republik dalam mencampuri masalah ini, men- 
cerminkan sikap kepemimpinan tingkat nasional pada waktu itu, se- 
perti juga Amir Syarifuddin, yang berhasil menghindari kunjungan- 
nya ke Pekalongan dan langsung pulang ke Jakarta. 

Ketridaktegasan Syahrir dikarenakan oleh dua hal. Hal pertama 
adalah pandangan internasionalnya yang moderat yang tidak searah 
dengan keadaan dalam negeri yang reformis. Sikap GBP3D terhadap 
pangreh praja itu sebetulnya sesuai dengan ide-ide yang dikemukakan 
oleh Syahrir sebulan sebelumnya dalam risalah Perdjoeangan Kita. Di 
dalam risalah ini dijelaskan, bahwa Syahrir ikut mendorong berkem- 


?Wadyono, Wawancara, 10.10.72. 

"Sujono, Transkripsi, VIII/10, 30.7.73. Kesukaran memahami pidato Syahrir 
digambarkan Thompson dalam Hubbub in Java, hlm. 91. Mereka yang berpendi- 
dikan Belanda (seperti Sujono, sekretaris Residen Pekalongan) saja sulit memaha- 
minya apalagi rakyat awam. 

MH. Junaid, Wawancara, 31.5.73. 


294 


PENGADILAN PERISTIWA TIGA DAERAH 


bangnya revolusi demokratis di Indonesia yang dipimpin oleh kaum 
demokrat revolusioner, tetapi bukan kepada kelompok nasionalis yang 
telah merendahkan diri kepada kaum penindas, baik itu kolonial Be- 
landa maupun militeris fasis Jepang." Tetapi kenyataannya kaum de- 
mokrat revolusioner yang memimpin revolusi di Tiga Daerah mering- 
kuk di penjara Pekalongan. Mereka itu telah dimasukkan penjara oleh 
kelompok yang, menurut analisa Syahrir, paling dipengaruhi oleh fa- 
sisme golongan tentara." Di dalam Perjuangan Kita, Syahrir menye- 
rang aparat kolonial yang masih tersisa, pangreh praja dan polisi. Di- 
tulisnya bahwa pangreh praja itu sebenarnya merupakan sebuah alat 
yang dibentuk oleh kolonialisme Belanda dari kaum feodal dalam 
masyarakat." Pandangannya ini sesuai benar dengan pandangan K. 
Mijaya dan Sarjio. Bagi Syahrir perubahan sosial dalam negeri selalu 
menyala dalam ingatannya. Walaupun selalu tertumbuk oleh kebutu- 
han untuk menarik simpati negara-negara Barat pada perjuangan In- 
donesia, Syahrir ingin menunjukkan kepada dunia bahwa ia dapat 
menegakkan hukum di Indonesia. Walaupun untuk ini diperlukan 
tangan yang kuat untuk menyelesaikan kekacauan di dalam negeri." 

Konflik sikap politiknya ini hanya sebagian dari alasan-alasan 
mengapa Syahrir lari dari tanggung jawab tatanan politik di Pekalong- 
an. Hal kedua adalah kelemahan yang tampak, yaitu dalam cara me- 
nangani masalah dengan kekuatan asing dan masalah di dalam negeri, 
rupanya hal ini disebabkan oleh belum banyaknya pengalaman dalam 
kepemimpinan politiknya.'S Tidaklah berlebih-lebihan apabila dikata- 
kan ia memang kekurangan otot politik. 

Tampaknya Sukarno sendiri tidak mau memberi komentar atas 
kerusuhan politik yang terjadi dua minggu sebelumnya dalam pidato- 
nya di Keresidenan Pekalongan. Sewaktu ia singgah di Tegal, disebut- 
nya dalam pidato bahwa Tiga Daerah adalah “Negeri Talang.” Barang- 


Sutan Syahrir, our Srruggle, diterjemahkan dengan pendahuluan oleh 
B.R.O'G. Anderson, (Cornell University Project Translation Series, 1968), hlm. 
28. 

3 Jbid, 37. 

“bid, hlm. 26. 

'Subadio Sasrtrosatomo, Wawancara, 7.8.72. 

'8Syahrir ahli strategi di belakang layar, sejak dalam Perhimpunan Indonesia 
di Negeri Belanda dan kemudian dalam PNI-baru. Pada masa Proklamasi ia pun 


295 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


kali Sukarno dan pemimpin lainnya menganggap Gerakan Tiga Dae- 
rah sebagai gerakan memisahkan diri dari pemerintah pusat. 

Bagaimanapun juga peranan Amir Syarifuddin dianggap berbe- 
da dengan Syahrir dan Sukarno. Dia dianggap sebagai tokoh penting 
Pemerintah Pusat dalam Peristiwa Tiga Daerah. Sebagai Menteri Per- 
tahanan yang merangkap Menteri Penerangan di Pusat, ia telah gagal 
membantu kawan-kawannya kelompok PKI bawah tanah di Peka- 
longan. 

Persaingan di dalam PKI waktu itu juga dipengaruhi oleh bebe- 
rapa bekas anggota Perhimpunan Indonesia, yakni sekelompok kecil 
orang-orang komunis yang ada di bawah pimpinan Abdul Majid Jo- 
yodiningrat, dipulangkan dari Negeri Belanda atas biaya pemerintah 
Belanda. Dapatlah dimaklumi karena kepatuhannya kepada Partai 
Komunis Belanda (CPN) atas garis politik Moskow tentang front 
demokrasi anti fasisme, maka mereka menganggap bahwa Republik 
Indonesia itu bikinan Jepang. Kaum kiri yang baru kembali dari peng- 
asingannya yang lama di Negeri Belanda ini mengharapkan kesinam- 
bungan perjuangan ideologi bersama dan hubungan egalitarian yang 
hangat seperti yang mereka jalin dengan kawan-kawan mereka di-Ne- 
geri Belanda dalam perang melawan Nazi.” Widarta menolak garis 
Internasional yang mereka bawa dari Negeri Belanda itu. Walaupun 
kedua kelompok melakukan perjuangan bersama yang penting dalam 
melawan fasisme, tetapi di lain hal tidak ada kesamaan antara kedua- 
nya. Widarta berpendapat tentang front persatuan antifasisme harus- 
lah dilanjutkan dengan perjuangan melawan kolonialisme dan impe- 
rialisme setelah berhasil menumbangkan fasisme Jepang. Dia tidak 
mau berkompromi karena dianggapnya melawan kembalinya kaum 
kolonialis." 

Antara Amir, Syahrir, dan Widarta muncul juga perbedaan pan- 
dangan mengenai masalah kekerasan di dalam politik itu sendiri. Amir 
dan Syahrir berpendapat bahwa seharusnya masalah-masalah harus 
dipecahkan secara damai. Bukan saja kekerasan dapat menimbulkan 
reaksi internasional yang kurang menguntungkan kekacauan dalam 


tidak memainkan peranan aktif terbuka. 
7Anderson, Pemuda Revolution, hlm. 309. 
"Wawancara, 5.6.78. 


296 


PENGADILAN PERISTIWA TIGA DAERAH 


negeri. Sebagai kaum elite terpelajar didikan Belanda mereka tidak 
menyukai kekerasan massa seperti yang terjadi di Tiga Daerah. Sekali- 
pun dalam Perdjoeangan Kita, Syahrir terlihat tegas dan berani, namun 
ia mengecam kekerasan di luar hukum. Dalam menghadapi tindakan 
TKR Pekalongan, ketegasan maupun keberanian politik tidak tampak. 

Karena merasa dikhianati oleh kawan-kawan sendiri, kelompok 
Widarta kemudian meminta bantuan Pesindo. Dalam kongresnya 
10 November di Yogyakarta, Widarta masuk sebagai anggota Dewan 
Pekerja Perjuangan Pesindo. Ketuanya adalah Sumarsono, pemimpin 
PRI Surabaya teman Widarta. Dewan ini bertugas mengorganisasi 
kesatuan laskar rakyat di luar kerentaraan, termasuk di dalamnya tu- 
gas mobilisasi, pembekalan dan latihan." Sedangkan Widarta ditugas- 
kan untuk mengepalai bagian penerangan. S. Mustapha yang berasal 
dari Pemalang bertugas sebagai penghubung Dewan Pekerja tadi. De- 
wan ini menjadi sebuah kekuatan di luar ketentaraan dan dalam tem- 
po yang pendek mampu menggerakkan pasukan bersenjata lengkap 
untuk menghadapi TKR Pekalongan guna membebaskan para pe- 
mimpin Tiga Daerah. 

Setelah Widarta ditangkap pada tanggal 23 Desember dan di- 
penjarakan bersama Sarjio dan pemimpin-pemimpin Tiga Daerah 
lainnya, S. Mustapha mendesak Sumarsono agar menyerang TKR 
Pekalongan.” Sumarsono meminta bantuan Komando Pertahanan 
Surabaya yang membawahi resimen dari empat batalyon pemuda ber- 
senjata di bawah komandan Sidik Arslan. Kereta yang mengangkut 
bantuan dari Surabaya dihentikan di sebelah timur Semarang atas 
perintah Menteri Pertahanan Amir Syarifuddin. Amir memanggil Su- 
marsono ke Yogyakarta dan meminta agar masalah Tiga Daerah tidak 
dipecahkan dengan kekerasan. Masalah Widarta akan diambil alih 
Kejaksaan Agung,” dan Amir menjamin bahwa pemerintah akan me- 
mindahkan semua tahanan dari Pekalongan ke Yogyakarta, dan mem- 
bawa masalahnya sesuai dengan undang-undang untuk menjadi tang- 
gung jawab pemerintah Republik di Yogyakarta. 


WAnderson, Java, hlm. 257. 
“Sumarsono, Wawancara, 5.6.78. 


" Jbid. 


297 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


Usaha pembebasan kedua dilakukan karena sudah enam bulan 
Widarta dan kawan-kawannya masih belum dipindahkan ke Yogya- 
karta. Sejumlah 400 pemuda Pesindo Surabaya dalam perjalanan ke 
Pekalongan dihentikan di Solo oleh Mayor Jenderal Jokosuyono dan 
Ngadiman Harjosubroto. Pemimpin pasukan Pesindo dibawa ke Ma- 
diun dan diberi tahu bahwa masalah tahanan di Pekalongan tidak 
dapat diselesaikan secara kekerasan. Untuk meyakinkan mereka, pe- 
merintah membentuk sebuah Panitia Pemberesan Penahanan Politik 
atau P4. Anggotanya diperbolehkan mengunjungi para tahanan di 
Pekalongan dan menjadi saksi dalam pendahuluan proses hukum. 
Panitia ini diketuai oleh Tan Ling Jie (Sekjen Partai Sosialis) dengan 
wakil ketua, Sudoyo dan Supeno, yang teman-temannya berada dalam 
penjara. Supeno berperanan penting sebagai juru bicara dalam perde- 
batan politik dan masalah-masalah hukum yang berlangsung. Akhir- 
nya sidang pengadilan Peristiwa Tiga Daerah dimulai di Pekalongan. 


Perjuangan Hukum dan Politik 


Pada 16 April 1946, residen Pekalongan yang keempat dalam 
waktu empat bulan diangkat oleh pemerintah Republik dan Wali al- 
Fatah memulai tugas jabatannya. Sebelumnya Sumitro Kolopaking, 
bekas Bupati Banjarnegara, yang berasal dari keluarga priayi terkemu- 
ka telah memangku jabatan itu selama tiga bulan saja.2 Sumitro Kolo- 
paking berusaha menggantikan para bupati santri dengan mengang- 
kat orang-orang pangreh praja lama lulusan Mosvia. Baik Kolopaking 
maupun Wali al-Fatah adalah tokoh-tokoh nasional yang mencermin- 
kan bahwa pemerintah menganggap penting jabatan residen Peka- 


2? Boeroeh, 2 Oktober 1946, dan Penghela Rakjat, 11 Oktober 1946 menyebut 
P4. Muhammad Nuh dalam “Peristiwa Tiga Daerah”, Penelitian Sedjarah, Maret 
1962 (No. 1 Th. Ke-III) hlm. 29, menyebutkan adanya sebuah Panitia pembelaan 
Perkara Politik Pekalongan. P4 barangkali ingin ditunjukkan menyelidiki penahanan 
politik Peristiwa 3 Juli 1946 juga. 

2Sebelumnya R.M. Suprapto, bekas jabatan residen, telah diminta kembali 
menjabat di Pekalongan oleh Pesindo sayap kanan di sana, dan memulai tugasnya 
kembali pada 17 Desember. (Pertanyaan 6, Proces Verbaal, Proc. Gen.). Pada 23 
Januari 1946 diselenggarakan sebuah rapat umum di Pekalongan menyambut Su- 
mitro Kolopaking, maupun para pejabat dari Kementrian Dalam Negeri dan Kantor 
Gubernur. Residen Banyumas Mr. Iskag juga hadir. Antara, 25 Januari 1946. 


298 


PENGADILAN PERISTIWA TIGA DAERAH 


longan.” Perlu dicatat bahwa atas permintaan Pesindo Pekalongan, 
R.M. Suprapto kembali bertugas lagi sebagai pejabat residen pada 
tanggal 17 Desember 1945. Kejaksaan Pekalongan mulai membebas- 
kan para tahanan pada bulan Januari 1946 dan pada tanggal 30 April 
1946 Jaksa membantah desas-desus bahwa para pemimpin Tiga Dae- 
rah adalah agen NICA. Ia mengumumkan bahwa tuduhan atas mere- 
ka adalah karena melakukan tindak pidana dengan merebut kekuasa- 
an secara kekerasan, menyita uang milik negara, membakar gudang 
dan rumah kediaman serta berbuat “asal membunuh.” 

Di dalam Kejaksaan sendiri timbul perbedaan pendapat tentang 
bagaimana para tahanan itu seharusnya diperlakukan, siapa yang ha- 
rus dibebaskan dan siapa yang harus diajukan ke depan pengadilan. 
Jaksa Karioatmojo memutuskan bahwa setiap tahanan harus memberi 
pengakuan tertulis tentang apa yang diketahuinya mengenai Gerakan 
Tiga Daerah, dan mereka harus diperiksa secara silang oleh Tim Pe- 
meriksa. Cara ini memakan waktu lama, sedangkan pemeriksa keba- 
nyakan bekas pangreh praja yang telah digulingkan oleh Gerakan Tiga 
Daerah. Rupanya praktik kolonial, yang meluaskan pangreh praja ber- 
fungsi sebagai pembantu jaksa tetap berjalan, sehingga wajarlah jika 
para tahanan meragukan adanya pengadilan yang jujur.” 

Bagaimana cara-cara pemeriksaan itu harus dilakukan, membu- 
at Jaksa Muda Murtolo berselisih dengan atasannya, Jaksa Kepala Kari- 
oatmojo. Pada tahun 1973 Murtolo mengatakan bahwa: 


Itu (Kartoatmojo) golongan lama, jadi tidak bisa mengerti, arah pe- 
meriksaan juga tidak mengerti. Justru waktu saya mengajukan kon- 
sepsi “sebaiknya orang ini, pengikut ini, lepas saja, dibebaskan, orang 


menganggap saya membela. Suatu waktu sampai saya ini diasingkan, 
dikeluarkan... Kepala Kejaksaan Pekalongan maunya suruh nahan, 


“Wali al-Fatah adalah pemimpin Islam Nasional radikal paling menonjol, 
sebagai Wakil Ketua Masyumi dan pemimpin terkemuka Persatuan Perjuangan, 
Anderson, Java, hlm. 445. 

" Penghela Rakjat, 9 Mei 1946. 

“Wakil Ketua KNI Tegal, Wawancara, 8.10.76 dan 30.11.75. Para pemeriksa 
termasuk bekas Camat Moga dan Jatinegara. Bekas Camar Jatinegara ini menyimpan 
dendam lama kepada anggota KNI Tegal yang ikut GBP3D, dan penahanannya 
diperpanjang. Juga ada penyiksaan terhadap scorang santri Talang pengikut Kutil. 


299 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


jadi menurut hukum saja, tidak mau bersikap bijaksana, harus dili- 
hat dari sudut pengertian terhadap pergerakan nasional... ini kurang 
mengerti oleh karena dia orang lama, orang lama pikirannya itu bia- 
sa dulu diperintah. Dulu, jaksa dulu itu, zaman Belanda maupun 
zaman Jepang itu hanya bawahan daripada penuntut umum.” 


Jaksa Karioatmojo menilai pandangan Murtolo ini sebagai 
pembelaan terhadap para tahanan, sehingga Murtolo tidak diikutser- 
takan dalam pemeriksaan. Perselisihan ini kemudian dilaporkan ke 
Jaksa Agung. Karioatmojo hanya bertindak menurut hukum yang 
berlaku dan tidak dapat melihat masalah ini dari segi gerakan nasio- 
nal. Pandangannya merupakan warisan sistem kolonial Belanda yang 
menempatkan para jaksa menjadi bawahan asisten residen. 

Pada akhir bulan September 1946, Kejaksaan Agung mengam- 
bil alih tanggung jawab dengan membiarkan 32 orang saja yang masih 
ditahan. Hal ini berlawanan dengan kehendak Kejaksaan Pekalong- 
an. Para tahanan dipindahkan ke Penjara Wirogunan, Yogyakarta, 
dan kemudian pemeriksaan dimulai lagi.' Hasilnya, pemimpin AM- 
RI Slawi, Sakirman, dan bekas Bupati Pemalang, Supangat, menjadi 
tertuduh dan dikirim kembali ke Pekalongan pada tanggal 23 Okto- 
ber 1946 untuk diadili. Pada tanggal 1 1 November, Sakirman dijatuhi 
hukuman 4 tahun penjara. Ia segera naik banding, dan persidangan 
terhenti lagi.” Karena berbagai desakan baru, pemerintah memperce- 
pat proses pemeriksaan di Yogyakarta, dan 21 dari 32 orang tahanan 
dibebaskan pada tanggal 30 Desember,” sedangkan sisa tahanan 11 
orang dipindahkan ke Penjara Benteng di pusat Kota Yogyakarta. Sete- 
lah 3 bulan berlalu, Kejaksaan Agung memutuskan bahwa tidak ada 
lagi pemeriksaan yang harus ditanganinya, kecuali mengirim kem- 


bali 6 orang pemimpin Tiga Daerah ke Pekalongan sebagai tertuduh.”' 


?Murtolo, Transkripsi, 1/6. 23.3.73. 

2Mengenai daftar lengkap tahanan yang dipindahkan ke Yogyakarta, lihat 
Surat dari Kejaksaan Agung (Mr. Tirtawinata) kepada Jaksa/Penuntut Umum Pe- 
kalongan. 17 Desember 1945, No. 218KA. Proc. Gen. 

2Surat Penetapan Jaksa Agung. 26 Maret 1947. 

Mengenai mereka yang dibebaskan lihat Penghela Rakjat, 31 Desember 
1946, Laskar, 3 Januari 1947. 

“Mereka yang diajukan ke depan pengadilan Pekalongan adalah K. Mijaya, 
Suwignyo, Kartohargo, Amir, Tan Jiem Kwan dan Muhammad Nuh. Boeroeh, 16 


300 


PENGADILAN PERISTIWA TIGA DAERAH 


Sarjio dibebaskan tanggal 26 Maret 1947.” Pada tanggal 4 April su- 
sunan tim pembela kasus gerakan revolusioner diumumkan. Mereka 
terdiri dari tiga ahli hukum anggota Partai Sosialis, Mr. Tandiono 
Manu, Mr. Usman Sastroamijoyo, dan Supeno.” Supeno dan Manu 
tiba di Pekalongan pada 11 April. 

Sidang pengadilan dibuka pada tanggal 24 April 1946. Peristiwa 
persidangan ini menarik perhatian masyarakat, baik di tingkat daerah 
maupun nasional. R. Suprapto, ketua Pengadilan Negeri yang bertin- 
dak sebagai hakim, adalah bekas anggota KNI Pekalongan, seorang 
ahli hukum yang berpengalaman, yang menjadi Jaksa Agung RI sela- 
ma sepuluh tahun sejak tahun 1950.“ Ia memimpin persidangan atas 
Kutil, Sukirman, dan Rustamadji, dan menjatuhkan hukuman mati 
pada Kutil, sehingga dianggap oleh kalangan militer berada di pihak- 
nya." Tetapi ahli hukum Mr. Adicondro yang mempersiapkan perka- 
ra bagi tim pembela, menganggap Suprapto sebagai orang yang tidak 


April 1947. Mereka terkena tuduhan melanggar pasal 197 KUHP “berusaha 
menggantikan susunan pemerintahan dengan kekerasan (makar).” Ancaman hu- 
kuman maksimum seumur hidup. Yap Sin Fong, Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana Indonesia, Jakarta, 1945, hlm. 50. 

“'Boeroeh, 27 Maret 1947. Supangat dan Widarta masih ditempatkan dalam 
penahanan sementara. Surat Jaksa Agung kepada Presiden 31 Maret 1947, Proc. 
Gen. 

“8 Penghela Rakjar, 17 April 1947. Tandiono Manu dilahirkan di Jember 2 
Juli 1913, putra seorang pejabat pengairan. Seramatnya dari Mulo dan AMS, ia 
memasuki Fakultas Hukum Jakarta tahun 1936. Aktif dalam Jong Java dan Indonesia 
Muda sebelum perang. Semasa revolusi anggota KNI Yogyakarta dan pernah menjadi 
ketuanya selama setahun. Ia juga pernah menjadi Pimpinan Pusat Barisan Tani 
Indonesia (BTI) sampai tahun 1947 kerika ia diangkat menjadi residen Bojonegoro. 
Pada tahun 1950 menjadi Menteri Pertanian dalam Kabinet Natsir. Tahun 1952 
menjadi anggota Pimpinan Pusat Partai Sosialis Indonesia (PSI). Mr. Usman 
Sastroamijoyo lahir dekat Magelang 11 Mei 1910, sarjana hukum lulusan Leiden, 
Perwakilan Indonesia yang pertama di Australia dari 1946 sampai 1950. Kemudian 
Dura Besar RI untuk Kanada dan Brazilia. 

MR. Suprapto (jangan disamakan dengan R.M. Suprapto, bekas Pejabat Re- 
siden Pekalongan) lahir di Trenggalek Jatim 27 Maret 1897. Setamatnya dari Fakultas 
Hukum Jakarta 1917 lalu bekerja di pengadilan-pengadilan di Jatim, dan juga di 
Raad van Justitie di Semarang. Sebelum perang, pernah menjadi Kepala Pengadilan 
Pati, Banyuwangi, Singaraja, Denpasar, Negara dan Mataram, dan Kepala Luar Biasa 
Pengadilan di Cirebon, Kuningan, Salatiga, dan Boyolali. Semasa revolusi, menjabat 
Ketua Pengadilan Tinggi Militer di Cirebon dan Yogyakarta dan Jaksa Kepala 
Pengadilan Tinggi sebelum diangkat menjadi Jaksa Agung RI pada 1950. 

“Wadyono, Wawancara, 10.10.71. 


301 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


tertarik pada ideologi, memegang teguh peraturan, patuh kepada atas- 
an, dan 100 persen pegawai yang baik. Dia melihat Tiga Daerah 
sebagai suatu pemberontakan melawan pemerintah yang sah. 

Pada sidang pertama, tim pembela memberi alasan bahwa kasus 
ini merupakan pengadilan politik, bukan mencari bukti tindak krimi- 
nal. Hakim dan jaksa tidak mampu menjawab permasalahan ini, aki- 
batnya pada hari kedua, Supeno berhasil mengajukan pertanyaan ke- 
pada tertuduh K. Mijaya tentang apa yang dilakukan semasa pendu- 
dukan Belanda dan Jepang. Pengalaman perjuangan K. Mijaya mem- 
bangkitkan simpati para hadirin “bahwa dia seorang pejuang yang 
gigih sepanjang masa.” 

Di luar Gedung Pengadilan kelompok Muslim militan menun- 
jukkan sikap tidak senang, sehingga Residen Wali al-Fatah meminta 
Hakim dan Jaksa agar menunda persidangan. Hakim mempercepat 
proses persidangan, dan pada tanggal 25 dan 26 April melakukan 
pemeriksaan silang terhadap lima tertuduh, termasuk Kartohargo. 
Persidangan ditunda 2 hari karena adanya bukti-bukti baru dalam 
persidangan dengan bertambahnya 13 orang saksi.” 

Saksi pertama pada persidangan 28 April adalah Pejabat.Ko- 
mandan TKR Wadyono. Ia menjelaskan bahwa penangkapan atas 
diri Residen dan para pemimpin Tiga Daerah adalah atas prakarsanya 
sendiri. Karena itu tim pembela mengajukan tuntutan agar semua 
tertuduh dibebaskan. Setelah mempertimbangkannya, hakim meno- 
lak permintaan itu tanpa memberi alasan.” 

Pada tanggal 5 Mei, setelah keterangan saksi-saksi diberikan, 
persidangan ditunda selama beberapa minggu. Hakim Suprapto mu- 
la-mula menyetujui agar semua tertuduh ditahan di luar penjara, ke- 
cuali K. Mijaya dan Tan Jiem Kwan. Pada tanggal 17 Mei pembela 
Tandiono Manu diberi tahu bahwa seluruh kasus itu kini berada di 
luar wewenang Kantor Kehakiman Pekalongan, keputusannya akan 


diberikan pada tanggal 6 Juni. Karena diragukan kapan pengadilan 


36Sarli, Wawancara, 28.8.76. 

5Wakil ketua KNI kota Tegal, Jawaban tertulis No.15. 

Boeroeh, 5 Mei 1947, memberitakan secara lengkap proses peradilan Tiga 
Daerah. 

2 Antara, 5 Mei 1947. 


302 


PENGADILAN PERISTIWA TIGA DAERAH 


ini akan selesai, pembela Supeno menghadap Presiden Sukarno, tetapi 
“Presiden tidak dapat memberikan suatu keputusan.”“ Pada tanggal 
15 Juli 1947 pemeriksaan pendahuluan berakhir, Supeno menyam- 
paikan pembelaannya pada tanggal 18 Juli. Pada tanggal 21 Juli, lima 
dari enam orang tertuduh dibebaskan," yang disusul dengan amnesti 
dari Presiden Sukarrio.? Dengan adanya serangan militer Belanda 
terhadap Republik (Aksi Militer Belanda Pertama, 21 Juli 1947), ma- 
ka vonis terhadap terdakwa K. Mijaya yang seharusnya dijatuhkan 
pada tanggal 1 September 1947 tidak pernah terjadi. 


Masalah-masalah Politik 


Masalah penahanan Residen Pekalongan dan para pemimpin 
perjuangan Tiga Daerah oleh TKR menimbulkan perdebatan ten- 
tang legalitas tindakan revolusioner itu. Hal ini penting bagi keselu- 
ruhan revolusi Indonesia. Beberapa pemimpin Pemerintah Pusat terli- 
bat langsung di dalamnya, tidak seperti revolusi sosial yang lain. Jalan 
pikiran para pelaku utama yang mendukung dan menentang Gerak- 
an Tiga Daerah mengandung alasan-alasan yang terlihat jelas. 

Jaksa Pekalongan, Karioarmojo, mempunyai pandangan hukum 
yang konservatif seperti halnya pangreh praja pada umumnya, seperti 
juga tulisan wartawan Rosihan Anwar dalam harian Merdeka pada 
akhir Desember 1945. Katanya, TKR telah membersihkan kekacau- 
an-kekacauan di daerah Pekalongan.” Dalam sebuah tulisannya pada 
bulan Januari 1946, ia mengutuk tindakan-tindakan brutal dan kejam 
ala fasisme para pemimpin yang mengangkat dirinya sendiri di Tiga 
Daerah Brebes-Tegal-Pemalang."' 

Pada mulanya penentang Gerakan Tiga Daerah menuduh bah- 
wa Sarjio dan pemimpin lainnya merupakan bagian dari komplotan 


“ Penghela Rakjar, 20 Juni 1947. 

" Penghela Rakjat, 23 Juli 1947. 

“Iwa Kusumasumantri, Sedjarah Revolusi Indonesia (Jakarta, 1965), hlm. 
68: Riwayat hidup Amir (pemimpin Pemalang) dalam “Daftar Nama-nama Perintis 
Kemerdekaan.” 

“Merdeka, 29 Desember 1945. 

“Merdeka, 9 Januari 1946. Banyak halaman dalam laporan ini tentang 
peristiwa Tiga Dawrah tidak benar. 


303 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


Vander Plas (NICA) untuk melakukan subversi terhadap Republik. 
Akan tetapi, kemudian Jaksa dengan penafsiran hukum yang dang- 
kal, memberi tuduhan bahwa para pemimpin itu telah melanggar 
Bab sembilan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu 
penyitaan dana pemerintah, pembunuhan, dan pembakaran yang se- 
ngaja dilakukan.“ 

Para pemimpin di tingkat nasional cenderung ke penafsiran 
hukum yang dangkal itu. Syahrir bersikap diam ketika mengunjungi 
Pekalongan. Sedangkan Hatta menganggap rakyat Pekalongan terlalu 
banyak mempunyai kedaulatan dan pangreh praja hanya dapat diganti 
oleh Pemerintah.” Hal inilah yang merupakan dasar landasan bagi 
tindakan Jaksa dalam perkara Tiga Daerah. 

Jaksa Agung RI semasa Peristiwa Tiga Daerah, Mr. Kasman Si- 
ngodimejo, memberi laporan Pemerintah tentang hukum dan keter- 
tiban di awal revolusi. Di dalam laporan itu ditulis bahwa pada bulan 
Oktober dan November 1945, pada umumnya pejabat di daerah ber- 
sikap pasif, lemah, dan bingung. Pemerintah tidak menjelaskan mak- 
na kedaulatan rakyat kepada rakyat. Akibatnya para pejabat tidak 
mempunyai wibawa dan pemerintah sendiri tidak mampu menghen- 
tikan kesewenang-wenangan yang muncul, pembagian harta milik 
pribadi secara tidak sah, dan penculikan. Semangat murni pemuda 
dan rakyat yang merupakan motor revolusi, seharusnyalah dibedakan 
dengan para pembuat keonaran yang egoistis dan antek-antek musuh 
yang menggunakan kesempatan yang gaduh ini." 

Pandangan Amir Syarifuddin mengenai revolusi sosial terlihat 
paling menonjol artinya bagi Peristiwa Tiga Daerah karena hubung- 
an yang ia jalin dengan gerakan bawah tanah PKI. Walaupun ia tidak 
pernah memberikan komentar di depan umum tentang Peristiwa Tiga 


Daerah, tetapi dia adalah tokoh terpenting. Bulan April 1946, di 


“Tuduhan ini nampaknya telah bermula pada sebuah laporan panjang Antara 
5 Januari 1946, terkutip secara harfiah dalam buku Nasution. Sekitar Perang, hlm. 
549-92. Laporan Antara ini yang terjadi dasar tulisan panjang lebar di Merdeka, 
tanggal 7 dan 10 Januari 1946. 

“6 Penghela Rakjat, 9 Mci 1945 dan Antara, 10 Oktober 1945, memuat daftar 
tuduhan. 

“Dikutip oleh Rosihan Anwar dalam Merdeka, 29 Desember 1946. 

“Antara, 6 Januari 1947. 


304 


PENGADILAN PERISTIWA TIGA DAERAH 


Medan, Amir mengatakan bahwa masyarakat egalitarian dengan dis- 
tribusi yang adil yang ia harapkan. Amir berpendapat bahwa revolu- 
si sosial di Sumatera Utara adalah suatu kesalahan. Radikalisme kiri 
merupakan tindakan yang kekanak-kanakan, sedang persatuan, disip- 
lin, dan kekuasaan negara menjadi hal penting.” Peristiwa Tiga Dae- 
rah rupanya telah mempengaruhi pandangan politik Amir Syarifud- 
din tentang revolusi sosial. 

Rupanya pandangan politik pemerintah juga telah dipengaruhi 
pula oleh Peristiwa 3 Juli, yaitu percobaan kudeta oleh unsur-unsur 
radikal dan tentara yang tidak puas dengan politik kabinet sosialnya 
Syahrir yang berkompromi dengan Belanda dan mengalami kegagal- 
an. Kegagalan Kabinet Syahrir ini antara lain disebabkan karena Su- 
karno tidak mau dukung dan menyingkirkan pemimpin oposisi seper- 
ti Tan Malaka, Muhammad Yamin, Sayuti Melik, dan para tahanan 
politik Peristiwa 3 Juli serta tahanan Peristiwa Tiga Daerah yang bersa- 
ma-sama dipenjarakan di Wirogunan, Yogyakarta. Walaupun Jaksa 
Agung menganggap bahwa kedua peristiwa itu secara politik berbeda, 
namun dari sudut hukum adalah sama. Kedua kelompok revolusioner 
itu dituduh telah melakukan perubahan susunan kekuasaan dengan 
kekerasan dengan cara penculikan, intimidasi, dan merampas kemer- 
dekaan orang lain." 

Kalangan yang pro Peristiwa Tiga Daerah dalam Penghela Rak- 
jat, harian Pesindo Magelang, mengulas tujuan kaum revolusioner 
Tiga Daerah dengan semangat tinggi. Penghela Rakjat juga menyang- 
kal pemberitaan Antara tanggal 5 Januari, yang menuduh Sarjio kaki 
tangan NICA, dengan memuat secara lengkap bukti-bukti perjuangan 
Sarjio dan K. Mijaya pada zaman pergerakan kemerdekaan sebelum 
perang."' Hasilnya Antara meminta maaf dan memuat secara lengkap 
tulisan Penghela Rakyat tersebut." Penghela Rakjat terus memuat arti- 
kel-artikel tentang penahanan para pemimpin revolusioner yang di- 
anggap tidak adil dengan alasan-alasan atas dasar politik perjuangan 


“Pidato Amir Syarifuddin dan ulasannya dikutip oleh Reid dalam National 
Revolution, hlm. 75. 

“Pemimpin KNI Tegal, Jawaban, hlm. 14. 

" Penghela Rakjat, 8 Februari 1946. 

“'Antara, 12 Februari 1946. 


305 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


tahun 1946. Sekretaris P4 ikut memberi pendapat, bahwa tuduhan 
sebagai agen NICA yang terbukti keliru itu dengan seenaknya diubah 
sehingga kaum revolusioner itu kini dituduh sebagai penjahat dan 
perampok. Bagaimanapun juga penurunan pejabat pemerintahan 
yang korup yang merupakan masalah pokok di Tiga Daerah adalah 
masalah politik, bukan masalah kriminal. P4 mendesak, apabila pe- 
merintah tidak berpendapat demikian, setidak-tidaknya pemeriksaan 
dilakukan tidak atas dasar balas dendam dan anggota-anggota badan 
perjuangan diperbolehkan menghadiri pemeriksaan para tahanan po- 
licik. 

Dengan adanya pengumuman pemerintah bahwa 32 orang ta- 
hanan akan dipindahkan dari Yogyakarta ke Pekalongan, P4 mengu- 
pas permasalahan Peristiwa Tiga Daerah lagi dengan penjelasan, yaitu 
bahwa revolusi sosial yang meminta banyak korban berada dipuncak- 
nya pada bulan Oktober 1945, ketika GBP3D belum lahir. Dan Sarjio 
baru tiba di Karesidenan Pekalongan pada awal Desember. Bagaimana 
mungkin ia dan para pemimpin GBP3D dituduh menghasut rakyat 
melakukan tindakan-tindakan kriminal? Seharusnya pemerintah 
melihat sebab-sebab ekonomis, sosial, dan psikologis di balik tindakan 
kekerasan itu. Para pemimpin yang bukan pangreh praja dan mer- 
ingkuk dalam penjara itulah yang pada waktu kemelut itu tetap men- 
jaga hubungan dengan rakyat.” 

Supeno sebagai anggota P4 ikut mendorong pemerintah agar 
segera membebaskan para tahanan atau mengadili mereka. Pada si- 
dang Badan Pekerja KNIP Purworejo 4 Januari, Supeno dengan keras 
menolak laporan bekas Jaksa Agung Kasman Singodimejo karena 
anggapannya tidak sesuai dengan kenyataan dan hanya merupakan 
suatu “propaganda wartawan saja.” Para pangreh praja bersikap pasif 
terhadap Proklamasi dan justru menentangnya dengan tidak dikeluar- 


23Cilik, “Mempertegas Republik Indonesia,” serangkaian dari 6 tulisan di 
Penghela Rakjat, 23-28 Desember 1946. 

“Sekretaris P4 menyebutkan juga terjadinya penyiksaan di dua rumah di 
Pekelongan tempat para tahanan ditempatkan, dan mengadu bahwa para Jaksa/ 
Penuntut Umum Pekalongan telah membentuk tim pemeriksa yang terdiri dari 
para pejabat yang dicopot jabatannya ketika terjadi Peristiwa Tiga Daerah hampir 
setahun sebelumnya. /bid, 24 September 1946. 

55 Antara, 7 Januari 1947. 


306 


PENGADILAN PERISTIWA TIGA DAERAH 


kannya izin pengibaran bendera Merah-Putih. Menteri Kehakiman 
tidak dapat memberikan jawaban atas pertanyaan siapakah yang me- 
merintahkan penangkapan Sarjio.”S Apakah sebab-sebab adanya aksi 
rakyat terhadap pangreh praja telah diselidiki, dan benarkah itu seba- 
gai akibat penindasan pendudukan jepang. Mereka menandaskan 
bahwa bagi rakyat menyingkirkan Jepang berarti juga harus menying- 
kirkan antek-anteknya, yaitu pangreh praja. Jelaslah bahwa aksi pen- 
daulatan yang merupakan ciri-ciri awal revolusi itu adalah bagian dari 
revolusi nasional. Menteri Kehakiman menanggapi dan menyatakan 
bahwa aksi-aksi rakyat tadi dianggap murni dan dapat dimaafkan. 
Oleh karena itu pembedaan yang kabur dari pemerintahan antara 
tindakan revolusioner dan kriminal merupakan dasar yang lemah da- 
lam melaksanakan hukum yang sah. 

Masalah yang lebih serius adalah perpecahan yang semakin nya- 
ta antara Widarta dan Amir Syarifuddin yang dimulai sejak akhir 
1945. Hal ini tidak membantu tujuan kaum revolusioner Tiga Dae- 
rah. Sejak bulan Mei 1946 kepemimpinan PKI dipegang oleh Sarjo- 
no, seorang komunis eks-Digul yang dibuang ke Australia, dan kem- 
bali pada bulan Maret 1946. Pandangan Internasional yang eks-Digu- 
lis searah dengan pandangan orang-orang Marxis negeri Belanda. PKI, 
yang mencurahkan perhatiannya pada politik internasional, mendu- 
kung perundingan Republik dengan Belanda, dan membiarkan Wi- 
darta dan para pemimpin PKI bawah tanah lainnya tetap berada da- 
lam penjara, agar mereka tidak menentang politik berunding pemerin- 
tah tersebut. Tidak hanya pemimpin PKI saja, tetapi kaum kiri lain 
juga berpengaruh di dalam pemerintah. 

Selama Widarta berada di penjara dalam tahun 1945, lahirlah 
PKI semi ilegal. Kelompok yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin, 
ini merupakan sebuah koalisi antara kelompok Marxis muda yang 
pecah dengan Widarta, dan kelompok yang meninggalkan PKI bawah 


tanahnya Widarta selama ia dipenjara. Dalam kelompok semi ilegal 


“/bid. Pemerintah tidak pernah menyangkal bahwa pengangkatan Sarjio 
disahkan melalui sebuah telegram dari pemerintah pusat. Siapa yang menandatangani 
telegram itu, ada berbagai pendapat. Pejabat Komandan TKR percaya telegram itu 
dari Presiden Sukarno, lain-lain mengatakan Hatta. Sedangkan kelompok Tiga Dae- 
rah mengatakan dari Amir Syarifuddin. 


307 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


ini termasuk Sekjen Partai Sosialis, dan orang-orang bekas CPN (Par- 
tai Komunis Belanda) yang tergabung dalam Partai Buruh. Kelompok 
baru ini tentu saja tidak bersimpati kepada kelompok PKI bawah 
tanah dari Tiga Daerah, lebih-lebih setelah Widarta dalam pernyata- 
annya menentang Perjanjian Linggarjati pada akhir tahun 1946. 

Widarta tidak menyetujui adanya beberapa partai kiri lainnya, 
(seperti Partai Buruh Indonesia (PBI) dan Partai Sosialis) selain PKI. 
Dia menganggap tersebarnya orang-orang PKI di beberapa organi- 
sasi adalah pemborosan kader, seharusnya mereka hanya berada di 
satu partai yang sudah dikenal, yaitu PKI. Setelah keluar dari penja- 
ra, para bekas pendukung Widarta mendesak agar diselenggarakan 
suatu pertemuan antarkelompok di dalam PKI, agar garis politik par- 
tai lebih jelas. Widarta terperangkap dalam pertemuan itu. Widarta 
bersama beberapa rekannya yang lain ditangkap dan diadili dengan 
tuduhan membuat fraksi di dalam partai menghadapi Linggarjati dan 
memecah front persatuan di Tiga Daerah yang mengakibatkan adanya 
konflik dengan pihak tentara. Mahkamah partai menjatuhkan hu- 
kuman mati kepada Widarta dan dilaksanakan di Pantai Parangtritis 
Yogyakarta pada akhir 1947.” 

Apabila PKI mencuci tangan dari tanggungjawabnya terhadap 
mereka yang telah memimpin perlawanan terhadap fasisme Jepang, 
maka beberapa anggota Partai Sosialis termasuk di antaranya tim pem- 
bela tahanan Tiga Daerah tidaklah demikian. Supeno punya hubung- 
an erat dengan kelompok KNI Tegal, kota kelahirannya. Namun, ia 
berhati-hati dan menjaga agar tidak ada tuduhan bahwa ia sedang 
melakukan pembelaan demi alasan politik dan ideologi partai. Ia per- 
nah mengatakan kepada seorang pemimpin Barisan Pelopor Tegal di 
Kota Pekalongan pada bulan April 1947: 

Saudara, sebenarnya rombongan kami tidak berdiri sebagai pembela 

perkara-perkara. Lepas daripada soal ideologi— entah mereka (enam 

orang terdakwa) itu Komunis entah mereka itu Sosialis bukan soal... 
itu urusan mereka sendiri. Soalnya yang penting bagi kami, saya ingin 


$7'Konflik ini dibahas lebih lanjut dalam Anton Lucas (penyunting), Local 
Opposition and Underground Resistence to the Japanese in Java, Monash Papers on 
South East Asia, No. 13, Centre of Southeast Asia Studies Monash University, 
Melbourne Australia. 


308 


PENGADILAN PERISTIWA TIGA DAERAH 


melihat dan ingin menonjolkan ke dunia luar, apakah benar-benar 

negara kita ini negara hukum, dan apakah penegak hukum yang ada 

di Daerah Pekalongan benar-benar telah melaksanakan tugas hukum 

yang berlaku dengan sebaik-baiknya.” 

Ketika Partai Sosialis pecah pada tahun 1948, Supeno dan dua 
orang anggota Partai Sosialis lainnya dari tim pembela ternyata memi- 
hak Syahrir, bukan Amir Syarifuddin. Bagi kaum radikal di Tiga Daerah 
dengan kegagalan total rekan-rekan komunisnya untuk mendukungnya 
dirasakan sebagai suatu tekanan yang dalam. 


Kutil 

Berakhirnya riwayat Kutil merupakan cermin dari sudut nasio- 
nal yaitu kurang pentingnya Peristiwa Tiga Daerah, sedang Pemerin- 
tah Republik merasa malu dengan peristiwa itu. Juga merupakan 
pembalasan dendam dari mereka yang menentangnya. 

Perdebatan politik dan hukum tentang Peristiwa Tiga Daerah 
yang berjalan lebih dari setahun lamanya, namun tidak seorang pun 
menghiraukan Kutil yang dijatuhi hukuman mati pada bulan Septem- 
ber 1946. Pers pun demikian juga. Kutil mengalami penyiksaan berat 
dibandingkan dengan tertuduh lainnya. Di Pengadilan, anaknya yang 
baru berumur lima belas tahun dan dihukum lima belas tahun penjara 
oleh Hakim Suprapto, bersumpah bahwa ayahnya tidak pernah me- 
lukai siapa saja, apalagi membunuh orang-orang itu di waktu revolusi 
sosial bulan Oktober 1945 di Tegal. Sebaliknya Kutil sendiri meng- 
akui dirinya terlibat dalam setiap pembunuhan. Walaupun demiki- 
an ada anggapan itu dilakukannya demi kawan-kawannya agar men- 
dapat keringanan.” 

Hukuman mati atas Kutil oleh Hakim Suprapto, yang dija- 
tuhkan dalam sidang pengadilan Pekalongan pada tanggal 21 Oktober 
1946" belum dapat dilaksanakan karena adanya Aksi Belanda Per- 
tama (Juli 1947). Para narapidana bersama pemerintah keresidenan 


diungsikan ke pegunungan di selatan Pekalongan. Walaupun Hakim 


"Marsum Hr, Ceriteraku, hlm. 39, Merdeka, 17 April 1947. 
“Pemimpin KNI Tegal, Jawaban, hlm. 15. 
“Declarator Pengadilan Negeri Pekalongan No. 1/1950. 


309 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


Suprapto tidak sempat membawa barang-barang milik pribadinya, 
tetapi sempat membawa dua kopor berisi transkripsi interogasi pe- 
meriksaan pendahuluan dan proses pengadilannya.S' Kutil yang ba- 
nyak akal, melarikan diri ke Jakarta, dan bekerja sebagai tukang cukur, 
profesi lamanya, di Kebun Kacang Gang II. Pada tahun 1949, ia di- 
kenali orang Slawi, dan kemudian ditahan oleh polisi Belanda (Jakarta 
di bawah kekuasaan Belanda). Pada penyerahan kedaulatan dalam 
bulan Januari 1950, Kutil ikut diserahterimakan kepada polisi Re- 
publik, dikirim kembali ke Semarang dan kemudian ke Pekalongan, 
dan tiba tanggal 13 Februari 1950. Suprapto, yang menjabat Jaksa 
Agung RI, diminta kedatangannya di Pekalongan dan menjadi satu- 
satunya saksi yang dapat memastikan hukuman yang dulu dijatuhkan 
atas diri Kutil. Pada tanggal 8 April penegasan kembali hukuman yang 
dijatuhkan oleh Pengadilan Pekalongan pada 21 Oktober 1946 di- 
keluarkan.8 Pada tanggal 1 Agustus 1950, Kutil mengajukan lang- 
sung permohonan pengampunan kepada Presiden Sukarno. Permo- 
honannya ditolak pada tanggal 21 April 1951.“ Dua minggu kemudi- 
an Kutil dibawa ke pantai dekat Pekalongan, tempat yang dipilih un- 
tuk eksekusi oleh Komandan Militer Kota, Sudharmo, yang menja- 
di kepala Staf Resimen XVII TKR di Pekalongan semasa Peristiwa 
Tiga Daerah dan yang ikut memainkan peranan penting dalam ope- 
rasi penghancurannya. Dialah yang menjadi komandan regu tembak- 
nya. Ketika ditanya apa permintaan terakhirnya, Kutil menjawab “ti- 
dak ada.”58 Ja menolak matanya ditutup, dan dengan berjongkok ia 
menghadapi butir-butir peluru yang mengakhiri hidupnya pada tang- 
gal 5 Mei 1951. 

Ternyata revolusi nasional Indonesia tidak sanggup mengambil 
keputusan tentang makna Peristiwa Tiga Daerah. Satu-satunya yang 
disetujuinya ialah mengambil seorang lenggaong sebagai kambing hi- 
tam, seorang wakil dari tradisi protes sosial petani di Jawa.|| 


“' Wawancara dengan janda Jaksa Agung Suprapto di Jakarta pada 28.7.73. 

“Laporan Polisi Belanda, Sejarah Militer Kodam VII Semarang. 

“'Declarator Pengadilan Negeri Pekalongan. Semua dokumen berkaitan 
dengan Kuril diperoleh dari bekas karyawan Semdam VII. 

“#Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 336/G, 1951, Semdam. 

6?Mayor Jenderal Sudharmo, Wawancara, 23.10.7 1. 


310 


KESIMPULAN: 
MAKNA SEBUAH REVOLUSI 


REVOLUSI kemerdekaan di wilayah Keresidenan Pekalongan pada 
tahun 1945, yang sering disebut sebagai Peristiwa Tiga Daerah, dapat 
dianalisa dari beberapa segi, dan akan memberi makna yang lebih 
mendalam pada revolusi Indonesia sebagai keseluruhan. 

Patokan pertama yang bisa kita pakai untuk memahami keja- 
dian revolusi pada tahun 1945 ini ialah perubahan sebelumnya, yaitu 
dalam bidang ekonomi dan politik sebelum Perang Dunia Kedua. 
Hal ini harus dikaitkan juga dengan perubahan ekonomi akibat ma- 
suknya modal asing (Eropa) di abad sembilan belas dan Sistem Tanam 
Paksa yang berpengaruh besar pada kehidupan petani. Di tempat yang 
ada pabrik gula, golongan elite birokrat (pangreh praja) maupun ke- 
pala desa sering bertindak sebagai pejabat kapitalis Eropa, seperti da- 
lam soal sewa tanah, penarikan pajak dan corvee (kerja paksa), yang 
lambat laun mengakibatkan rakyat kecil terpojok. 

Pergerakan di daerah Keresidenan Pekalongan dimulai dengan 
adanya perjuangan politik Sarekat Islam yang kemudian diteruskan 
oleh Sarekat Rakyat dan PKI sampai pemberontakan tahun 1926. 
Jelaslah bahwa veteran '26 eks-Digulis bersama dengan kaum nasiona- 
lis tua yang lain memainkan peranan yang besar, baik di kota maupun 
di pedesaan, dalam memimpin kelompok-kelompok perjuangan. Pa- 
da awal revolusi, tepatnya di bulan Agustus 1945, merekalah yang 
memutuskan dan berbuat dalam mengumumkan berita Proklamasi, 
mengibarkan bendera Merah-Putih, dan mengirim kurir ke Jakarta. 


311 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


Patokan kedua ialah dampak pendudukan Jepang yang membe- 
bani rakyat dengan wajib setor padi, romusha, tanam paksa, dan pen- 
jatahan bahan pokok. Walaupun dampak sistem penjatahan bahan 
pokok dan romusha berbeda menurut tempat, yaitu tergantung pada 
sikap pejabat-pejabat lokal dan para pemimpin perjuangan setempat, 
namun pelaksanaan peraturan setoran padi merupakan beban yang 
berat bagi semua penduduk. Kepala desa berperan sebagai tuan-tuan 
tanah dan pemungut pajak dari petani. Korupsi terjadi di semua apa- 
rat dalam bidang ekonomi di masa penjajahan Jepang. Menjelang 
tahun 1944, rakyat terancam kelaparan, mereka di kota maupun di 
desa sangat menderita. Para petani dan rakyat melarat di kota menya- 
lahkan golongan elite birokrat, terutama karena kesewenang-wenang- 
an mereka dalam mengatur setoran padi. Dengan demikian pendu- 
dukan Jepang membuat semakin rapuhnya hubungan 'patron-klien' 
antara pangreh praja, lurah, dan rakyat. 

Patokan ketiga ialah terlihatnya ciri-ciri revolusi sosial di masa 
revolusi di Pekalongan antara lain yaitu pembagian kekayaan, peng- 
usiran/penggeseran elite lama—kepala desa, camat, wedana, bupati, 
dan pemimpin tradisional lain yang dianggap terlalu keras terhadap 
rakyat dan setia kepada Belanda dan Jepang. Dalam hal ini revolusi 
di wilayah Pekalongan punya ciri khas tersendiri dengan adanya keke- 
rasan terhadap golongan Cina, Indo-Belanda, pangreh praja, dan lu- 
rah. Yang dimaksudkan dengan kekerasan di sini yaitu adanya tindak- 
an-tindakan merusak, merampok, membakar, mendombreng dan 
membunuh. Anthony Reid berpendapat bahwa masih terlalu awal 
untuk menganalisa langsung fenomena kekerasan di dalam revolusi 
kemerdekaan Indonesia, karena tenggang waktu kejadiannya dengan 
saat ini masih terlalu dekat sehingga analisa fenomena kekerasan oleh 
sejarawan belum dapat diungkapkan seluruhnya.' 

Metodologi yang tepat untuk menganalisa sifat revolusi di 
Pekalongan haruslah mampu mendekati kelompok-kelompok yang 
bergerak pada waktu itu, di antaranya yaitu golongan kiri, golongan 
agama dan militer. 


'Antony Reid, “The Revolition in Regional Perspective”, dalam J. van Goor 
(penyunting), The Indonesian Revolution, Conference Papers Utrecht, 17-20 June 
1986, Utrechtse Cahiers, jaargang 7 (1986) nr.2/3, hlm. 190. 


312 


KESIMPULAN 


Tidaklah terlalu sulit untuk mengikuti jejak pemimpin revolusi 
aliran kiri di Tiga Daerah mengapa mereka mempunyai pengaruh 
yang sangat penting di awal revolusi. Kelompok pertama yang terma- 
suk di dalam aliran kiri di Tiga Daerah, yaitu veteran pemberontakan 
komunis tahun '26 eks-Digulis, termasuk di dalamnya pemimpin Ba- 
risan Pelopor dan Badan Pekerja di Tegal dan Brebes, AMRI Slawi, 
dan Gabungan Badan Perjuangan Tiga Daerah (GBP3D) itu. Mere- 
ka anti-fasis dan tidak berkompromi dengan Belanda dan pengikut- 
nya yaitu kalangan feodal pangreh praja. Pada tahun 1945 mereka 
menggunakan kesempatan untuk merombak struktur pemerintahan 
yang lama ke arah yang lebih demokratis. Tetapi oleh karena pada 
tahun 30-an sewaktu mereka kembali dari Digul atau penjara lain, 
mereka selalu dalam pengawasan Belanda dan tidak dapat, atau ber- 
janji tidak akan, melakukan kegiatan politik, sewaktu mereka muncul 
kembali di tahun 1945 mereka tidak mempunyai pengikut atau mas- 
sa, baik di kota maupun di desa. 

Kelompok kedua, yaitu kelompok sosialis yang berpengaruh 
di Tegal dan Brebes ikut mengaktifkan KNI sebagai wakil pemerintah- 
an sesudah proklamasi dan berusaha mempengaruhi sikap pangreh 
praja ke arah yang lebih mendukung republik yang baru. Di antara 
mereka ada yang duduk dalam GBP3D yang diketuai oleh K. Mija- 
ya itu. Kelompok sosialis juga mempunyai saluran ke tingkat nasional 
lewat dua tokoh yang berasal dari Tegal. Yang pertama, Supeno, ang- 
gota Partai Sosialis dan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia 
Pusat (BP-KNIP) yang kemudian menjadi Menteri Pembangunan 
dan Pemuda dalam Kabinet Hatta yang pertama (1948-1949), mem- 
bela perkara Tiga Daerah di Pengadilan Pekalongan pada awal 1947. 
Tokoh kedua ialah Subagio Mangunraharjo pemimpin PNI-baru dan 
sahabat Perdana Menteri Sutan Syahrir. 

Kelompok ketiga di dalam aliran kiri yang menguasai GBP3D 
ialah PKI bawah tanah. Dimulai akhir tahun 30-an di Surabaya Wi- 
darta dan K. Mijaya cs, telah memupuk kader-kader yang progresif 
melawan fasisme. Tindakan-tindakan mereka di masa pendudukan 
Jepang, antara lain di Lasem, Blitar, dan Pemalang, meskipun dengan 
jaringan lokal yang terbatas, ikut menentukan cita-cita Gerakan Tiga 


313 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


Daerah itu.? Walau dalam tingkat nasional, Widarta dan K. Mijaya 
memperoleh salurannya melalui Amir Syarifuddin, namun tidak pula 
menolong terpukulnya GBP3D, di Tiga Daerah itu. Selain perbedaan 
pandangan dalam aliran kiri tentang bagaimana revolusi itu harus 
dijalankan juga terdapat perbedaan tentang penentuan prioritasnya. 
Amir Syarifuddin menganggap revolusi sosial merupakan tahap kedua 
setelah revolusi nasional, dan menganggap “radikalisme kiri sebagai 
penyakit kekanak-kanakan.” Syahrir penganjur revolusi sosial demok- 
ratis ternyata lemah mempertahankannya setelah benar-benar terja- 
di, barangkali karena dirasakan akan mengurangi kepercayaan dun- 
ia terhadap wibawa kabinetnya dalam menguasai hukum dan ketertib- 
an Republik muda ini. Sukarno bercenderung menganggap Tiga Dae- 
rah terpengaruh oleh “separatisme,” dan Hatta melihatnya sebagai 
ekses karena terlalu banyaknya kedaulatan rakyat. Bagi sejarah PKI 
sendiri, Peristiwa Tiga Daerah dan dijatuhkannya hukuman mati oleh 
PKI atas Widarta pada tahun 1947 menunjukkan betapa celakanya 
kelompok yang kalah dalam persaingan kelompok di dalam PKI sen- 
diri. Pada tahun 1963 partai berusaha menyelesaikan masalah ini de- 
ngan mengganti nama Sekolah Partai Central menjadi Institut-Wi- 
darta (di dalam Akademi Ilmu-Ilmu Sosial Ali Archam), dan menyi- 
apkan buku 20 Tahun di Bawah Tanah? 

Selain kaum kiri elemen lain yang juga sangat penting, adalah 
kelompok Islam. Mengapa kaum agama ikut arus revolusi dan apa 
cita-cita Islam pada waktu itu? Golongan agama di Pekalongan terpe- 
cah antara Islam nasionalis dan Islam Muhammadiyah. Islam nasiona- 
lis sejak zaman Sarekat Islam, melakukan kegiatan melawan kolonial 
Belanda maupun Jepang yang tokohnya antara lain K.H. Abu Suja'i 
(pemimpin Partai Sarekat Islam Indonesia di Tegal) yang menjadi Bu- 
pati Tegal pada waktu Peristiwa Tiga Daerah itu. Di Tegal, 22 persen 


camat baru yang terpilih terdiri dari golongan Islam nasionalis. Di 


?Anton Lucas (penyunting), Local Opposition and Underground Resistence to 
the Japanese in Java, 1942-1945, Monash University Centre for Southeast Asian 
Studies, 1986, hlm. 27-50. 

Naskah buku ini (yang tidak diterbitkan karena G.30.S) disusun oleh sebuah 
panitia Lembaga Sejarah CC PKI, yang terdiri dari 6 orang, antara lain Jasmadi (K. 
Mijaya), Sidik Kertapadi, Jokosujono dan sekretaris Lembaga Sejarah Partai sendiri. 


314 


KESIMPULAN 


Pemalang kelompok ini disebut sebagai santri rakyat, dengan maksud 
untuk membedakan mereka dari golongan Muhammadiyah yang 
anggotanya adalah golongan priayi, sedang di Pekalongan anggota 
Muhammadiyah adalah para pedagang. Tokoh Islam Muhammadiyah 
K.H. Iskandar Idris, komandan TKR Pekajangan, merupakan perse- 
nyawaan dua elemen yaitu TKR dan Muhammadiyah yang berhasil 
menghentikan pemerintah revolusioner baru, baik di Pekalongan 
maupun di Tiga Daerah. 

Bagaimanakah golongan Islam nasionalis dan golongan kiri sa- 
ling bereaksi pada waktu itu? Pada mulanya Islam nasionalis bersedia 
bekerja sama dengan kaum kiri dalam mempertahankan kemerdekaan 
Indonesia dan kaum komunis menganggap kekuatan Islam biasa di- 
ajak bekerja sama. Dalam kenyataannya penderitaan rakyat telah 
mempersatukan semua golongan di pedesaan. Di desa, kelompok NU 
mendapat tekanan ekonomi yang berlebih dari Tiga Daerah, sedang- 
kan santri rakyat atau santri melarat di kota-kota kabupaten tidak 
bersekolah Belanda dan tidak bermodal. Golongan Islam nasionalis 
di Tiga Daerah yang dipimpin K.H. Abu Suja'i dan kiai-kiai desa 
bersenyawa dibandingkan dengan badan-badan pekerja atau GBP3D- 
nya golongan kiri. Sedangkan Muhammadiyah melekat ke lapisan 
atas, ke kalangan priayi atau pangreh praja. Golongan Muhammadi- 
yah tidak terganggu dengan adanya modal asing di Keresidenan Pe- 
kalongan sebelum perang dan mereka masih dapat mempertahankan 
status ekonominya di masa pendudukan Jepang. Golongan Muham- 
madiyah pada waktu itu kurang dapat memahami bahwa masalah 
kemiskinan santri-santri di Tiga Daerah itu erat hubungannya de- 
ngan masalah yang dimiliki oleh kaum revolusioner di Tiga Daerah. 

Militer di Pekalongan merupakan patokan keempat dalam me- 
lihat revolusi lokal pada waktu itu. Oleh karena Sekutu tidak menda- 
rat di Pekalongan, maka TKR mengutamakan perlawanan terhadap 
Sekutu di front Semarang. TKR menganggap transportasi tenaga dan 
logistik dari Pekalongan ke front Semarang dihalangi oleh penguasa 
baru, sehingga tindakan ini oleh TKR dikategorikan sebagai pengha- 
lang fokus perjuangan nasional pada waktu itu. Di pihak lain kaum 
revolusioner (penguasa baru) menganggap TKR sebagai alat pangreh 
praja dan kekuatan feodal lama, dengan alasan bahwa perwira TKR 


315 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


terdiri dari kalangan priayi, yaitu anak-anak dari pengreh praja setem- 
pat. Dari sudut inilah dapat dilihat latar belakang mengapa TKR me- 
menjarakan residen Pekalongan yang baru, beserta seluruh staf dan 
pengikutnya, dan para pemimpin revolusioner di Tiga Daerah. 
Selain dari faktor ekonomi dan politik, revolusi di Pekalongan 
dapat dilihat dari faktor kebudayaan. Patokan kelima, yaitu persepsi, 
kesadaran atau perasaan gejolak revolusi ini telah mempersatukan ve- 
teran 26, santri rakyat dan pemuda di kota dengan para lenggaong 
dan pemimpin Islam nasionalis. Revolusi tidak hanya melibatkan go- 
longan kecil pemuda yang mengenyam pendidikan di kota saja, tetapi 
kesadaran revolusi itu ada kaitannya dengan bentuk tradisi 'protes' 
di Jawa pada masa jauh sebelumnya, di mana di daerah pedesaan ba- 
nyak ditentukan oleh lenggaong. Berbeda dengan pandangan kaum 
priayi, yang menganggap bahwa kepemimpinan revolusi sosial itu 
adalah sesuatu yang berasal dari luar atau asing, menurut golongan 
kiri revolusioner, tujuan utama mereka adalah penghapusan hierarki 
sosial dalam penggunaan bahasa. Mereka menghendaki hapusnya se- 
butan-sebutan untuk kaum priayi dan menggunakan bahasa Jawa ren- 
dah (ngoko) dalam berkomunikasi, dan hal ini merupakan suatu gerakan 
radikal yang mendasar di dalam konteks kebudayaan Jawa. 
Semboyan 'sama rasa sama rata mengungkapkan adanya persa- 
maan dan perasaan batin, solidaritas sosial revolusi, hal mana mirip 
dengan gerakan protes lain yang terjadi di Asia Tenggara. Di Vietnam 
misalnya di dalam filsafah Partai Komunis Indo-China, konsep dong 
ram menunjukkan adanya kebersamaan, satu tujuan batin yang tidak 
terbatas pada partai politik tertentu. Dalam tradisi nasionalisme di 
Muangthai, konsep yang serupa adalah samakhi, artinya kesatuan, 
persaudaraan, atau keselarasan. Di Filipina pada awal abad ini persa- 
tuan rahasia Katipunan juga memberi solidaritas spiritual kepada ang- 
gotanya yang melawan pemerintah kolonial pada waktu ini." 
Untuk mempertajam analisa revolusi di Pekalongan, diperlukan 
studi bandingan dengan daerah-daerah lain, misalnya Aceh dan Ban- 
ten adalah dua daerah yang menunjukkan ciri-ciri yang sama dengan 


“Reynaldo C. Ileto, Pasyon and Revolution: Popular Movements in the 
Philippines, 1840-1910, OGuezon City, Atenco de Manila University Press, 1979. 


316 


KESIMPULAN 


Tiga Daerah di awal revolusi." Rupa-rupanya di tiga tempat ini Peme- 
rintah Pusat kekurangan wibawa dan tenaga untuk menciptakan apa- 
rat pemerintah baru setelah tercetusnya Proklamasi. Tidak ada pilih- 
an selain dari mengangkat kembali aparat lama. Dengan tidak diang- 
katnya dengan segera residen baru di Pekalongan dan Banten timbul- 
lah kecurigaan, dan ketakutan akan disambutnya kedatangan Belanda 
kembali oleh Republik di kalangan rakyat. Aparat lama yang diangkat 
kembali tidak berdaya karena oleh rakyat mereka dianggap penyebab 
penderitaan sewaktu zaman Jepang. Kekuatan militer setempat 
(TKR) tidak mampu melindungi mereka. Di Banten maupun di Tiga 
Daerah kelompok revolusioner (pemimpin agama, veteran komunis, 
dan jawara/lenggaong) memulai kegiatannya sudah semenjak tahun 
20-an (walaupun di Tiga Daerah kedudukan dan peranan ulama tidak 
sekuat di Aceh). Revolusi sosial yang terjadi di Aceh, Banten, dan 
Tiga Daerah telah berhasil mengganti aparat pemerintah lama baik 
di tingkat desa, kecamatan, kewedanaan, maupun di tingkat kabupa- 
ten dan keresidenan. Sedangkan para ulama yang diangkat sebagai 
aparat baru tetap berjalan dan tidak tergantung pada apakah pemerin- 
tah radikal di keresidenan bertahan atau tidak. Gagalnya kelompok- 
kelompok radikal untuk mencapai tujuannya disebabkan karena ada- 
nya pertentangan di dalam masyarakat setempat, bukan karena ada- 
nya pengaruh dari luar. 

Apa pentingnya Peristiwa Tiga Daerah pada tahun 1945 bagi 
wilayah itu sendiri di masa kini? Di antara perubahan administrasi yang 
semula menjadi tujuan strategi demokrasi para pemimpin Tiga Dae- 
rah, semenjak waktu itu ada yang terlaksana. Misalnya saja Batang 
(sebelah timur Pekalongan) sampai sekarang tetap berdiri sendiri seba- 
gai kabupaten. Kedudukan wedana yang dihapuskan di beberapa tem- 
pat di Brebes pada tahun 1945, kini dengan resmi sudah hapus. 

Tetapi lebih dari segalanya, proklamasi sebagai peristiwa sejarah 
nasional, di tingkat lokal telah membangkitkan semangat revolusi dan 


“Michael C. Williams, “Banten: Rice Debrs Will be Repaid With Rice, Blood 
Debts with Blood,” hlm. 55-81, Eric Morris, “Aceh: Social Revolution and the 
Islamic Vision”, hlm. 83-110, dan Audrey Kahin “Overview”, hlm. 269-276, dalam 
Audrey R. Kahin, (penyunting) Regional Dynamics of the Indonesian Revolution, 
Honolulu University of Hawaii Press, 1985. 


317 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


menyatukan semua golongan masyarakat, tidak terbatas pada golong- 
an kecil saja. Proklamasi membuka pintu untuk kekuatan sosial dan 
politik, cita-cita dan nilai-nilai di kalangan masyarakat, yang sebel- 
umnya tertindas atau tidak dapat ditampilkan. Hasil ini tidak akan 
disia-siakan. () 


318 


POSTSCRIPT 


STUDI sejarah Peristiwa Tiga Daerah yang pertama diterbitkan pada 
tahun 1989. Kemudian timbul pertanyaan, apa relevansinya mener- 
bitkan ulang studi sejarah sebuah peristiwa di tingkat lokal di Indone- 
sia yang terjadi hampir 60 tahun yang silam? 

Ada tiga hal yang membuat sejarah lokal penting untuk dipela- 
jari oleh generasi muda ilmuwan sosial maupun aktivis Lembaga Swa- 
daya Masyarakat. sekarang. 

Pertama yaitu persamaan antara gerakan revolusi tahun “45 de- 
ngan gerakan reformasi tahun 1998, demikian juga ada persamaannya 
dengan awal kampanye pemilu 2004. Pada tahun 1998 gerakan refor- 
masi di mana walikota Tegal diusir karena adanya tindakan KKN yang 
mana kejadian ini mirip dengan gerakan pemuda kota mendaulat'- 
walikota Tegal dan pejabat pemerintah yang lain pada November 
1945, dengan alasan yang sama (KKN).' Sedangkan pada awal kam- 
panye pemilu 2004, ada Gerakan Nasional Jangan Pilih Politisi Busuk 
(GNJPPB) yang tujuannya juga tidak jauh beda. Kartun di harian 
Kompas “Oom Pasikom” mengungkapkan masalah yang ada dengan 
jelas: Ada politisi busuk, pejabat busuk, aparat busuk, wakil rakyat 


' Lihat Anton Lucas, “The Mayor Who Fell Down the Well”, Inside Indonesia, 
No. 59, July-September 1999, pp. 11-12: juga Anton Lucas, “Local reformasi in 
Central Java: Notes on Tegal', RENAI (Jurnal Politik Lokal dan Sosial— Humaniora), 
tahun II, No. 1, November 2001-Maret 2002, hal. 19-36, artikel tersebut diterje- 
mahkan sebagai “Reformasi Lokal di Jawa Pesisir: Kasus Jatuhnya Seorang Walikota 
di Tegal dalam Jim Schiller (ed.), 2003, Jalan Terjal Reformasi Lokal: Dinamika 
Politik di Indonesia, Yogyakarta, Program Pascasarjana Politik Lokal dan Otonomi 
Daerah dan Yogya, pp.161-198. 


319 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


busuk' dan seterusnya.? Terlihat adanya isu politik yang sama dari 
satu masa ke masa yang lain. Lantas pertanyaannya adalah sama dari 
zaman ke zaman, bagaimana memberantas korupsi? Apa solusinya? 

Pemberantas korupsi akan berangsur-angsur bisa berjalan de- 
ngan diciptakan demokrasi di tingkat bawah (grass roots). Syarat untuk 
demokrasi di grass roots adalah transparansi, dan public accountabili- 
ty (tanggung jawab wakil rakyat dalam dewan perwakilan dan masya- 
rakat yang memilihnya). Transparansi dan “public accountability dalam 
kehidupan politik bisa tercapai dengan DPRD yang mewakili ke- 
pentingan rakyat bukan partai, dengan media massa lokal yang bebas, 
dengan gerakan sosial dan demonstrasi. Sangat penting juga mendiri- 
kan forum-forum warga ditingkat lokal yang bisa menampung aspi- 
rasi rakyat dan menggerakkan reformasi dari tingkat bawah(erass roots) 
tadi. 

Media massa yang bebas adalah salah satu syarat untuk meng- 
ekpos korupsi. Pada tahun 1998 koran lokal seperti Tegal Tegal mem- 
punyai peranan penting dalam proses penggulingan walikota Tegal 
yang melakukan KKN secara besar-besaran. Pemecatan pegawai lokal 
karena KKN waktu era reformasi membawa kritik tajam di media, 
sikap kritis koran lokal juga berangsur-angsur mengubah nilai-nilai 
masyarakat, dan mungkin, mengubah tingkah laku penjabat (lama 
maupun yang baru) di masa yang akan datang. 

Kedua, pada 1945, ideologi PKI ilegal yang “berorientasi ke 
Moskow (dengan garis partai dari Komunis Internasional atau Ko- 


2Kompas, 15 Januari 2004. 

?Sebagai contoh, Forum Antarpelaku di Kabupaten Jepara, sebuah kelompok 
yang terdiri dari NGOs, pegawai negeri dan pejabat yang bertemu di balai pertemuan 
Jepara dan “mendengar keluhan' yang terus terang dan kritis. Tentang korupsi dan 
cara mengatasinya lihat Transparency International, Global Corruption Report 2003, 
London, Profile Books, hal. 140-152 (mengenai Asia Tenggara), dan Combating 
Corruption in Indonesia: Enhancing Accountability for Development, World Bank, 
East Asia Poverty Reducrion and Economic Management Unit, October 2003, ter- 
utama bagian 'Overview' hal. i-xviii. Lihat juga cerita mengenai korupsi langsung 
dari yang mengalaminya dalam Ratih Hardjono dan Stefanie Teggemann (penyun- 
ting), 2003, Kaum Miskin Bersuara: 17 Cerita Tentang Korupsi, Jakarta, Kemitraan 
Bagi Pembaruan Tara Pemerintahan di Indonesia. 

“Koran koran lokal di Tegal yang hidup subur pada awal cra reformasi sudah 
mati sekarang. Yang tinggal sekarang hanyalah Radar Tegal, dimiliki oleh konglomerat 
pers Jawa Pos. 


320 


POSTSCRIPT 


mintern) mempengaruhi mereka untuk mendirikan front persatuan 
yang luas (meskipun ternyata rapuh) dengan memasukkan PKI ilegal 
di dalamnya. Dari sudut ideologi, tindakan tersebut adalah langkah 
yang bagus tetapi tidak berhasil, karena pimpinan PKI ilegal dalam 
front persatuan (GBP3D) tidak mampu memperhitungkan kekuat- 
an lawan politik di Pekalongan. Mereka terlalu terburu-buru ingin 
menguasai kota karesidenan, tanpa memikirkan saudagar Islam yang 
kaya, tentara yang merasa dihalangi tugasnya dan pangreh praja yang 
rekannya di penjara di Pemalang yang hilang jabatannya. Kesalahan 
strategis front persatuan ini memerlukan analisa yang mendalam, 
mengapa PKI ilegal bertindak terlalu cepat. Meskipun mereka de- 
ngan tajam telah menganalisa situasi politik (seperti pikiran Widarta 
dalam notulen rapat GBP3D), ideologi Marxis mereka yang “berori- 
entasi ke Moskow sepertinya menghalangi mereka untuk mengetahui 
keadaan di Pekalongan. Mereka gagal beraliansi dengan golongan Is- 
lam, pangreh praja, dan militer. Mereka pandai menyusun kekuatan 
(mmachtvorming), tetapi lemah dalam pelaksanaan. Dalam peribahasa 
Jawa kegedean empyak kurang cagak, artinya beratap besar kurang tiang 
penyangganya. 

Pelajaran untuk para aktivis zaman sekarang adalah bagaimana 
membangun gerakan reformasi politik dimana harus beraliansi de- 
ngan golongan lain. Ini memerlukan paling tidak dua syarat. Pertama, 
pengetahuan yang mendalam mengenai situasi politik lokal di tingkat 
bawah (grass roors). Kedua, pengetahuan mengenai lembaga politik 
lokal. Pada era reformasi di sekitar 7.000 desa di seluruh Indonesia, 
sesuai dengan (UU Otonomi Daerah itu), semestinya dibangun Ba- 
dan Perwakilan Desa. Lembaga baru yang sangat penting untuk gerak- 
an demokratisasi 'grass roots' ini tidak pernah mendapat sorotan atau 
pemberitaan di media massa. Padahal nasib gerakan demokratisasi 
di desa sangat tergantung keabsahan lembaga ini.” 

Pelajaran dari Revolusi Tiga Daerah adalah membangun gerak- 


an politik untuk revolusi kemerdekaan sekaligus revolusi sosial tidak 


$ Dikalangan peneliti pedesaan ada berbagai pendapat mengenai BPD. Lihat 
RENAI (Jurnal Politik Lokal dan Sosiah—Humanoria) tahun 1, No. 2 April-Mei 
2001 dengan tema “Perubahan di dalam Dinamika Politik Lokal Pedesaan. 


321 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


gampang. Tetapi ada satu keuntungan masa kini buat kaum aktivis 
yang ingin mengadakan perubahan. Pada tahun 1945 Lembaga Swa- 
daya Masyarakat belum ada. Yang menyuarakan cita-cita atau kema- 
uan rakyat adalah badan perjuangan (di kota), dan kyai radikal dan 
lenggaong di desa. Awal gerakan (revolusi) sosial rakyat di Tiga Dae- 
rah penuh kekejaman, penuh 'kebrutalan' seperti pembunuhan orang 
Indo, pengrusakan milik Cina dan aksi 'mendombreng' lurah yang 
melakukan korupsi. Sekarang dengan keterlibatan LSM dalam pem- 
belaan rakyat, demonstrasi bisa lebih terarah.S Sedangkan di Indonesia 
sekarang, di mana-mana membangun gerakan sosial, KKN akan ter- 
bongkar, dan LSM bisa menyuarakan kepentingan rakyat, dewan bisa 
lebih bertanggung jawab (accountable) dan pemerintahan akan lebih 
transparan. 

Ketiga, studi sejarah lokal ini menghasilkan beberapa petunjuk 
mengenai metode sejarah lisan yang bermanfaat sebagai penelitian 
di Indonesia saat ini. Pada waktu studi sejarah lokal ini diteliti (197 1- 
1973) beda waktu dengan kejadiannya (1945) hampir 30 tahun, se- 
dangkan jarak waktu sekarang (2004) dengan Peristiwa “65 hampir 
40 tahun. Ini berarti ingatan pelaku sejarah 65-66 seharusnya digarap 
secepatnya. Ada satu hal yang sangat menguntungkan untuk mela- 
kukan penelitian sejarah dengan metode sejarah lisan yaitu dimana 
suasana politik sekarang ini berbeda dengan suasana politik tahun 
1971-1974. Pada waktu itu, banyak tokoh Tiga Daerah menjadi Ta- 
pol, dan tidak bisa diwawancarai. Sedangkan yang telah dibebaskan 
dari tahanan merasa kurang bebas untuk beberbicara tentang kejadian 
politiknya lebih lebih yang bersangkutan dengan pelaku-pelaku ko- 
munis. 

Pada tahun 2004 dengan dengan adanya era reformasi, sudah 
ada perubahan politik yang besar. Orang-orang kiri yang dulu segan 


menceritakan pengalamannya karena tertekan, lebih merasa bebas un- 


“Menurut Arief Djati, “(Dengan kehadiran mereka (LSM), perjuangan brutal 
rakyat untuk mempertahankan hak mereka menjadi reda'. Faktor yang lain mengapa 
gerakan LSM tidak bisa menjadi gerakan sosial adalah ketergantungan mereka kepada 
funding (pendanaan), sering dari luar. Lihat Arief W. Djati "LSM, Rakyat dan Gerakan 
Sosial, dalam Arief W. Djati (editor) Gerakan Sosial dan Demokrasi, Surabaya, Panitia 
25 Tahun FISIP Universitas Airlangga, tanpa tanggal, hal. 127-128. 


322 


POSTSCRIPT 


tuk mengemukakan pendapatnya. Hal ini dapat dilihat dengan ada- 
nya usaha untuk mengumpulkan kesaksian mereka tentang peristiwa 
tahun “65-66.” 

Untuk menghasilkan sebuah tulisan (transkripsi) wawancara 
dengan memakai metode sejarah lisan, ada beberapa syarat yang harus 
dipenuhi. Walaupun dalam wawancara 'terbuka' (atau open ended) 
itu tidak mempergunakan kuesioner yang sama yang harus diisi oleh 
setiap informan, kita masih membutuhkan sebuah daftar pertanyaan 
di dalam mewancarai setiap informan untuk menghindari adanya hal- 
hal yang terlewatkan. Makin luas acuan (referensi) yang dapat diba- 
ca sebelum mengadakan wawancara, semakin terperinci daftar perta- 
nyaan yang bisa disusun, dan semakin menyeluruh hasil penelitian 
akan sejarah lisan tadi. 

Ada beberapa tipe penelitian yang menggunakan metode seja- 
rah lisan, seperti misalnya dalam hal penelitian akan suatu peristiwa, 
penelitian kebudayaan atas sebuah suku, wawancara khusus dengan 
pelaku sejarah dengan tujuan untuk menyelamatkan kesaksian seja- 
rahnya. Yang terakhir ini lebih merupakan suatu studi biografi. Untuk 
studi biografi pun, pewawancara (interviewer) harus mendalami lantar 
belakang keluarga, serta zaman kehidupan si pelaku sejarah (zaman 
revolusi, Orde Lama, Peristiwa “65, Orde Baru dan masa reformasi). 
Semakin banyak pengetahuan latar belakang satu orang atau suatu 
peristiwa, akan semakin baik hasil wawancara tersebut. 

Hal-hal lain yang menyangkut soal teknis seperti misalnya apa- 
kah interviewnya dapat direkam atau tidak, peraturan/petunjuk tran- 
skripsi wawancara (ejaan nama, bagaimana sebaiknya bahasa 'lisan' ha- 
rus ditranskripsi (dengan mengedit atau tidak), hal-hal seperti ini perlu 
disepakati sebelumnya dengan lembaga yang menyelenggarakan pene- 


litian sejarah lisan tersebut. 


7 Bacaan sejarah sebelum melakukan wawancara dengan informan Peristiwa 
'65 untuk sejarawan muda maupun aktivis LSM seharusnya termasuk Robert Cribb, 
Pembantaian PKI di Jawa 1965, Pustaka promethea, Surabaya, Hersri Setiawan 
“Penjara dan Tahanan Politik dalam I.G. Krisnadi, 2000, Tahanan Politik Pulau 
Buru (1969-1979), Jakarta, Pustaka LP3ES Indonesia, pp. xiii-xlviis dan Anton 
Lucas (penterjemah) 1 Am a Leaf in the Storm' (Indonesia No. 4, April 1989), pp. 
49-60 (ini cerita mengenai perjalanan hidup seorang wanita yang dapat menghindari 
penangkapan setelah peristiwa “65). 


323 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 
Semoga hasil penelitian Peristiwa Tiga Daerah yang dicetak 
ulang oleh Resist Book ini akan berguna dan bisa menggiatkan para 


sejarawan dan aktivis LSM muda dalam menggali sejarah yang tidak 
boleh terlupakan di Indonesia di masa mendatang.I) 


Yogyakarta, Januari 2004 


324 


LAMPIRAN A 


Keanggotaan Shu Sangi Kai 
(Dewan Penasihat Keresidenan Pekalongan) 


Anggota yang diangkat Kedaulatan/Afiliasi 
H.M.Z. Effendi Muhammadiyah (?), Pekalongan. 
dr. Maas" Kepala RSU Pekalongan, dokter 


keresidenan, wakil Pekalongan di 
Dewan Penasihat Se-Jawa (Chuo 
Sangi In), Kemudian PNI. 
R.A.A. Sosrowerdoyo Bekas bupati Indramayu yang 
dipaksa Pensiun tinggal di 
Pekalongan. 
M. Sumantri Reksoadijoyo Bekas patih Pemalang, kepala kantor 
Romu Kyokai (tenaga kerja) 
- keresidenan. Juga kepala BP3 
(badan Pembantu Prajurit Pekerja). 


R.ALA. Soetirto Bupati Brebes 1932-44. 
Pringgohaditirto 
M. Citrosuwarno” Kepala Kantor Urusan Agama 


Keresidenan Pekalongan. 


Anggota yang dipilih 

R.M. Abu Bakar Muhammadiyah, dari Tegal. 

K.H. Mohamad Ilyas" NU Pekalongan (kemudian Menteri 
Agama Dalam Kabinet 
Burhanuddin Harahap 1955-56). 

Harjosudarmo Dari Pemalang. 

Ki Parrihadisucipto Kepala Perguruan Taman Siswa 
Wilayah Tegalarum, Pekalongan, 
dari Slawi. 

Imam Sahadat Muhammadiyah, dari Brebes. 

Kromo Lawi" Pemimpin pergerakan nasional, 
Pekalongan. 


" kemudian menjadi anggota KNI Pekalongan. 


Sumber: Wawancara: Djawa Baroe, I, 21, him. 5: Almanak Soera, 2604 
(1944), hlm. 191. 


325 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


1. Badan Pekerja Brebes 


LAMPIRAN B 


Susunan Badan-badan Pekerja di Tengah Daerah 
(semasa November 1945 sampai 14 Desember 1945) 


Jabatan Nama Afiliasi 
1. Ketua Kartohargo Guru nasionalis pengikut 
(Brebes) x 4 “ Sukarno. 
2. Wakil Ketua & Slamet, PKI 1926, eks-Digul. 


Ketua Bagian 
Penerangan 
. Sekretaris-/ 


w 


4. Bendahara 


. Urusan Ekonomi 


AN 


NX 


. Pendidikan 


7. Urusan umum 


ke j 


. Urusan Agama 


(Ketanggungan) 4 


Mohammad Saleh, 
(Brebes) o 


Kusnadi 
(Ketanggungan) o 
Pemimpin pemuda 
(Tanjung) - 
Santosa, 
(Ketanggungan) o 
Maksum, 

(Brebes) o 


Abbas Abdullah 
(Brebes) o 


Suluh Pemuda Indonesia, 
Sekretaris Kabupaten, 
kemudian Sekretaris 
Keresidenan Bojonegoro, 
dan Bupati Kediri. 


Komunis (2) 


PNI-baru, pemimpin 
perjuangan Tanjung. 
Guru Taman Siswa. 


Pangreh praja, bekas jaksa 
Brebes. Diberhentikan 
oleh Belanda karena 
masalah keuangan. 
Mengundurkan diri 
karena aktif dalam GPII 
(Gerakan Pemuda Islam 
Indonesia). 


: Lihat lampiran biografi. 

-/ Setelah Ramlas, pemimpin AMRI/PKN, yang hanya tahan 3 hari sebagai sekretaris, 
karena ia tidak menyukai pekerjaan di belakang meja. 

& 1 Anggota Badan Penghubung untuk mengkoordinasi semua urusan dengan Tegal dan 


Pemalang. 


O : Anggota Sekrerariat Badan Pekerja. 
X : Bekas anggota KNI Brebes. 


326 


1. Badan Pekerja Tegal 


Jabatan 


1. Ketua 


2. Sekretaris 


3. Bendahara 


LAMPIRAN 


Nama/Umur Afiliasi sebelumnya 

Suwignyo" VSTP, PKI 1926 

Slawi, 39. Digul, pemimpin 
AMRI Slawi. 

Pemimpin KNI, Negen 

Tegal, 30. Broeders/Indonesia 
Muda. 


Sulaiman, 41 


PKI 1926, Digul, 


Barisan Pelopor 


4. Urusan Pemimpin KNI, Negeri Broedoers, PNI 
Administrasi. Tegal, 32. Baru. 

5. Sakirman” Pemimpin AMRI 
Slawi, 39. 

6. Suharjo, Gerindo 
Tegal, 39 

Ta Muhamad Nuh," Pemimpin Barisan 
Tegal, sekitar 40. Pelopor 

8. Marsum", Partindo/Gerindo 
Tegal, 31. 

9. Bagian Ismono, Tegal, 33. Barisan Pelopor 


(Umur rata-rata 36) 


Gerindo, Barisan 


Pelopor 


“ Lihat lampiran biografi. 


3. Susunan GBP3D (Gabungan Badan Perjuangan Tiga Daerah) Brebes, 
Tegal, Pemalang, 16 November-14 Desember 45) 


Sekretariat Umum: 
Ketua: K. Mijaya”- 


Sekretaris: Suwignyo”- 


Pemimpin komunis bawah tanah, veteran Ger- 
akan buruh sebelum perang. 

VSTP-PKI 1926, Digul, Ketua Badan Pekerja 
Tegal. 


Gabungan Badan Ekonomi: 

Brebes : Pemimpin Tanjung (PNI-Baru) 
Tegal : Abdulrakhman. 

Pemalang : Tan Jiem Kwan” 


Gabungan Badan Penerangan: 


327 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


Brebes : Slamer (PKI 1926, Digul, anggota Badan Pekerja Brebes) 
Tegal : Sakirman” (pemimpin AMRI Slawi, anggota Badan Peker- 
ja Tegal) 


Pemalang — : Amir" (PKI sejak 1924) 


Gabungan Badan Penerangan 


Brebes : Kartohargo” (Nasionalis-KNI, Ketua Badan Pekerja Brebes) 
Tegal : Anggota kelompok KNI (PNI-Baru) Tegal. 
Pemalang  : Amir." 


“ Lihat Lampiran biografi. 
GBP3D mengadakan enam kali sidang selama sebulan berkuasa. Empat 


orang anggota GBP3D yang non-PKI adalah pemimpin Tanjung dan Karto- 
hargo dari Brebes dan Abdulrakhman dan pemimpin KNI Tegal dari Tegal. 


328 


LAMPIRAN 


LAMPIRAN C 


RISALAH RAPAT GBP3D 
PADA TANGGAL 25 NOVEMBER 1945 


BERIKUT ini adalah catatan sidang keriga (dari enam) GBP3D yang dise- 
lenggarakan di Brebes pada 25 November 1945. Risalah ini didapati di in- 
ventaris No. 201 Procurator General di Arsip Negara Belanda (Algemeen 
Rijksarchief). Risalah ini menunjukkan prioritas dan masalah yang segera 
dihadapi pemimpin perjuangan dalam revolusi sosial tiga bulan setelah ke- 
merdekaan. Sebuah salinan dari catatan risalah ini rupanya dimiliki Suwig- 
nyo, bekas Ketua Badan Pekerja Tegal. Catatan aslinya sangat disingkat, se- 
ring kali hanya sebuah catatan antara garis pemisah untuk mengingatkan 
penulis tentang pokok persoalan berikutnya. Terjemahan ini mengikuti su- 
sunan tersebut, sebuah tanda”—” antara pokok persoalan menunujukkan sua- 
tu pembahasan terpisah. Yang artinya tidak jelas diuraikan dalam ruang an- 
tara tanda kurung |) atau dalam sebuah catatan kaki. Ejaan sesuai dengan 


aslinya. Nama-nama orang dan organisasi dijelaskan sebisa mungkin. 
linya. N gd g dijelask b gk 


B. (Badan) Perdjocangan (GBP3D)J di Brebes tgl. 25/11-05.- 


Jg. Hadir. 
Tegal 1. Mohd. Noeh 
— 2. Soeleman 
3. Soekirman 
4. Oey Wan Yoe 
5. Abdoerachman 
6. Soewignjo 


Tidak hadlir Sdr. S. 
Pml. (Pemalang) 1. Amir 


2. Tan Djim Kwan 
3. Widarta (Wakil)! 


'Dari menteri Mr, Syarifuddin. 


329 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


Tidak Hadir Sdr. Roestamadji 


Bbs. (Brebes) 1. Kartohargo 
2. Slamet 


Tidak hadlir Sd. S. 

Pemimpin rapat Sdr. K. Midjaja 

Rapat dimoelai dj. 10.30 pagi 

Sdr. Widarta wakil Menteri Penerangan 
Oey Wan Yoe wakil T.H. (Tionghoa) Tegal. 


Maksoed : Kelangsoengan peroendingan cgl.- 
Mempersatoekan Tgl. Bbs. Peml. (Tegal Brebes Pemalang) 
Hal Ekonomi, Penerangan, Pertahanan. 


Perhoeboengan dgn. Poesat (Pemerintah) Dkt (Jakarta) dan Pkl. (Pekalong- 
an)-terpaksa masing-masing daerah zelifstanding (berdiri sendiri)-satoe idi- 
ologie. 

Tgl. (Tegal) Brebes mengerdjakan B.P. Kab Civiel Bestuur (Badan Pekerja 
Kabupaten Civiel Bestuur (pemerintahan sipil). 


Tenaga banyak dimasoekkan disitoe, sehingga B. Perdjocangan (GBP3D) 


kekoearan tenaga koerang. 


Kekwatiran kalo B.P. Kab. (Badan Pekerja Kabupaten Tegal dan Brebes) di- 
pegang oleh orang2 jang tidak sefaham. 


B. Perdjoeangan (GBP3D) badan politiek perdjoeangan. Andjoeran Sjahrir 
— badan perwakilan — golongan2 aliran menjiapkan diri — baoe parlementa- 
risme.? 


Sikap kita Amri (AMRI Slawi) sebagai b. pew. (Badan perwakilan) Rakjat. 
Amri sebagai organisasi jg. Melipoeti segala badan2 organisasi di Tegal. 


Dictatorisch? Kedoedoekan B.P. Kab. (Badan Pekerdja Kabupaten) Te 
Perdjocangan. (GBP3D). 


?Dengan pembentukan Badan Pekerja KNIP pada tanggal 16 Oktober 1945, 
disusul dengan Manifesto Politik tanggal 1 November (yang mendorong aliran po- 
licik membentuk partai) dan peraturan tentang pembentukan Badan Pekerja di 
tingkat keresidenan ke bawah, Kabinet Syahrir telah merombak struktur pemerintah 
ke sistem demokrasi parlementer, di mana mentceri-menteri bertanggung jawab ke- 
pada parlemen (KNIP) bukan kepada presiden. KNI-KNI daerah juga harus berubah 
menjadi badan perwakilan. K. Mijaya dan Widarta menolak perubahan polirik di 
Pusat yang “bau parlemencaris” itu. 


330 


LAMPIRAN 


Jg. Diroendingkan sekarang B. Perdjoengan (GBP3DJ jg. Mengoewasai B.P. 
Kb. (Kabupaten) kearah kepentingan 3 daerah. — 


Membarja notulen (catatan rapat) tgl. 16/11-1945 di tgl. (Tegal) 

K.M. IK. Midjaja): “Lengkap?” Hadir “Tjoekoep”. 

K.M. IK.Midjaja): Ini waktoe jg. diperoendingkan B. Perd. (GBP3DJ boe- 
kan B.P, Kab. Tegal — Pertahanan, Penerangan dan Ekonomie perjocangan. 


Atjara: 

Hal Badan Pertahanan. 

Oesoel sdr.M. Noeh (Muhamad Nuh, ketua Barisan Pelopor Tegal) — 21/ 

11/1945 Markas dari Djogja. Sdr. Markas dan Oentoeng bg. (bagian) tentara 

— T.K.R. perloe dibentoek apa tidak — Apa sebab T.K.R. diserboe Rakjat. 

dianggap sebagai pemberontakan melawan militair — (untuk membangun 

kembali TKR di Tegal). 

Pkl. (Pekalongan) memberi tenaga dan sendjata 50 90 - Hak Tegal. | Tegal) 

selectie-Asrama-waroeng dll. gedoeng Asrama, roemah2 opsir di Tgl. Pml. 

dibatjakan notulen pembentoekan Comite (Pemerintahan) Civil (?) 

l Tentang benzin haroes diboeat karena sama Tjepo perhoeboengan 
poetoes. 

II. Auto (kendaraan) disatoe tempat. 

III. Persendjataan. Adakan pendaftaran di masing-masing daerah — siapa 
jg. haroes pake — kelebihannja kepada TKR. 

K.M. IK. Midjaja): mempersilahkan B. Pertahanan beroending. 


Amir:  Tjorak dan haloean bagaimana? Sikap kita, berapa tenaga, persen- 
djataan, economie. 

K.M. (K. MidjajaJ: diminta hadlirin meroending. 

W. (Widarta): pokok keadaan jg. njara. Walaoepun theorie (komunis) bagi 
doenia (internasionel) baik, prakrijk beloem tentoe baik (dalam si- 
tuasi kita). 

Dasar2 poetjoek pimpinan (nasional) dari soedoet militair betoel, 
tapi tidak sesocai dgn. kenjataan — kira semoca koerang. Pertahanan 
kira dgn. perang guirilla — tersoesoen dari Rakjar djelara — bisa terpi- 
kar dengan kebaikan nasib Rakjat. 

Tjonto di Soerabaja — T.K.R. dan Rakjat — Perhimpoenan alat sen- 


331 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


djata — tjonto di Semarang - 


Di Soerabaja Inggris maoe meloerjoeti tapi sendjata teroes 


dibagikan kepada Rakjat. — 


Tentara di Roesia — Jenan — T.K.R. hanja camflage (penyamaran) 
bagi doenia Internasional." 


Sdr. Soekiman — (dan) Slamet: Moefakat volksfront. 

Sr. Sw. (SoewignjoJ: Moefakat Volksfront 4 T.K.R. 

Amir: staande leger (tentara tetap) # Volksfront. 

W (WidartaJ: 3 golongan 1. soenggoeh2 pembela rakjat. 

2. Nica. 3. Djepang, jang awas terhadap D. (Jepang) karena sangat licin. 


A. (Amir): pemimpin dari D. (Jepang) kita tolak. Sendjata kita trima 4 
nasehat2. 


Kartohargo: T.K.R. Pkl. datang boleh mendirikan lagi? Didjawab Rakjat 


akan mendirikan sendiri. 


A. (Amir): barisan pemberontakan? - olih mevr. S.5 serahkan kepada Soe- 
tomo — tangan2nja di Pkl (Pekalongan) Soewarno Danoesapoetra — sudah 
djandji kepada Waleri « Kendal akan memberi sendjata dan minta dari Tgl. 
Pml. Bbs., T.K.R. Pekl., T.K.R. Djogdja — kemasoekan pengchianat2 oe- 
toesan2 dari Tgl. dan Pml ditangkap, — Sw, (Soewignjol: Siapa pengchi- 


anat? 


W | WidartaJ: Nica dan Djepang akan mereboet kabinet Sjahrir — Djepang 
mempergoenakan T.M. (Hoesin-Hassan) berkedoedoekan di Dk. 


?Mungkin ini berarti bahwa dalam pertempuran melawan Inggris, Surabaya 
merupakan sukses, tetapi Semarang suatu kegagalan, dan apa yang dilakukan 
mengenai mempersenjatai rakyat. 

“Ini mungkin berarti bahwa di dalam tentara pembebasan (TKR), partai 
bekerja secara diam-diam lepas dari pandangan Sekutu (Inggris dan Belanda). TKR 
dilukiskan juga oleh para anggota kabinet Republik pada waktu itu sebagai semacam 
polisi, yang tidak membahayakan tugas Sekutu. Seburan ini juga bisa berarti bahwa 
tentara di mana pun hanya condong bertindak demi kepentingan kekuatan-kekuatan 
asing. 

2 $Maksudnya Barisan Pemberontak Republik Indonesia (BPRI) yang 
berpangkalan di Surabaya. 

S“S” berarti Sosrok atau Susuk sebutan untuk S.K. Trimurti, istri Sayuti 
Melik Sosrok berarti menyingkirkan barang-barang yang dianggap kotor, nyusruk 
berarti merugikan. Misi S.K. Trimurti adalah melawan Tiga daerah pada waktu itu. 


332 


LAMPIRAN 


Jakarta) di Sb. (Surabaya) palsoe' — Mevr, Sosrok. - jg. 
berpengchianat — T.M. 6 boelan sebeloem Djepang djatoeh. Sa- 
joeti Melik Mr. Gatot! Soebard. (Mr. SubardjoJ Djodjo pr.” 
Boedi Soetjitro'" — korban Smg. (Semarang) dari Sajoeti Melik — 
G.RIL" PR. 8 Asia (?). partai rakjat rev. (PS.R) — Ch. Karto- 
moeheri cs Soebagio Pekl." 

Adam Malik, Karni — Nica — fonds v.d. Plas Wedono keatas. 


Boepati # 25000."—-dibantoe Proc. Gen. (Procurator General) 
Abikusno (Tjokrosujoso) cs — P.K.I. Joesoef Dkt. (Jakarta) Djepang 


— Strijdprogram tidak ada. Staatsprogram nasional — Siaran pam- 


?Hoesin (Husen) adalah nama samaran Tan Malaka sebelum Agustus 1945 
di daerah tambang batubara di Bayah (Banten Selatan) dan dalam tugasnya ke Jakarta, 
Sukraini dan Khaerul Saleh mengetahui dengan nama itu kemudian (mereka tidak 
tahun identitas sebenarnya). Hassan Murba adalah nama seseorang penulis pamflet 
anti-Syahrir menjelang akhir 1945. Banyak yang mengira ini Tan Malaka, tapi dia 
selalu menyangkalnya. Pada waktu itu Syahrir berusaha mencari informasi apakah 
betul Tan Malaka ditangkap oleh Jepang di Surabaya. Ternyata Tan Malaka palsu. 

#Mr. Gatot Tarunamiharja, Jaksa Agung pertama Republik Indonesia dekat 
hubungannya dengan Subarjo. 

”Joyopranoto adalah anggota kelompok pemuda Kaigun, seorang pelaku da- 
lam kasus penculikan Sukarno-Hatta ke Rengasdengklok, anggota KNIP pertama, 
anggota tim Nishijima — Evart Lankay — Yusuf Hassan yang pergi ke Surabaya 
membantu Bung Tomo mendirikan BPRI. 

"Budi Sucitro adalah anggota Partai Sosialis dalam KNIP pada awal 1946. 
Ia adalah utusan KNIP Agustus 1945 untuk membentuk KNI di Bojonegoro, dan 
juga utusan Harta dalam pertengahan Oktober yang dikirim ke Bojonegoro untuk 
meyakinkan bahwa KNI dan residen (Hendromartono) melaksanakan instruksi 
khusus Hatra tentang hukum dan ketertiban. Namanya disarankan sebagai seorang 
calon Residen Pekalongan pada awal November 1945. Tahun 1960-an, Prof. Mr. 
Budi Sucitro adalah guru besar Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 
dan Universitas Airlangga, Surabaya. 

"Ini mungkin Gerakan Rakyat Indonesia yang biasanya dalam sejarah PKI 
disebut Gerindom-nya Aidit semasa perang. Atau mungkin juga maksudnya Gerakan 
Pemuda Republik Indonesia (Gerpri)-nya S.W. Lagiono di Yogyakarta, 

Pada waktu itu terdapat banyak PRI (Pemuda Republik Indonesia) di 
Indonesia kebanyakan tak ada hubungannya satu sama lain. 

'Kartamuhari adalah tipe pemuda Jakarta, mungkin dari asrama Menteng 
31, salah seorang anggota kelompok Syahrir yang pergi ke Serang menemui Tan 
Malaka pada bulan September 1945. Ia dan Suparman mendirikan Partai Rakyat 
Revolusioner di Cirebon pada 10 November 1945. Barangkali Subagio 
Magunraharjo menginginkan membentuk cabang partai itu di Pekalongan. 

MUang tersebut diberikan kepada Amir Syarifuddin untuk mendirikan 
gerakan di bawah tanah oleh Charles van der Plas, gubernur Jawa Timur, lewat 
PJ.A. Indenburg, dirjen Departemen Pendidikan zaman Belanda. 


333 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


flet/P.K.I Moesa (Musso| 1936 — plan Djepang 10 ch. — Tjaranja 
membendoeng volksfront.'” — T.K.R. bocat mempertegoeh Kening- 
ratan di Dk. (Yogyakarta?) 


K.M. IK. Midjaja):Staande leger, kendaraan, persendjataan Organisasi Rak- 
jat, benzine haroes diroending M. Pert (Markas Pertahanan). 
Sekarang soal Economie — 


Widarta: oesoel schema pemerintahan tjonto di Jenan. 


X— RN 


Dewan Secretariat Badan 
Pengadilan Oemoem Pengoeroes 
Dewan 
.| Kabupaten 


(Badan Pekerja?) 


| Congres 


“v 


(Tiga Daerah) 


Soal economie perang 


K.M. IK. Midjajal: pemboekaan kelangsoengan peroendingan tgl. 16/ 
11.1945. Minta oesoel2 dari masing2 daerah. dimoelai sdr. (dari) Brebes. 


Bbr... pendapat 1. economie Djepang dirobah. 
Menoeroet faham kita Economie di reboet Rakjat. setjara coopera- 
tif. Bahan makanan djoega (jangan?) sampai ketangan Nica. 2. 
membatas export. 
Tegal. Pertama haroes tahoe soember2. 
Economie. — 1. setjara Cooperatif — ? 
Economie oentoek Rakjat — Pedagang2 di biarkan sadja apa tidak? 


Mungkin ini mengacu kepada sebuah rencana Jepang untuk kembali ke 


Indonesia. 
"Barangkali mengacu kepada Persatuan Perjuangan Tan Malaka. 


334 


LAMPIRAN 


Peroesahaan2 boekan melik Negri. — bagaimana? 


3. Sebeloem Mr. Besar djatoeh ada tjabang PT.E." tjap apa? Ke- 
ocangan di Tegal beloem sehat karena poetoes berth. (berhubung- 
an) dgn. Pkl. Pembagian makanan antara kota dan desa, apa bisa? 
Stock (persediaan) jg. njata 5.000 ton beras oentoek 700.000 — 
pendoedoek tjoekoep # 2 boelan. 


Pml. Idem Tegal. 


W. (WidartaJ: (Di Pemalang) semoea tenaga di PR.I. (API) sekarang ada 
Dew. Pem. (Dewan Pemerintah) persatoean segala tenaga hanja 
bangsa Arab. — perekonomian djoega ditangan PR.I. — dibantoe 
(oleh?) Negara. Di Sb (Surabaya) jg. bertempoer tidak sempat hal 
econom. Strategi perjocangan kita mempertahankan Indonesia dja- 
ngan selekas-lekas bertindak seterang-terangnja" — S.R." dan Jenan 
pedagang part. (partikulir) masih ada. Sikap kita adaken blok ter- 
hadap particulirisme”. Peroesahaan2 kalo boleh disewa — Kita sikap 
keras terhadap jg. menghalang-halangi sikap terhadap PT.S. 
IPT.E.?) — Keadaan di Sb. (Surabaya) Disini perloe di desa2 ha- 


roes ada Cooperasi. 


Tgl. (Tegal): Organisator oentoek mengoempoelkan bahan makanan. — dan 
di waktoe petjeklik. 


Bbs. (Brebes): PT.E. dan sifat Djepang tidak ada. di Bbs tangan pmrt. Sa- 
toe panitya rentjana pembagian kepada Rakjat. Cooperasi di 
pimpin Pmrt (Pemerintah) — oentoek berdagangan di tangan Rak- 
jat. Soal patjeklik — Badan keamanan laloelintas — sebagai dasar 
masing2 daerah. 


K.M. (K. Midjaja): diringkas 1. Pmrt 3 daerah — menentoekan harga. 2. 
Menghalangi export 3. Cooperasi2 di kota dan di desa. 


S. (Pemimpin dari Brebes): Program economie jg. effending.I?) 


"PTE (Persatocan Tenaga Economic) ini ada di Pemalang, tetapi sejauh 
saya ketahui tidak ada di Tegal atau Brebes. Ada sebuah cabang besar di Bandung 
dan satu di Solo di bawah pimpinan Subkhan. 

"Garis pada waktu itu adalah menciptakan front persatuan yang luas dengan 
PKI sebagai anggota di dalamnya. 

"Mungkin SR berarti Sovyet Rusia, sebab diperbandingkan dengan Yenan 
(Cina). — 

“Ini berarti menentang orang yang mengejar kepentingan sendiri di luar 
kepentingan perjuangan dalam arti luas. 


335 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


Tgl.: Apakah C. (koperasi) bisa lekas dibentoek sebeloem perjeklik? 


Soeleman: Hal keoeangan. Penimboenan wang di bank sebab perhoeboen- 
gan poetoes. Stock 21/2 milioen — perloe disingkirkan.— 


Soal penerangan 
K.M. IK. Midjaja): bagaimana tjaranja — terserah. — 


Pml. (Pemalang): Alat2 oentoek badan penerangan. radio senders — auto — 


dil. 
PmJl. Soeleman: bensin tinggal 5000 litre. — 


djangan kawatir pabrik Tjomal sanggoep bikin benzin boeat dll. kapal oe- 


dara.” 
K.M. IK. Midjajal: Badan2 di persilahkan beroending sendiri. 
Ngaso dj. 2.30 sore. 
Dimoelai lagi dj. 4 sore. 


Menerima verslag dari peroendingan2 badan2. 


B. (Badan) Pertahanan 


Benzin. 1. Mendesak pabrik Tjomal bikin benzin sebanjaknja. 
2. Mengadakan reserve dengan segala alat2 oentoek menjimpan 
benzin di taroeh di daerah Pml. — 
3. Pml. (Pemalang) tempat reserve segala2nja. 
4. Djalan ke Pwk (Purwokerto) di toetoep dgn menggali lobang 
jg. selebar2nja di desa Kepetek (Belik).— 
Kendaraan. Mengadakan pemoesatan kendaraan. Spoor pabrik dipergoe- 
nakan. Moelai Btg. (Batang) — Tjirebon — Brobag dan dokar2. — 
Tentara 1. Tentara jg. pasti haroes di adakan di Tegal. Adw. (Adiwerna) Slw. 
(Slawi) Blp. (Balapulang) Mgs. (Margasari). — Poesat M. Kw. Di 
Slawi dari 3 daerah.? 
2. Markas 3 daerah di Slawi. 
3. Membentoek barisan algodjo.” 


2 Jepang telah mengubah pabrik gula Comal Baru menjadi pabrik menghasil 
burtanol, sejenis alkohol untuk bahan bakar pesawat cerbang. 

2Mungkin “M. Kw.” berarti “markas kekuasaan”, kata-kata yang lazim 
digunakan pada waktu itu. 

23K, Mijaya belakangan mengatakan bahwa maksud Barisan Algojo adalah 


336 


LAMPIRAN 


. Reserve benzin bila terantjam haroes divernietigd biaja di pikoel 


3 daerah. 
Badan Economie. — 


. Mengadakan centeralisator oentoek 3 daerah. 

Tempat menoeroet Sec2 gaboengan daerah (Sekretariat2 
GBP3Dj 

. Pembagian dan pembelian bahan makan dll. diatoer olih badan 
Centraal. 

. Peroesahaan2 jg ada poesatnja di decentraliseer, 

. Perekonomian di Cooperasikan kepada koem belah (rakyat kecil) 
dan tekniknja dari sdr. Pranjoto Pkl. (Pekalongan) pengang- 
koetan darat laoet oedara. 

. Kounso" soepaja djatuh di tangan Pmrt. (Pemerintah) 

. Fonds kemerdekaan soepaja di perloeas sampai ke Natura dan 
fonds perjoeangan soepaja terdiri dari bahan makanan. pengan- 
joeran memperbanjak hasil boemi. — 

. Menjesoeaikan prodoeksi2 pabrik2 dgn keboetoehan sekarang. 

. Nama kantor perekonomian pake nama kantor Perek. Rakjat 
(K.PR). 

. Tiap2 pengiriman bahan makanan haroes dan taroeh loear 3 
daerah ada idzin kantor K.P.R. daerah. 

10.Mengandjoerkan memperhebat huis-industri, memperbanyak 

tanaman kapas di pekarangan. 

11.Soepaja di masing2 desa di bentoek B.PK.PL.2 

12.Segala badan2 perekonomian di leboer djadi satoe organisasi 

Badan Coop. Rakjat Indonesia. — 

13.Alat2 prodoeksi di sewa oleh Pmrt. (Pemerintah) — 


Badan Penerangan 

1. Pelatih Pemoeda oentoek memberi penerangan di seloeroeh dae- 
rah. — 

2. Pokok penerangan menginsjafkan Rakjat tentang politik, Soc. 
(Sosial) dan economie. 


untuk melawan NICA dan agen-agen NICA. Pertanyaan No. 36, Proces verbaal, 
25.4.46. Proc. Gen. 

4Kounso adalah perusahaan angkutan pemerintah Jepang. 

"Tidak jelas kepanjangan BPKPL, mungkin sebuah koperasi. 


337 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


3. Sikap dan kewajiban Rakjat sebagai bangsa jg merdeka. 

4. Propaganda meroepakan pelopor dari tentara, oleh karenanja actie 
tentara haroes sesocai dgn. actie propaganda, begitoepoen perbocat- 
an Pmrt. (Pemerintah) 

5. Adakan propaganda di daerah jg. didoedoeki moesoeh. 

6. Peralatan persmobil perloe diadakan. 


Oesoel sdr. Noeh: Menjediakan sopir2 perampas kendaraan Rapw. (RAP- 
Wis 

Hadlirin: Moefakat — (Perth) — (?J 

Oesoel sdr. W. (Widarta): mengadakan penangkapan terhadap pengatjau 


masjarakar. 

Hadlirin: Moefakar. (Pert.) (?) 

K.M. (IK. MidjajaJ: Secretariaat perloe di bentoek? 
Hadlirin: Moefakat. 


Poetoesan: Poesat di Slawi. 
Secr general: Sdr. K. Midjaja. 
Hakim tangsi (?J: Sdr. Amir. 
B.P., Oe (Badan Pengurus Oemoem)J: Sdr. M. Noeh. 
1. Sikap terhadap Pkl. (Pekalongan) 
poeroesan: candidaat Resident. 
Sdr. Sadjio. 
tgl. 26/11/1945 K.M. IK. Midjaja) ke Poerw. (Poerwokerto). 
Tentang hal2 berkenan dgn. Pkl. (Pekalongan) seperti keocang- 
an dan Adm. (Administrasi) perhoeboengan dipoetoes. 


Hal interniran.” 
pemindahan terserah kelocar B.P, (Badan Pekerja) dan penerang- 
an kepada pendoedoek Badan (Pekerja?) hal interneeran. 
In. Sikap B. pemberontak (BPRI) poesat Sb — Tjabang di Pkl. 
(Pekalongan) ranting Tgl. (Tegal) 


Poetoesan: di basmi dan orang2nja di tangkep. — 


2RAPWI “Recovery of Allied Prisoners of War and Interneers” dibentuk 
sesudah penyerahan Jepang untuk memberi bantuan darurar Wndanan dil) kepada 
tahanan perang Jepang di Jawa dan Sumatera. 

“Ini adalah para pangreh praja yang ditahan yang ditempatkan di Penjara 
Tegal dan Pemalang pada waktu itu. 


338 


Poetoesan: 


LAMPIRAN 


Gaboeng Badan2 (GBP3D) di Tegal sebagai perh. (perhubung- 
an) dgn Secr. (Sekretarian) (di Slawi) 

Amri (AMRI) dengan (sebagai) B. Perw. (Badan Perwakilan) 
Rakjat. 

W (Widarta): Memenoehi oendang2 Intern. (internasional) oen- 
toek bahan dipl. (diplomasi) ke locar Negri. fihak T.M. (Tan 
Malaka) beroesaha soepaja B.W.# bisa merobohkan kabinet Sjah- 
rir. Parsi 100Yo Moscow. Pesindo — federatif lichaam (badan) 
dipegang 10096 olih kita. — 

Amri tetap nama Amri dan lekas2 mendirikan Parsi? 

Pelopor (Barisan Pelopor Tegal) djadi Parsi. — Hal T.K.R. di te- 
gal. — 


B.P. (GBP3D) memberi mandat kepada Sdr. Noeh dan Soesmono oentoek 
beroending dgn. wkl. Dk. — (Yogya) terboekti kliroe — poetoesan: 


Mendjawab penolakan dgn. tilgram a.n. 3 daerah. 
Toetoep dj.6.30 


“B.W. bisa berarti Bandi Widarta, nama lengkap Widarta. Andaikata terjadi 
bentrokan fisik antara TKR dengan Tiga daerah hal ini bisa mengganggu stabilitas 
polotik Pemerintah Syahrir. Ada anggapan bahwa Tan Malaka bergerak di Banten 
dengan tujuan ini juga (Kegiatan S.K. Trimurti di Pekalongan mungkin ada 
hubungannya dengan usaha Tan Malaka tersebut). 

“Partai Sosialis Indonesia adalah partai yang didirikan Mr. Amir Syarifuddin 
pada tanggal 1 November 1945. 


339 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


LAMPIRAN D 


Toeroenan 


TOENTOETAN RAKJAT 3 DAERAH BREBES, TEGAL, PEMA- 
LANG TERHADAP PEMBERESAN DAERAH PEKALONGAN 


Mengingat perdjoeangan kita jang kian hari kian mendahsjat, maka 
tiap-tiap daerah haroes mendjadi daerah jang sehat, kokoh, koeat dan siap 
oentoek menghantjoer tiap-tiap oesaha jang akan mendjadjah tanah air kita, 
disamping kita menjoesoen pemerintah jang teratoer dan ber-dasarkan sosi- 
alisme. 

Oleh karena itoe maka kami atas nama rakjat 3 daerah terseboet me- 
madjoekan toentoetan terhadap pemerintah poesat daerah Pekalongan, 
T.K.R., Barisan Pelopor, Pesindo, Hisboellah, Sabilloelah, Barisan Pembe- 
rontak, Polisi, Lasjkar tani dan boeroeh dan rakjat seloeroehnja oentoek me- 
njesoeaikan daerah kaboepaten dan Kota Pekalongan dengan 3 daerah terse- 
boer soepaja daerah Pekalongan terap mendjadi satoe keresidenan jang berfa- 
ham dan berideologie satoe dengan tjara seperti dibawah ini: 
|. Selekas moengkin hendaklah diangkat mendjadi residen Pekalongan 

saudara SARDJIO dari Poerworedjo bekas anggora T'juuo Sangi In. 

2. Mengganti Kepala2 Pamong Praja dan Kepala2 djawatan lain berdasar- 
kan kedoelatan rakjat. 

3. Mengadakan pembersihan terhadap orang2 jang berbaoe Nica dan pro 
pendjadjahan. | 
Oentoek menjelenggarakan soal di atas itoe kami telah menjediakan be- 
berapa tenaga oentoek membantu. Djika dalam tempo 3 hari terhitoeng 
moelai tanggalnja soerat toentoetan ini kami beloem menerima kesang- 
goepan jang resmi (opsil) maka Badan Perdjoeangan 3 Daerah dan rakyat 
Pekalongan dan Barang jang sealiran dengan kami akan terpaksa menen- 
toekan sikap jang pasti sedang pemerintah daerah nanti bertanggoeng 
djawab terhadap rakjat akan akibatnja. 


340 


LAMPIRAN 


Tegal, 5 Desember 1945. 
Gaboengan Badan Perdjoeangan 3 Daerah d/a Markas 
A,M.R.I. Tegal 
Jang ambil toeroenan, 


Markas Angkatan Laoet Djawa-Tengah, 


Jang mengambil toeroenan kedoea, 
(tak terbarja) 


Toeroenan 


Pemalang, 9 Desember 1945 


Badan Perdjocangan Tiga daerah 
(Tegal-Brebes-Pemalang) 


Kepada 
Sdr. R.M. Soeprapto, wakil Residen 
Pekalongan di Pekalongan 


Merdeka! 

Dengan poetoesan socara boelar dari hasil peroendingan Badan Perd- 
joeangan tiga daerah (Tegal Brebes dan Pemalang) beserta Badan Perdjocang- 
an Pekalongan dan Batang dengan beberapa poetoesan-poetoesan dari Ba- 
dan2 Pesindo, Hisboellah, Masjoemi dan lain2 badan2 dari Sragi, Batang, 
Pekalongan dan barisan Banteng bertempat di Kaboepaten Pemalang pada 
hari Minggoe tg. Terseboer diatas (9-12-1945) memoetoeskan: 


1. Pemerintahan Poesat Pekalongan dengan segera haroes diserahkan pada 
rakjat. 

2. Sdr. Sardjio diangkat djadi Residen Pekalongan. 

3. Pangreh Praja dan lain2 kepala djawatan jang tidak mempoe mengikoeti 
socsoenan pemberontakan sekarang haroes meletakkan djabatannja. 

4. Pemimpin pemerintah haroes disesoeaikan dengan soesoenan pemerin- 
tah tiga daerah (Tegal, Brebes dan Pemalang). 

5. Segala pekerjaan jang berralian dengan politik, sosial dan ekonomi soepa- 
ja diserahkan dengan beres pada staf tiga daerah (Tegal, Brebes dan Pe- 
malang), besoek pagi hari Senen tanggal 10-12-1945. 

6. Pangreh praja dan lain2 kepala djawatan jang telah meletakkan djaba- 


341 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


tannja tidak diperkenankan meninggalkan tempat kediamannja sebe- 


loem ada keberesan terdjamin. 


Diminta wakil Residen (Sdr. Soeprapto) sebeloem segala sesoeatu berd- 


jalan beres dari staf pengoperan badan perdjocangan tiga daerah (Tegal, 
Brebes dan Pemalang) soepaja mendjamin keselamatannja staf terseboet, 


dan keamanan daerahnja. 


Setoedjoe & moefakat dan me- 
njangkoepi: 

Wk. Residen Pekalongan. 
Pesindo Batang 

Pesindo Sragi 

B.B.I. Pekalongan 

Kepolisian Pekalongan 
Hisboellah Pekalongan 


Hisboellah Sragi 
Pesindo Pekalongan 


342 


(Ketoea) 


Gaboengan perdjoeangan tiga daerah 
(Brebes, Tegal dan Pemalang) 


Secretariat 


(Penoelis) 


BadanPerdjoeangan Pekalongan 
dan Batang, 


Penoelis Ketoea 


Barisan Banteng Pekalongan 
Badan Pemberontakan 
Pekalongan 

Badan Pemberontakan Alim 
Oelama Pekalongan 


LAMPIRAN 


PENGOEMOEMAN 
PEMERINTAH REPOEBLIK 
DAERAH KERESIDENAN PEKALONGAN 
NO. 1/B 


MERDEKA! 

Memenoehi toentoetan ra'jat 3 daerah Brebes, Tegal dan Pemalang 
terseboet dalam soerat toentoetannja tanggal 5 ini boelan, maka pada tang- 
gal 9 boelan ini, pemerintah Daerah Pekalongan telah menjerah dan dja- 
toeh ke tangan ra'jat. 

Dengan demikian — tepat sekali dengan kehendak ra'jat - pemerin- 
tah daerah keresidenan Pekalongan haroes meroepakan pemerintahan jang 
berdasarkan kera'jatan dan kekeloeargaan. 

Oleh karena itoe dalam pergaoelan sehari-hari, dalam pertjakapan 
ataupoen toelisan hendaklah selaloe mempergoenakan perkataan-perkataan 
jang dapat membangoenkan rasa kerjintaan dan persaudaraan mitsalnya: 
Bapak Residen, Bapak Boepati, Bapak Assisten, Saudara, Boeng dil (Per- 
kataan “Padoeka” dan “Hamba” sama sekali tidak boleh dipakai). 

Peroebahan-peroebahan seperti diatas itoe tidak berarti bahwa kita 
haroes menjimpang dari garis-garis kesopanan. 


Pekalongan, 11 Desember 1945, 


Bapak Residen, 
SARDJIO 


343 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


RIWAYAT HIDUP 
PELAKU SEJARAH 


AMIR lahir di Songgom, Brebes, 12 Agustus 1907, putra Noto Atmojo, 
seorang mantri ukur tanah yang kemudian pindah ke Pemalang menjadi 
pengawas Monopoli Pemerintah Kolonial Candu dan Garam. Berpendi- 
dikan HIS Pemalang (bersama Suwignyo). Sekitar tahun 1923 ketika menja- 
di juru tulis pabrik gula Comal Baru, ia menjadi anggota PKI ranting Comal 
pimpinan Suwignyo. Ditangkap pada tanggal 12 November 1926, dijatuhi 
hukuman 6 tahun penjara, yang dijalani di penjara Pemalang, Glodok (Jakar- 
ta), Pemekasan (Madura), Tanggerang, dan Cipinang (Jakarta). Setelah be- 
bas, ia menjadi anggota kelompok kecil kaum pergerakan radikal di Pema- 
lang. Pada tahun 1930-an dengan nafkah hidup yang didapatkannya seba- 
gai tukang emas. Pada akhir 1941, ia ditangkap dan dikenai penahanan se- 
mentara oleh Asisten Residen Belanda atas tuduhan “kegiatan ilegal,” sam- 
pai dibebaskan oleh Jepang. Selama masa pendudukan ia memimpin sel PKI 
bawah tanah Pemalang. Pada tahun 1945 ia memberikan kursus politik ke- 
pada para pemuda API/PRI Pemalang, dan wakil Pemalang dalam Badan 
Pertahanan dan Penerangan GBP3D serta penasihat hukum sekretariat 
GBP3D. Ia menjadi anggota Staf Pengoperan Residen Sarjio awal Desem- 
ber 1945, ditangkap oleh TKR, dan merupakan salah seorang dari enam 
orang yang diadili di Pekalongan dalam bulan Maret 1947, dan akhirnya 
dibebaskan ketika tuduhan itu digugurkan pada tanggal 18 Juli 1947. Ketika 
Aksi Militar Belanda pertama ia menjadi anggota TNI Masyarakat (yang 
didirikan oleh Amir Syarifuddin) dan ikut gerilya. Setelah revolusi fisik, Amir 
kembali ke Comal, memberikan kursus Marxisme dan membantu mendi- 
rikan PKI Komite-seksi Pemalang pada tahun 1951. Tahun 1951-1959 ia 
memimpin SMP Nasional di Comal, dan merupakan salah seorang calon 
PKI dalam Pemilu 1955 untuk konstituante. Selain itu juga menjadi anggota 
Dewan. Pemerintah Daerah Pemalang pada masa itu. Tahun 1959-1961, 
ia keluar negeri mengunjungi Albania dan Moskow. Sekembalinya dari luar 


344 


LAMPIRAN 


negeri, ia mengajar pada Akademi Aliarcham dan bekerja pada Yayasan 
Pembaharuan sebagai penasehat penerjemah. Dari Desember 1965 sampai 


wafat pada bulan Mei 1978 ia tinggal di Cirebon. 


K.H. ABU SUJA' lahir di Desa Pacul sekitar tahun 1904. Ia anak ke-13 
dari 18 bersaudara (dari dua ibu). Tahun 1912 ia mengikuti ayahnya naik 
haji. Karena ayahnya tak memperbolehkan anak-anaknya belajar pada seko- 
lah Belanda, Abu Suja'i memperoleh pendidikan dari berbagai pesantren di 
Cirebon, Solo, Jombang, dan Majalengka sampai tahun 1920, dan kemudian 
memasuki Sekolah Serikat Islam di Tegal. Tahun 1922 ia masuk pesantren 
terkenal di Panggul Tegal pimpinan K.H. Muklas, tapi meninggalkannya 
pada tahun 1925 dan mengembara di pesantren-pesantren Kaliwungu, Se- 
marang, Solo, Jombong, dan Tebuireng. Di Majalengka ia masuk Sekolah 
Guru Partikelir untuk dua tahun lamanya, lalu masuk Perserikatan Ulama 
yang disponsori PSII, yang didirikan pada tahun 1927 di Pekalongan, Tegal, 
dan Cirebon. Pada tahun 1930-an ia kembali ke Desa Pacul dan mendiri- 
kan sebuah sekolah. Akrif dalam PSII dan pada tahun 1932, ia dipenjara- 
kan tujuh bulan karena melanggar undang-undang monopoli negara atas 
pembikinan garam setelah kedapatan membikin garam sendiri. Pada tahun 
1932 ia kembali dipenjara 40 hari lamanya karena melawan pengambilan 
contoh darah dari jenazah (dalam usaha pemberantasan penyakit pes), dan 
pada tahun 1939 sekali lagi dipenjara selama 3 bulan karena pidatonya di- 
anggap melawan pemerintah (spreekdelit). Ia menolak bekerja sama dengan 
Jepang, yang menginginkan ia bekerja di Kantor Urusan Agama Tegal. Bulan 
November 1945, hanya 33 hari setelah pembebasannya dari penjara, ia diam- 
bil oleh AMRI Talang dan dilantik sebagai Bupati Tegal, yang dijabatnya 
sampai Aksi Militer Belanda Pertama, dengan mengungsikan pemerintah- 
annya ke pedalaman. Karena dituduh menjadi pendukung Darul Islam, pada 
tahun 1950 ia dihentikan “secara tidak hormat” dari jabatannya, kehilang- 
an hak pensiun, dan dipenjarakan di Nusa Kambangan dari 1950 sampai 
1955. 


BESAR MARTO KUSUMO S.H. dilahirkan di Brebes pada tanggal 8 Juli 
1894. Ayahnya memberi nama 'Besar' karena ia lahir pada bulan (kalender 
Arab) Besar (bulan Haji). Sejak umur dua tahun ia di bawa dan diasuh oleh 
seorang wanita Belanda, Maria Hellvie. Ia disekolahkan ke ELS (sekolah 
dasar untuk orang Eropa) tujuh tahun dan melanjutkan ke HBS Semarang. 
Setelah tamat, ia memasuki Sekolah Tinggi Hukum yang dibuka pada ta- 


345 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


hun 1913 di Jakarta (Batavia) sebagai angkatan pertama. Dari tahun 1919 
sampai November 1923, ia belajar di Fakultas Hukum Universitas Leidin. 
Sesudah kembali ke Tegal pada tahun 1924 bekerja sebagai pengacara. Selama 
pendudukan Jepang, ia menjadi walikota, kemudian bupati di Tegal. Bulan 
Mei 1945 dia diangkat menjadi asisten residen (Fuku Shuchokan) di Peka- 
longan, lalu residen pada September 1945. Ia meninggalkan Pekalongan 
pada tanggal 5 November 1945, dan kemudian diangkat sebagai pejabat 
tinggi Departemen Dalam Negeri (kemudian di Purwokerto) sebagai sekre- 
taris Mr. Sumarman (Sekjen Departemen Dalam Negeri) yang dijalaninya 
dalam masa selebihnya dari revolusi fisik. Setelah revolusi fisik, ia lama men- 
jabat sebagai Sekretaris Jendral Departemen Kehakiman. 


K. HOLLE lahir pada tanggal 9 September 1914 di Desa Ameth, Pulau Nu- 
salaut, Ambon. Ayahnya, Jonathan Holle, adalah seorang pendeta meng- 
inginkan anaknya mengikuti jejaknya. Setamat MULO Kristen di Ambon 
pada tahun 1932, ia dikirim ke Malang untuk memperdalam bahasa Be- 
landa sebelum memasuki Pusat Pendidikan Zending Protestan di Oestgeest, 
Negeri Belanda. Tetapi karena bahasa Belandanya tidak dapat diperbaiki, 
maka ia terpaksa memasuki Sekolah Kehutanan di Bogor. Ia bekerja sebagai 
mantri hutan jati ketika Jepang datang. Semasa pendudukan itu ia masuk 
PKI bawah tanah. Pada 1958 PKI menginginkan Holle menjadi ketua Ko- 
mite Daerah Besar PKI Ambon dan mewakili Ambon dalam CC-PKI, tetapi 
ia tidak pernah melupakan apa yang diperbuat partai terhadap Widarta. Se- 
perti pemimpin-pemimpin PKI bawah tanah lainnya, ia memasuki Sarekat 
Buruh, membantu mendirikan Sarbuksi (Sarekat Buruh Kehutanan Seluruh 
Indonesia) dalam tahun 1951. Ia aktif mewakili pemimpin Sarbuksi dalam 


SOBSI tahun 1964, lalu ia mengundurkan diri. 


K.H. ISKANDAR IDRIS lahir pada tanggal 17 Februari 1901 di Desa Ke- 
dunghalang, Semplak, Kabupaten Bogor. Ia memperoleh pendidikannya 
di sekolah Jamiyad Kair dan Al-Irsyad, dan datang di Pekalongan tahun 1921 
untuk mengajar di sekolah Al-Irsyad setempat. Dalam tahun 1925, ia men- 
dirikan usaha batik di Kedungwuni, dan pada tahun 1931-1936 mengajar 
di HIS Muhammadiyah di Tegal, dan kemudian mengajar bahasa Arab di 
Pekalongan. Sejak tahun 1936, ia bekerja sebagai agen setempat Asuransi 
Bumi Putra. Semasa itulah ia menerbitkan ulasan atau tafsir tentang Al- 
@uran dan lain-lain buku agama Islam, dalam bahasa Indonesia maupun 
Jawa. Dalam kepemimpinan Muhammadiyah cabang Pekalongan dari ta- 


346 


LAMPIRAN 


hun 1924, ia pernah menjadi ketua dari tahun 1923 sampai tahun 1931 
dan sekali lagi tahun 1938. Dalam tahun 1931, ia menjadi kerua Muhamma- 
diyah Pekajangan dan mendirikan suatu perkumpulan dagang serta mengajar 
para anggotanya pengetahuan dan praktik dagang. Ia dipilih Jepang menjadi 
daidancho batalyon Peta Pekalongan. Waktu itu kalangan priyayi Pekalongan 
menganggap pengangkatan seorang “rekening loper” ke suatu jabatan yang 
tidak memadainya. Ia menjadi komandan Resimen ke-17 TKR Pekalong- 
an, jabatan dipegangnya sampai ia ditangkap di Talang pada tanggal 3 No- 
vember 1945. Setelah operasi kontra TKR terhadap Tiga Daerah berakhir, 
ternyata ia tidak kembali dalam jabatan semula, namun selama gerilya ia 
memimpin pasukan Hizbullah di Wonosobo. Pada akhir hayatnya ia tinggal 


di Jakarta sebagai lernan kolonel purnawirawan. 


KARTOHARGO, lahir pada tanggal 14 Juli 1904 di Bantarpolang (Pema- 
lang). Ayahnya, Kartoharyono, adalah asisten wedana. Setelah menamatkan 
HIS di Pemalang tahun 1917, ia menyelesaikan pula pendidikannya di Seko- 
lah Guru Partikelir di Gunung Sari, Jakarta, yang diasuh oleh Associatie 
van Oosten West (Perhimpunan Barat dan Timur). Semasa di Jakarta (1917- 
1923) ia menjadi anggota Jong Islamieten Bond, kemudian menjadi anggota 
pengurus Jong Java dan kenal pada Mr. Mohammad Yamin dan Mr. Sartono. 
Pada 1924 ia kembali ke Brebes, memasuki Budi Utomo, dan mengajar di 
sekolah Budi Uromo di sana. Dalam tahun 1926, atas permintaan Taman 
Siswa Pemalang, ia menjadi guru di sekolah Dasar Taman Siswa Pemalang, 
sebelum ia pindah ke Weleri (Kendal) untuk mengajar di sekolah Budi Uto- 
mo di sana. Di Weleri ia tak menyetujui sekolah ikut arak-arakan meraya- 
kan hari lahir Sri Baginda Ratu Wilhelmina, lalu kembali ke Brebes dan 
menjadi wartawan masa itu. Setelah mengajar di Arjuna School (sekolah 
milik Parindra) di Bantul (Yogya), lalu membuka satu cabangnya di Sidareja 
(Cilacap). Kembali ke Brebes ia mengajar di HIS Muhammadiyah, kemudi- 
an lalu mendirikan sebuah sekolah Taman Siswa, karena katanya, “Saya suka 
ajaran Ki Hajar Dewantara”. Akhir tahun 1934 ia mendirikan cabang Ta- 
man Siswa di Ketanggungan dan Tanjung, dan mendirikan serta memimpin 
Partindo di Brebes. Ia meninggalkan dunia pendidikan buat sementara waktu 
dan memasuki dunia usaha sebagai kontraktor bangunan, lalu ia memulai 
usaha perkayuan yang membawa kebangkrutan. Tahun 1934 ia menurunkan 
gambar Sri Baginda Ratu Wilhelmina yang terpancang di Kelurahan tempat 
ia memberi kursus, dan merusakkannya. Ia dipanggil Wedana dan rumahnya 
digeledah. Para penguasa menemukan sebuah tulisan Kartohargo untuk ha- 


347 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


rian Pemandangan mengenai kematian seorang mantri cacar di desa yang 
mencurigakan pada waktu itu dan ia juga menulis di harian Lokomotiev me- 
ngenai peningkatan pendidikan lurah. Wedana menahan Kartohargo selama 
tiga bulan. Pada tahun 1936 ia kembali mengajar pertama di HIS Radudong- 
kal yang diselenggarakan Persatuan Guru Bantu (PGB) lalu kembali lagi ke 
HIS Muhammadiyah dan Schakelschool di Brebes, dan HIS di Adiwerna. 
Pada tahun 1939 ia bekerja sebagai mantri irigasi Durensawit (Balapulang) 
dan mendirikan sebuah cabang VIPIW (Vereeneging van Inlandse Personeel 
Irrigatie Werken). Selama masa pendudukan Jepang ia menjadi ketua Putra 
dan kepala Barisan Pelopor (Suisintai). Ia juga aktif di Hokokai, memimpin 
warung Kumiai setempat, dan memimpin serombongan romusha ke Banten 
Selatan. Pada tahun 1945 ia menjadi ketua KNI di Brebes dan merupakan 
salah seorang dari 6 orang yang diajukan ke depan sidang pengadilan Tiga 
Daerah di Pekalongan, dan dibebaskan pada tanggal 21 Juli 1947. Setelah 
revolusi fisik, ia kembali pada profesi guru dan wafat pada bulan Januari 


1973. 


K. MIJAYA (atau Kamijaya), yang nama sebenarnya adalah Sarjono, dilahir- 
kan pada tanggal 7 Agustus 1909, putra Sadiman Kromorgjo, petani kecil 
di Dukuh Baeng atau Kauman, Kecamatan Garak, Kartosuro, Solo. Setelah 
menamatkan Sekolah Rakyat Lima Tahun di desanya tahun 1923, ia bekerja 
sebagai kondektur kereta api NIS di Semarang dari tahun 1926-1933 dan 
dipenjarakan 2 tahun lamanya sebagai akibat pemberontakan pada tahun 
1926. Ia menjadi salah seorang pengurus Persatuan Buruh Kereta Api 
(PBKA) cabang Semarang di bawah pimpinan Jokosujono. Pada tahun 1933 
ia dipecat dari NIS, karena terlibat dalam perlawanan pasif terhadap larangan 
bagi setiap pegawai NIS untuk memasuki PBKI. Menjelang 1935 ia menjadi 
pengurus PPBI (Persatuan Penganggur Bangsa Indonesia) yang berpusat di 
Solo. Selama tahun 1930-an ia sering mengunjungi Comal (Pemalang) dan 
menjalin dengan orang-orang pergerakan di sana, termasuk ibu Pri dan sua- 
minya, Amir, pemimpin Persi (Persatuan Supir Indonesia) Pemalang. Dari 
tahun 1935 sampai tahun 1941 K. Mijaya menjadi redaktur harian Mimbar 
Boeroeh di Solo dan ketua COBI (Central Organisasi Buruh Indonesia). 
Dalam tahun 1939, ia menjadi anggota PKI bawah tanah dan menjadi Ko- 
misaris GASPI (Gabungan Sarekat Buruh Partikulir Indonesia) Solo yang 
berpusat di Semarang. Dari April 1942 sampai 1945 ia menjadi penang- 
gung jawab kegiatan PKI bawah tanah di pantai utara Jawa dengan memben- 
tuk komite kota di Brebes, tegal, Pemalang, dan “beberapa kecamatan.” Da- 


348 


LAMPIRAN 


lam tahun 1945, ia mengoordinasi badan-badan perjuangan di Keresidenan 
Pekalongan, dan menjadi pendiri dan ketua GBP3D dan umumnya diang- 
gap sebagai “otak-perencana” gerakan Tiga Daerah. Diajukan ke depan si- 
dang pengadilan peristiwa Tiga daerah di Pekalongan, dan dibebaskan pada 
bulan Oktober 1947 karena belanda menyerang kota itu. Selama tahun 
1947-1948, ia menjadi staf Biro Penerangan SOBSI, diculik oleh faksi ko- 
munis yang menjadi saingannya dan dipenjarakan selama 3 bulan karena 
menjadi pengikut Widarta. Pada tahun 1948-1949, ia kembali ke Tiga Dae- 
rah lagi, aktif mengorganisasikan PKI bawah tanah melawan Belanda di ber- 
bagai daerah di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Kelompok-kelompok ini be- 
rada di bawah otoritas CC-PKI dalam bulan Oktober 1950. Tahun 1950, 
ia menjadi anggota pengurus Sarekat Buruh Bea Tjukai (SBBT). Tahun 1953 
ia melakukan kunjungan secara luas di Sumatera dan kemudian ke Makassar. 
Dalam bulan Maret 1954, ia membentuk Rukun Kerja Sama (RKS) pegawai 
negeri, menjadi sekretarisnya dan anggota utusan serta terlibat secara aktif 
dalam Departemen Keungan, mengoordinasikan Sarekat Buruh dan ang- 
gota Sarekat Sekerja. Pada tanggal 21 Januari 1958 ia menjadi anggota pimpin- 
an Badan Kerja Sama (BKS) Buruh Pusat, ia kerua Bagian Ekonomi BKS 
cabang dan anggota pleno Dewan Pertambangan Buruh mewakili kantor 
pusat RKS. Pada tanggal 10 Februari 1959, ia diangkat menjadi anggota 
pleno Front Nasional Pembebasan Irian Barat (FNIB). Dalam bulan Mei 
1959 ia menjadi anggota utusan RKS Pegawai Negeri ke Peking, Hang- 
chow, Wuhan, Nangking, dan Canton dan lain-lain, dalam perjalan melalui 
Manila, Hongkong, Bangkok, dan Singapura. Pada awal tahun 1960-an ia 
menulis tentang Peristiwa Tiga Daerah untuk Akademi Ilmu Sosial Aliar-. 
cham, yakni akademi yang dibentuk CC-PKI untuk mendidik para pekerja 
teori. Dia anggota Komite Verivikasi CC-PKI, dan juga anggota Lembaga 
Sejarah CC-PKI yang menyusun naskah buku 20 Tahun di Bawah Tanah 
yang kini ikut menyumbang direhabilitasinya Widarta oleh Politbiro PKI 
secara tidak resmi, dengan memberi nama Institut Widarta kepada yang 
semula dikenal sebagai sekolah Partai Central (SPC), yang berfungsi sebagai 
lembaga pendidikan teori bagi para fungsionaris partai dan kader-kader, dan 
yang secara organisatoris bernaung di bawah manajemen Akademi Ilmu 
Sosial Aliarcham (AISA). Pada tanggal 24 Mei 1965 ia diakui sebagai Perintis 
Kemerdekaan oleh Departemen Sosial. Setelah ditahan enam bulan lamanya 
di kamp CPM Guntur, K. Mijaya meninggal pada tanggal 6 Maret 1966, 
pada hari yang sebenarnya ia akan dibebaskan oleh yang berwajib. 


349 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


MUHAMMAD NUH lahir di Tegal dan masuk PKI pada tahun 1925. Pada 
tanggal 17 November 1926, ia dijatuhi hukuman penjara, yang dijalaninya 
di Pekalongan, Glodog, dan Pamekasan. Pada tahun 1931 ia dibuang ke 
Boven Digul dan kembali pada tahun 1935. Sampai tahun 1942, ia terlibat 
dalam apa yang ia lukiskan sebagai “kegiatan subversif”. Pada tahun 1942 
ia ditangkap Jepang di Semarang karena dituduh terlibat dalam kegiatan 
gerakan antifasis dan meringkuk di penjara Jurnatan. Setelah dibebaskan, 
ia menjadi chutaicho Barisan Pelopor Tegal dan sebagai akibat pergeseran 
kepemimpinan, setelah proklamasi ia menjadi ketua Dewan Barisan Pelapor, 
yang merupakan badan perjuangan terbesar di Kota Tegal. Ia memainkan 
peranan penting dalam pembentukan polisi kota itu, menjadi anggota Badan 
Pekerja kota tersebut, dan Bagian Urusan Umum Sekretariat GBP3D. ia 
kemudian ditangkap TKR, dan termasuk salah seorang dari enam orang 
yang diajukan ke sidang pengadilan Pekalongan dan dibebaskan pada tanggal 
18 Juli 1947. Sejak itu sampai tahun 1949, ia tinggal di Bandung dan pada 
tahun 1950 ia kembali ke Tegal, bekerja sebagai tukang kaca mata, dan 
membuka Taman Pendidikan Guru/Taman Dewasa yang dipimpinnya sam- 
pai tahun 1956. Ia bukan anggota aktif PKI. Dari 1958 sampai wafatnya, 
ia menjadi ketua Perintis Kemerdekaan Cabang Tegal. Dalam tahun 1962, 
ia menulis setangkaian artikal mengenai Peristiwa Tiga Daerah dalam majalah 
Penelitian Sedjarah di Jakarta yang diterbitkan oleh para cendekiawan Partai 
Murba. Ia ditembak mari pada tanggal 9 Januari 1966, dekat Tegal, oleh 
unsur Islam setelah kegagalan usaha kudetanya bulan Oktober 1965. 


KROMO LAWI (Lawi Sumodiharjo) yang lahir di Batang pada tahun 1900 
berpendidikan Sekolah Dasar Angka Dua (5 tahun) di Purworejo dan HIS 
Pekalongan. Setelah belajar setahun di Sekolah Kehutanan Sukabumi, ia 
lalu bekerja di kereta api SCS di Batang dan Comal. Pada tahun 1920 ia 
masuk Sekolah Pelayaran Pribumi di Makasar, dan setamat sekolahnya itu 
ia membentuk Indische Marine Bond (Ikatan Pelaut Pribumi), yang salah 
satu tujuannya ialah memperjuangkan kenaikan upah bagi pelaut pribumi. 
Pada bulan November 1926, bersama beberapa anggota Indische Marine 
Bond (IMB) lainnya, ia ditangkap atas tuduhan mendukung pemberon- 
takan PKI di Surabaya, dan dipecat dari pekerjaannya. Pada tahun 1927 ia 
pertama-tama mendirikan PNI cabang Pekalongan, dan masuk pemuda Mu- 
hammadiyah sebagai pelindung kegiatannya. Pada bulan Agustus 1929, ia 
berusaha mendirikan cabang Sarekat Kaum Buruh, terapi diganggu dan di- 
halangi oleh polisi. Pada tahun 1930 ia dikenai penahanan sementara, dan 


350 


LAMPIRAN 


setelah itu ia menjadi pemimpin kepanduan Hizbul Wathan (Muhammadi- 
yah), juga untuk melindungi pergerakannya. Pada bulan April 1931, ia mem- 
bubarkan cabang PNI dan memberikan dana keuangan partai itu kepada 
Taman Siswa, tetapi dalam bulan Juni tahun itu juga ia menjadi ketua ca- 
bang Partindo, partai yang dibentuk Mr. Sartono setelah PNI dibubarkan. 
Pada tahun 1934 ia dijebloskan lagi ke penjara. Sebelum pendudukan Je- 
pang ia menjadi ketua cabang Gerindo, dan pada zaman pendudukan Jepang 
ia tampil menjadi ketua Putera dan bagian usaha dari Jawa Hokokai, dan 
anggota Dewan Penasihat Keresidenan. Setelah Proklamasi ia menjadi ang- 
gota KNI Pekalongan, namun setelah peristiwa pembunuhan massal ken- 
peitai ia ditangkap atas tuduhan menjadi anggota kipas hitam (organisasi 
ultra nasionalis pro-Jepang bentukan Jepang), dipenjarakan, dan kemudian 
dibebaskan atas desakan Sayuti Melik. Sayuti Melik mengirimkan Kromo 
Lawi guna menemui para pemimpin Tiga Daerah, ditahan di Pemalang dan 
dikirim ke markas AMRI Slawi, sampai TNI menjumpainya di sana, dan 
menuduhnya terlibat Peristiwa Tiga Daerah, sehingga ia dipenjarakan sampai 
bulan Januari 1974. Pada tahun 1947, ia menjadi anggota Biro Perjuangan 
dan selama Aksi Militer Belanda Pertama ia memimpin gerilya Barisan Ban- 
teng di dataran tinggi Dieng, bagian dari Resimen ke-17 TKR. Karena ditu- 
duh pro-PKI pada peristiwa Madiun, maka ia pun ikut ditahan di Yogyakar- 
ta. Setelah tahun 1950 ia kembali ke Pekalongan dan memimpin PNI sam- 
pai pemilihan umum tahun 1955. 


MARSUM Ffr (Harjoprayitno) lahir pada tanggal 14 April 1914 di Kebu- 
men, putra lurah Desa Kedung Winangan. Setelah menyelesaikan Schakel- 
shool di Jakarta, ia memasuki Sekolah Dagang, kemudian ia bekerja di sebu- 
ah laboratorium farmasi pembuat tablet vitamin dengan gaji Rp. 3,00 se- 
bulannya, Keinginannya menjadi wartawan mendorong ia bekerja di sebu- 
ah kantor berita di Jakarta dan untuk harian Pemandangan. Setelah setahun 
ia melepaskan keinginannya itu, karena “terlalu banyak tulisan-tulisan aku 
ditolak”, Di Jakarta ia ikut KBI (Kepanduan Bangsa Indonesia). Pada ta- 
hun 1932 ia bekerja pada BPM dan ikut ekspedisi eksplorasi minyak Irian 
Barat selama dua tahun. Sekembalinya dari Irian, ia memperoleh pekerjaan 
sebagai pengatur obat-obatan, dengan pilihan tiga tempat, Serang, Garut, 
atau Tegal. Ia memilih Tegal karena gajinya lebih tinggi. Pada tahun 1934 ia 
menjadi sekretaris Partindo cabang Tegal dan kemudian Gerindo. Selama masa 
pendudukan ia menjadi churaicho Barisan Pelopor di Kotapraja Tegal dan 
setelah pergeseran pimpinan dalam September 1945 ia menjadi anggota De- 


351 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


wan Pimpinan. Ia menjadi anggota Badan Pekerja Tegal, tapi berhasil meng- 
— hindari penangkapan TKR. Pada tahun 1950 ia duduk dalam pemerintah- 
an Kotapraja Tegal dan kemudian menjadi kepala Bagian politik, dan pada 
tahun 1955 menjadi sekretaris Panitia Pemilihan Umum Indonesia Kota- 
praja Tegal. Pada tahun 1957 ia menjadi Camat Geringsing, lalu Wedana 
Wiradesa dan pensiun pada tahun 1970. Ia wafat pada tahun 1979. 


IBU PRI nama yang dikenal dalam pergerakan Pemalang, atau Nyonya Amir, 
tak tahu kapan lahir. Ayahnya adalah seorang penjahit di pasar Comal tidak 
pernah mengenyam pendidikan barat. Tahun 1933, ketika berumur seki- 
tar 15 tahun, Ibu Pri tertarik kepada pergerakan setempat setelah mendengar 
lagu Indonesia Raya. Ia lalu masuk Partindo, walaupun keanggotaan partai 
minimal harus 19 tahun. “Saya ingin belajar menyanyikan lagu itu, berarti 
saya harus menulis dulu,” kenangnya. Tak lama setelah itu ia ditahan atas 
perintah Wedana Comal, dituduh melanggar peraturan larangan rapat 
umum, ketika ia sedang memimpin orang banyak bernyanyi lagu itu. Sejak 
itu ia selalu diganggu polisi dan dianjurkan agar memindahkan usaha penja- 
hitnya ke lain tempat. Setelah tahun 1935, ia aktif dalam gerakan bawah 
tanah di Comal pimpinan K. Mijaya, membangunkan kesadaran revolusio- 
ner massa dengan memakai organisasi penyamaran sebuah perkumpulan 
kematian. Pada waktu itu ia menikah dengan seorang aktivis Persi Pema- 
lang, dan sesudah bercerai dengannya kawin dengan Amir. Semasa pendu- 
dukan Jepang, ia ke Jakarta, dan oleh gerakan bawah tanah PKI ditugaskan 
untuk mengikuti kursus politik Putera bersama 4 wanita lainnya dan 37 
pria. Ada beberapa lamanya ia bekerja di Putera tetapi lalu keluar karena 
tak tahan melihat penderitaan umum. Lalu ia ditugaskan oleh gerakan bawah 
tanah untuk bekerja di bagian wanita Jawa Hokokai bersama Rollah Syari- 
fah, adik tokoh PKI M.H. Lukman. Bosan dengan kerja rutin kantor, ia 
lalu dilatih sebagai pemintal dan penenun. Pada tahun 1934 ia dikirim ke 
Indramayu, sesaat setelah terjadinya pemberontakan petani, menjadi anggota 
Jawa Hokokai di sana. Setelah enam bulan ia seharusnya dikirim ke Banten, 
tetapi kembali ke Comal atas permintaan Widarta. Sesudah proklamasi ia 
dikirim ke Jawa Timur untuk berusaha membebaskan Amir Syarifuddin, 
tetapi misi ini gagal karena seluruh harta milik yang dibawanya, termasuk 
mandat partai, tercuri. Tetapi Ibu Pri tetap di Jawa Timur, di Klakah, sampai 
revolusi Tiga Daerah meletus. Ia menghadiri Konferensi Pesindo Jawa Timur 
tanggal 6 November, dan Kongres Pesindo se-Indonesia di Yogyakarta'tanggal 
10 November. Kemudian ia kembali ke Comal dan semasa Peristiwa Tiga 


352 


LAMPIRAN 


Daerah aktif membentuk bagian pemudi Pesindo di kawasan itu. Setelah 
diinterogasi TKR, ia diizinkan tetap tinggal di Hotel Merdeka. Setelah 32 
orang tahanan politik dipindahkan ke Yogyakarta pada bulan Desember 
1946, ia aktif mengatur pengiriman bingkisan makanan kepada para ta- 
hanan tersebur. Ia akcif dalam bidang politik di Comal sampai 1965. 


SAKIRMAN lahir di Prambanan Yogyakarta pada tahun 1906. Setamatnya 
HIS ia mendapatkan beasiswa (30 gulden sebulan) dari Sekolah Menengah 
Teknik PJS (Prinses Juliana School) Yogyakarta. Bersama lulusan sekolah 
ini ia bekerja di pabrik gula Kebonan dan menjadi inspektur kesehatan. 
“Semua kawan-kawannya adalah Belanda,” kenang istrinya. Pada tahun 
1932, ia pindah ke Pekalongan, bekerja di bawah dokter keresidenan, sau- 
dara laki-laki Mr. Besar. Pada tahun 1936 ia diangkat menjadi inspektur 
kesehatan di Moga, lalu pindah ke Slawi menjadi inspektur perumahan da- 
lam rangka program pemberantasan penyakit pes. Saudara lelakinya, K.R.T. 
Prakosodiningrat berkedudukan sebagai bupati di kantor Kepatihan Yog- 
yakarta. Sakirman memiliki koleksi keris dalam jumlah besar dan seorang 
penganut aliran kepercayaan yang setia. Dari bulan September sampai De- 
sember 1945 ia menjadi pemimpin militan AMRI Slawi, dan memainkan 
peranan penting dalam perencanaan dan pelaksanaan pengambilalihan Kota 
Tegal pada tanggal 4 November, yang memaksa agar pangreh prajayang masih 
ada meletakkan jabatannya. Sakirman dan istrinya ditahan oleh TKR. Me- 
nurut kesaksian seseorang, istrinya mengalami gangguan mental dalam pen- 
jara. Kemudian, semasa revolusi fisik selebihnya ia bekerja di bagian logistik 
tentara Yogyakarta. Setelah revolusi, ia bekerja di Perusahaan Air Minum 
(PAM) Jawatan Pekerjaan Umum Kotapraja. Ia pensiun pada tahun 1962, 
dan menurut istrinya, ia wafat pada hari Pesta Rakyat tanggal 1 Mei 1965. 


SARJIO (nama lengkapnya Raden Sarjiyo Kartodiharja) lahir di Desa Bage- 
len, Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo, 1 Juni 1909. Ia satu dari 
empat anak Raden Cokrodirodo, seorang bekel atau Kepala Desa Bedug, 
yang menurut silsilahnya merupakan generasi ketujuh keturunan Raden Adi- 
pati Danurejo, putra menantu Sultan Amangkurat II. Sarjio bersekolah di 
HIS Kutoarjo dan tamat MULO Purwokerto tahun 1927. Ia mempelajari 
beberapa bahasa asing (Inggris, Jerman, dan Prancis) selama dua tahun di 
Volks Universitcir (Universitas Rakyat) di Gang Kenari 15, Jakarta, yang 
diselenggarakan oleh orang-orang pergerakan. Waktu itu ia bekerja di Kantor 
Perjalanan Pemerintahan, lalu pindah bekerja di perusahaan tembakau milik 


353 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


Inggris, Harrison and Crossfield. Ia tokoh penting pergerakan Purworejo 
sebelum perang dan anggota PNI-Baru setempat. Tahun 1933, ia dijatuhi 
hukuman seminggu lamanya karena mengadakan rapat partai “tanpa izin” 
dan kemudian dilarang mengajar pada sekolah swasta setempat. Tahun 1941 
ia terpilih sebagai anggota Dewan Kabupaten (Regentschapsraad) Purworejo 
sebagai amggota dari non-partai. Setelah Jepang tiba, ia terpilih lagi sebagai 
wakil Keresidenan Kedu dalam Dewan Penasihat Pusat (Chuo Sangi In) di 
Jakarta. Pada zaman pendudukan ini ia memasuki gerakan bawah tanah PKI. 
Kombinasi antara kolaborasi dengan Jepang dan keanggotaan dalam front 
Persatuan Anti Fascis tidak menjadi masalah di kalangan anggota-anggota 
PKI yang setia waktu itu. Pada awal tahun 1945 kenpeitai menangkapnya 
dan menjatuhi hukuman 13 tahun penjara. Kakak kandungnya, Sukarto, 
yang sama-sama ditangkap, meninggal di penjara Magelang akibat siksaan 
kenpetai. Selepas dari penjara Ambarawa pada pertengahan September 1945, 
Sarjio aktif dalam politik di Purworejo, dan membentuk cabang Parsi (par- 
tainya Amir Syarifuddin) di sana pada bulan November. Awal Desember ia 
pergi ke Pekalongan atas permintaan GBP3D dan menjadi residen Pekalon- 
gan selama empat hari, dari tanggal 12-15 Desember, sebelum ditangkap 
bersama-sama pemimpin Tiga Daerah lainnya. Dibebaskan pada awal ta- 
hun 1947, ia lalu masuk Biro Perjuangan TNI dengan pangkat letnan kolonel, 
yang kemudian berubah menjadi TNI Masyarakat di bawah pimpinan Jenderal 
Mayor Jokosujono. Pada tanggal 21 Desember 1948 ia dituduh mendukung 
Peristiwa Madiun karena menjadi ketua Front Demokrasi Rakyat (FDR) 
setempat. Ia mati ditembak dekat Bagelen oleh pasukan Indonesia. 


SARIMIN REKSODIHAR)O lahir pada tanggal 17 Juli 1905 di Desa Kalide- 
sel, dataran tinggi Dieng. Selepas HIS Wonosobo ia masuk OSVIA Mage- 
lang 1917, lulus dengan ijazah untuk bekerja pada pemerintahan dalam ne- 
geri di Jawa Tengah bagian selatan pada tahun 1924. Tahun 1930 ia pindah 
ke Kebupaten Kendal, dan merasa heran bahwa kebiasaan menghormati 
atasan dengan “bersembah seperti di keraton” masih bertahan di kawasan 
pantai utara ini. Padahal Residen Belanda di Banyumas telah menghapuskan 
kebiasaan ini. Tahun 1931, Sarimin memasuki Bestuursschool (Sekolah Tara 
Pemerintahan) dan diangkat menjadi camat Weleri pada usia 21. Tahun 1938 
ia memasuki Bestuursacademie (Akademi Ilmu Tata Pemerintahan), sampai 
tamat pada tahun 1941. Semasa pendudukan Jepang, ia mengalami promosi 
kilat dari wedana sampai bupati hanya dalam waktu 18 bulan. Ia diculik 
sewaktu ada revolusi sosial. Dalam bulan Maret1946 menjadi pegawai tinggi 


354 


LAMPIRAN 


di Departemen Dalam Negeri, lalu menjadi kepala Jawatan Agraria. Per- 
nah menjadi gubernur Sunda Kecil (nama Nusa Tenggara dahulu) dari ta- 
hun 1952 sampai 1957. 


SUNARTO, lahir di Ketanggungan Barat sekitar tahun 1913, putra seorang 
pemegang tata buku pabrik gula setempat. Seramat HIS Brebes dan MULO 
Cirebon, administratur pabrik gula Belanda menawarkan suatu kedudukan 
baik dalam pabriknya, tetapi ditolaknya karena jam kerjanya terlalu pan- 
jang. Di Jakarta ia pernah mempunyai bermacam-macam pekerjaan sebelum 
ikut pergerakan dan setelah dipecat dari Kantor Keresidenan Jakarta gara- 
gara membocorkan informasi yang terlarang kepada HIPA (Handel in Pers 
Artikelen), sebuah kantor berita yang diasuh oleh eks-Digulis. Buat sementa- 
ra waktu ia menjual surat kabar, Daulat Rakjat, lalu mencatatkan diri di kur- 
sus-kursus Taman Kemajuan PNI-baru, kemudian hari ia mengajar di situ. 
Karena ancaman PID - intel politik Belanda — bahwa ayahnya akan kehi- 
langan jabatan sekretaris di desa (carik) bila Sunarto tidak meninggalkan 
Jakarta, maka ia pindah ke Cirebon dan mengajar di sekolah pimpinan Sugra 


dari PNI--baru di Walet. Ia menjadi komisaris PNI#sbaru Cabang Cirebon, £ 


dan membantu Sugra dalam Koperasi Rakyat Indonesia (KRI). Semasa pen- 
dudukan Jepang, Sunarto seperti Sugra, menggunakan KRI sebagai front 
bagi kegiatan bawah tanahnya. Dalam tahun 1945, ia memimpin gerakan 
revolusioner di Tanjung. Setelah revolusi bekerja di Kantor Kotapraja di Ja- 
karta. 


SUSMONO lahir pada tanggal 3 Juli 1913 di Subuh (Batang), anak kelima 
dari delapan anak Mantri Lumbung Bank Rakyat serempar. Tahun 1929 ia 
tamat HIS Batang, tetapi karena kesulitan keuangan keluarga, ia tidak 
mampu melanjutkan studinya. Ia bekerja di bank di Brebes, lalu di Cirebon, 
dan tahun 1938 menjadi klerk di Kabupaten Tegal. Pada masa inilah, ia 
mula-mula tertarik kepada nasionalisme melalui Subagio Mangunraharjo 
(pemimpin PNI-baru), yang waktu itu tinggal di Tegal. Semasa pendudu- 
kan Jepang ia dapat menjelajahi seluruh wilayah kabupaten karena sebagai 
anggota BP2 dan BP3 namanya sudah terkenal. Awal tahun 1945 ia merupa- 
kan salah seorang dari Negen Broeders, dan wakil ketua KNI Kabupaten 
Tegal. Ia termasuk anggota Staf Pengoperannya Sarjio di Pekalongan, di- 
tangkap TKR dan dibebaskan pada tanggal 15 Agustus 1946. Tahun 1947 
ia membentuk Gerakan Plebisit di Tegal dengan dr. R.V. Sujito. Tahun 1949 
ia kembali ke Tegal dari Jakarta sebagai pejabat penghubung antara kaum 


355 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


republiken di Kota Tegal dengan pihak tentara di selatan. Tahun 1950 ia 
pindah ke Kantor Gubernuran di Semarang atas permintaan Menteri Dalam 
Negeri, menghadapi masalah Darul Islam/Tentara Islam Indonesia di Kere- 
sidenan Banyumas dan Pekalongan. Ia pensiun pada bulan Desember 1969. 


SUPANGAT lahir di Banyumas tahun 1903. Bekerja di Semarang dan Am- 
barawa sebelum tiba di Pemalang tahun 1936 sebagai mantri verpleger (juru 
rawat). Keahliannya segera membikinnya terkenal di kota kecil itu. Semasa 
pendudukan Jepang ia dikenal sebagai seorang tokoh yang jujur dalam 
mengemudikan Pekope, yang mendistribusikan bahan kebutuhan pokok 
yang sudah langka, dan mengurus Rumah Makan Fuji yang terkenal murah. 
Ia seorang pembicara umum yang baik, dan setelah Proklamasi ia sangat 
terkenal di kalangan tokoh pemuda maupun tokoh tua radikal karena keber- 
hasilannya memadukan sikap luwes dan semangat revolusioner. Ia memim- 
pin API IPRI Pemalang, yang menjadi semacam pahlawan lokal setelah kasus 
penculikan atas dirinya oleh unsur-unsur pangreh praja/TKR. Sebagai Bupa- 
ti Pemalang ia merupakan “tokoh penyatu” semua unsur revolusioner kabu- 
paten itu. Juga kaum lenggaong mematuhinya sebagai pemimpin. Ia melari- 
kan diri dari Pemalang ketika TKR menduduki kota itu. Kemudian tiba di 
Pekalongan bersama-sama rombongan Presiden, ditangkap TKR di depan 
pertemuan umum di pendopo Kabupaten, dan dijebloskan ke dalam penja- 
ra, Setelah dibebaskan pada awal tahun 1947, ia menjadi pejabat dalam Ke- 
menterian Pemuda dan Pembangunan di bawah Menteri Supeno dalam ta- 
hun 1948. Ia tak pernah menjadi anggota partai politik mana pun setelah 
revolusi, dan wafat di Ambarawa pada bulan Desember 1958 karena penyakit 
kuning (hepatitis). 


SUWIGNYO lahir pada tanggal 19 Maret 1906 di Bobotsari, Purbolinggo. 
Putra M. Wiria Atmaja, yang kemudian pindah ke Comal menjadi kepala 
Sekolah Angka Dua (SD 5 ch) di sana. Setamatnya HIS di Pemalang pada 
tahun 1920, ia menempuh ujian pegawai rendah, tetapi kemudian ia memu- 
tuskan untuk memasuki Schakelschool sebagai gantinya dan bekerja sebagai 
juru tulis Stasiun Comal. Ia menjadi anggota VSTP dan memimpin PKI 
Subseksi Comal dari Seksi (cabang) Kabupaten Pekalongan. Ia tidak mema- 
tuhi instruksi pemberontakan tanggal 13 November 1926 “karena pemim- 
pin PKI Pekalongan sudah kemasukan infiltrasi Belanda”. Ia menjalani hu- 
kuman empat setengah tahun di penjara Pamekasan dan Glodog, dibuang 
ke Boven Digul pada tahun 1929, dan diizinkan kembali ke Pekalongan 


356 


LAMPIRAN 


pada tahun 1932. Ia menganggur sampai tahun 1935, lalu mendapatkan 
pekerjaan di Bagian Keuangan Kantor Keresidenan, dan pada tahun 1938 
diangkat menjadi inspektur pajak di Slawi. Ketika Jepang datang, ia mening- 
galkan Slawi dan hidup di Desa Pemalang Selatan, dan tidak bekerja pada 
Jepang. Pada tahun 1945, ia mendirikan AMRI Slawi dengan Sakirman dan 
pada bulan November menjadi ketua Badan Pekerja Tegal dan anggota 
GBP3D. Ia dijebloskan ke dalam penjara oleh TKR, dan merupakan salah 
seorang dari enam orang yang diadili pada bulan Maret 1947, tetapi dibebas- 
kan pada tanggal 18 Juli 1947. Ia mengungsi bersama kaum republiken la- 
innya, menjadi mayor tituler TRI Markas Besar Yogyakarta yang pada ta- 
hun 1948 memindahkan markasnya ke Sleman. Setelah tahun 1950, ia tak 
lagi akrif di politik dan bekerja sebagai pegawai Departemen Pendidikan, 
Pengajaran, dan Kebudayaan. Ia pensiun pada tahun 1970. 


WADYONO putra seorang wedana, yang diharapkan akan mengikuti jejak 
orangtuanya. la masuk MOSVIA Magelang pada tahun 1934. Setelah lu- 
lus, ia bekerja pada pemerintahan dalam negeri Keresidenan Banyumas, dan 
merangkap sebagai mantri polisi di bawah pimpinan Susalit, satu-satunya 
putra R.A. Kartini, yang waktu itu menjadi kepala PID (intel politik Belan- 
da) di Purwokerto. Menjelang kedatangan Jepang, Wadyono menjadi Camat 
Tanjung di Brebes. Karena merasakan semakin tidak populernya pangreh 
praja, ia meninggalkan Tanjung pada tahun 1943 dan diterima masuk Peta 
sebagai komandan kompi (chudancho) di Daidan Pekalongan di bawah Da- 
idancho Iskandar Idris. Setelah Peta dibubarkan, ia untuk sementara waktu 
menjadi kepala polisi di Margasari, terapi kemudian karena tidak menyukai 
karier ini ia masuk BKR di Brebes. Ia masuk TKR Resimen XVII di Pekalongan 
sebagai Kepala Staf Umum, dan menjadi Pejabat Komandan setelah Iskandar 
Idris ditangkap di Talang dan dibawa ke Slawi pada tanggal 3 November 
tahun 1945. Ia membantu perencanaan tindakan kontra terhadap Gerakan 
Tiga Daerah, dan segera setelah itu menjadi Komandan Resimen. Setelah 
Aksi Militer Belanda pertama, ia memindahkan resimennya ke Wonosobo. 
Di sini ia sekali lagi berhubungan erat dengan Susalit yang juga menjadi 
tentara. Pada akhir tahun 1948, ia menjadi Kepala Staf Divisi Diponegoro 
di Magelang, tetapi meninggalkan TNI setelah revolusi berakhir. Ia menja- 
di pengusaha di Semarang dan ketua Palang Merah Indonesia Provinsi Jawa 


Tengah. 


357 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


WIDARTA, nama lengkapnya Subandi Widarta, dilahirkan di Kediri. Ia ang- 
gota Suluh Pemuda (SPI) Cabang Surabaya, yang dipimpin oleh Tasjiman 
(kakak Widarta) sejak berdirinya pada tahun 1933, dan juga aktif di Kepan- 
duan Bangsa Indonesia (KBI). Setelah kunjungan rahasia Muso ke Suraba- 
ya pada tahun 1935, ia terpilih untuk dikirim ke luar Jawa ke tempat yang 
dipilihnya untuk mencari pengalaman dalam gerakan buruh. Ia memilih 
Sumatera, dan menuju Palembang pada pertengahan tahun 1936. Di sana 
ia bekerja di pabrik minyak BPM Plaju di Lubuklingga, mendirikan sarekat 
buruh, dan mengorganisasikan pemogokan menuntut perbaikan syarat-sya- 
rat kerja. Ia lalu dikenai penahanan rumah selama 3 bulan, dan melarikan 
diri ke Pulau Sambu di pabrik penyulingan BPM. Belanda yang mengetahui 
hal itu dari hasil sensor atas surat-menyurat Widarta dengan kakaknya Tasji- 
man, yang kini memimpin Gerindo di Surabaya, memberikan waktu 12 
jam kepada Widarta untuk meninggalkan Pulau Sumbu. Ia kembali ke Sura- 
baya melalui Jakarta, dan dengan tidak secara langsung, di bawah bimbingan 
Pamuji, menangani kegiatan partai di Jawa Tengah. Ia menulis untuk majalah 
Pesat di Semarang, yang pada waktu itu dipimpin Sayuti Melik. Setelah Je- 
pang menangkapi para pemimpin puncak PKI bawah tanah, termasuk Pa- 
muji, pada pertengahan tahun 1942, Widarta mengambil alih kepemimpin- 
an dan memimpin kegiatan bawah tanah sepanjang masa pendudukan. Ia 
membantu menyebarluaskan berita Proklamasi Kemerdekaan di daerah-dae- 
rah, dan semasa Tiga Daerah aktif di Pemalang selaku wakil Menteri Pene- 
rangan, Mr. Amir Syarifuddin. Ia ditangkap TKR pada tanggal 23 Desem- 
ber 1945. Selagi dipenjara di Yogyakarta, bersama-sama dengan tokoh-tokoh 
radikal lainnya (a.l. pengikut Tan Malaka) ia menandatangani pernyataan 
menentang Perjanjian Linggarjati. Ia dibebaskan pada tahun 1947. Bersama- 
sama pemimpin Tiga Daerah lainnya, ia menuntut adanya Kongres PKI 
untuk menyelesaikan pertikaian internal. Akibatnya ia diculik bersama K. 
Mijaya dan lainnya. Ia dituduh menyebabkan perpecahan dalam partai ka- 
rena oposisinya terhadap Perjanjian Linggarjati dan karena tidak tepat dalam 
menjalankan garis Front Persatuan di Tiga Daerah. Dan ini telah mendo- 
rong ke konflik dengan pihak tentara. Ia dan anggota PKI bawah tanah lain- 
nya dari Tiga Daerah “diadili” oleh sebuah mahkamah partai yang dibentuk 
dengan otoritas pemimpin PKI gelap baru, yaitu Amir Syarifuddin. Hakim- 
hakimnya terdiri antara lain dari gerakan bawah tanah PKI yang telah mening- 
galkan kelompok Widarta. Semula Aidit juga terlibat, terapi ia kemudian 
menarik diri setelah mendengar “pembelaan tokoh-tokoh Tiga Daerah.” 
Mahkamah menjatuhkan hukuman mati terhadap Widarta dan tiga orang 


358 


LAMPIRAN 


lainnya, yang sempat lolos. Widarta dibawa ke Madiun oleh Cugito dan 
Faktur Hadi, dan kemudian ditembak mati di Parangtritis, selatan Yogya- 
karta. Karena banyak “hakim” dan “eksekurer” pengadilan Widarta kemudi- 
an menjadi tokoh penting PKI (antara lain Sukisman), dan karena Muso 
mengutuk eksekusi itu setibanya ia kembali di Indonesia, maka PKI berta- 
hun-tahun lamanya tidak mengutik-utik soal gerakan bawah tanah dan pe- 
ranan Widarta dalam Peristiwa Tiga Daerah. Orang-orang terkemuka tak 
percaya bahwa hal ini pernah terjadi.(J 


359 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


KRONOLOGI 
KEJADIAN-KEJADIAN 


SELAMA LIMA BULAN DI TIGA DAERAH 


Jumat, 17 
Senin, 20 


Selasa, 21 


Rabu, 22 
Kamis, 23 


Selasa, 28 


Rabu, 29 
Kamis, 30 


Minggu, 2 


360 


(AGUSTUS - DESEMBER 1945) 


AGUSTUS 


Proklamasi Kemerdekaan RI diumumkan di Jakarta. 

Bendera Jepang diturunkan, diganti Sang Merah-Putih dalam 
aksi serentak pemuda Brebes. 

Pertemuan diadakan di rumah Residen Pekalongan Jepang, To- 
konami Tokogi, dihadiri oleh semua bupati dalam Keresidenan 
Pekalongan, para walikota (Tegal dan Pekalongan), Hakim Su- 
prapto, Jaksa/Penuntut Umum S. Karioatmojo, anggota-anggo- 
ta Badan Penasihat Pekalongan, Kromo Lawi dan lainnya. Hadir 
juga Wedana Pekalongan. 

Pertemuan diadakan di pendopo Kabupaten Brebes membicara- 
kan Proklamasi Kemerdekaan. 

Pertemuan diadakan di pendopo Kewedanaan Brebes, membi- 
carakan Proklamasi Kemerdekaan. 

KNI terbentuk di Pekalongan. Moh. Saleh hadir mewakili Bu- 
pati Brebes, Sarimin, yang baru saja kembali dari pertemuan 
Pekalongan yang membicarakan pembentukan KNI. Pemben- 
tukan KNI Banyumas. 

KNI Bandung dan Banyumas terbentuk. 

Pengumuman pembentukan BKR. Konperensi pangreh praja 
se-Jawa-Madura diselenggarakan di Jakarta. 


SEPTEMBER 


Kabinet Pertama RI dengan 10 menteri mengangkat sumpah. 
Lima kabupaten dalam Keresidenan Priangan serentak menga- 


Senin, 3 


Selasa, 4 
Rabu, 5 


Selasa, 11 


Rabu, 12 


Rabu, 19 


Jumat, 21 


LAMPIRAN 


dakan rapat membentuk KNI kabupaten. 

Lord Mountbatten (panglima Sekutu) memberi perintah kepa- 
da Laksamana Terauchi (Panglima Jepang yang membawahi Indo- 
nesia juga) di Saigon agar membubarkan Republik Indonesia. 
KNI Keresidenan Kedu terbentuk. 

Semua wakil residen (fuku shuchokan) Indonesia angkatan Je- 
pang dipromosi menjadi residen oleh Pemerintah Pusac RI, de- 
ngan perkecualian walikota Jakarta Raya dan Keresidenan Pe- 
kalongan. Mr. Iskag Cokrohadisuryo, residen Banyumas, meng- 
umumkan bahwa daerahnya adalah bagian wilayah RI. Hokokai 
Brebes dibubarkan. 

Pada pertemuan di ruangan Gereja Katolik Tegal, terjadi perti- 
kaian pendapat antara Walikota dan para pemimpin perjuang- 
an tentang keabsahan Proklamasi. 

KNI Pekalongan mengajukan mosi kepada Presiden Sukarno 
agar mengangkat Mr. Besar (bekas Fuku Shuchokan) sebagai res- 
iden Pekalongan. 

Rapat umum di Pekalongan Ikada Jakarta, di mana Presiden Su- 
karno tampil di hadapan lautan manusia yang bersemangat ting- 
gi, dan meminta agar tenang dan pulang ke tempat masing-ma- 
sing, karena Japang tidak menyetujui rapat iru. Kekerasan per- 
tama dalam insiden bendera terjadi di depan Hotel Yamato, 
Surabaya. 

Sekretaris Negara, Mr. A.G. Pringgodogdo, dalam jawaban re- 
sminya atas mosi KNI 12 September menyebutkan bahwa “Mr. 
Besar kini resmi diangkat sebagai residen Pekalongan”. 


Minggu, 23 Mr. Besar mengumumkan “Kemerdekaan Indonesia” di 


Selasa, 25 


Pekalongan. Rapat di pendopo Kabupaten Brebes, bupatinya 
menolak mengumumkan Kemerdekaan. 

Semua pejabat/pegawai tunjukan Jepang secara resmi menyat- 
akan sebagai pegawai sipil pemerintah baru Republik. 


Kamis, 27 Jepang secara resmi menyerahkan kekuasaannya di Pekalongan. 


Sabtu, 29 


Pawai di Pekalongan menyambut pengumuman Mr. Besar 
bahwa Keresidenan Pekalongan secara resmi menjadi wilayah 
bagian Republik. Pawai dimulai pada pukul 7.30 pagi dan kira- 
kira 3 km panjangnya. Batalyon pertama tentara Inggris (Seku- 
tu) mendarat di Jakarta. 


361 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


Selasa, 2 
Rabu, 3 


Kamis, 4 


Jumat, 5 


Sabtu, 6 


Minggu, 7 


Senin, 8 


Rabu, 10 


Kamis, 11 


Jumat, 12 


362 


OKTOBER 


Sarekat Sekerja Kereta Api terbentuk di Pekalongan. 
Pertempuran di Pekalongan setelah kenpeitai menembaki rak- 
yat, sementara Mr. Besar sedang merundingkan serah terima sen- 
jata. 37 orang Indonesia dan sejumlah orang Jepang terbunuh. 
Kenpeitai di Pekalongan dikepung. 

TKR terbentuk dengan kekuatan 10 divisi. Resimen ke-17 ber- 
ada di Keresidenan Pekalongan bersama-sama dengan Semarang, 
Pati, dan Salatiga dan panglimanya Kolonel Jatikusumo. Penge- 
pungan kenpeitai masih berlanjut. 

Pukul 4 sore, 32 orang yang gugur dalam pertempuran melawan 
kenpeitai dimakamkan di Pekalongan. Kemudian dalam petang 
itu juga Jepang menyerah pada akhirnya, dan menyerahkan se- 
mua persenjataannya termasuk beberapa senapan mesin. 
Pukul 11 malam. Rumah kediaman lurah Desa Cerih, Kecamat- 
an Jatinegara di Tegal Selatan dikepung masa rakyat. Tentara 
Jepang garnisun kota dan kenpeitai meninggalkan Pekalongan 
menuju Keresidenan Banyumas dengan kawalan BKR. 

Lurah Desa Cerih didombreng sepanjang 15 km ke Jatinegara. 
Camat kabur. Ini aksi pertama di Keresidenan Pekalongan, pem- 
beri tanda dimulainya revolusi sosial. 

Camat Adiwerna dibunuh setelah berpidato di depan rapat Desa 
Lemah Duwur. Wedana Adiwerna kabur. Toko Ui Cun Lam 
dan rumahnya di Desa Warungpring (Kabupaten Pemalanp) di- 
bakar sampai rata dengan tanah, bermulailah revolusi sosial di 
Kabupaten Pemalang. 

Jepang mengambil alih kembali kekuasaan atas Kota Bandung 
setelah terjadi pertempuran sengit. AMRI terbentuk di Sema- 
rang. 

Pukul 5 pagi. Pembunuhan di pabrik gula Jatibarang. Pukul 11 
siang, Henry Gill, seorang Indo pegawai pabrik gula terbunuh 
di Panglah. Pukul 5 sore, pembunuhan massal terjadi di Slawi, 
dengan korban lebih dari 30 orang Indo, 2 orang Batak dan 1 
orang Manado. Pukul 11.30 malam, Markas Barisan Pelopor 
Tegal mengumumkan bahwa “semua orang Indo, Ambon, dan 
Manado harus ditawan “karena kekejaman NICA di Jakarta. 
Wedana Slawi kabur. Camat Moga (Pemalang) dikepung massa 
yang marah, terluka dan kabur demi keselamatannya. Camat 


Sabtu, 13 


Senin, 15 


Selasa, 16 


Kamis, 18 


Jumat, 19 


LAMPIRAN 


Lebaksiu (Tegal) digelandang dari dokar dan dibunuh ketika 
dalam perjalanan bersama istrinya untuk menemui atasannya, 
Wedana Slawi. 

Pukul 3 siang, Camat Slawi kabur dengan menaiki sepeda menu- 
ju Tegal. Istri dan 4 anaknya mengikutinya menumpang dokar, 
meninggalkan semua pakaian dan harta miliknya. Dua orang 
pemimpin perjuangan Adiwerna pergi ke markas API di peme- 
rahan susu Trubels di Pagongan dan melihat telegram yang berisi 
perintah membunuh semua orang Indo, Manado, dan Ambon. 
Di Brebes dilakukan persiapan untuk mewancarai para anggota 
TKR. Wongsonegoro menjadi gubernur Provinsi Jawa Tengah. 
Pukul 1 malam, EV. Buman diambil dari rumahnya di Jl. Karti- 
ni, Tegal, bersama dengan semua anggota keluarganya oleh ang- 
gota-anggota API. Kemudian EV. Buman terbunuh bersama 
anaknya, Adolp, yang berumur 7 tahun. 

Di Brebes, dimulai untuk kedua kalinya wawancara untuk men- 
cari anggota baru TKR: diadakan oleh KNI Brebes (bukan Bu- 
pati), dan diselenggarakan—atas permintaan KNI—oleh para 
perwira TKR Pekalongan. Di Semarang terjadi pertempuran ber- 
darah lima hari yang diawali dengan pembunuhan ratusan orang 
oleh Jepang. 

Pernyataan pertama Residen Pekalongan (Mr. Besar) yang me- 
minta rakyat tinggal tenang dan tertib, serta mengancam akan 
mengadakan tindakan tegas guna mencegah tindakan “tidak me- 
ngenal hukum" lebih jauh lagi. Di Jakarta, KNIP mendapatkan 
kekuasaan legislatif dengan 15 orang anggora Badan Pekerja (BP) 
terpilih. Pernyataan Mr. Besar yang kedua, memerintahkan agar 
semua senjata dan amunisi diserahkan kepada polisi “antara 
pukul 9 pagi sampai siang.” Seratus pemuda keturunan Arab 
anggota AMRI Pekalongan bertekad untuk “mempertahankan 
Indonesia sebagai putra Indonesia.” Tentara Inggris (Sekutu) 
menduduki Bandung. 

Bupati Brebes (Sarimin) dan Patih (Pranoto) pergi ke Banyumas 
untuk mendapatkan senjata bagi TKR Brebes. Pada malam itu 
juga kedua pejabat itu bersama Wedana Brebes dan kakaknya, 
Wedana Tanjung, diculik oleh kelompok KNI Tegal dan dibawa 
kembali ke Tegal. 

Pukul 3.30 sore. Bupati Pemalang didaulat, dimasukkan ke pen- 


363 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


Sabtu, 20 


Senin, 22 


Rabu, 24 


Kamis, 25 
Jumat, 26 


Sabtu, 27 


Senin, 29 


Selasa, 30 


Rabu, 31 


364 


jara bersama para pejabat priayi kota lainnya. Inilah malam per- 
golakan sosial di Pemalang. | 
Rapat umum di alun-alun Pemalang. Supangat diterima sebagai 
bupati Pemalang yang baru. Berbicara dalam rapat dua orang 
tokoh PKI bawah tanah, Widarta dan S. Mustapha. Asrama Poli- 
si Kabupaten Tegal di Kejambon diserbu oleh rakyat dari Ujung- 
rusi dan Talang. Polisi Tegal membubarkan diri. Pasukan Ing- 
gris (Sekutu) mendarat di Semarang. 

Pernyataan Residen Pekalongan yang ketiga, memberi kekua- 
saan luas kepada TKR untuk mengambil “tindakan yang diper- 
lukan” di bagian-bagian tertentu Tiga Daerah untuk mengatasi 
keresahan. 

Perubahan dalam kepemimpinan KNI Tegal dalam KNI baru 
hasil penggabungan KNI kebupaten dan kotapraja. Surat peng- 
angkatan (beslui!) No. 35 BPBD. dari Mr. Besar, secara resmi 
mengangkat R. Sudayu Wiroatmojo sebagai camat baru di Pe- 
tarukan, Pemalang. 

Pasukan Inggris (Sekutu) mendarat di Surabaya. 
Pembentukan Partai Sosialis Indonesia (Parsi) pimpinan Mr. 
Amir Syarifuddin di Yogyakarta. 

Mayor tentara Inggris bersama satuan tentara kecil datang ke 
Pekalongan dari Semarang untuk memeriksa tempat penahanan 
orang-orang asing, ditemui Mr. Besar dan Pejabat Komandan 
TKR Wadyono. Kembali ke Semarang hari itu juga. 

Bupati Brebes dan Wedana Bantarkawung di-”periksa” dengan 
mata tertutup di Ketanggungan. Surat No. 44/PP.D. dari Mr. 
Besar secara resmi mengangkat Suyatno sebagai sekretaris Kabu- 
paten Pemalang di bawah Supangat. 

Surat No. 46/PPD. dari Mr. Besar secara resmi mengangkat 
Supangat sebagai bupati Pemalang. 

Orang-orang Cina di Brebes diberitakan Kedaoelatan Rakjat me- 
nyumbang f 10.000 (sepuluh ribu rupiah) kepada Fonds Kemer- 
dekaan. Surat Residen Mr. Besar No. 57/PP.D. mengangkat Haji 
Toha menjadi Camat Lebaksiu. 

Petempuran dengan Inggris di Semarang meluas sampai Amba- 
rawa, 

Haji Mawardi menjadi wedana Adiwerna. 


Kamis, | 


Jumar, 2 


Sabtu, 3 


Minggu, 4 


Senin, 5 


Selasa, 6 


Kamis, 8 


Jumat, 9 


Sabtu, 10 


LAMPIRAN 


NOVEMBER 


Sukarno dan Amir Syarifuddin terbang ke Semarang, lalu ke 
Magelang dan Yogyakarta untuk membahas situasi militer. 
Gencatan senjata antara pasukan Sekutu dan Republik diatur, 
Sukarno kembali ke Jakarta dengan kereta api melalui jalur utara 
sepanjang pantai. Berhenti di Tegal dan berpidato sesaat di stasi- 
un, disambut oleh para pemimpin Barisan Pelopor. Sayuti Melik 
yang ikut dengan rombongan Sukarno tinggal di Tegal. 
Konperensi Wilayah Muhammadiyah dibuka di Pagongan, 
Tegal Selatan. K.H. Iskandar Idris dan Sayuti Melik ditangkap 
dekat Talang. 

Ketua KNI Gabungan Tegal Marjono dan Wedana Koordinator 
Adiwerna ditangkap ketika sedang menuju ke selatan dan di- 
bunuh dekat Talam. Haji Mawardi, Wedana Adiwerna, tertang- 
kap dekat Adiwerna ketika kembali dari Konferensi Muhamma- 
diyah. Gerombolan besar massa bergerak menuju Tegal. Seke- 
lompok menyerang asrama TKR, menduduki alun-alun kota 
dan membawa pergi bekas jaksa Singgih, pengumpul romusha 
R.M. Abubakar dan anaknya, Khamzah. Dua tokoh terkemuka 
Islam, K. Mokhidin dan K. Mokhrar, juga ditangkap kerika ber- 
usaha menemui para pemimpin Talang. Badan Pekerja Brebes 
terbentuk. 

Mr. Besar meninggalkan keresidenan. Pukul 5.30 sore Bupati 
Tegal, Sunarjio, meninggalkan Tegal dengan menyamar sebagai 
masinis kereta api, ditemani dua pemimpin API, Mansur dan 
lainnya. 

R.M. Suprapto diangkat sebagai pejabat residen, tiba di Pekalong- 
an dan mengunjungi Tegal. Surat No. 326/PP.D. dari Pejabat 
Residen mengangkat Suleman sebagai Camat Comal. 
Pemilihan wedana baru Bumikawa. 

K.H. Suja'i secara resmi dilantik sebagai bupati baru Tegal oleh 
Pejabat Residen Suprapto dalam suatu upacara di Tegal. Badan 
Pekerja terbentuk di Tegal (?). KRIS terbentuk di Tegal. 
“Surat Pengangkatan Sementara” Ki Citrasatmaka sebagai patih 
Tegal ditandatangani bupati baru Tegal. 

Setelah diperiksa, Wedana dan Bupati Brebes serta lain-lainnya 
dengan ditutup mata dibawa dari Durensawit dekat Balapulang 
ke Penjara Tegal, digabungkan dengan para pangreh praja Tegal 


365 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


lainnya. Pecah pertempuran sengit antara pasukan Republik 
melawan Sekutu di Surabaya. 


Minggu,11 Wedana Pangkah diculik. 


Senin, 12 
Rabu,14 


Jumat, 16 


Sabtu, 17 


Wedana Pangkah dibawa ke pemalang dan ditempatkan di pen- 
jara kota. 

Kabinet parlementer pertama pimpinan Perdana Menteri Syahrir 
terbentuk. 

Susunan Gabungan Badan Perjuangan Tiga Daerah (GBP3D) 
diumumkan di Kantor Parsi (bekas markas Barisan Pelopor) di 
Tegal. 

Surat Penjabat Residen No. 462/PP.D. secara resmi mengang- 
kat Ki Citrasatmaka sebagai patih Tegal, sejak tanggal 12 No- 


vember, 


Minggu,30 H. Mawardi (wedana Adiwerna) Kiai Bisri dan Kiai Mohidin 


Minggu, 2 


Rabu, 5 


Kamis, 6 


Jumat, 7 


Minggu, 9 


Senin, 10 


366 


(yang ditangkap pada tanggal 4 November dekat Talang) yang 
meninggalkan markas AMRI Slawi dan kembali ke rumahnya 


masing-masing dengan kawalan Kutil. 


DESEMBER 


Rapat ketiga GBP3D di Tegal (di Kantor Parsi) menyusun-ren- 
cana strategi pengambilalihan kekuasaan di Pekalongan. Me- 
mutuskan mengirim surat berisi tuntutan Tiga Daerah kepada 
Pekalongan. 

Surat GBP3D diumumkan. Ambarawa direbut kembali oleh 
pasukan Republik. 

Sarjio mengunjungi Tegal atas undangan GBP3D. 

Wedana Brebes dipindahkan dari Penjara Tegal ke Kantor PARSI 
(Barisan Pelopor). 

Konperensi antara para pemimpin GBP3D dan wakil badan- 
badan perjuangan dari Pekalongan di pendopo Kabupaten Pe- 
malang, dihadiri oleh Pejabat Residen Suprapto. Surat Persetuju- 
an ditandatangani oleh semua kelompok, mengangkat Sarjio se- 
bagai residen. 

Pukul 2 siang, Sarjio disertai Staf Pengoperan dan kompi penga- 
wal tiba di Pekalongan. Disambut dalam suatu upacara di Kantor 
Keresidenan. Pejabat Residen Suprapto secara resmi menyerah- 
terimakan tugas jabatannya kepada Sarjio. | 


Selasa, 13 


Jumat, 14 


Sabtu, 15 


Senin, 17 


Kamis, 20 


Jumat, 21 
Sabtu, 22 


LAMPIRAN 


Para pemimpin Islam mengorganisasi sebuah demonstrasi besar 
massa melewati depan Hotel Merdeka, tempat Sarjio dan stafnya 
bermarkas. Penjabat Komandan TKR kembali dari front Sema- 
rang melalui Markas Divisi di Salatiga. 

Pecah pertempuran di Bekasi, Inggris membakar kota itu. 
Sarjio mengunjungi kawasan selatan. Kendaraannya disergap di 
Pekajangan dalam perjalanan kembali ke kota. K. Mijaya terluka 
ringan pada lututnya. Kemudian TKR mengepung Hotel Mer- 
deka, Residen dan staf ditangkap serta dipenjarakan, 
Ambarawa jatuh kembali ke tangan pasukan Republik setelah 
pertempuran sengit selama 10 hari. 

Partai Sosialis hasil fusi Parsi dan Paras terbentuk dalam kong- 
res fusi di Cirebon. TKR Pekalongan dan kelompok Muslim 
melancarkan aksi “pembersih” terhadap Tiga Daerah. 

Pukul 11 siang, pasukan Pekalongan memasuki Pemalang. Bekas 
bupati dan pangreh praja lainnya dibebaskan dari penjara. Pe- 
nangkapan terhadap para pemimpin revolusioner. 

TKR dari Pekalongan tiba di Tegal. 

Wedana Brebes dan lainnya bebas dari Penjara Tegal. 
Rombongan kepresidenan tiba di Pekalongan pada akhir rang- 
kaian kunjungan dinas ke kota-kota penting Jawa. 


Minggu,23 Rapat umum di alin-alun Kota Pekalongan. Sore harinya, Su- 


pangat dan tokoh-tokoh bawah tanah PKI Widarta dan Muroso 
ditangkap TKR di pendopo kabupaten dalam suatu pertemuan 
umum dengan rombongan kepresidenan, dan dipenjarakan. 


Minggu,30 Dalam rapat umum di alun-alun Pemalang, Haji Makmur di- 


angkat sebagai Bupati Pemalang. 


367 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


GLOSARI 


AMKA (Angkatan Muda Kereta Api)-terbentuk segera setelah proklamasi. 

AMRI (Angkatan Muda Republik Indonesia) — salah satu badan perjuang- 
an lokal di Keresidenan Pekalongan. 

AMRI-I (Angkatan Muda Republik Indonesia-lslam) — terbentuk di 
Brebes, mencakup pula unsur lenggaong. 

API (Angkatan Pemuda Indonesia) — berpusat di Menteng Raya 31 
Jakarta. 

Asacho (ketua RW (Rukun Warga) — dengan Kumicho (ketua RT (Rukun 
Tetangga) semasa Jepang. Sistem RT-RW adalah ciptaan Jepang 
untuk memobilisasi rakyat mendukung ekonomi perang. 

Badan Pekerja — Penggabungan kekuasaan eksekurif dan legislatif di tiga 
daerah, Tegal, Pemalang, dan Brebes atas prakarsa GBP3D (Ga- 
bungan Badan Perjuangan Tiga Daerah) setelah pangreh praja 
tumbang dan KNI macet. 

Barisan Pelopor — Ormas pemuda pada masa akhir kekuasaan Jepang. 

Bestuuracademie (Bestuurschool) — lembaga pendidikan Belanda untuk 
calon pangreh praja. 

BKR (Badan Keamanan Rakyat) — dibentuk atas keputusan panitia Persiap- 
an Kemerdekaan pada tanggal 22 Agustus 1945 sebagai bagian dari 
Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP). 

BP2 (Badan Pembantu Prajurit) — dibentuk oleh Jepang, untuk mendu- 
kung logistik dan hiburan bagi para Peta dan Heiho. 

BP3 (Badan Pembantu Prajurit Pekerja) — sebuah badan untuk mendu- 
kung logistik dan hiburan bagi para “pekerja Sukarela” (baca: Paksa). 

BPRI (Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia) — badan perjuangan 
yang dipimpin oleh Bung Tomo. 

Budi Utomo — Organisasi modern pertama di Indonesia, menghimpun ka- 
um priayi Jawa yang dipelopori oleh dokter dan mahasiswa dari 
STOVIA (Sekolah Tinggi Kedokteran) Jakarta, Wahidin Sudiro 
Husodo dan Sutomo, lahir 20 Mei 1908. Bertujuan untuk menca- 
pai “kemajuan selaras bagi tanah air dan bangsa”. Yang dimaksud 


368 


LAMPIRAN 


dengan “bangsa”, masih terbatas pada suku Jawa, Madura, Bali 
dan Lombok, yang berpola budaya Jawa. 

Chuo Sangi-in — Dewan Penasihat Pusat bagi Pemerintah Bala Tentara 
Jepang. 

Corvee - Beban wajib kerja, inti dari sistem Tanam Paksa (Cultuurstelsel), 
yang dilanjutkan kemudian dalam berbagai bentuk, di antaranya 
wajib jaga dan ronda desa. 

Dombreng — Aksi massa mengarak para pejabat setempat yang tidak disu- 

—— kai semasa “revolusi sosial” di Tiga Daerah, diiringi bunyi pukul- 
an pada kaleng kosong atau kentongan serta teriakan hinaan. 

Comite yan Ontvangst — Panitia penyambutan kembali kedatangan Belan- 
da, yang konon dibentuk oleh beberapa orang pangreh praja. 

Elit Birokrasi — Pejabat setempat dari tingkat bupati, wedana, camat sampai 
kepala desa/lurah. 

ELS (Europeesche Lagere School) — sekolah dasar berbahasa Belanda 
untuk golongan Eropa atau yang dipersamakan. 

FDR (Front Demokrasi Rakyat), beranggotakan Partai Sosialis, Partai 
Buruh Indonesia, Partai Komunis Indonesia, dan Pesindo. 

Fujinkai Organisasi wanita Indonesia semasa pendudukan Jepang, anggota 
terbesar ialah istri pegawai negeri. 

Genchi Jikatsu — Politik ekonomi Jepang berswasembada untuk mendukung 
kelangsungan perang. 

Gerindo (Gerakan Rakyat Indonesia) — berdiri tahun 1937 oleh mantan 

- anggora Partindo. 

Gunseikanbu — Pemerintahan Bala Tentara Dai Nippon. 

Heiho Tentara bantuan Jepang. 

HIS (Hollands Inlandsche School) — sekolah dasar berbahasa Belanda 
untuk anak-anak Bumiputera. 

Hokokai Perhimpunan Kebaktian Rakyat, dibentuk Maret 1943, menggan- 
tikan PUTERA. 

Indische Marine Bond — Ikatan Pelaut Pribumi. 

Jawa Dipo Gerakan pendemokrasian bahasa Jawa pada tahun 1916, dipelo- 
pori oleh tokoh-tokoh pergerakan di Jawa, yang menganjurkan 
pemakaian bahasa Jawa ngoko (rendah) di antara sesama. 

Kakyo Sokai, atau sebelumnya bernama Chung Hua Hui — perhimpunan 
Tionghoa di Hindia Belanda, lahir pada tahun 1928. 

KBI (Kepanduan Bangsa Indonesia). 

Kenpeitai - Polisi Militer Jepang. 


369 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


Kinro Hoshi — “Kerja Bakti”, pengerahan massa dalam kerja tidak dibayar 
untuk meningkatkan produksi. 

KNI (Komite Nasional Indonesia). 

KOPI (Koperasi Indonesia) — koperasi yang didirikan untuk merin- 
gankan beban politik ekonomi perang, penyalur distribusi bahan 
kebutuhan pokok, semasa pendudukan Jepang. 

KOPOR (Koempoelan Orang Perdjoeangan) — organisasi radikal orang- 
orang Cina di Pemalang, menuju Indonesia Merdeka. 

KRI (Koperasi Rakyat Indonesia) — sebelum perang di Cirebon. 

KRIS (Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi) — badan perjuangan pu- 
tra-putra Sulawesi semasa revolusi 45. 

Kromo —bahasa Jawa halus. 

Lenggaong — gerombolan bayaran setengan bandit. 

Mardi Utomo — organisasi pejabat pribumi tingkat rendahan dari keturunan 
yang tidak terlalu tinggi pada tahun 20-an, aktif di bidang sosial, 
untuk kepentingan sendiri dan menyaingi Sarekat Islam. 

Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) — berdiri tahun 1943, peruba- 
han dari Majelis Islam Indonesia yang dihidupkan kembali oleh 
Jepang pada medio 1942 untuk menghimpun dukungan dari 
umat Islam. : 

MOSVIA (Middelbaar Opleiding Scholen voor Inlandsch Ambtenaren) — 
Pendidikan Lanjutan Untuk Pejabat Pribumi, hasil penggabung- 
an OSVIA atau Sekolah Pendidikan Pejabat Pribumi pada tahun 
1927. 

Muhammadiyah — didirikan pada tanggal 18 November 1912 oleh Haji 
Akhmad Dahlan di Yogyakarta, bergerak di bidang dakwah, sosi- 
al dan pendidikan. Dikenal sebagai organisasi Islam modernis ter- 
besar di Indonesia. 

MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs) — Sekolah menengah pertama 
berbahasa Belanda. 

Nahdatul Ulama (NU) — Didirikan pada tanggal 31 Januari di Surabaya, 
untuk memajukan dakwah menurut empat mazhab, Syafii, Mali- 
ki, Hanafi, dan Hambali, dipimpin oleh para ulamanya. Aktif 
mendirikan masjid dan pesantren. 

Nefis (Netherlands Eastern Forces Intelligence Service) — Dinas Inteli- 
jen Tentara Belanda. 

NICA (Netherlands Indies Civil Administration) — Pemerintahan Sipil 
Hindia Belanda yang dipersiapkan untuk memerintah kembali 


370 


LAMPIRAN 


setelah Jepang kalah. 

Negen Broters — Sembilan Bersaudara, kelompok.oposisi lokal di Kota Tegal, 
dari para mantan anggota PNI-Baru. 

Ngoko Bahasa Jawa rendah atau kasar yang lebih mencerminkan asas 
persamaan. 

Noji Padi pejabat pengumpul padi semasa Jepang berkuasa. 

Panitia Pemberesan Penahanan Politik (P4) — Dibentuk pemerintah untuk 
ikut menyelesaikan kasus tahanan politik setelah peristiwa Tiga 
Daerah dan mungkin juga setelah peristiwa 3 Juli 1946. 

Paras — (Partai Rakyat Sosialis) — Dibentuk oleh Sutan Syahrir, untuk me- 
wujudkan masyarakat sama rata sama rasa. 

Parindra (Partai Indonesia Rakyat) — Fusi dari Budi Utomo dan Persatuan 
Bangsa Indonesia pada tahun 1935. 

Parsi (Partai Sosialis Indonesia) — Dibentuk oleh Mr. Amir Syarifuddin. 

Partai Sosialis — Lahir Desember 1945, hasil fusi Paras dan Parsi. 

Partai Murba — Ddibentuk oleh para pengikut Tan Malaka, awal 50-an. 

Partindo (Partai Indonesia) — Berdiri pada tahun 1931 oleh mantan anggota 
PNI. 

PBI (Partai Buruh Indonesia) — Salah satu partai kiri setelah proklamasi. 

Pekope (Penolong Korban Perang) — Sebuah koperasi di Pemalang yang di- 
dirikan oleh unsur-unsur pergerakan di masa Jepang. 

Persatuan Perjuangan — Front politik menentang persetujuan Linggarjati. 

Persi (Persatuan Sopir Indonesia). 

Perpri (Persatuan Pemuda Rakyat Indonesia) - Ormas Partindo. 

Pesindo (Pemuda Sosialis Indonesia)-Tadinya: Pemuda Republik Indonesia. 

Peta (Pasukan Pembela Tanah Air) — pasukan yang dibentuk oleh Jepang 
pada Oktober 1943. 

PID (Politieke Inlichtingen Dienst) — Semacam intel politiknya Jaksa Agung, 
dibentuk pada bulan Mei 1916, untuk mengawasi parpol dan 
orang. 

Pirukunan — Organisasi kaum priayi Pekalongan untuk mengimbangi pe- 
ngaruh Sarekat Islam. 

PKI (Partai Komunis Indonesia) — Lahir pada tanggal 23 Mei 1920. 

PNI (Partai Nasional Indonesia) — Didirikan oleh Sukarno pada tanggal 
4 Juli 1927 di Bandung. 

PNI-Baru (atau Pendidikan Nasional Indonesia) — oleh mantan anggota 
PNI yang kecewa atas pembubaran diri partai itu pada tahun 1932. 
Mohammad Hatra dan Syahrir memimpin PNI-Baru ini. 


371 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


PKN (Penjaga Keamanan Negara) — Kepolisian di Tiga Daerah semasa 
awal kemerdekaan. 

PPBI (Persatuan Penganggur Bangsa Indonesia) — tahun 30-an di Solo. 

PSII (Partai Sarekat Islam Indonesia) — Perubahan nama dari: Partai 
Sarekat Islam (dulu Sarekat Islam) pada tahun 1929. 

PUTERA (Pusat Tenaga Rakyat) — didirikan pada bulan Maret 1942 oleh 
“Empat Serangkai” pemimpin Indonesia, Ir. Sukarno, Drs. Mo- 
hammad Hatta, Ki Hajar Dewantara dan Kyai Haji Mas Mansur. 

RAPWI (Recovery of Allied Prisoners of War and Interneers) — Dibentuk 
setelah Jepang menyerah, guna memberi bantuan yang diperlu- 
kan oleh para tawanan perang di Jawa dan Sumatra. 

Romusha — Tenaga kerja paksa semasa Jepang. 

Sarekat Islam — lahir tahun 1912, perluasan dari Sarekat Dagang Islam, 
pada tahun 1916 beranggotakan sekitar 800.000 orang. 

Sarekat Rakyat — Organisasi massa PKI sebelum perang. 

Shu Sangi-kai, Dewan Penasihat Keresidenan. 

SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia) — vaksentral kiri 
yang ikut dibubarkan setelah terjadinya G30S/PKI. 

SPI (Seluruh Pemuda Indonesia) — ormas pemudanya PNI-Baru. 

THHK (Tiong Hoa Hwee Kwan) — Perhimpunan Tionghoa pada tahun 
1900-an mendirikan sekolah-sekolah berbahasa pengantar Cina. 

TKR (Tentara Keamanan Rakyat) — dibentuk melalui Maklumat Presiden 
pada tanggal 5 Oktober 1945. 

VIPTW (Vereeniging voor Inlandse Personel Werken) — Perhimpunan pe- 
gawai pribumi Jawatan Pengairan sebelum perang. 

VOC (Verenigde Oost Indische Compagnie) — Maskapai Hindia Timur 
Belanda. 

VSTP (Vereniging voor Spoor en Tramweg Personel) — Sarekat Buruh 


& 


Tram dan Kereta Api, sebelum perang, bercorak radikal. 

VVV (Vak Voor Victorie) — Gerakan Untuk Kemenangan dibentuk oleh 
para pejabat Belanda ketika Jerman menduduki Belanda tahun 
1940, bertujuan menghimpun kekuaran di sini. 

Wet op het Nederlandsche Onderdaanschap — Undang-Undang Mengenai 
Kaula Hindia Belanda, yang terdiri dari tiga golongan, yakni go- 
longan Eropa, golongan Timur asing, dan golongan pribumi. 


372 


KEPUSTAKAAN 


I. SUMBER ARSIP 


A. BELANDA 
1. Inventaris 201 Archief Procureur Generaal bij het Hoogerrechtshof (Ar- 
sip Negara Kerajaan Belanda) yang berjudul “Omwentelingzaak te 
— Pekalongan (Peristiwa Revolusi di Pekalongan adalah sebuah file berisi 
dokumen persidangan pengadilan di Indonesia yang berkaitan dengan 
Peristiwa Tiga Daerah, yang disira dari Republik di Yogyakarta pada 
tahun 1946, 
Berita Acara (proces-verbaal) dari tokoh berikut: 
- R.M Harsono-R.M. Surio Sediono. 
-  Kartohargo pada 19.10.46, 23.10.46, 14.1.47. 
-  K. Mijaya pada 25.4.46. 
-  Widarta pada 16.2.46. 
- Surat-surat Jaksa Agung RI kepada Jaksa/Penuntut Umum Pekalon- 
gan (1946-47). 
Jawaban tertulis atas pertanyaan Jaksa/Penuntut Umum Pekalongan, S. 
Karioatmojo, dari: 
- Bekas bupati Brebes, Sarimin, 31.1.46. 
- Bekas bupati Pemalang, Raharjo, 20.6.46. 
- Patih revolusioner Pemalang, dr. Muryawan (rak bertanggal) (1946) 
- Penjabat Residen Suprapto, 15.7.46. 
- Laporan dan Surat-surat Jaksa/Penuntut Umum Pekalongan, S. Ka- 
rioatmojo, 1946-47. 
-  Pengumuman-pengumuman GBP3D (Desember 1945), 
- Laporan tentang gerakan revolusioner di Adiwerna, 23.2.46. 
- Surat-surat dari Partai Buruh Indonesia Cabang Tegal (Desember 


1945) 


373 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


- Laporan Para Pemimpin Revolusioner Pekalongan untuk Markas 
Besar TKR di Yogyakarta, 18.12.45. 
- Risalah Rapat GBP3D tanggal 25.11.45. 
-  Guntingan pokok-pokok berita dalam harian-harian Republik ten- 
tang Peristiwa Tiga Daerah yang dibikin Belanda, 1946-47. 
2. Bekas Menteri Urusan Jajahan, kini di bawah penguasaan Kementerian 
Dalam Negeri, Den Haag. 


Mailrapporten (Mailr.) 

-  151x/26 “De Communistische Beweging in de Residentie Pekalong- 
an voor dan na de beperking van het vergaderrecht”, terlampir dalam 
Jasper (Residen Pekalongan) kepada Gubernur Jenderal Hindia Be- 
landa, 26 Januari 1926. 

-  261x/26 Telegram Jasper (Residen Pekalongan) kepada Gubernur 
Jenderal Hindia Belanda, 3 Maret 1926. 

-  397x/26 Surat Jasper (Residen Pekalongan) kepada Gubernur Hindia 
Belanda, 23 Maret 1926. 

-  22x/27 “Communist Onlusten te Tegal.” 

-  354x/27 Schilling (Residen Pekalongan) kepada gubernur Jenderal 
Hindia Belanda, 28 Februari 1927, berjudul “Overzighr Berreffende 
den poliriek toestand in Pekalongan voor z00ver deze verband houdt 
met de in November 1926 plaats gehad hebbende coounistische on- 
lusten.” 

-  410x/27 (tidak berjudul). 

- 184x/27 “Besluit der G.G.v.N.I.”, 4 Februari 1927. 


Memorie van Overgave 
- Residen Pekalongan, J.E. Jasper, 5 Juni 1926, Mailr. 1503/26. 
- Residen Pekalongan, J.J.M.A. Popelier, 1932, Mailr. 399/32. 
- Residen Tegal, J.C.Brinks, 1930. 

Gubernur Jawa Tengah, J.C.Vos, 1932-37, Mailr. 100/37. 
- Gubernur Jawa Tengah, PJ.van Gulik, 1930. 


B. AUSTRALIA 


File Surat-menyurat dari Arsip Nasional Australia berisi intelijen dan 
informasi tentang Hindia Belanda dari Departemen Luar Negeri antara 
1944-46. File ini bernomor CRS.A1067, Item P1/46/2/7/1. Berikuti nan 
dipertimbangkan: 

- Laporan tiga orang Belanda yang melarikan diri dari Hindia Belanda. 


374 


KEPUSTAKAAN 


Siruasi di Hindia Belanda, sampai 4 Januari 1944 di Jawa, dan di 
bagian Timur (tertanda) Ch. O.van der Plas, Melbourne, 19 Febru- 
ari 1944, 

Laporan Tambahan tentang situasi Hindia Belanda, khususnya di 
Jawa (tertanda) Ch.O.van der Plas, Melbourne, 16 Juni 1944. 
Fortnighcly Inteligence Report No.18, Far Eastern Bureu, British 
Ministry of Information, New Delhi, 16-30 September 1944. 
Intelligence Summary No. 2, 23 Oktober 1945. 


C. INDONESIA 


Dokumen-dokumen berikut yang tersedia di Sejarah Militer Kodam 


(Semdam) Divisi Diponegoro Jawa Tengah juga dipelajari: 


Transkripsi wawancara dengan bekas Penjabat Komandan TKR 
Wadyono “Pera di Daerah Pekalongan” tertanggal 24.9.67. 
Jawaban tertulis atas pertanyaan Semdam dalam bulan Februari 1959 
dari: 

Muhammad Nuh, Barisan Pelopor, Tegal. 

Urip, Pemalang, pemimpin API. 

Ciptowidura, Komandan Batalyon TKR Pemalang. 

Ki Citrasarmaka, Ketua KNI Tegal. 

Memoar tertulis Wadyono “Peristiwa Tiga Daerah” tertanggal 24 
September 1967. 

“Pola Hidup Organisasi Badan-badan Perjuangan Kelaskaran yang 
ada pada Tahun 1945-1950 dalam Wilayah Resimen Infanteri 12/ 
SUB. TERR. XII, 1 April 1959”. 


Ill KUMPULAN DOKUMEN DARI MILIK PRIBADI 
(Copy ada pada A. Lucas) 


Salinan surat-menyurat KNI Pekalongan dan Proklamasi milik Mr. 
Besar. 

Dokumen yang berkaitan dengan Kutil merupakan koleksi pribadi 
dari seorang anggota Semdam, Divisi Diponegoro, Semarang. 


Catatan Harian: 


Raden Sudirman, bekas Wedana Brebes. 
H. Mawardi, bekas Wedana Brebes. 
Salim Bassiyul, pedagang Arab di Pemalang. 


375 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


Riwayat Sarjono-Jaswadi-Kadiman (keluarga K. Mijaya). 
Daud Siagian. 
Andi Penyamin, bekas pemimpin KRIS Tegal. 


. Citrosuwarno, anggota KNI Pekalongan. 


Surat-surat Pengangkatan (Besluit) dalam bulan Oktober 1945: 


Sudayu Wiroatmojo, sebagai Camat Petarukan. 
H. Toha, sebagai Camat Lebaksiu. 

Suleman, sebagai Camat Comal. 

Ki Citrasatmaka sebagai Patih Tegal. 


Suyatno sebagai sekretaris Kabupaten Pemalang. 


Memoar dan Kenang-kenangan (Catatan sendiri—naskah ketikan) 


376 


H. Muhammad Mukhson, “Sekelumit tentang peristiwa Tiga Dae- 
rah yang meliputi Kabupaten Brebes, Tegal dan Pemalang” (10 April 
1973). 

Marnomo, “Biografi Sdr. Supeno, ex-Menteri Pembangunan dan 
Pemuda Republik Indonesia” (1975?). 

Marsum Hr, “Ceritaku, Percikan Peristiwa Bersejarah di Sekitar Hari 
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di Daerah Tegal dan Sekitarnya” 
(1974). 

Marsum Hr, “Penilaian Saya Mengenai Apa yang Dikatakan Orang 
Peristiwa Tiga Daerah”, 6 Agustus 1974. 

“Riwayat Hidup Mohammad Yunus Diponegoro” (Pemimpin API 
Tegal). 

Sabura Tamura, pembantu Residen Banyumas Iskag Cokroadisuryo. 
Sarkowi Wiryohadiprabowo, “Riwayat Hidup/Perjuangan” (1972). 
Sarimin Reksodiharjo, “Kenang-kenangan dari Masa yang 
Silam” (Januari 1965). 

Sarli Memoar. 

Slamet Soenarjio, “Catatan Singkat Slamet Soenarjio dalam perjuan- 
gan kemerdekaan pemuda Tegal dalam 6 bulan sebelum dan sesu- 
dah Proklamasi R.1.” 

Raden Sudirman, “Peristiwa 3 Daerah Pemalang Tegal Brebes 1945” 
(16 Oktober 1972). 

Sujono, “Gerakan Tiga Daerah” (1974). 

Sugirwo Pujoutomo, “Ikhtisar Perjuangan Politik dari tahun 1940 
sampai akhir tahun 1949 di Daerah Pemalang Selatan” (1 Met 1974). 


KEPUSTAKAAN 


- Suyatno, “Kisah nyata perjuangan Kemerdekaan RI Periode 1945- 
1950”, (Agustus 1975). 

-  Soenarjio, “Peristiwa Tiga Daerah di Kecamatan Ulujami” (1975). 

-  Sungkono, “Riwayar Hidup 1”, Jilid 1. 

-  Sutejo, “Pengalaman saya sekitar permulaan Revolusi Kemerdekaan 


Indonesia di Pekalongan” (Maret 1973). 


II. JAWABAN TERTULIS ATAS PERTANYAAN PENULIS 


- Amir (tokoh revolusioner Pemalang), 1975. 

- Ipar laki-laki bekas residen Pekalongan Sarjio, 20.6.73. 

-  Juweni Wimbohandoko (komandan batalyon Tegal), April 1975. 

-  Marsum Hr (Barisan Pelopor Tegal), Februari 1973. 

- Panji Suwarso (pemimpin Comal), September 1975. 

- Susmono (wakil ketua KNI Kabupaten Tegal), November 1971. 

-  Toshio Ora (Wakil Residen Pekalongan semasa pendudukan Jepang), 
2 Maret 1977, 5 Februari 1978. 


IV. SUMBER-SUMBER LAIN YANG TIDAK BOLEH.DITERBITKAN 

a. “Daftar Nama-nama Perintis Kemerdekaan dalam Periode 1908- 
1945 dengan Sejarah Perjuangan Singkatnya.” Buku Daftar Keang- 
gotaan ini ada pada Ketua Perintis Kemerdekaan Cabag Tegal. 

b. Jan M. Pluvier, “Ikhrisar Perkembangan Pergerakan Kebangsaan 
Indonesia tahun 1930-40” (terjemahan dari Overzicht van de On- 
twikkeling der Nationalistische beweging in Indonesia in de jaren 
1930 tot 1942, diterjemahkan oleh Suwignyo, Yogyakarta, 1974). 

c. “Tegal pada Zaman kemerdekaan” (1969) Bab 4 Sejarah Kabupaten 
Tegal-tidak diterbitkan (salinan pada penulis). 


V. TRANSKRIPSI REKAMAN WAWANCARA YANG DILAKUKAN ANTARA 
1971-JUNI 1976 DENGAN: 

Al Masih (TKR Tegal): Mr. Besar (Residen Pekalongan): Juber 
(Seinendan Ketanggungan): Juhawir (Pesindo Kendalsari): Juweni (koman- 
dan batalyon TKR Tegal): Dusman (pemimpin pemuda Ketanggungan Ba- 
rat), Harjowinoto (wedana Belik): Holle (Mantri Kehutanan Pemalang): 
Ilyas (aktivis Randudongkal), Iskak (santri Pemalang): Kasman Singodimejo 
(bekas Jaksa Agung RI'45), Kromo Lawi (nasionalis Pekalongan): Kusnadi 
(pemimpin Ketanggungan): Maryono (aktivis Comal), Marwadi (TKR Pe- 
malang): Mulyoraharjo (bekas Lurah Pemurih): Ibu Pri (nasionalis Comal): 


377 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


Sadikun (Barisan Pelopor Tegal): Sarino Mangunpranoto (pemimpin Perge- 
rakan Pemalang): Sudharmo (TKR Pekalongan), Sugiono (nasionalis Pang- 
kah): Sujono (Sekretaris Residen Pekalongan): dr. Suyono (dokter hewan 
Pekalongan), Suleman (Camat Comal), Supadi (pimpinan PKN Tegal): Su- 
parjo (Camat Comal): Sutejo (pimpinan pemuda KNI Pekalongan), Suwe- 
no (aktivis Wiradesa), Panji Suwarso (aktivis Comal), Suwito (aktivis Com- 
al): Subekhi (kemenakan Mr. Besar): Suprapto (wedana Pekalongan), Su- 
rip (aktivis Ketanggungan), Suwignyo (AMRI Slawi), Samsuri (pemimpin 
Ujungrusi), Warbo (pegawai Desa Ambowetan). 


VI. WAWANCARA PRIBADI DENGAN 324 PELAKU SEJARAH 


VILSURAT KABAR HARIAN DAN LAIN-LAIN MAJALAH BERKALA 
(tanggal dicantumkan di belakang sumber yang digunakan) 


Antara (buletin harian, Jakarta), Kantor Berita Nasional Indonesia 1945-47. 

Bintang Merah (mingguan/tengah bulanan, Tegal) Bagian Penerangan ALRI, 
1946-47. 

Boeroeh (harian, Yogyakarta), 1947-48. 

Djangkar (mingguan/tengah bulanan, Tegal) Bagian Penerangan ALRI, 
1946-47. 

Indische Verslag, s-Gravenhage/Baravia, 1931-39. 

Kedaoelatan Rakjat (harian Yogya, 1945-1947) 

Lasjkar (harian Solo), 1946-47. 

Mahasin (bulanan, Pemalang) majalah Kabupaten Pemalang, 1971. 

Merdeka (harian, Jakarta), 1946-47. 

Neratja (harian, Batavia), 1918-23. 

Penghela Rakjat (harian, Magelang), 1946-47. 

Revolusioner (mingguan, tengah bulanan, Yogyakarta), 1946-47. 

Warta Indonesia (harian, Semarang), 1945. 


VII. TESIS-TESIS YANG BELUM DITERBITKAN 


Anderson, Benedict, R.O'G., “The Pemuda Revolution, Indonesian Poli- 
tics, 1945-1946 (tesis Ph.D., Universitas Cornell, 1967" 

Cheah, Boon Kheng, 'A Contest for Post-War Malaya: Social Conflict, 
Agustus 1945-Marer 1946 (tesis Ph. D, Universitas Nasional, Aus- 
tralia, 1979). 

Franke, R.W. “The Green Revolution in a Javanese Village”, tesis Ph. D., 
Universitas Yale, 1973). h 


378 


KEPUSTAKAAN 


Frederick, Wiliam H., “Indonesian Urban Society in Transition: Surabaya 
1926-1946 (resis Ph.D., Universitas Hawaii, 1978). 

Kanahele, G., “The Japanese Occupation of Indonesia, Prelude to Independ- 
ence' (tesis Ph. D:, Universitas Cornell, 1967). 

Larsen, George D., PETA: The Early Origins of the Indonesian Army (te- 
sis M.A., Universitas Hawaii, 1970). 

Onghokham, “The Residency of Madiun: Priyayi and Peasant in the Nin- 
teenth Century (tesis Ph.D., Universitas Yale, 1975). 

Price, Suzannah, “Religion, Social Organization and Textiel Production in 
a Javanese Village' (tesis M.A. Universitas Nasional Australia, 1978). 

Sundhaussen, UIf, "The Political Orientarion and Polirical Involvement of 
the Indonesian Officer Corps 1945-1966: the Siliwangi Division and 
Army Headguarters' (tesis Ph. D., Universitas Monash, 197 1). 

Sato, Shigeru, “The Japanese Military Administration and its Impact on the 
Peasantry of Java 1942-1945” (tesis PH.D. Universitas Griffith, 1990) 


IX. LAIN-LAIN PENERBITAN 


Ahmad, Hisyam, 1977, Masyarakat Keturunan Arab di kota Pekalongan 
(Bandung, Lembaga Kebudayaan Universitas Pajajaran). 

Anderson, Benedict, R.O'G., “The Cultural Faktors in Indonesian Revo- 
lution”, Asis 20, 65. 

, 1961, Same Aspects of Indonesian Politics under the Japanese 
Occupation, 1944-1945, Cornell Modern Indonesia Project, Interim 
Report series (Ithaca, N.Y. Universitas Cornell). 

, 1965, Mythologi and Tolerance of the Javanese, Cornell Modern 
Indonesia Project Monograph Series (Ithaca, N.Y. Universitas Cor- 
nell). 

, 1966, “Japan: The Light of Asia”, dalam Josef Silverstein,(ed.), 
Southeast Asia in World War Il: Four Essays, South East Asia Studies, 
Monograph Series, No. 7 (New Haven, Conn, Yale University). 

, April 1966, “The Language of Indonesian Politics”, Indonesia, 
No. 1 

, October 1966, “The Problem of Rice” Indonesia, No. 2. 

, 1972, “ The Java in a Time of Revolution: Occupation and 
Resistance 1944-1946 (Ithaca, Corncll University Press). 

, 1972, “The Idea of Power in Javanese Culture”, dalam Claire 
Holt (ed.), Culturejand Politics in Indonesia (Ithaca, N.Y. Cornel! 
University Press). 


379 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


Ardinatakesuma, Idris, 1973, Pemberontakan PETA di Blitar (Yogyakarta, 
Fakultas Sosial dan Politik Universitas Gajah Mada). 

Arsip Nasional Republik Indonesia, 1975, Penerbitan sumber-sumber seja- 
rah No. 7, Sarekat Islam Lokal (Jakarta). 

Asaa (Sydney), 1978, Abstracts Conference Program, Asian Studies Associa- 
tion of Australia, Konperensi Nasional Kedua. 

Benda, Harry J., “The Beginning of the Japanese Occupation of Java”, Far 
Eastern Juerterly, Jilid XV. 

, 1965, dalam James K. Irikura dan Koichi Kishi (ed.), Japanese 
Military Administration in Indonesia: Selected Documents, Southeast 
Asia Studies, Translation Series, no. 6 (New Haven, Conn., Yale 
University). 

Benda, H.J., 1958, The Crescent and the Rising Sun (Den Haag dan Ban- 
dung: W. Van Hoeve. 

Benda, H.J., dan Ruth Mc Vey, 1960, The Communist Uprisings of 1926- 
1927 in Indonesia: Key Documents, Cornell Modern Indonesia Project, 
Translation series (Ithaca, N.Y., Universitas Cornell). 

Bloch, Mark, 1953, The Historians Craft, (New York, Vintage). 

Boeke, J.H., 1946, The Evolution of the Netherlands Indies Indies Economy 
(New York, Institute of Pasific Relations). 

Brackman, Arnold, 1963, Indonesian Communism: A History (New York, 
Praeger). 

Brugmans, I.J., (ED.), 1960, Nedherlandsch-Indie onder Japanese bezerting, 

. Gegevens en dokuments over de jaren 1942-1945 (Franeker, Wever). 

Buku Kenang-kenangan Pembangunan Monument Pahlawan Pekalongan, 
Pekalongan, tak disebut penerbitnya, 1964. 

Buuridge, Kenelm, 1971, New Haven, New Earth: A Study of Millenarian 
Activities (Oxford, Basil Blackwell). 

Departement of Economic Affairs, Central Bureau Of Statistics, 1947, 
STATISTICS, 1947, Sratistical Pocket of Indonesia 1941 (Batavia, G. 
Kolf & Co.). | 

Dingley, S. (Iwa Kusumasumantri?) (1926|, The Peasents' Movement in In- 
donesia, International Agrarian Institute (Berlin, R.L. Prager). 

Djoko, S., 1974, “Some Notes on the Tiga Daerah Affair: a Local Event in 
the Early Indonesian Revolution”, Masyarakat Indonesia (Majalah 
Ilmu-llmu Sosial Indonesia) tahun ke-1, no. 2. 

Elson, R.E., 1978, The Culkivation System and “Agricultural Involution”, 
Monash University Working Party No. 14 (Melbourne). 


380 


KEPUSTAKAAN 


Elson, R.E., 1979, “Cane Burning in the Pasuruan Area: an Expression of 
Discord” dalam van Anroojj, Francien, dll. (ed), Between People and 
Statistics. Essays on Modern Indonesian History presented to. P Creutz- 
berg (Martin Nijhoff dan Royal Tropical Institute). 

, 1984, Javanese Peasant and the Colonial Sugar Industry Impact 
and Change in an East Java Residency, 1830-1940 (Singapore, Ox- 
ford University Press dan Asian Studies Association of Australia). 

Fisher, Charles A., (1969), South-east Asia: A Social, Economic and Polical 
Geography (London, Methuen & Co). 

Fong, Yap Sin, 1954, Kirab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia (Ja- 
karta, Saksama). 

Furnival, J.S., 1949. Netherlands Indies. A Study of Plural Economy (Cam- 
bridge, Cambridge University Press). 

Gandasapurtra, R.A.A.S.M., 1952, Kenang-kenangan 1933-1950, Bagian II 
(Purwokerto, Serayu). 

Gatot Mangkupraja, Raden, April 1968: “The Pera and My Relation with 
the Japanese, Indonesia”, No.5. 

Geertz, Clifford, 1963, Agricultural Involution: The Process of Ecological 
Change in Indonesia, (Berkeley: University of California Press). 

, 1964, The Religion of Java (New York: The Free Press). 

Gelderen, J.van, 1961, “The Economic of the Tropical Colony”, Indone- 
sian Economies, The Concept of Dualism in Theory and Policy (Den 
Haag, van Hoeve). 

Geuns M. Van, November 1911, “Het Rietbrandenvraagstuck in Pekalong- 
an', cetak ulang dari Soerabajasch Handelsblad, tanggal 5, 6, 7. 

Goor, J. Van, 1986, (ed.). The Indonesian Revolution. Conference Papers, 
Utrecht, 17-20 June 1986. Ultrecht Historische Cahiers jaargang 7 
(19860) nr.2/3. 

Hatta, Mohammad, 1071, The Putera Reports: Problems in Indonesian Ja- 
pannese Wartime Coorperation (terjemahan dengan kata pengantar 
Wiliam H. Frederick), Cornell Modern Indonesia Project, Transla- 
tion Series (Irhaca, N.Y., Universitas Cornell). 

Hobsbawn. EJJ., 1969, Bandits (London, Weidenfeld & Nicolson). 

, 1974, Primitive Rebels: Studies in Archaic Forms of Social Move- 
ment in the 19th and 20th Centuries (Manchester, Manchester Uni- 
versity Press). 

Hoengoedia, 1921, “Verslag omtrent de Ocloe-Oleoe regeling in her Pe- 
mali Tjomal”, Indisch Bouwkundig Tijdschriift. 


381 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


Holt, Clare (ed.) 1972, Culture and Politics in Indonesia (Ithaca, N.Y. Cor- 
nell University Press). 

Ileto, Reynaldo Clemena, 1979, Pasyon and Revolution: Popular Movements 
in the Philipines, 1840-1910. (Manila, Ateneo de Manila University 
Press). 

Indonesia, Kementerian Penerangan, Kami Perkenalkan (Djakarta, pener- 
bir tak disebut, tanggal tak disebut). 

, Republik Indonesia Propinsi Djawa Tengah ( Djakarta, sama 
dengan di atas). 

», (1952). Lukisan Revolusi. 1945-1950 (Djakarta, Penerbit tak 
disebut). 

Jacoby, Erich, H., (1961) Agrarian Unrest in Southeast Asia (Bombay: Asia 
Publisher House). 

Jeffrey, Robin, 1981, Asia: The Winning of Independence. (London, Macmi- 
lan). 

Kahin, Audrey, R. (ed.), 1985, Regional Dynamics of the Indonesian Revolu- 
tion. Unity From Diversity (Honolulu, University of Hawaii Press) 

Kahin, George MCT., 1952, Nationalism and Revolution in Indonesia (Itha- 
ca, N.Y. Cornell University Press). 

Kartodirdjo, Sartono, 1966, The Peasants, Revolt of Banten in 1888: Its 
Conditions, Cours and Seguel (Den Haag, De Netherlandsche Boeken 
Steendrukkerij). 

, Juni 1971, “Messianisme dan Millenarianisme dalam sejarah 
Indonesia” Lembaran sejarah, 7 

» 1973, Protest Movements in Rural Java (Singapore, Oup). 

, 1984, Modern Indonesia. Tradition and Transformation, a Socio- 
Historical Perspekrifve. (Yogyakarta, Gajah Mada University Press). 

Kementerian Penerangan, Dinas Provinsi Djawa Tengah, 1946 Djawa Te- 
ngah di dalam Setahun Republik (Surakarta, Kementerian Penerang- 
an Dinas Djawa Tengah). 

Kertapati, Sidik, 1964, Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945, edisi ke-3 (Ja- 
karta, Pembaharuan). 

Klaveren, J.J. van., 1953, The Dutch Colonial System in the West Indies (Den 
Haag, Martinus Nijhoff). 

Koesnodiprodjo (ed)., 1951, Himpunan Undang2, Peraturan2, Penetapan2 
Pemerintah Republik Indonesia, 1945, edisi, diperbaiki (Djakarta, 
Seno). | 

Krapels, C.G.P, 1936, “De Verzorging van het Landbouw crediet in her 


382 


KEPUSTAKAAN 


Regenschap Pekalongan”, Volkscredietwezen, 24. 
Kroef, J.M. van der, 1954, Indonesia in the Modern World (Bandung, Masa 
Baru). 
Kusumasumantri, Iwa (19652), Sejarah Revolusi Indonesia: Masa Revolusi 
Bersenjata, jilid 11 (Jakarta, Grafika, tak ada tanggal). 
Leclerc, Jacgues, “La Condition du Parti: revolurionnaires Indonesiens a Ia 
recherche d'une identite (1928-1948)”, Cultures et Development, vol. 
. X4 
Lockward, Rupbert, 1975, Black Armada (Sydney, Australasian Book Society). 
Lucas, Anton, Desember 1974, My Story and Orher Sources: an Oral 
Approach to the Indonesian Revolution”, Masyarakat Indonesia, ta- 
hun ke-1, nomor2. 
» 1977, “Social Revolution in Pemalang, Central Java 1945”, 
Indonesia, 24. 
, 1982, “Masalah Wawancara dengan Informasi Pelaku di Jawa” 
dalam Koenrjaraningrat dan Emerson, Donald K., (ed), Aspek Manu- 
.sia dalam Penelitian Masyarakat (Jakarta, Gramedia). 
, 1986, Local Opposition and Underground Resistance to the Japa- 
nese in Java, 1942-1945, Monash University Centre for Southeast 
Asian Studies. 
McKay, E., (ed)., 1976, Studies in Indonesian History (Melbourne). 
Mcvey, Ruth Th., 1965, The Rise of Indonesian Communism (Ithaca, N.Y. 
Cornell University Press). 
Meijer, Ranneft, J.W., dan W. Huender, 1926, Onderzoek naar den Be- 
lastingdruk op de Indische Bevolking (Weltevreden, Landsdrukkerij). 
Nasution, A.H. 1977, Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia: jilid 2, Di- 
plomasi atau Bertempur, bagian Sejarah Militer Angkatan Darat 
(Bandung, Angkasa). 
Netherlands Indies Centraal Kantoor Voor De Statistiek, 1926, Landbou- 
wen Atlas vann Java en Madoera, No. 33. 
Nerherlads, Staten Generaal, Twecde Kamer, 1956 Enguete-commissie rege- 
ringsbeleid 1940-1945, militair beleid, terugkeer naar Netherlandsch- 
Indie (8A dan B) (Den Haag, Staatesdrukkerij en Uitgeverij bedrijf). 
Nordink, “Over de Woeker in de Afdeeling Pekalongan”, Blaadje voor het 
Volkscredierwezen 13, 1925. 
Nuh, Muhammad, Maret 1962 dan Juni 1962, “Peristiwa Tiga Daerah”, 
bagian I dan II, dalam: Penelitian Sedjarah, IM,I dalam III.6. 
Nijs. E. Breton de, 1975, Bayangan Memudar: Kehidupan Sebuah Keluarga 


383 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


Indo (Jakarta, Pustaka Jaya). 

Onderzoek Naar de Mindere Weluaart der Inlandshe Bevolking op Java en 
Madura. | 
Ixa Overzicht van de Uitkomsten der Gewestelijke Onderzoekingen 
naar de Ekonomie van Desa en daaruit gemaakte gevolgtrekkingen. 
Deel I: Eigenlinjk Overzight van de Samentrekkingen deer Afdeeling- 
sverslagen (1904-1906). 

Ixc Overzicht van de Uitkomsten der Gewestelijke Onderzoekingen 
naar de Economie van Desa en daaruit gemaakte gevolgtrekkingen. 
Deel III: Bijlagen van “T Eigenlink Overzicht (Ixa). 

“Over den Woeker in de Regentschappen Tegal, Brebes en Pemalang”, Blaad- 
je voor het Volkscredietwezen, 8,15 Agustus 1925. 

Palmier, L.H., 1960, Social Status and Power in Java (New York, Humani- 
ties Press). 

Pelzer, Karl J., 1948, Pionner Setlement in the Asiatic Tropics (New York, 
American Geographical Society). 

Penders, Chr. L.M. (ed)., 1977. Indonesia: Selected Documents on Colonial- 
ism and Nationalism 1830-1942. (Brisbane, Inoiversity of Gueens- 
land Press). 

Poelosari-Rapport. Onderzoek naar de voeding en voedings toestand der. bev- 
olking in Zuid-Pemalang in 1939-41. Mededeeling No. 6 (Batavia, 
Instituut voor Volksvoeding, November 1941). 

Poerwadarminta, W.J.S. 1939, Baoesastra Djawa (Batavia, Groningen). 

Pusat SPBI (Sarekat Buruh Percetakan Indonesia?), Dokumentasi Pemuda: 
Sekitar Proklamasi Indonesia Merdeka (Yogyakarta, Badan Penerang- 
an Pusat SPBI 1948). 

OGuinn, George, Januari-Juni 1975, “The Javanese Science of Burglary”, 
RIMA-Review of Indonesian and Malayan Affairs. 

Reid, Anthony, 1979, The Blood of the People (Kuala Lumpur, Oxford Uni- 
versity Press). 

,1974, Indonesian Nationalism Revolution (Melbourne, Longmas). 

, and Akira, Oki (eds.), 1986, The Japanese Expereience in Indo- 
nesia: Selected Memoirs of 1942-1945, (Athens, Ohio University Cen- 
ter of International Studies Monograph no. 72). 

Scoot, James C., 1977, The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and 
Subsistence in Southeast Asia (New Haven, Yale University Press). 

Sejarah TNI-AD Kodam VII/ Diponegoro, Sirganing Jaksa katon Gapuraning 
Ratu (Semarang, Yayasan Penerbit Diponegoro, Maret 1968). 


384 


KEPUSTAKAAN 


Sejarah tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (Periode Perang Kemer- 
dekaan) 1945-1950 (penerbit tak disebutkan, Dinas sejarah TNI-AL, 
1973). 

Sejarah Tentara Nasional Indonesia Komando Daerah Militer VII Diponegoro 
(Djawa Tengah, Semarang, Semdam, tanggal tak ada, 1963?). 
Shimer, Barbara Gifford, dan Hobbs, Guy, 1986, The Kenpeitai in Javaand 

Sumatra. (Selection from Nihon Kenpeti Seishi (Ithaca, Cornell Uni- 
- versity Modern Indonesia Project Translation Series No. 65.) 

Shizua, Miyamoto, 1973, Jawa Shuzen Shoriki (catatan tentang Penghen- 
tian Perumusan di Jawa) (Tokio, Jawa Shusen). 

Sjahrir, Sutan, 1968, Our Struggle (terjemahan dengan kata pengantar Be- 
nedict R.O'G Anderson). Cornell Modern Indonesia Project, Transla- 
tion Series (Ithaca, N.Y. Universitas Cornell). 

Smail, John R., 1964, Bandung in the Early Revolution 1945-1946, Cornell 
Modern Indonesia Project Monograph Series (Ithaca, N.Y. Univer- 
sitas Cornell). 

Soekasno, Mr., 1936, “Grondwocker als Gevolg van Crediettransacties in het 
Pemalangsche”, Volkscredierwezen, 24. 

Suprapto, Agustus 1958, “Peristiwa Tiga Daerah”, Skets Masa, 17. 

Suputro, 1959, Tegal dari Masa ke Masa (Djakarta: Kementerian Pendidikan, 
Pengadjaran dan Kebudayaan, Djawaran Kebudayaan, bagian Bahasa). 

Sutherland, Heather, 1973, “Notes on Javas Regent Families: Bagian 1”, 
Indonesia, 16. 

,1973, “Notes on Javas Regent Families: Bagian II”, Indonesia, 17. 

» 1979, The Making of Bureaucratic Elite, The Colonial Transforma- 
tion of the Javanese Priyayi, ASAA Southeast Asia Publicarion Series 
No. 2 (Singapore, Heinemann). 

Tan Malaka, tak ada tanggal, Dari Pendjara ke Pendjara, jilid 1,111 (Djakarta, 
Widjaja) jilid II (Yogyakarta, Pustaka Murba). 

Tas, S., 1974, Indonesian The Underdeveloped Freedom (New York, Bobs 
Merill Company). 

Thompson, John, 1946, Hubbub in Java (Sydney, Currawong Publication 
Co.). 

Thrupp, Sylvia L. (ed)., 1962, Millenial Dreams in action. Essays in Com- 
parative Study-Studi Perbandingan tentang Masyarakat dan Sejarah, 
Supplement II (Den Haag, Mouten & Co). 

Toer, Pramoedya Ananta, 1959, Perburuan (Djakarta, Balai Pustaka). 

Turner, Victor, 1969, The Ritual Process (Chicago, Aldine Press). 


385 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


Ushiyama, Mitsuo, tak ada tanggal, “Hokubu Sumatera Shusen No Ki 
(Catatan tentang Akhir Perang di Sumatera Utara) akan diterbitkan 
terjemahannya oleh Akira Oki dan Anthony Reid, mimeograph. 

Utrecht, Ernst, 1974, De Onderbroken Revolutie in het Indonesische Dorp 
(Afdeeling Zuid-en-Zuidoosst Azie Anthropoligisch-Sosiologisch 
Centrum, Universiteit van Amsterdam). 

“Verslag van de Commissie der Woeker Bestrijding 1936”, Trjdschrift uan 
het Recht 146,1937. 

Veur, Paul W., van der, 1969, Education and Social Change in Colonial In- 
donesia, Ohio University Centre for International Studies, Southeast 
Asia Program (Athens, Ohio). 

VOLKSTELLING 1930.1I Inheemsche Bevolking van Midden-Java en de 
Vorstenlanden (Batavia, Departemen yan Ekonomiesche Zaken, 
1935). | 

Wal, S.L. van der (ed). 1971, Officiele Bescheiden Betreffende de Nederlands- 
Indonesische Beerrekkingen 1945-1950 jilid 1 (s-Gravenhage, Martinus 
Nijhoff). 

Wallace, Anthony F., 1961, Cultureand Personality (N.Y. Random House). 

Wallerstein, 1., 1966, Social Change: The Colonial Situation (NY. John Wlley 
& Sons). 3 

Wertheim, WE, 1947. “The Indo-Europen Problem in Indonesi2”, Pacific 
Affairs, X. 

Wilson, Edmund, 1953, To The Finland Station. A Study in the Writing 
and Acting of History (N.Y. Doubleday Anchor). 

Wulfften Palthe, PM. van, 1949, Psychological Aspects of the Indonesian Prob- 
lem (Leiden, E.J.Brill). 


386 


INDEKS 


A . 

Abdullah, Kyai 218 

Abdullah, Abbas 326 

Abdulrakhman 327, 328 

Abikusno 333 

ABRI 239, 256 

Aceh 4, 206, 316, 317 

Adam Malik 209, 333 

Adicondro, Mr. 301 

Adiwerna 10, 16, 19, 28, 29, 154, 
160, 161, 176-179, 183, 185, 221, 
223, 225, 226, 230, 233, 255, 256, 
278, 283, 336, 348, 362-366, 373 

Aidit, D.N. 333, 358 

Ajibarang 273 

Akademi Ilmu Sosial 349 

Aksi Militer 303, 345, 351, 357, lihat 
juga Belanda 

Ali Fatah, Wali 298, 302 

Aliarcham, 345, 349 

Alimin 37 

Ambarawa 240, 258, 262, 291, 354, 
356, 364, 366, 367 

Ambon 4, 65, 81, 86, 130, 132, 183, 
184, 185, 188, 346, 362, 363 

Ambowetan 49, 50, 68, 71, 72, 167, 
378 

Amerika Serikat 96, 103 

Amir 81, 98, 121, 211, 244, 245, 
246, 247, 249, 300, 303, 328, 329, 
331, 332, 338, 344, 348, 352, 377 

AMKA 111, 368 

Ampelgading 54, 67, 68, 74 

AMRI 99, 109, 111, 154-56, 179, 
184, 206, 230, 236, 281, 326, 328, 
330, 339, 345, 353, 362, 363, 368, 

- Stawi 122, 157, 185, 204, 

221-223, 225, 228, 229, 231-233, 
235, 247, 252, 255, 256, 278, 284, 
288, 300, 313, 328, 330, 351, 353, 
357, 366, 378 


AMRI-I (Islam) 235, 236, 368 

Angkatan “45 98 

Angkatan Laut 30, 254, 280, 385 

Angkatan Muda Kantor 122, 209 

Anwar, Rosihan 303, 304 

API 98, 99, 121-123, 127, 128, 161, 
178, 181, 184, 186, 200, 211, 217, 
221-227, 237, 246, 254, 276, 279, 
335, 344, 356, 363, 365, 368, 375, 
376 

Arab 10, 11, 17, 35, 37, 62, 104, 
112, 121, 206, 219, 290, 335, 345, 
346, 363, 375, 379 
Pemuda -219, 363 

Gerakan Pemuda Arab 

Indonesia, 219 

Asyari, K.H. Hasyim 165 

Australia 11, 33, 54, 87, 93, 207, 
243, 301, 307, 308, 374, 378-381 


B 


Badan Pekerja 87, 125, 157, 242, 
248-256, 266, 281, 288, 293, 306, 
313, 315, 326-330, 338, 350, 352, 
357, 363, 365, 368 

Badan Pemberontakan Alim Ulama 
262 

Badrun, Kyai 186 

Bahasa, peranan 81, 93, 182, 192, 
207, 213, 218, 230, 385, lihat 
Jawa Dipo 

- Jawa 3, 44, 152, 182, 

201, 202, 204, 248, 290, 316, 321, 

369-371 

Balapulang 169, 170, 187, 188, 223, 
276, 287, 336, 348, 365 

Bambang Basirun, R.M. 73, 74 

Bandit 7, 16, 34, 147, 193, 370, 381, 
lihat juga Lenggaong, Barisan 


387 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


Cengkrong 

Bandung 18, 33, 78, 86, 181, 186, 
187, 247, 254, 276, 279, 335, 350, 
360, 362, 363, 371, 379, 380, 383, 
385 

Banjaratma 43, 116, 117, 188, 216, 
235 

Banjarharjo 11, 55, 58, 104, 162 

Banten 4, 15, 62, 64, 65, 68, 69, 
107, 316, 317, 333,339, 341, 348, 
352, 382 

Banyumas 3, 106, 130, 133, 206, 
279, 287, 289, 298, 354, 356, 357, 
360, 361, 362, 363, 376 

Banyuwangi 78, 301 

Barisan Algojo 259, 260, 336 

Barisan Banteng 262, 341, 342, 351 

Barisan Buruh Indonesia 262 

Barisan Cengkrong 150 

Barisan Pelopor 55, 87-89, 91, 93- 
95, 98, 99, 102-104, 108-112, 
120, 122, 124, 125, 130, 166, 176, 
177, 180, 181, 187, 188, 221-225, 
227,228, 233, 237, 238, 249, 252, 
257, 265, 269, 276, 308, 331, 339, 
340 

Barak, suku 116, 184, 185, 362 

Batang 9, 10, 25, 32, 261, 262, 266, 
317, 235, 336, 340-342, 350, 355 

Batavia, lihat juga Jakarta 

Batik, pengusaha 3, 9, 113, 269, 346 

corak - 9 

Belanda 1, 2,5, 11, 30, 100, 102- 
104, 106, 107, 112, 118, 128, 
151, 155-158, 168, 182, 188, 
197,198, 200, 201, 208, 210, 
213, 218, 231, 234, 243, 251, 274, 
302, 307, 308, 314, 315, 317, 329, 
332, 346, 353, 354, 
sebelum perang 6, 12, 21-29, 33, 
35, 36, 46, 65, 69, 119, 169, 170, 
177, 194, 195, 229, 357, 

terhadap Republik 3, 14, 22, 
38-41, 75, 78-80, 86, 96, 98, 101, 
211, 233, 244, 261, 295, 296, 305, 
310, 355, 396, 358, : lihar juga 
NICA 
Indo - 23, 35, 38, 116, 181, 

183-185, 312 


388 


Aksi Militer 130, 187, 240, 
256, 303, 309, 344. 345, 349, 351, 
"357 
Pendidikan, 11, 100, 156,172, 

209, 289: lihat juga ELS, HIS, 
MOSVIA, MULO, OSVIA 

Belik 24, 48, 58, 59, 154, 159, 169, 
253, 254, 336, 377 

Bennedict, Anderson 43, 45, 89, 91, 
94-96, 102, 106, 147, 162, 191, 
192, 201, 257, 277, 292, 295-297, 
299, 378, 379, 385 

Bestuuracademie 368 

Bestuurschool 368 

Bisri, K.H. 229, 366 

Birokrasi, /ihat Elit Birokrasi 

BKR 124, 127, 132, 133, 159, 160, 
178, 221, 222, 229, 234-236, 276, 
277, 280, 281, 357, 360, 362, 368 
“BKR gelap” 234, 235 

Blitar 78, 275, 313, 380 

Blora 15, 201 

Bogor 29, 81, 346 

Boven Digul, /ihar juga Digul 

BP2 76, 87, 148, 158, 248, 275, 277, 
355, 368 - 

BP3 62,76,87,355 

BPKKP 277, 368 

BPRI 254, 262, 332, 333, 338, 368 

Brebes 1, 3,7, 9,10, 11, 13, 14, 17, 
32, 46, 47, 50, 55, 58, 62, 66, 68, 
72,73, 89-91, 96, 98, 100, 101, 
103-105, 115-117, 123, 126, 161, 
162, 164, 165, 168, 176, 178-181, 
188, 200-202, 212, 220, 221, 232, 
234-241, 244, 247-254, 257- 259, 
262, 273, 278, 279, 284, 286-289, 
292, 303, 313, 317, 326-330, 334, 
335, 340-345, 347, 348, 355, 357, 
360, 361, 363-368, 373, 375, 376, 
384 

Budi Utomo 31, 202, 347, 368, 371 

Budisucitro, Prof. Mr. 249 

Bugel 159 

Bumiayu 12, 32, 162, 169, 170, 181, 
182, 188, 273 

Bumijawa 48, 170 

Bumirejo 166 

Bung Kecil 82, 245, 247 

Bunyamin 167 


Cc 


Cerih 148, 149, 157, 362 
Chung Hua Hui , lihat Kakyo Sokai 
Chuo Sangi-In 48, 51, 277, 369 
Cibuyur 47 
Cilacap 87, 347 
Cina 1, 17, 55, 93, 111, 112, 115, 
117, 187, 251, 258, 259, 335, 
370, 372 
peranan ekonomi 10-12, 43, 46, 
49, 62, 90, 118, 119, 151, 121, 
196, 
kekerasan anti - 1, 40, 41, 
117, 189, 235, 312, 322 
sikapnya terhadap 
perjuangan 27, 104, 111, 115, 
117, 118, 151, 156, 158, 161, 
277, 364, 
lasykar pemuda - 118, 120, 
121 
dan Syarekat Islam 119 
Ciptono 287 
Ciptosatmoko 233 
Ciptosawarno, M., 325 
Coert, A.R., 101 
Cokroadisuryo, Iskag, Mr., 106, 107, 
133, 287, 361 
Comal 10, 12, 20, 26, 34, 35, 60, 63, 
64,67, 73, 74, 84, 85, 123, 150, 
167, 170, 181, 188, 189, 194, 195, 
197, 208, 216, 264, 285, 286, 344, 
348, 350, 352, 353, 356, 365, 376, 
377, 378 
Comal Baru 63, 67, 82, 336, 344 
Comite van Ontvangst 101, 369 
Corvee 2, 30, 203, 311, 369 
CPN (Partai Komunis Belanda) 296, 
308 
Cu Liep Goan 119, 120 


D 
Dai Nippon 42, 100, 113, 114, 369 


Darmoprawiro,Sulaiman 247 
Darul Islam 345, 356 
Darum 167 

Darusman 180 

Darwis Jamin 254, 280 
Daulat Rakjat, harian 355 


IN DEKS 


Demak 24, 280 

Demokrasi, front 78, 199, 201, 248, 
258, 266, 296, 317, 320, 322, 330, 
354, 369 

Den Haag 33, 374, 380, 381, 382, 
383, 385 

Dewantara, Ki Hajar 347, 372 

Digul 12, 33, 88, 91, 98, 109, 121, 
210, 220, 230, 243, 247, 248, 249, 
252, 307, 311, 313, 327, 328, 355 

Digulis 91, 121, 220, 247, 248, 252, 
307, 311, 313, 355 

Dimitrov, garis 78 

Dimyati, Haji 150 

Dombreng, aksi 149, 155, 157, 159, 
162, 167, 175, 199, 204, 205, 312, 
322, 362, 369 

Domei, kantor berita 116 

Dukuhturi 223 

Dukuhwaringin 184 

Dulgani, Haji 74, 75, 195 

Duryatman. K.H. 276, 277 


E 


Effendi, H.M.Z. 325 

Elit Birokrasi, reaksi terhadap 
proklamasi 369, lihat juga 
Pangreh Praja 

ELS 345, 369 

Eropa 10-12, 18, 19, 21, 25-27, 83, 
185, 202, 233, 311, 345, 369, 372 

Indo - 181, 182, 184, 187- 

89: lihat Indo 

Etis, politik 13 


F 


Fascisme 89, 303, 
front anti - 78, 90, 91, 313 
FDR 354, 369 
Feith, Herbert, 7 
Filipina 316 
Foulcher, Keith, 7 
Fonds Kemerdekaan 112, 180, 337, 
364 
Freemasons 101 
Front Demokrasi 78, 296, 354, 369 
Front Rakyat, /ihar GBP3D 
Fujinkai 54, 275, 369 


389 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


G 


Gabungan Angkatan Muda Indonesia 
122, 209 

Gafi, K.H. Abdul 273 

GBP3D 242, 255, 257-259, 26-269, 
281, 283, 284, 291, 292, 294, 299, 
306, 313-315, 321, 327-331, 337, 
339, 344, 349, 350, 354, 357, 366, 
368, 373, 374 

sikap terhadap TKR 260 

Genchi Jikatsu 42, 274, 369, lihat 
juga Swasembada 

Gentoloyo Noyo Genggong 35, lihat 
juga Lenggaong 

Gerindo 31, 78, 79, 98, 269, 333, 
351, 358, 369 

Gill, Henry 186, 188, 362 

GPII 256 

Gula, pabtik 2, 10-13, 16-22, 24, 25, 
29, 30, 40, 42, 43, 54, 60, 67, 70, 
79, 98, 105, 114, 116-118, 123, 
127-130, 150, 151, 154-156, 162, 
170, 179, 181-184, 186, 187, 188, 
197, 210, 216, 223, 225, 233, 235, 
240, 247, 248, 252-254, 258, 267, 
274, 275, 285, 305, 311, 336, 344, 
353, 355, 362 

Gunseikanbu 112, 369, lihat juga 
Dai Nippon, Jepang 


H 


Hargono, Sugeng 98, 234, 237, 288 

Hardjosudarmo, 325 

Harjoprayitno, Marsum 351 

Harjosubroto, Ngadiman 298 

Harjowiryono, R.M. 148 

Hatta, Mohammad, Drs. 69, 70, 76, 
87, 95, 96, 104, 106, 178, 241, 
251, 284, 304, 307, 313, 314, 333, 
371, 372, 381 

Heiho 44, 76, 88, 184, 188, 222, 
267, 270, 277, 368, 369 

Hendromartono. Mr. 333 

HIS 26, 32, 86, 170, 344, 346, 347, 
348, 350, 353-356, 369 

Hizbul Wathan 351 

Hizbullah 166, 178, 209, 219, 269, 
282, 284, 285, 286, 347 


390 


Hokokai 102, 112, 124, 348, 351, 
352, 361, 369 

Holle, K 65, 81, 82, 83, 85, 346, 

Hugeng 132, 227 

Hugeng, Meri 132 


Ibu Pri 82, 84, 245, 348, 352, 377 

Idris 150 /ihat juga Barisan 
Cangkrong 

Idris, K.H. Iskandar 133, 229, 230, 
231, 255, 256, 269, 270, 273, 
277, 289, 315, 346, 357, 365 

Ijon, sistem 17 

Iksan, Haji 224, 225 

Ilham, 150 

Ilyas, H.Mohammad 287, 377 

Indische Marine Bond 350, 369 

Indo 7, 11, 38, 116, 176, 177, 181- 
185, 188, 189, 222, 231, 235-237, 
312, 316, 322, 362, 363, 384, 386, 
lihat juga Belanda, Eropa 

Indonesia Muda 31, 33, 87, 98, 208, 
301 

Inggris 93, 94, 96, 160, 183, 184, 
200, 231, 240, 267, 280, 282, 332, 
353, 354, 361, 363, 364, 367 

Islam 1, 2, 32, 35, 76, 104, 105, 117, 
125, 152, 167, 170, 195, 198, 200, 
205, 206, 212, 213, 219, 220, 221, 
229, 230, 233, 235, 252, 295-258, 
267-270, 274, 282, 284, 299, 317, 
321, 345, 346, 350, 365-368, 

guru-guru - 273 
kepemimpinan - 7,71, 75, 

153, 162, 165, 166, 234, 250, 
285, 297 
- kiri 12, 27, 290, 289 
- modernis 12, 31,370 
- nasionalis 71, 99, 232, 251, 289, 
290, 293, 314, 315, 316 
- ortodoks 10, 251 
studi club 87 
pendidikan, /ihat Pesantren, HIS 
Muhammadiyah 

Ismail, Haji Hassan 270, 271, 282, 
285 " 

Ismono 327 


J 


Jakarta 4, 6, 40, 71,77, 78, 91, 94, 
95, 99, 100, 102, 103, 106-110, 
130, 152, 154, 155, 157, 160, 182, 
382, 183, 184, 188, 204, 209, 240, 
241, 245-250, 254, 260, 277, 280, 
281, 284, 291, 292, 294, 301, 303, 
310,311, 320, 323, 330, 333, 344, 
346, 347, 350-355, 358, 360-363, 
365, 368, 378, 380-385 

Janur Kuning 156, 206, 207, 225, 
285 

Jatibarang 176, 179, 184, 188, 235, 
236, 247, 248, 251, 252, 362 

Jatikusumo, kolonel 277, 281, 362 

Jawa Dipo, gerakan 202, 204, 369 

Jawara 317, lihat juga Lenggaong 

Jayadiwangsa, Sudharmo, Mayjen 7, 
231 

Jember 78, 301 

Jepang, pendudukan 1, 2, 6,7, 25, 
31, 39, 40, 43, 46-48, 53, 57, 59- 
G1, 64, 65, 68, 69, 72-90, 93, 97- 
105, 112-114, 116, 118-122, 124, 
131, 134, 147, 150, 151, 155, 156, 
158, 159, 160, 162, 164-172, 174, 
177,178, 182-184, 187, 189, 192, 
193, 195, 198, 199, 201, 206-209, 
218, 220, 225, 229, 233, 238, 243, 
244, 247, 248, 253, 258, 261, 265, 
268, 269, 273-277, 280, 282, 286, 
288, 289, 292, 295, 296, 300, 302, 
307, 308, 313-315, 317, 332, 333, 
336-338, 344-348, 350-352, 354- 
358, 360, 363, 368, 369, 370-372, 
377 

politik ekonomi - 42, 44, 45, 
49-52, 54, 55,63, 67, 70, 7191, 
312, 334 

tentara darat - 45 

akhir kekuasaan - 50, 95, 96, 
106-111, 115, 128-133, 154, 179, 
361, 362 

lihat juga Kenpetai 

Jokosujono 314, 348, 354 

Joko Suryo 7 

Jombang 165, 170 

Jong Islamieten Bond 347 


INDEKS 


Jong Java 301, 347 
Joyodiningrat, Abdul Madjid,Mr 
296 
Junaid, A. 7, 109, 293, 295 
Jusuf, Letnan 260, 280 
Jusuh. Mohammad, Mr. 33, 260 
“PKI Jusuf” 260, 333 


K 


Kadarisman 7, 114, 125, 177, 225, 
226 

Kajen 153, 155, 156, 159 

Kakyo Sokai 120, 158, 369, lihat 
juga Cina 

Kamijaya, lihar juga Mijaya, K. 

Karangcegak 2, 15, 28, 29, 98, 165 

Kardinah, R.A. 24, 25, 226, 283 

Karioatmojo, jaksa 232, 262, 267, 
268, 299, 300, 303, 360, 373 

Kartini, R.A. 25, 226, 283, 357, 363 

Karto 168 

Kartodirdjo, Sartono 192, 193, 194, 
196, 198, 382 

Kartohadikusmo, Sutarjo 96 

Kartohargo 62, 98, 103, 104, 123, 
234-236, 240, 241, 249-252, 259, 
262-264, 266, 279, 284, 287, 300, 
302, 328, 330, 332, 347, 348, 373 

Kastam 167 

KBI 351, 358, 369 

Kedaulatan Rakyat, harian 246, 304, 
314 

Kedungbanteng 127 

Kedungwangi 270 

Kejambon 86, 88, 161, 364 

Kemantran 223, 274 

Kendal 277, 332, 347, 354 

Kendalsari 150, 172, 377 

Kenpeitai 65, 71, 72, 75, 80-84, 87, 
93, 97, 102, 124, 128-133, 148, 
154, 156, 168, 178, 225, 227, 254, 
288, 289, 351, 354, 362, 369, 385 

Kenzie 188, 189 

Ketanggungan 32, 72, 98, 105, 162, 
188, 248, 249, 347, 355, 364, 377, 
378 

Khamzah 161, 227, 365 

Kinro Hoshi 44, 61, 62370 

KNI, 32, 60, 66, 88, 95, 103, 109, 


391 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


111, 114, 129, 132, 152, 156, 168, 
169, 177, 179, 185, 205, 209, 210, 
219, 228, 229, 232, 233, 238, 240, 
253, 262, 267-269, 277, 299, 
301, 302, 308, 309, 313, 325, 326, 
330, 333, 364, 365, 368, 370, 
375-378 
Pusat 124, 245, 276, 313 
Badan Pekerja Pusat 242, 248, 249, 
306, 313, 328 
Daerah 107, 110, 112, 114, 
125, 126, 128, 154, 155, 224, 
221, 350, 
Kabupaten 107, 112, 124- 
126, 211, 221, 222, 224, 225, 227, 
234-236, 241, 245, 248, 249, 252, 
288, 328, 363, 
Kecamatan/Desa 124, 127, 
157, 160, 173, 178, 232 
Kolopaking, Sumitro 298 
Komunis, aliran 290, lihat juga PKI 
Koperasi 32, 33, 46, 47, 50, 59, 70, 
71, 89-91, 122, 123, 158, 166, 
250, 258, 292, 336, 337, 355, 370, 
371 
KOPI 70,71, 122, 370 
KOPOR 119, 120, 370 
Korupsi 25, 38, 39, 45, 48-50, 69, 
72,73, 75,91, 149, 155, 164, 167, 
168, 173, 218, 227, 312, 320, 322 
cara-cara 45 
Krasak 66, 168, 173 
KRI 89, 90, 355, 370 
KRIS 99, 188, 238, 271, 365, 370, 
376 
Kromo, bahasa Jawa 182, 201, 203, 
248, 370, 377 
Kromo Lawi 30, 31, 63, 64, 75, 76, 
98, 102, 103, 108, 219, 288, 289, 
350, 351, 360, 377 
Kudus 29 
Kumiai 46, 47, 50, 59, 65, 348 
Kusnadi 377 
Kuswandi 178 
Kutil 151-157, 179, 204, 206, 211, 
222, 225, 229, 230, 232, 253-255, 
281, 286, 299, 301, 309, 310, 366, 
375: lihat juga Talang 


392 


L 


Lasem, kurir 64, 82, 84, 85, 151, 
172, 313 
Lasykar Pemuda Tionghoa, lihat 
Cina 
Lebaksiu 159, 160, 168, 221, 363, 
364, 376 
Lemahduwur 160, 178 
Lenggaong, 35, 37, 71, 172, 194, 
195, 233, 286, 310, 316, 356, 
370 
sebelum perang 36, 71, 193 
dalam revolusi sosial 115, 
147, 149-151, 159, 160, 166-189, 
322 
dengan kelompok agama 156, 
169-171, 173, 235, 368, 370 
dengan kelompok nasionalis 
160, 222 
dengan kelompok komunis, 
lihat PKI 
lihat juga Barisan 
Cengkrong: Kutil 
Linggarjati, persetujuan 308, 358, 
371 
Locomotiev, harian 348 
Losari 10, 162, 165 
Lowokwaru, penjara 243, 245 
Lucas, Kadar 7 
Lukman. M.H. 148, 352 


M 


Madiun 293, 298, 359, 
peristiwa -78, 213, 351, 354 
Magelang 229, 239, 301, 305, 354, 
357, 365, 378 
Makdun, Kyai 156 
Maksum 7, 202, 203, 236, 240, 249, 
270, 289 ' 
Maksum, K.H. 156 
Manado 188, 362, 363 
Mangunharjo, Subagyo 76 
Manu, Tandiono, Mr. 301, 302 
Mao Tse Tung 259 
Mardi Utomo 23, 169, 370 
Margasari 54, 164, 186, 336,357 
Marjono 156, 224, 225, 365 
Marxisme 29, 78, 344, lihat juga 


PKI: Komunis 
Masyumi 104, 166, 250, 251, 256, 
299, 370 
Mawardi, Haji 230, 364, 365, 366, 
375 
Meida, Laksamana 102 
Melik, Sayuti 78-80, 227-232, 241, 
250, 258, 260, 261, 262, 278, 288, 
289, 305, 332, 351, 358, 365 
Menara Merah, majalah PKI 78, 80, 
85, 86 
Merdeka, harian 303, 
Merdeka, hotel 271 
Mijaya, K 82, 98, 211, 228, 241, 
242, 244, 245, 247-249, 251, 252, 
255, 257, 258, 260, 261, 263, 264, 
266-271, 282, 283, 295, 300, 302, 
303, 305, 313, 314, 327, 330, 336, 
348, 349, 352, 358, 367, 373, 
Militer 280, 295, 303, 312, 317, 
321, 357, 365, 375, 
pandangan tentang “Tiga 
Daerah” 273, 281, 282, 301, 315, 
peranan mengakhiri “Tiga 
Daerah” 271, 287, 288, 289, 300 
lihat juga Peta: Heiho, BKR, 
TKR 
Mimbar Boeroeh, harian 348 
Misbach, Haji 98 
Miyamoto 42, 44, 53, 56, 58, 61, 64, 
385 
Moga 54, 148, 157-159, 169, 170, 
194, 299, 353, 362 
Mokhidin, Kyai 225, 230, 365 
Mokhtar, Kyai 74, 225, 230, 365 
Moskow 257, 260, 296, 320, 321, 
344 
Mosvia 177, 178, 234, 278, 298, 
357, 370 
Mountbatten, Lord 96, 184, 361 
Muangthai 316 
Mudasir 288 
Muhammadiyah 31, 32, 70, 170, 
229, 230, 255, 262, 269, 270, 273, 
274, 289, 314, 315, 346, 347, 348, 
350, 351, 365, 370 
lihat juga HIS 
PKO 170, lihat juga PKO 
Mukhlis 285 


INDEKS 


Mukhsan 236 

Muklas, Haji 98, 148, 345 

MULO 32, 86, 209, 231, 301, 346, 
353, 355, 370 

Murad 292 

Murba, Partai, lihat Partai Murba 

Muroso 245, 293, 294, 367 

Murtolo 299, 300 

Muryawan, dokter 57, 76, 119, 220, 
373 

Musso 180, 244, 334, 358, : lihat 
juga PKI 

Musthapa, S. 244, 246, 297, 364 


N 


Nasi Pongol 62, 181, 208 

Nasionalis, 31, 117, 
faham 32, 118, 119, 257, 
gerakan 117, 118, 200, 251, 351, 
325 
kalangan 33, 62,71, 91, 94, 95, 
102, 107, 108, 113, 121, 122, 126, 
156, 165, 197, 219, 220, 244, 262, 
295, 328, 
dengan Islam 230, 232, 255, 290, 
314, 315, 316 
peranan melawan Jepang 75, 76 
anti - 23 

Nasron 219 

Natsir, 218, 273, 301 

Nefis 287, 370 

Negen Broeders 86, 88, 91, 94, 95, 
98,101, 107, 112, 114, 124, 125, 
221, 253, 355 

Nganjuk 78 

Ngoko, bahasa Jawa 44, 202-204, 
248, 316, 371, 369 

NICA 130, 152, 154, 160, 175, 176, 
187, 218, 224, 227, 230, 235, 260, 
261, 269, 293, 299, 304-306, 333, 
334, 337, 340, 370 

gerakan anti -154, 183-186, 

188, 189, 209, 235, 271, 332, 362, 

Noji Padi 47, 48, 49, 50, 68, 72, 371, 
lihat juga Padi 

Nonaka 133 

NU (Nahdatul Ulama) 12, 32, 165, 
315, 370 

Nuh, Mohammad 88, 89, 98, 101, 


393 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


112, 113, 123, 176, 177, 180, 222, 
249, 253, 269, 276, 282, 298, 300, 
331, 350, 375, 383 


Oo 


Oey Wan Yoe 329, 330 

Oka, T., kapten 133 

OSVIA 100, 354, 370 

Ora, Toshio 43, 44, 67, 75, 183, 377 


Pp 


Pacul 35, 157, 232, 233, 345 
Padi 10, 18, 21, 29, 36, 41, 87, 148, 
149, 158, 166, 173, 211, 371 
penggilingan - 11, 50, 119, 
235 
wajib setor - 44-49, 56, 62, 
73, 74, 147, 164, 273, 312 
penjatahan - 50-53, 58, 59, 
65, 72, 148 
distribusi masa revolusi sosial 
206, 253 
lihat juga Noji Padi 
Pagongan 29, 151, 155, 225, 230, 
233, 363, 365 
Pajak, beban 2, 15-19, 22, 23, 26, 28, 
30, 43, 44, 46, 48, 69, 198, 203, 
259, 311, 312, 357 
desa - 15 
pendapatan tanah 15, 16 
Palang Merah 87, 132, 357 
Pamuji 78, 79, 80, 358 
Pangkah 19, 20, 25, 40, 43, 54, 65, 
66, 101, 126-128, 151, 186, 188, 
201, 210, 222, 223, 233, 366, 378 
Pangreh Praja 228, 229, 292, 294, 
295, 298, 299, 304, 306, 311, 
321, 353, 
sebelum perang 20, 23, 36-38, 
40, 43, 44, 73, 76, 91, 174, 192- 
194, 201, 203, 313, 315, 360, 
semasa jepang 23, 51, 57, G1, 
62, 69, 70, 75, 312, 357, 
sikap terhadap proklamasi 95, 
113, 152, 137, 234, 243, 
dalam revolusi sosial 88, 100, 
122-128, 150, 159, 161, 164, 165, 
175-177, 179, 183, 189, 191, 199, 


394 


200, 202, 209, 211, 212, 213, 215, 
221-224, 230, 232, 234, 235, 237- 
239, 241, 247, 249, 250, 253, 261, 
365, 367 
hubungan dengan militer 273, 
274, 277, 278, 286, 356 
lihat juga Elit Birokrasi, 
MOSVIA, OSVIA 
Panitia Pemberesan Penahanan 
Politik (P4) 298, 371 
Panitia Persiapan Kemerdekaan 
Indonesia (PPKI) 95, 124, 276 
Pantjaran Nasional, harian 240 
Parangtritis 308, 359 
Paras 292, 367, 371 
Parindra 347, 371 
Parsi 99, 257, 260, 292, 339, 354, 
364, 366, 367, 371 
Partai Murba 333, 350, 371, 385 
Partai Sosialis 99, 205, 249, 292, 
293, 298, 301, 308, 309, 313, 333, 
339, 364, 367, 369, 371 
Partindo 31, 33, 38, 98, 123, 347, 
351, 352, 369, 371 
Parwoto 237 
Pasarbatang 235, 236 
Pasuruan 78, 381 
Pati 70, 277, 301, 362: - 
PBI 249, 251, 255, 265, 285, 308, 
348, 371 
PBKA 348 
Pejabat Setempat /ihar Elit Birokrasi, 
Pangreh Praja 
Pekajangan 11, 12, 269, 270, 273, 
282, 283, 284, 285, 286, 315, 
347, 367 
Pekalongan 1-9, 10, 11, 13-22, 24, 
25, 27, 29-32, 35, 36, 39-41, 43, 
45, 46, 48, 49, 51-53, 56, 58, G1, 
63-65, 68, 72, 74-76, 80-83, 85, 
87, 94, 97-99, 101-103, 107-113, 
116, 123, 124, 126, 128, 130, 
132-134, 147-149, 152, 157, 164, 
165, 167, 175-177, 179, 181-183, 
188, 191,193, 198, 199, 201-206, 
209, 211-213, 215, 216, 221, 226- 
232, 237-241, 244-246, 249, 250, 
256, 257, 259, 261-271, 273-304, 
306, 308-317, 321, 325, 330-333, . 


337-351, 353-357, 360-368, 371, 
373-381, 383 
Pekope 71, 85, 123, 371 
Pelita Rakjat, harian 240, 248 
Pemalang 1, 4,7, 9-11, 16, 17, 22- 
24, 27, 31, 33, 35, 41, 48, 49, 51, 
54, 55, 57, 59, 60, 62, 64, 65, 70- 
72, 80-85, 94, 98, 99, 100, 117- 
123, 125, 126, 148-151, 153, 157, 
158, 162, 164, 166, 169-173, 175, 
181, 188, 194, 200, 207-211, 216- 
221, 229, 232, 241, 243-247, 249, 
252-254, 260-267, 273-275, 278, 
279, 284-286, 288-290, 292-294, 
297,300, 303, 313, 315, 321, 
326-330, 335, 336, 338, 341-344, 
347, 348, 351, 352, 356-358, 362- 
364, 366-368, 370, 371, 373, 375- 
378, 383-385 
Pemandangan, harian 348, 351 
Pemuda Arab, lihat Arab 
Pemuda Istimewa 223, 254 
Pendidikan Nasional Indonesia, lihat 
PNI Baru 
Penghela Rakyat, harian 305 
Perancis 89, 96 
Perpri 98, 371 
Persatuan Perjuangan 299, 334, 371, 
lihat juga Tan Malaka 
Persaudaraan Setia Hati 28 
Persi 33, 348, 352, 371 
Pesantren 10, 35, 99, 165, 170, 171, 
257, 345, 370: lihat juga Santri 
Pesat, majalah 80, 358 
Pesindo 105, 150, 206, 253, 262, 
263, 265, 284, 299, 305, 341, 352, 
369, 371, 377 
sejarah pembentukan - 99 
peranannya di “Tiga Daerah” 
162, 172, 266, 283, 293-298, 339, 
340, 342, 353 
“kanan” di Pekalongan 163, 
298 
Peta 7, 44, 76, 81, 88, 123, 132, 133, 
188, 222, 264, 269, 270, 273-278, 
280, 284, 289, 347, 357, 368, 371, 
375, 379-381 
Petani 2, 10-21, 23, 27, 28, 34, 41, 
43, 44, 46, 47, 49, 50, 53, 55, 56, 


INDEKS 


71-74, 90, 100, 118, 119, 151, 


154, 162, 168, 170, 173, 198, 201, 
203, 211, 223, 251, 267, 274, 
310-312, 348, 352 


Petarukan 60, 74, 150, 164, 169, 


176, 247, 364, 376 


PID 29, 30, 31, 87, 98, 112, 120, 


355, 357, 371 


Pirukunan 23, 371: lihar juga Mardi 


Utomo 


PKI 327, 328, 359, 364, 367, 371, 


372 

sebelum perang 2, 15, 27, 30, 
36, 37, 98, 165, 213, 346, 351, 

kegiatan di bawah tanah 
zaman Jepang77, 79-81, 120, 211, 
243, 244, 344, 348, 349, 352, 354, 
358, 

peranannya dalam “revolusi 
sosial” 245, 260, 292, 296, 304 
menarik unsur lenggaong 36, 152, 
195 

terhadap Islam 311 

terhadap Militer 293 

masalah strategi perjuangan 
195, 258, 259, 307, 313, 314, 321 

persaingan dalam 
kepemimpinan 261, 291, 296, 
307, 308, 320, 359 

lihat juga Menara Merah, 
Musso, Persatuan Perjuangan: 
Sarekat Islam, Sarekat Rakyat: 
Widarta 


PKN 179, 180, 181, 201, 236, 255, 


288, 326, 372, 378 
PKNRI 180 


PNI 11, 30, 31, 76, 86, 89, 98, 124, 


257, 258, 288, 292, 295, 313, 327, 
328, 350, 351, 354, 355, 371, 372 


PNI-Baru 30, 76, 86, 89, 98, 257, 


258, 327, 328, 292, 295, 313, 354, 
355, 371, 372 


Pokrol Bambu, peranan 34, 37, 38, 


161, 227 


Polisi, peranan sebelum perang 23, 


28, 30, 31, 112, 201, 239, 350, 
352 

peranan di zaman Jepang 71, 
74, 81, 87, 90, 154, 161, 


395 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


nasibnya di zaman “revolusi 
sosial “ 
41,70, 154, 167, 175, 176, 

180, 187, 218, 222, 236, 254, 
262, 265, 267, 270, 295, 340, 
pasca revolusi sosial 271, 282, 287, 
310 
masa proklamasi 122, 123, 125, 
131 : lihat juga PKN 

Postdam, persetujuan 95, 96, 104 

PPBI 348, 372 

PRI 181, 246, 254, 297, 333, 344: 
lihat juga Pesindo 

Priayi 26, 34, 91, 100-102, 109, 113, 
118, 162, 170, 171, 173, 178, 188, 
189, 191-193, 196, 201, 203-205, 
209, 211, 213, 266, 274, 275, 283, 
289, 298, 315, 316, 364, 368, 371, 
lihat juga Elit Birokrasi, Pangreh 
Praja 

Pringgodigdo, Abdul Gafar, Mr. 361 

Pringgohaditirto, Sutirto, R.A.A. 
325 

Protes, tradisi sosial 2, 3, 19, 49, 74, 
179,191, 193, 196, 198-200, 233, 
310, 316, 346, 382 

“ PSII 31, 32, 36, 98, 165, 232, 233, 
266, 345, 372: lihat juga Sarekat 
Islam 

Pulosari 23, 24, 169 

Purwodadi 267, 277 

Purwokerto 78, 130, 132, 277, 285, 
286, 287, 336, 346, 353, 357, 381 

Purworejo 258, 306, 350, 353, 354 

Puspoyudo, Wiluyo 278, 283 

Puspuyodo, Wiyoga 273 

PUTERA 63, 69, 70, 75, 102, 288, 
351, 352, 369, 372, 381 


R 


Ramlas 288, 326 

Randudongkal 60, 99, 151, 216, 
220, 290, 377 

RAPWI 338, 372 

Rasimin 277 

Ratu Adil, gerakan 119, 197, 198, 
199, 285: lihat juga 
Ronggowarsito, Zaman Gila 


(Edan) 


396 


Reid, Anthony 42, 44, 45, 56, 61, 
64, 95, 124, 147, 202, 206, 305, 
312, 370, 384, 386 

Reksodiharjo, Sumantri 7, 40, 354, 
376 

Reksonegoro, Sarimin 24, 25, 26, 
160, 226 

Reksoputro, Sugono 29 

Reksonagoro, R.A.A. 24, 25, 

Rengasdengklok 95, 178, 333 

Revolusioner, kesadaran 72, 101, 
103, 170, 189, 204, 208, 209, 
316, 317 

dampak tradisi pangreh praja 
189, 202,203, 204 
dampak tradisi protes 189, 
193-200, 210, 
dalam sandiwara perjuangan 
200, 201 5 
dalam pendemokrasian bahasa 
201-204, 207, 208, 209 
dalam aksi dombreng 204,205 
dalam asas pemerataan 205,206 

Riba, tukang 11, 17, 33, 37 

Rizakota, suster, 185 

Rokok, industri 11, 42, 60 

Romusha 43-45, 61-69, 75, 81-83, 
85, 87, 168, 226, 312, 348, 365, 
372: lihat juga Jepang: politik 
ekonomi : 

Ronggowarsito, pujangga 197, 198: 
lihar juga Ratu Adil: Zaman Gila 
(Edan) | 

Rusia, Revolusi Oktober 89, 184, 
335: lihat juga Uni Soviet 

Rustamaji 210, 216 


S 


Sabilillah 29, 282, 284 

Sahadat, Iman 226 

Sahid 150, 151, 172 

Said, Kyai 157, 158 

Sakirman 222, 225, 228, 232, 247, 
256, 284, 300, 328, 353, 357 

Salatiga 274, 277, 281, 301, 362, 
367 

Saleh, Mohammad 249, 253, 360 

Salim, Haji Agus 20 

Sama Rata Sama Rasa 205, 206, 371 


Samhuri 7 
Samin, gerakan 15, 201 
Samsuri, Haji 378 
Sandang, penjatahan zaman Jepang 
43, 48, 57, 58, 59, 60, 69, 73, 91, 
253, 254, 275 
distribusi masa “revolusi sosial” 
128, 253, 254, 295 
Sandiwara Perjuangan 200: lihat juga 
Revolusioner 
Santri, tuan tanah 172 
rakyat 312, 315, 316 
miskin 173 
lihat juga Pesantren 
Sarekat Buruh Kereta Api 27, 97: 
lihat juga VSTP 
Sarekat Islam 2, 20, 23, 26, 27, 31, 
32, 97,119, 148, 150, 195, 196, 
198, 202, 204, 205, 210, 212, 232, 
247, 257, 311, 314, 370, 371, 372, 
380, lihat juga PSII 
Sarekat Rakyat 2, 15, 27, 28, 29, 37, 
98, 150, 165, 166, 173, 195, 220, 
247, 255, 257, 311, 372: lihat juga 
PKI 
Sarijo, residen 202, 203, 212, 245, 
250, 253, 258, 263, 265, 266, 270, 
281, 284, 289-293, 307, 340, 343, 
353 
Sarjono 211, 307, 348, 376 
Sarli 76, 78, 98, 102, 108, 109, 302, 
376 
Sastroamijoyo, Usman Mr. 301 
Sastromulyono, Mr. 31 
Sastrosatomo, Subadio 292, 293, 
295 
Sastrosuworo, Suparto, R.M. 160 
Scott, James 14, 15 
Seinendan 54, 59, 64, 68, 72, 74, 87, 
377 
Sekolah-sekolah Islam 165, 170: 
lihat juga HIS Muhammadiyah 
Sekutu 86, 91, 95, 96, 97, 105, 106, 
108, 130, 229, 234, 240, 244, 248, 
262, 291, 292, 315, 332, 361, 363, 
364, 365, 366 
Semarang 7, 24, 27, 29, 30, 64, 68, 
78, 80, 85, 94, 99, 100, 101, 114, 
129, 132, 227, 231, 232, 240, 244, 


INDEKS 


268, 271, 279, 280, 290, 297, 301, 
310, 315, 332, 333, 345, 348, 350, 
356, 357, 358, 362, 363, 364, 365, 
367, 375, 378, 384, 385 
front - 263, 267, 271, 281, 

282, 385, 

Semaun 195 

Shu Sangi-kai 372 

Sidik 161, 186, 187, 209, 223, 382 

Sidik Arslan 297 

Sihombing 116 

Sinambela, K.M. 184, 185 

Singgih, M. 227, 230, 365 

Singodimejo, Kasman, Mr. 247, 249, 
304, 306, 377 

Sismadi 249, 257 

Slamet 68, 69, 98, 161, 248, 328, 
330, 332 

Slawi 19, 67, 98, 99, 122, 157, 159, 
183, 184, 185, 186, 188, 204, 209, 
221, 222, 223, 225, 228, 229, 230, 
231, 232, 233, 235, 247, 252, 254, 
255, 256, 260, 267, 270, 278, 281, 
284, 285, 286, 288, 300, 310, 313, 
328, 330, 336, 338, 339, 351, 353, 
357, 362, 363, 366, 378 

SOBSI 248, 346, 349, 372 

Solo 9, 71, 79, 82, 85, 98, 113, 200, 
238, 249, 280, 298, 335, 345, 348, 
372, 378 

Sosialis, aliran 1, 99, 205, 213, 219, 
221, 248, 249, 292, 313, 340 

SPI 98, 358, 372 

Sragi 261, 262, 267, 285, 286, 341, 
342 

Stober, Victor 83 

Subandrio 227 

Subroto, Gatot 279, 298 

Sudarsono, dokter 265, 292, 293 

Sudirman, RD. 234, 236, 237, 238, 
239, 273, 375, 376 

Sudoyo 298 

Sugito 278, 286 

Sugiyono 285 

Sugra 89, 292, 355 

Suhadi 282 

Suhar 159, 160, 282 

Suharjo 269 

Suharso 108 

Suhodo 159 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


Suja'i, K.H.Abu 32, 36, 157, 230, 
232-234, 249, 255, 257, 287, 314, 
315, 345 

Sujono 376 

Sukarno 31, 62, 63, 95, 96, 98, 104, 
106, 120, 124, 152, 157, 160, 178, 
184, 185, 207, 223, 227-229, 241, 
257, 277, 284, 288, 289, 211, 
294-296, 303, 305, 307, 310, 314, 
333, 361, 365, 371, 372 

pandangannya tentang “Tiga 
Daerah” 291, 294, 295, 310, 314 

Sukarso 211 

Sukowati 65, 80-83, 86, 171-173, 
243, 245, 246 

“Sidang Sukowati” 245, lihat 
juga, Hole, K 

Suleman 151, 219, 365, 376, 378 

Sumantoro 283 

Sumargo 210, 216 

Sumarsono 297 

Sumarto 216 

Sumberharjo 274 

Sumoharjo, Urip, Letjen 278 

Sumpeno 108, 109 

Sumurpanggang 223 

Sunarjio 283, 365 

Sunarto 89, 90, 355 

Sungeb 113, 114, 115, 227 

Supangat 71, 121, 123, 125, 126, 
150, 151, 171-173, 210, 216, 219, 
220, 232, 246, 247, 252, 254, 264, 
278, 284, 289, 293, 294, 300, 301, 
356, 364, 367 

Supeno 31, 87, 95, 240, 298, 301- 
303, 306, 308, 309, 313, 356, 376 

Suprapto, Hakim 302, 309, 360 

Suprapto, R.M. Pj. Residen 233, 
249, 250, 262, 263, 267, 282, 288, 
365, 366, 373 

Surabaya 27, 77-80, 99, 200, 207, 
231, 244, 246, 259, 261, 267, 268, 
292, 297, 298, 313, 322, 332, 333, 
335, 350, 358, 361, 364, 366, 370, 
379 

Suroto, Suri 7 

Suryo, R.A.A. 41, 101, 164 

Suryo, Gunodo 164 

Suryo, Suryono 164 


398 


Susmono 7, 25, 228, 355, 377 
Suwignyo 7, 204, 219, 228, 230, 
247, 248, 252, 253, 255, 284, 300, 
327, 329, 344, 356, 377, 378 
Suyono, dokter hewan 270, 378 
Swasembada 10, 39, 42, 43, 53, 55, 
57, 369, lihat juga Genchi Jihatsu 
Syafi'i,K.H. 262 
Syahrir, Sutan 206, 261, 284, 
291294, 296, 297, 304, 305, 309, 
313, 314, 330, 333, 339, 366, 371 
Perdana Menteri 292, 293, 
295, 
Pandangan tentang “Tiga 
Daerah” 292, 293, 294, 295, 296 
Syahruzah, Johan 292 
Syarifuddin. Amir, Mr. 79, 243, 245, 
246, 247, 257,261, 278, 291, 292, 
294, 296, 297, 304, 305, 307, 309, 
314, 329, 333, 339, 344, 352, 354, 
358, 364, 365, 371 
posisinya terhadap “Tiga 
Daerah” 296, 297, 304, 305, 307, 
309, 314, 
Syatori, Kyai 250 
Syirat, K.H. 262 
Syukur, Haji 170 


7 


Talang 151-157, 176, 178, 179, 183, 
205, 206, 222, 223, 225-227, 229, 
230, 232-234, 255, 256, 273, 299 

“Negara Talang” 295, lihat 
juga Kutil 

Talib 286 

Taman $9, 60, 153, 164, 169, 172 

Taman Siswa, perguruan nasional 11, 
32, 33, 120, 124 

Tamuro, Saburo 133 . j 

Tan Jiem Kwan 119, 120, 245, 247, 
300, 302, 327 

Tan Ling Jie 298 

Tan Malaka 52, 64, 228, 243, 260, 
305, 333, 334, 339, lihat juga 
Persatuan Perjuangan 

Tanah, partikelir 13, 14, 155, 156, 

- bengkok 155, 171, 172 
pembagian - 171, 258 
rakyat kehilangan - 198 


sewa - 3115 lihat juga Pajak 
Tanam Paksa, sistem 2, 12, 13, 311, 
312 
Tanaman Niaga 10 
Tanjung 10, 11, 68, 69,99, 115, 
116,117, 122, 236, 239, 249, 250, 
287, 327, 328 
Tarbu 150 
Tarub 28, 165, 223 
Tebu, perkebunan 10, 13, 18-22, 29, 
36, 162, 187 
Tebuireng, pesantren 165, 170 
Tegal 1-4, 7, 9-11, 13, 15-17, 19, 22, 
24-32, 35, 36, 39, 48, 55, 57, 60, 
64, 65, 67, 68, 72, 73, 76, 81, 85- 
88, 93, 95, 96, 98, 99, 100, 107, 
109, 110-113, 115, 117, 118, 120- 
130, 148, 149, 152, 153, 157, 159, 
160, 162, 164, 165, 168-170, 176- 
181, 183, 185-188, 194, 207, 209, 
211, 219-230, 232-238, 240, 241, 
244, 245, 247-261, 265, 267-271, 
273, 274, 276-281, 283-289, 295, 
299, 302, 303, 305, 308, 309, 313, 
314, 319, 320, 326-331, 334-336, 
338, 339, 341, 342, 343 
Tegalarum 160 
Tekstil, pabrik 11, 32, 57, 58, 60, 
121,127, 150, 155, 156, 253, 254, 
256 
Tempo, majalah 1 
Temuireng 150 
Tenun, industri 11, 32, 40, 60 
Terauchi, Laksamana 361 
THHK 119, 120 
TKR 150, 155, 173, 176, 179, 185, 
189, 204, 211, 212, 213, 221, 
223-227, 229, 232, 234, 235, 237, 
. 245, 254, 264, 265, 267-271, 291- 
294, 297, 302, 303, 307, 310, 316, 
317, 331, 332, 339, 344, 347, 
350-353, 355-358, 362-365, 367, 
latar belakang TKR 
Pekalongan 230, 231, 255, 256, 
260, 261, 273, 274, 277-290, 315 
“strategi” terhadap Islam 289, 
290 : lihat juga Militer: Peta 
Semarang 


TKR Laut 254, 280, 281 


INDEKS 


TNI 344, 351, 354, 357, 384, 385 

Tobari, Haji 165 

Tokogi, Tokonami, Residen 360 

Tomo, bung 116, 117, 235, 333, 368 

Tonjong 14, 16, 23, 38, 50, 178, 
192, 193 

Trimurti, S.K. 79, 332, 339 

Tupamahu, dokter 132 

Turlan 185 

Tuwel 182, 281 


U 


Ujungbaru 232, lihat juga Ujungrusi 

Ujungrusi 29, 30, 152, 178, 179, 
185, 222, 229, 230, 233, 254, 364, 
378 

menjadi ujung baru 232 

Ulama, 256, 262, 317, 370: lihat juga 
Islam 

Ulujami 72, 166, 170, 377 

Umar, Kyai 127, 217, 218 

Uni Soviet 244: lihar juga Rusia 


V 


Vietnam 316 

VIPTW 348, 372 
VOC 12, 24, 372 
Volksfront 332 

VSTP 27, 97, 327, 372 
VVV 101, 127, 372 


W 


Wadri 217 

Wadyono 7, 23, 38, 178, 211, 231, 
271, 273, 275, 277-279, 281-284, 
286, 289, 290, 293, 294, 301, 302, 
364, 375 

Wahyudi 180 

Wanasari 176, 251 

Warurejo 169 

Watukumpul 169 

Wet op het Nederlandsche 
Onderdaanschap 118, 372 

Widarta, Subandi 82, 241, 242, 249, 
258-260, 298, 301, 329, 364, 367, 

latar belakang keluarga 80, 358 

peran dalam pergerakan 245, 247, 
297, 313, 358 


399 


ONE SOUL ONE STRUGGLE 


dalam kepemimpinan bawah tanah 
PKI 245, 297, 307, 308, 358, 364, 
peran dalam “Tiga Daerah” 244, 
245, 246, 247, 249, 291, 293, 
294, 330, 331, 332, 334, 335, 338, 
339, 346, 349, 

pandangannya tentang revolusi 
259, 296, 308 

akhir hidupnya 297, 298, 314, 
346, 355, 358 

lihat juga PKI 


Wijk,EM. 187 
Wilhelmina, Ratu 96, 347 
Wimbohandoko, Juweni 275, 276, 


279, 377 


Wiradesa 40, 378 


363 


Wonosobo 347, 354, 357 


Y 


Yamin, Muhammad.Mr. 305, 347 
Yenan 259, 335 


Yo 


Z 


gyakarta 9, 64, 77, 192,212, 213, 


216, 231, 232, 259, 260, 265, 275, 
278, 279, 281, 289, 291, 297, 298, 
300, 301, 305, 306, 308, 319, 324, 
333, 334, 364, 365, 370, 373, 374, 
377, 378, 380, 382, 384, 385 


Zaini, Haji 99, 219 


Wiroatmojo, Sudayu,Rd 364, 376 
Wirogunan, penjara 300, 305 
Wondoamiseno 32, lihar juga PSII 
Wongsonegoro, Mr. 180, 227, 228, 


400 


Zainuddin, Haji 165 
Zaman Gila (Edan) 196, lihat juga 
Ratu Adil, Ronggowarsito 


Anton E. Lucas 


lahir di Australia, datang ke Indonesia pertama kali dalam rangka studi bahasa dan 
sejarah Indonesia pada tahun 1970. Atas usul sejarawan Sartono Kartodirdjo, ia 
melakukan riset mengenai Peristiwa Tiga Daerah yang akhirnya menghasilkan tesis 
Ph.D-nya untuk Australian National University (ANU) tahun 1981. Sejak itu sampai 
sekarang, ia mengajar di Department of Asian Studies and Languages, Flinders 
University, Adelaide, South Australia. Karya-karyanya antara lain Local Opposition and 
Underground Resistance to the Japanese in Java (1986) sebagai editor, Peristiwa Tiga 
Daerah: Revolusi Dalam Revolusi (1989), One Soul One Struggle, Region and | 
Revolution in Indonesia, versi bahasa Inggris dari Peristiwa Tiga Daerah (1991): The | 
Dog is Dead Throw it in the River: Environmental Politics and River Pollution in | 
Indonesia, yang ditulis dengan Arief Djati dari Yayasan AREK di Surabaya (2000), dan | 
Merampas Tanah Rakyat: Kasus Tapos dan Cimacan (2001), yang ditulis bersama | 
Dianto Bachriadi dari Konsorsium Pembaruan Agraria di Bandung. ! 


“Sebagai episode dari Revolusi Fisik ... Peristiwa Tiga 
Daerah merupakan gejala yang cukup unik serta sangat 
bermakna dalam konteks jalannya Revolusi secara 
keseluruhan ... Anton Lucas memaparkan kejadian- 
kejadian secara mendetail serta kaya raya akan fakta- 
fakta ...” 


Dr. Sartono Kartodirdjo 


“Peristiwa Tiga Daerah mengisahkan bagaimana revolusi 
...disambut oleh rakyat setempat dengan pengertian dan 
persepsinya tentang revolusi sosial sebagai lanjutan 
Proklamasi Kemerdekaan. 

(Sebuah) hasil pelaksanaan studi yang luas dan 
mendalam dengan metode sejarah lisan, studi literatur 
dan arsip.” 


Dr. Abdurrachman Surjomihardjo 
Prisma, Agustus 1981 


diterbitkan oleh: 


Pn YBACASLAWAN 


ISBN 979372307-6 


r seri SI Seri Revoulsi menghimpun gagasan, konsep, teori bahkan celetuk-an bagaimana revolusi 

Revolusi menjadi pilihan yang mungkin bagi perubahan sosial. Bagaimanapun revolusi bukanlah 

L —l wacana yang tunggal, segaris, apalagi stagnan dan final. Sejumlah pengayaan ide, kajian 
7991931723074!5 


strategis, sharing pengalaman, bahkan penafsiran ulang atasnya mesti terus dilakukan. Begitu 
juga, revolusi membutuhkan eksplorasi kritik demi kompleksitas konsepnya, agar tak 
kehilangan kaitan dengan arus perubahan zaman. Seri ini diperuntukkan bagi eksponen 
gerakan yang memberi tempat bagi revolusi sebagai alternatif pilihan gerakan sosial, sekaligus 
bagiAnda yang mencurigai dan membenci kata revolusi.